WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Kemenangan Golkar Kebutuhan Nasional


Kemenangan Golkar Kebutuhan Nasional
Slamet Effendi Yusuf / Tokoh Indonesia - Atur Lorielcide

WAWANCARA: Partai Golkar bakal pemenang lagi. Kenapa? Karena keberadaan dan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu sudah menjadi kebutuhan nasional (national need). Menurut Slamet Effendy Yusuf, bangsa ini sangat memerlukan suatu kekuatan yang bisa membangun kembali stabilitas politik dan keamanan, sebagai prasyarat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia.

Skip TOC

Article Index

  1. Kemenangan Golkar Kebutuhan Nasional current position
  2. Hubungan Golkar dengan Trikarya dan Hastakarya

Kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
untuk kembali membangun stabilitas politik dan keamanan itu yang memungkinkan tersedianya kembali lapangan kerja, ketenangan hidup, rasa aman dan optimisme akan masa depan yang lebih baik. Itu sangat diperlukan bangsa ini, dan itu dapat ditemukan dalam Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
.

Sudah dua kali Lihat Daftar Wartawan
Lihat Daftar Wartawan
wartawan
Tokoh Indonesia.Com mewawan-carai tokoh Partai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
yang tampil bersahaja ini. Pertama pada Senin, 25 November 2002. Kedua, pada Senin 21 Juli 2003 di rumah dinasnya Wisma DPR Kalibata, Jakarta. Kebersahajaan terekspresikan secara nyata dari kebetahannya tinggal di rumah dinas yang tergolong sederhana itu. Apalagi saat kaki telah melangkah masuk ke dalam rumah. Makin terpancarlah kebersahajaan itu. Apalagi, hampir di setiap sisi rumah ada lemari dan rak buku. Ke mana mata memandang, di situ ada buku. Di kamar tidur pun ada buku. Ia memang seorang kutu buku.

Pantas saja ia mempunyai wawasan luas. Pemilik gelar S2 dari Uni-versitas Indonesia ini, selain memiliki wawasan luas, juga memiliki idealis-me kebangsaan yang kuat. Ia seorang Lihat Daftar Tokoh Politisi
Lihat Daftar Tokoh Politisi
politisi
yang negarawan, yang mempunyai kepedulian tinggi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Serta mempunyai komitmen kuat atas tegaknya demokrasi.
Sebagai Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, ia berkeyakinan bahwa partainya akan meraih kemenangan dalam Pemilu 2004. Kemenangan itu bukan semata-mata demi kepentingan Partai Golkar, melainkan karena telah menjadi kebutuhan nasional.

Mungkin, kata dia, ada partai lain secara konsepsional juga baik di atas kertas, tetapi tidak cukup memiliki jaringan dan sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan itu semua (kebutuhan nasional). "Sedangkan Partai Golkar memiliki itu semua," kata mantan Ketua Umum Pemuda Anshor ini.

Ia berkeyakinan, Partai Golkar masih menjadi satu-satunya partai yang memiliki infrasruktur yang leng-kap sampai ke daerah, mempunyai pengalaman yang cukup bagus, dan sudah dewasa dalam berpolitik.

Namun, menurutnya, tentu saja Partai Golkar juga harus menyadari kelemahan-kelemahan pada masa lalunya, memperbaiki dan belajar dari kesalahan masa lampau. Memanfaatkan kelebihan masa lampau tetapi membuang kekurangan masa lampau. Misalnya jika ada yang korup itu harus dibuang.

Ia juga berbicara mengenai konvensi calon presiden Partai Golkar, target Partai Golkar dalam Pemilu 2004 dan kemungkinan koalisi dengan partai lain. Menurutnya, kalau Golkar berkoalisi dengan PDI-P, sama-sama partai nasionalis, yang terjadi adalah munculnya garis yang keras antara nasionalis dan islamis. Maka ia melihat, hal yang paling baik adalah jika PDI-P, Golkar dan PKB berkoalisi. Ini kelompok yang pluralis menjadi satu. Segi positipnya adalah membangun pemerintahan berkaki tiga, kemudian kekuatan pemerintah menjadi luar biasa dan stabil. Sedangkan sisi negatifnya adalah kekuatan oposisi menjadi satu warna.

Selengkapnya, simak petikan percakapan Ketua Pelaksana Harian Konvensi Partai Golkar ini dengan wartawaan TokohIndonesia.Com berikut ini:

MTI: Bagaimana gagasan Konvensi Golkar itu muncul?

SEJ: Gagasan itu sebenarnya dimulai dari pembicaraan informal, ketika kami ikut dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai pemilihan presiden, kami sampai kepada suatu keputusan bahwa presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian hal itu terwujud dalam pasal 6a UUD 45. Dalam ayat 1 dinyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan pasangan presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Tapi ketika saatnya rakyat memilih, pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang akan dipilih? Ternyata pasal 6a ayat 2 mengatakan adalah orang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gabungan partai politik atau partai politik itu sendiri sudah demokratis dalam menemukan calonnya? Atau mereka hanya terima mudahnya saja.

Yaitu ketua umum atau pengurusnya sajalah yang disodorkan kepada rakyat. Tanpa proses yang secara sengaja dan sadar untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu kemudian dihadirkanlah pemikiran tentang konvensi atau apa saja namanya yang intinya merupakan sistem dan proses untuk memilih calon presiden dan wapres.

Lalu, pada suatu malam ketika berbincang-bincang, Ketua Umum Partai Golkar Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Akbar Tandjung
mengatakan, "Cobalah konsep tersebut diwujudkan". Lalu munculah gagasan konvensi yang dikonkritkan dalam Rakornas Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, pada Februari 2003 di Jakarta. Rakornas ini memutuskan (merekomendasikan) bahwa Partai Golkar akan menyelenggarakan konvensi, termasuk juga mengenai mekanismenya.

Kemudian, rekomendasi Korbid Pemenangan Pemilu itu diputuskan dalam Rapim Partai Golkar, pada April 2003, bahwa konvensi harus dise-lenggarakan dan sekaligus disususn meknismenya termasuk jadwal dimulainya proses penjaringan, penyaringan, pra-konvensi hingga pelaksanaan konvensi.

MTI: Apakah proses hukum yang sedang dialami oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Akbar Tandjung
yang memicu Partai Golkar memutuskan untuk menyelenggarakan konvensi?

SEJ: Bukan! Sama sekali bukan. Melainkan kami melihat pembangunan politik di Indonesia sesudah reformasi akan cenderung mengalami stagnasi jika tidak ada inovasi politik. Sebagaimana kita ketahui, sejak reformasi digulirkan proses pelembagaan politik baru dilakukan pada tingkat perubahan UUD. Artinya institusi-institusi poltik yang dibentuk sebelum perubahan UUD itu adalah masih merupakan institusi yang dihasilkan oleh suatu proses politik dengan pola UUD yang lama.

Sementara, UUD yang lama itu tanpa kita sadari adalah UUD yang di dalam sistem politiknya melahirkan sistem politik yang didaktorial. Sedangkan dalam falsafah politiknya (ideologi Pancasila) itu bagus dan benar, sebuah ideologi yang prulalis. Tetapi ketika kita jadikan dia sebagai suatu sistem politik, kemudian sistem politik itu membangun mekanisme politik, sistem kenegaraan, malah melahirkan sistem politik yang didaktorial, yang hasilnya kita lihat dalam pemerintahan Soekarno dan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
.

Siapa yang meragukan kecintaan Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Bung Karno
kepada Republik Indonesia, kepada tanah airnya? Tetapi akibat UUD-nya yang memberikan keleluasaan memerintah sedemikian rupa tanpa kontrol, ditambah dengan lemahnya lembaga legislatif, maka yang terjadi pengagung-agungan pada presiden. Lalu bermetamorfoselah seorang Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Bung Karno
dengan pemikirannya yang bagus, cinta republik ini, menjadi seorang diktator. Begitu juga dengan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
mengalami hal yang sama. Karena UUD yang menjadikan pemerintah itu sangat kuat dengan memiliki dua kekuasaan, eksekutif dan legislatif.

Belum lagi pasal 7 yang menga-takan presiden memegang kekuasaan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batas priode yang jelas. Sehingga Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup dan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
terpilih selama 7 periode.

Oleh karena itu Partai Golkar dalam melihat keadaan ini menyadari perlu membangun sistem baru. Dan konvensi ini sebagai implementasi perlu adanya mekanisme demokrasi, bukan oleh karena ketua umumnya mengalami masalah hukum. Tetapi kami membangun ini sebagai sebuah inovasi politik. Karena jika ini tidak dilakukan, di Indonesia tidak akan pernah ada sebuah tradisi politik yang demokratis.

Saat ini semua partai politik berada dalam tradisi politik oligargi. Banyak pemimpin partai berkuasa di dalam partainya. Ia menjadi oligargi. Padahal salah fungsi partai adalah sebagai institusi yang melakukan proses demokratisasi. Namun jika tradisi oligarki masih kecenderungan, bagaimana ia dapat melakukan fungsi demokratisasi tadi.

Jadi bukan oleh karena ketua umum saya mengalami perkara. Lihat, pada Pemilu 1999 ketua umum sudah dijabat oleh Pak Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Akbar Tandjung
, toh kami tidak mencalonkan dia, yang kami calonkan waktu itu Habibie.

MTI: Selama 32 tahun Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
, Golkar berperan sebagai mesin politik yang utama. Dengan segala kebaikan dan keburukan yang sampai hari-hari ini masih dihujat, tampaknya konvensi ini menjadi suatu konsep yang bagus untuk meningkatkan citra Partai Golkar. Bagaimana pendapat Anda?

SEJ: Ya, karena dulu, Golkar itu bukan partai politik. Sebab fungsi par-tai politik selain memberikan pendidik-an politik dan menjadi saluran aspirasi politik rakyat, juga harus mampu mengambil keputusan di dalam dirinya sendiri. Keputusan-keputusan Partai. Sekarang yang menjadi pertanyaan. Apakah waktu dulu Golkar (pengurus) mampu mengambil keputusan? Jawaban saya tidak.

Karena di luar pengurus partai ada jalur lain yang pengaruhnya luar biasa kepada Golkar. Itu karena ada patner sejawat yang disebut jalur A (ABRI) dan jalur B (birokrasi). Jalur A ada ‘ketua umumnya' yaitu panglima ABRI, jalur B ada ‘ketua umumnya' juga yaitu Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
dalam negeri. Sehingga dalam mengambil keputusan semua kepentingan harus "ketemu". Contohnya dalam menyusun calon anggota legislatif, maka yang memutuskan keputusan dari ketiga unsur tersebut harus ketemu.

Lalu, jika ketiga unsur itu sudah bertemu dan menentukan daftar calon, apakah sudah selesai? Tidak! Masih ada satu institusi yang lebih tinggi, namanya dewan pembina. Tetapi dewan pembina itu bukan dewan dalam arti kolektif, masih ada yang tertinggi yakni ketua dewan pembina.

Jadi akhirnya tepat pertanyaan Anda. Bahwa Golkar pada waktu itu adalah mesin kekuasaan politik. Karena ia adalah mesin politik maka ia hanya sebagai alat kekuasaan saja. Jadi bukan alat demokrasi, bukan sebagai tempat mengagregasi-kan kepentingkan politik masyarakat. Tetapi adalah alat atau mesin politik kekuasaan.

Itu yang kemudian kami ubah ketika Golkar menjadi sebuah Partai Politik di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Kebetulan beliau adalah mantan Lihat Daftar Aktivis
Lihat Daftar Aktivis
Aktivis
mahasiswa dan pemuda, di mana di dalam Partai Golkar sekarang terdapat juga mantan-mantan Lihat Daftar Aktivis
Lihat Daftar Aktivis
Aktivis
mahasiswa dan pemuda.

Sehingga kami ke bawah juga merubah Partai Golkar yang tadinya merupakan organisasi politik-politikan atau partai-partaian menjadi partai yang sesungguhnya. Sebuah partai yang bisa mengambil keputusan pada dirinya sendiri, partai yang betul-betul kekuataan rakyat, partai yang basisnya adalah grass root, bukan basisnya kekuasaan itu sendiri.

Jadi kalau kita memperoleh kekuasaan, itu karena kita memiliki basis masyarakat. Bukan karena kita punya kekuasaan maka kita sampai ke rakyat. Harus dibalik itu. Kita harus punya perhatian kepada masyarakat, hadir di hati rakyat, sehingga kita punya kekuasaan. Lalu kekuasaan itu kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat.

MTI: Ikut sertanya beberapa tokoh nasional (dari luar Partai Golkar) seperti Cak Nur dalam konvensi Golkar, akan mengangkat citra Partai Golkar di mata masyarakat. Tapi belakangan muncul keraguan publik mengenai aturan main dan objektivitas panitia pelaksananya. Komentar Anda?

SEJ: Tahap sekarang baru merupakan tahap pengusulan oleh masyarakat. Sedangkan untuk masuk ke dalam konvensi Golkar terdapat tiga pintu, yaitu: pertama, pintu DPD I tingkat provinsi, yang kedua melalui pintu ormas-ormas atau LSM dan yang ketiga adalah pintu perorangan yakni 500 orang dari berbagai daerah (lima provinsi).

DPD I maksimal mencalonkan 5 orang. Tentu saja sebelum mengusulkan, DPD I perlu bertanya kepada DPD II dan DPD II sebelum mengusulkan kepada DPD I, harus bertanya kepada pimpinan kecamatan, pimpinan kecamatan harus bertanya kepada pimpinan desa dan pimpinan desa harus bertanya kepada anggota. Sehingga yang muncul ke atas adalah betul-betul kemauan seluruh anggota.

Pada fase ini, Cak Nur menyampaikan keinginan akan mengikuti konvensi Partai Golkar dan kemudian ia datang ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dirinya atau bersilaturahmi kepada DPD-DPD. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Cak Nur sengaja ditarik ke Golkar untuk membersihkan Partai Golkar. Kami tidak pernah meminta orang-orang itu untuk mendaftar konvensi. Yang kami konsern adalah melalui mekanisme konvensi ini, kami membangun inovasi politik, suatu proses demokratisasi internal Partai Golkar mencari calon presidennya.

Kami mengharapkan konvensi kelak menjadi tradisi politik di kekuatan politik manapun. Bahwa dalam proses ini masuk tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan yang lain, kami persilahkan, tetapi jangan di balik-balik seperti itu. Kalau kami dianggap secara sengaja menggaet tokoh-tokoh tertentu dalam rangka membersihkan, mencari dana atau yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Saudara Eep Saifullah, sangat tidak educated jika pernyataan tersebut keluar dari seorang kandidiat doktor dari Amerika.

MTI: Kini undang-undang sudah memungkinkan Akbar Tadjung (dalam posisi terdakwa) menjadi calon presiden. Tetapi orang menjadi skeptis. Bagaimana pendapat Anda?

SEJ: Saya lihat tidak seperti itu. Cak Nur juga sekarang saya lihat masih jalan-jalan ke berbagai daerah. Orang menjadi skeptis karena apa? Mereka salah dalam melihat parameter sukses tidaknya, benar tidaknya, dan objektif tidaknya konvensi ini. Karena orang tiba-tiba berbicara tentang output dari konvensi, bukan seperti yang kami harapkan yaitu prosesnya.

Sedangkan kami ingin proses ini menuju demokratisasi. Pembelajaran politik pada masyarakat. Kalau kita ingin mencapai sesuatu di dalam rangka proses politik negara, pemilihan presiden secara langsung yang sangat demokratis, maka infrastuktur politik yang namanya partai politik yang mempunyai hak konstitusional harus mampu mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang harus dipilih oleh rakyat. Itu namanya demokratis. Caranya bagaimana? Yaitu konvensi yang kami sodorkan. Jadi jangan terus tiba-tiba bicara kalau hasilnya seperti ini berarti jelek dong, tapi bila hasilnya seperti itu baru bagus. Kalau kami diatur seperti itu, tidak adil.

MTI: Dalam rangka independensi dan objektifitas itu, bagaimana kemungkinan campur tangan Ketua Umum DPP sendiri yang notabene mengikut konvensi terhadap panitia konvensi sendiri?

SEJ: O.. Itu kami akan menolak. Kami tegas, baik kepada ketua umum juga kami bilang. Kalau ketua umum ingin mengikuti konvensi, maka ketua umum harus mengikuti semua proses yang ada, termasuk ia juga harus berkampanye ke daerah. Dia harus mengikuti sosialisasi di daerah sampai di tingkat pusat.

Dengan demikian, tentu saja keseluruhan proses-proses konvensi akan ia lalui. Dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan konvensi, berarti ia tidak ikut serta, karena ada kode etiknya di situ. Pengambilan-pengambilan keputusan di mana ketua umum secara organisatoris harus ikut menjadi tidak ikut, karena ia terlibat di situ. Itu akan dengan sendirinya berjalan.

MTI: Tadi secara inklusif Anda juga sudah menjelaskan apa yang menjadi target dari konvensi, mungkin secara lebih jelas bisa diuraikan?

SEJ: Target konvensi dalam jangka pendek, menghasilkan putra terbaik bangsa untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Sedangkan untuk jangka panjang adalah membangun tradisi baru partai politik di dalam memproses orang untuk calon presiden.
Sehingga bisa membedakan posisinya ketika terjadi proses penjaringan (rekrutmen) politik kepentingan partai atau kepentingan jabatan-jabatan partai dengan jabatan-jabatan publik. Jadi ketika Anda itu ikut sebagai ketua DPD, ya anda harus ikut sebagai ketua DPD. Tapi ketika suatu hari terdapat lowongan bupati, Anda harus berkompetisi juga dengan yang lain dalam memperebutkan bangku bupati. Bukan oleh karena Anda ketua DPD, secara otomatis menjadi calon bupati dari Partai Golkar. Begitu juga Ketua Umum DPP tidak otomatis menjadi calon presiden.

MTI: Panitia konvensi memberikan keleluasaan bagi setiap warga negara untuk mengikut konvensi, adakah platform dari panitia konvensi sendiri yang dipersyaratkan?

SEJ: Ada! Syarat-syarat itu dibagi atas dua garis besar, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya itu sesuai dengan yang disebutkan konstitusi dan undang-undang Pemilu. Misalnya, dia tidak pernah menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri.

Syarat khusus di antaranya terdapat 3 hal penting. Pertama, setuju terhadap platform, visi dan misi Partai Golkar. Di dalam paltform yang terpenting bahwa organisasi ini adalah organisasi terbuka, partai ini adalah partai pluralis bukan partai ekslusif, baik dari sudut suku, agama dan sebagainya. Berarti partai ini tidak boleh menjadi partai ekslusif hanya untuk orang dengan agama tertentu atau suku tertentu.

Oleh karena itu orang yang masuk Golkar adalah harus orang yang Pancasilais. Misinya selain mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, juga mempertahankan negara kesatuan RI. Karena itu seorang calon presiden yang ingin mengikuti konvensi memilki konsep negara federal, pasti kami tolak, karena berbeda.

Kedua adalah ikut memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2004. Walaupun dia orang luar, ia harus berjuang untuk kemenangan Partai Golkar. Karena calon presiden Partai Golkar – apakah berasal dari dalam atau dari luar partai – hanya bisa masuk ke dalam bursa capres jika Partai Golkar berhasil dalam Pemilu. Sebab jika perolehan suara Partai Golkar tidak signifikan, maka tidak pantas untuk Partai Golkar mengusulkan capres dan wapres. Partai memperoleh suara 10% ke bawah tidak pantas mengusulkan nama capres. Sehingga kami menargetkan untuk menang dalam Pemilu badan legislatif.

Ketiga adalah orang tersebut harus mempunyai komitmen dalam membesarkan partai di masa-masa mendatang. Yang dimaksud membesarkan partai adalah ikut membangun partai ini menjadi sebuah institusi yang dapat mendewasakan kehidupan politik masyarakat.

Kita percaya bahwa Partai Golkar masih menjadi satu-satunya partai yang memiliki infrasruktur yang lengkap sampai ke daerah, mempunyai pengalaman yang cukup bagus, yang sudah dewasa dalam berpolitik. Dan kita menganggap keberadaan Partai Golkar dan kemenangannya itu menjadi national need atau kebutuhan nasional untuk sekarang. Karena itu kita ingin siapa pun yang menjadi calon presiden dari Partai Golkar harus membesarkan partai ini.

MTI: Jadi yang ditentukan dalam Konvensi Partai Golkar itu apakah capres saja atau juga cawapres?

SEJ: Kita hanya mengajukan capres saja. Tetapi dalam pra-konvensi, kita menentukan lima orang. Lalu di Rapim diputuskan bahwa jika Partai Golkar tidak memperoleh suara yang signifikan, akan membangun koalisi dan apabila Partai Golkar hanya bisa menempatkan cawapres dalam koalisi itu, maka penentuan capres Golkar diambil dari keranjang lima orang tadi. Kalau yang terjadi seperti itu Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla
bisa menjadi pilihan bahkan dari partai lain.

MTI: Bagaimana kemungkinan Partai Golkar akan memilih calon presiden yang tidak hanya disenangi oleh Partai Golkar?

SEJ: Itu semua tergantung dari daerah. Sebab suara terbanyak kami (Partai Golkar) berada di daerah. Di daerah itu DPD-DPD II masing-masing memilki suara masing-masing 1, sedangkan DPD-DPD I masing-masing 3, DPP sendiri terdapat 18 suara namun itu block suara artinya 18 itu hanya mengajukan satu nama. Jadi akan mengambil pilihan di DPP dahulu.

Pak Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla
saya lihat sebagai orang yang mempuyai peluang dan kesempatan, namun pada akhirnya itu semua tergantung daripada konvensi. Karena saya panitia tentu saya tidak dapat berbicara banyak.

MTI: Bertolak dari hasil jajak pendapat yang terakhir dilakukan oleh LP3ES-Cesda dan Danareksa kelihatannya Partai Golkar berpeluang tampil sebagai pemenang Pemilu 2004. Pertanyaan adalah bagaimana secara internal Partai Golkar mengonsolidasikan organisasinya?

SEJ: Konsolidasi dalam di lingkungan Partai Golkar selalu dibagi tiga, yakni pertama adalah konsolidasi wawasan, kedua adalah konsolidasi kelembagaan atau organisasi, dan yang ketiga adalah konsolidasi kader dan program. Kita selalu bergerak di dalam kerangka itu. Di dalam kerangka konsolidasi itu, terutama yang pertama, kami mengadakan perubahan yang sangat besar. Karena dulu Golkar adalah hanya sebuah mesin politik kekuasaan, sekarang harus kita ubah menjadi kekuatan rakyat, tempat aspirasi politik rakyat teragregasikan.

Oleh karena itu konsolidasi yang terberat adalah konsolidasi wawasan termasuk juga merubah wawasan para pemimpin Golkar mulai dari atas sampai ke bawah. Para pemimpin Golkar yang tiba-tiba seperti tidak bisa berbuat apa-apa, karena bupati bukan orang Golkar atau gubernurnya bukan orang Golkar. Ini terjadi karena dulu biasa disusui (ditetein) oleh bupati dan gubernur. Itu yang harus kami ubah habis-habisan, terutama di daerah-daerah Golkar kalah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sehingga orang DPP harus turun ke daerah-daerah. Seperti saya sebagai Korwil Jawa Tengah hampir setiap minggu berkunjung ke daerah-daerah hingga di kecamatan-kecamatan bersama Pak Akbar Tandjung. Jadi konsolidasi wawasan ini kami kembangkan adalah untuk menanamkan doktin Partai Golkar yang sesuaikan platform visi dan misi baru Partai Golkar.

Kemudian dari segi keorganisasian, konsolidasi itu kami lakukan adalah untuk membangun kembali Partai Golkar yang telah diporak-porandakan pada Pemilu 1999. Kami pada waktu itu memiliki kader yang cukup besar, tapi data kami cukup banyak yang hilang karena pada waktu itu banyak aktifis yang lari. Bahkan cukup ironis orang-orang yang pada waktu itu mempunyai kegiatan di pusat-pusat pengkaderan Golkar, tiba-tiba menyeberang ke partai lain. Saya tidak perlu menyebut nama. Bahkan ada aktifis-aktifis kami yang pindah lalu mencaci-maki.

Yang kita kuatirkan adalah ketika perahu yang besar itu sedang oleng menghadapi badai, penumpang-penumpangnya bahkan awak kapal bukan saja berpindah ke kapal yang lain tetapi malah ikut melubangi perahu sendiri. Itu yang harus kita kerjakan sekarang termasuk ke daerah. Jadi kalau kita lihat sekarang beberapa pemimpin partai di daerah dahulu adalah pemimpin Partai Golkar. Jadi kalau kita ibaratkan dengan kehidupan perbankan di Indonesia, itu seperti City Bank, banyak banker di Indonesia alumni City Bank.

Kemudian Konsolidasi Kader. Pada Pemilu yang terakhir Partai Golkar mendapat suara sebesar 23,9 juta padahal dulunya kader (anggota) Golkar sebanyak 30 juta orang. Bayangkan saja kalau kadernya 30 juta berarti simpatisannya berlipat dari itu kan? Tetapi kenyataannya tidak demikian, malah runtuh. Dan itu yang harus kita bangun lagi. Organisasi yang ada kita strukturkan kembali sedemikian rupa. Bahkan struktur organisasi Golkar walaupun yang semestinya hanya berada sampai desa, kami membangun apa yang disebut Pokka atau Kelompok kader.

Kelompok Kader ini ditempatkan di struktur-struktur desa yang paling rendah yang kemungkinan adanya TPS di situ. Tapi pokka-pokka ini kita maksudkan bukan hanya untuk kepentingan Golkar. Namun juga menjadi agen-agen yang menyelesaikan masalah baik itu keamanan, ekonomi dan lain-lain yang dibutuhkan di daerahnya secara praktis dan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Contohnya bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti penyediaan air bersih, pembuatan jalan beraspal, bantuan korban-korban bencana alam. Jadi jika ditanyakan tentang survei yang dilakukan oleh LP3S salah satu pertanyaan yang mereka buat adalah "Menurut Anda Partai manakah yang paling banyak memperhatikan kesejahteraan masyarakat". Jawaban masyarakat sudah pasti adalah Golkar. (bersambung) ? mlp,ys,sri

*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Start on: 2003-01-02 06:48:24

 

Page 1 of 2 All Pages

  • «
  •  Prev 
  •  Next 
  • »

Ditayangkan oleh sira  |  Dibuat 12 Apr 2010  |  Pembaharuan terakhir 11 Aug 2012
Stamina Rakyat Kecil Mewujudkan Tni Yang Tangguh

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Ahok-Djarot

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

Komik strip yang bekisah tentang seorang pemuda yang bernama Lotif.

Catatan Tuhor.com: Lotif muncul perdana di Koran Tempo Minggu pada 15 Mei 2005. Buku legendaris ini layak dimiliki oleh siapa saja terutama pencinta komik strip karena isinya menyentil isu-isu sosial dan politik dengan ringan, cerdas dan jenaka.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: