WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Langkah Menuju Information Society


Langkah Menuju Information Society
Syamsul Mu'arif | TokohIndonesia.com - wes

WAWANCARA SYAMSUL MU'ARIF: Indonesia sangat tertinggal dalam hal telematika. Padahal sebagaimana dicanangkan ITU dan UNESCO, dunia sedang berlomba menuju terbentuknya information society dan knowledge society tahun 2015. Syamsul Mu'arif pun membangunkan mimpi Indonesia menuju masyarakat informasi itu. Walaupun hal itu disadari sangat berat, tetapi harus dimulai.

Apa saja langkah yang seharusnya dilakukan Indonesia menuju information society dan knowledge society itu? Apa kendala dan kelemahan Indonesia dalam hal ini? Apa yang sudah dilakukannya selama tiga tahun memimpin KeLihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
an Negara Komunikasi dan Informasi? Ternyata, dia telah meletakkan dasar-dasar atau grand strategy telematika di negeri ini.

Sehubungan dengan itu, keLihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
annya pun telah menyiapkan memori serah terima yang akan dipublikasikan setelah diserahkan kepada Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
baru. Dia berharap, grand strategy dalam bidang komunikasi dan informasi itu pada tahun 2005 akan dibawa ke dalam sidang WSIS (World Summit on Information Society), di Tunisia, untuk dipersandingkan dengan yang lain-lain di dunia.

Dua kali Lihat Daftar Wartawan
Lihat Daftar Wartawan
wartawan
TokohIndonesia.Com mewawancarai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi ini. Pertama pada Kamis, 8 Mei 2003 dan kedua pada Jumat 24 September 2004. Pada kesempatan pertama, dia sudah mengungkapkan bagaimana timnya merumuskan dasar dasar pembangunan telematika di Indonesia dan berharap yang menanganinya kelak bukan lagi institusi kementerian negara tetapi sebuah departemen (kementerian).

Pada wawancara kedua, hal itu dipertajam dan diperluas lagi. Dia berbicara terbuka, apa adanya, tanpa beban dan tidak ambisius. Selain itu, dia juga berbicara tentang kemungkinan pilihannya setelah berakhirnya masa tugas Kebinet Gotong-Royong. Bisa saja dia tetap jadi menteri, atau kembali aktif di Partai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
, atau memenuhi permintaan masyarakat menjadi calon gubernur Pemimpin Perang Banjar
Pemimpin Perang Banjar
Kalimantan Selatan
, atau tidak menjadi apa-apa. Dia mengaku tidak dalam posisi memilih. Prinsip hidupnya menerima apa adanya, mengalir laksana air.

Berikut petikan wawancara TokohIndonesia.Com dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, di ruang tamu kantornya Jalan Medan Merdeka Barat (8/9/2004). Dia didampingi stafnya Aizirman Djusan, MSc. Econ, Kepala Biro Data, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

TokohIndonesia.com (TI): Kementerian Komunikasi dan Informasi ini adalah sesuatu yang baru, walaupun dulunya kelanjutan dari Departemen Penerangan. Kita tahu, bahwa Anda punya visi jauh ke depan untuk mempersiapkan kementerian ini menjadi semacam Departemen Telematika. Kita ingin tahu, kinerja kementerian ini selama tiga tahun terakhir di bawah kepemimpinan Anda?

Syamsul Mu'arif (SM): Background dari kementerian komunikasi dan informasi ini adalah terjadinya peralihan dari sistem ketatanegaraan kita dengan tema yang demokratis, yang transparan, yang lebih akuntabel. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi sesuai dengan kondisi berikutnya. Nah, tema itu menghendaki bagaimana di satu sisi kebebasan informasi dibuka karena itu semangat demokratisasi, keterbukaan dibuka, tetapi pada sisi yang lain tidak terjadi deviasi dari informasi ini sehingga menciptakan distorsi.

Nah, lalu bagaimana caranya pemerintah tanpa pola aktivitas yang tinggi tetapi dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik. Itulah rumusan, yang di berbagai negara-negara lain diterapkan dengan pendayagunaan teknologi yang disebut dengan ICT (Information and Communication Technology). Makanya di luar kebanyakan itu disebut Kementerian Informasi dan Komunikasi. Di kita dibalik saja Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

ICT itu memberikan jaminan tentang pelayanan informasi, karena ICT itu sebetulnya penyusunan data. Database isinya tentu adalah informasi yang bisa diakses oleh siapa saja dalam konteks pelayanan informasi yang jauh lebih transparan ketimbang daripada sekadar bicara. Karena bicara bisa bohong. Umpamanya memberitakan tentang sebuah peristiwa, karena pemberitaan itu tergantung sudut pandang. Kira-kira itu hakekatnya Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Jadi, adalah salah kalau orang berfikir ini ingin menghidupkan Departemen Penerangan kembali, mengonntrol media. Jelas bukan itu maksudnya. Tetapi adalah juga tidak betul kalau umpamanya kita berfikir bahwa Kementerian Kominfo ini tidak perlu mengambil peranan apapun, seperti yang terjadi sebelum Kementerian Kominfo ini ada. Peranan itu diatur dalam undang-undangnya.

Nah, yang bergerak di bidang Komunikasi dan Informasi itu undang-undangnya adalah Undang-undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999. UU ini sudah kita punya sebelum kementerian ini ada. Dalam UU ini diatur bahwa pemerintah tidak bisa campur dalam soal pemberitaan. Karena kalau campur tangan diancam pidana penjara dua tahun atau denda. Jadi ini sudah bebas sekali.

Nah, kebebasan inilah yang dianggap berlebihan oleh masyarakat karena implikasi kebebasan ini melahirkan pornografi, hantu, mistik dan kekerasan menjadi tayangan sehari-hari, baik media cetak maupun elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan ada pembatasan-pembatasan.

Pembatasan-pembatasan dalam undang-undang itu sudah ada sebetulnya tetapi tidak ditegakkan karena tidak ada yang menegakkan. Dulu yang menegakkan adalah pemerintah, kontrol oleh pemerintah. Sekarang siapa yang menegakkan? Menurut undang-undang itu adalah Media Watch. Artinya apa, masyarakat itu sendiri yang melakukan pengawasan. Nah, Media Wattch boleh melakukan segala sesuatu melalui Dewan Pers, kalau ia keberatan terhadap pemberitaan pers. Tetapi budaya kita belum terbiasa untuk seperti itu.

Kemudian dalam bidang broadcasting, penyiaran, sudah ada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 (Desember 2002). Dalam UU ini, kekerasan dan pornografi itu juga dilarang. Tapi dalam konteks ini, Media Watch atau masyarakat itu sendiri ke mana larinya? Larinya adalah ke Komisi Penyiaran Indonesia.

Oleh sebab itu, saya ingin tegaskan kehadiran pemerintah dalam komunikasi dan informasi sama sekali bukan untuk tujuan mengontrol. Tetapi di sisi lain, masyarakat tetap meminta pemerintah untuk menindak koran dan televisi yang memberitakan dan menayangkan kekerasan dan pornografi.

Namun, kami selama tiga tahun ini, tidak ada satu surat pun memberikan penegoran kepada media itu. Tetapi kami dimarahi oleh masyarakat, lho kok ini pemerintah membiarkan saja. Jadi, seolah-olah kita tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Ini dilema yang kami hadapi.

Nah, oleh sebab itu, melengkapi UU Pers dan UU Penyiaran, maka kita ingin memberikan lagi ke masyarakat Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Dalam Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi ini, tercermin tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi.Dalam undang-undang ini pejabat publik itu harus ngerti masalah yang dia tangani. Pejabat publik wajib menyampaikan kepada masyarakat apabila dia mempunyai informasi yang seyogyanya memang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau dia tidak menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang menjadi hak masyarakat untuk tahu, pejabat publik bahkan bisa dikenakan tindak pidana.

Jadi ini satu langkah terobosan yang maju supaya jangan ngawur. Jangan kebebasan itu menjadi ngawur, maka pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap pengembangan informasi. Seorang pejabat publik tidak boleh dengan mudahnya mengatakan ini rahasia sehingga orang tidak boleh tahu. Dalam undang-undang ini diatur mana yang dikategorikan rahasia, mana yang dikategorikan wajib disampaikan kepada masyarakat, mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak.

Yang berikutnya, Undang-undang tentang Teknologi Informasi. Kami sedang menyusun draftnya yang nanti dibahas bersama DPR pada periode yang akan datang. Jadi, pemerintahan yang akan datang yang akan melakukan pembahasan.

UU ini sebagai tumpuan dari perkembangan bidang ICT. ICT ini merupakan susunan informasi dalam bentuk data, data disusun menjadi database. Database dapat dikelola sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat dikeluarkan dan dimanfaatkan. ICT ini termasuk di dalamnya transaksi uang melalui data internet. Nah, kalau sudah sampai ke situ berarti harus betul-betul secure, harus betul-betul aman.

Bardasarkan kebutuhan itulah maka, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Selain itu, masih banyak lagi yang kita butuhkan. Nanti ada undang-undang tentang kejahatan elektronik. Kemudian, nanti ada banyak turunannya. Di Malaysia saja ada delapan undang-undang, kalau tidak salah, sudah dilahirkan dalam bidang teknologi informasi. Jadi kita agak ketinggalan.

Kalau landasan kebijakan undang-undang ini sudah ada maka dia akan menjadi landasan kebijakan untuk pengembangan kementerian ini.

Juga, sebetulnya ada lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu undang-undang tentang perfilman. Bahkan tadi baru keluar dari ruangan ini BP2N, Badan Pertimbangan dan Pembinaan Perfilman Nasional. Mereka meminta agar nanti film itu juga ditangani dalam satu departemen, bukan oleh kementerian negara seperti sekarang di Budpar. Bahkan mereka menghendaki kalau bisa tetap gabung di Komunikasi dan Informasi, karena menurut mereka itu lebih kepada industri lebih kepada media daripada produk budaya. Kalau produk budaya dia tidak berorientasi komersial kadang-kadang, sementara film itu lebih berorientasi kepada pasar, itu kata mereka.

Kalau umpamanya itu ada pasti kita butuhkan undang-undang perfilman lagi yang memperbaiki keadaan yang ke depan nanti antara film, televisi, radio, telepon, internet itu akan menjadi konvergen, menjadi satu kesatuan yang terpadu, yang sekarang ini populer disebut istilahnya multimedia.

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa dunia sudah menyiapkan untuk 2015, pembentukan masyarakat informasi, yang disebut dengan information society. Kemudian setelah 2015 nanti, kita menuju ke knowledge society. Knowledge society adalah tujuan Unesco, sedangkan information society itu adalah tujuan yang digagas oleh ITU, dua-duanya adalah badan PBB. Kita terikat dengan ini. Dunia semua akan menuju ke sana oleh sebab itu kita juga menuju ke sana.

Adalah nonsense kalau kita membentuk kementerian untuk ngurusin membelenggu dan membendung informasi, mengawasi pers umpamanya atau mengganggu kebebasan pers. Itu sudah masa lalu. Bukan itu arahnya. Tapi untuk menuju information society dan knowledge society.

Untuk itu, diperlukan UU tentang (1) pers, (2) penyiaran, (3) kebebasan memperoleh informasi, (4) informasi dan transaksi elektronik, (5) perfilman, (6) telekomunikasi. Kalau keenam bidang ini terintegrasi dengan baik dalam satu departemen, menurut saya itulah langkah yang paling strategis bagi pemerintahan baru setelah dipilih oleh rakyat ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

Sebab, satu persen pertumbuhan komunikasi itu bergerak di masyarakat, akan menciptakan tiga persen pertumbuhan ekonomi. Hal ini sudah dihitung oleh PBB, dihitung oleh dunia. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sebuah kebijakan penyebaran informasi secara lebih baik. Baik melalui telepon, televisi, radio, koran maupun melalui internet dan film secara terintegrasi, komprehensif, terpadu dan mengarah. Kira-kira, ke depannya harus seperti itu.

Jadi kebutuhan akan departemen, backgroundnya seperti itu. Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia jumlah penduduknya, dan negara demokratis ketiga kalau kita melihat Amerika yang terbesar itu, kemudian India, yang berikutnya adalah Indonesia keempatnya karena Cina yang pertama (penduduknya terbesar) tapi Cina kan tidak dikategorikan demokratis. Nah, oleh sebab itu kita akan menjadi model dari perkembangan dari negara yang sebelumnya sentralistis menuju negara yang lebih maju dalam information society. Makanya sistem yang akan kita bangun bersama after Pemerintahan baru itu sangat menentukan.

Dan, Indonesia juga negara Islam terbesar di dunia?

Ya! Tetapi kita orientasinya bukan negara Islam, kita negara kebangsaan. Penduduk muslim terbesar, iya, nomor satu di dunia penduduk Muslim terbesar. Tetapi walaupun kita penduduk muslim terbesar kita sudah bersepakat untuk membangun sistem negara kebangsaan.

TI: Kembali ke tadi, yang Anda jelaskan soal perlunya departemen menuju information society dan knowledge society, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan kementerian ini?

Tadi saya katakan ada enam. Ini adalah perangkat kebijakan, kebijakan yang paling dasar adalah UU. Kalau UU ada kita bisa bergerak. Setelah UU ini ada maka kita memotret keadaan yang ada sekarang, yaitu kondisi, kemudian kita menyusun rencana.

Nah, potret kondisi itu apa? Potret kondisi kita adalah ketertinggalan dan kesemrawutan. Tidak ada sistem yang terbentuk dari semua macam yang ini tadi. Jadi ini harus diperbarui, UU pun diperbarui. Kalau UU ini selesai nanti kita membangun sistem informasi dan komuikasi nasional.

Kementerian ini meletakkan grand strategy dalam bidang komunikasi dan informasi, yang dituangkan menjadi sistem informasi nasional. Sistem informasi nasional adalah sebuah langkah strategis kita ke depan secara terintegrasi menuju kehendak dunia information society dan knowledge society. ht-mlp-sam-tsl. (Juga diterbitkan di Majalah Digital Tokoh Indonesia
Majalah Digital Tokoh Indonesia
Majalah Tokoh Indonesia
Edisi 16)

*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

 

Page 1 of 4 All Pages

  • «
  •  Prev 
  •  Next 
  • »

Ditayangkan oleh cross  |  Dibuat 19 Apr 2010  |  Pembaharuan terakhir 20 May 2013
Mewujudkan Tni Yang Tangguh Pemimpin Kereta Api

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 43

Tokoh Monitor

KPK Observer

Buku Pilihan

thumb

Tahukah kamu jika dulu komputer sebesar kulkas? Temukan sejarah penciptaan personal computer dalam buku ini. Juga fakta-fakta lain yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Buku seri penemuan yang dikemas dalam format novel grafis ini pasti membuatmu tertarik untuk membacanya.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: