WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Pelayanan Publik Makin Mahal


Pelayanan Publik Makin Mahal
Ch. Robin Simanullang | Ensikonesia.com | Hotsan

Oleh Ch. Robin Simanullang

SIB 11-10-1990: Menteri Negara Aparatur Negara Ir. Sarwono Kusumaatmadja membeberkan birokrasi pelayanan masyarakat yang berbelit-belit di instansi pemerintah, berkonotasi digunakan mencari uang. Dan itu dilakukan sembunyi-sembunyi serta digunakan untuk kepentingan pribadi oknum aparat.

Apa yang dikemukakan Men-PAN di hadapan pejabat Pemda DKI Jakarta itu, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat umumnya sudah cukup berpengalaman soal mahalnya pelayanan publik oleh birokrasi. Masyarakat mengalami hal itu mulai dari mengurus KTP hingga urusan penting lainnya.

Tetapi pembeberan Men-PAN ini mengundang kita untuk melihat lebih jauh dampak birokrasi berbelit-belit tersebut terhadap stratifikasi sosial dan keadilan sosial yang masih jarang diberi penekanan dalam studi-studi teoritis dan empiris serta aplikasi pelayanan publik yang menyejahterakan dan berkeadilan.

Ditulis di Jakarta Rabu 10 Oktober 1990 dan diterbitkan sebagai Tajuk Rencana Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Medan, Kamis 11 Oktober 1990.

Masalahnya, Men-PAN dalam pembeberan wajah buruk birokrasi berbelit itu juga mengedepankan 'gagasan': Agar keuntungan yang diperoleh dari pelayanan masyarakat itu bisa dipetik dan dimanfaatkan bersama maka prinsip 'pembelian jasa' itu harus diatur dan dilakukan terbuka.

Jadi 'gagasan' ini mengandung kesan sebaiknya 'pembelian jasa' pelayanan publik itu disahkan dan dilakukan terbuka untuk kepentingan bersama (kesejahteraan pegawai). Walaupun diingatkan pula, pelayanan dengan imbalan tidak lantas berarti instansi pemerintah komersial. "Prinsip pelayanan masyarakat tetap diutamakan," kata Sarwono.

Lontaran 'gagasan' Sarwono ini boleh mungkin dimaksudkan sebagai salah satu alternatif untuk memberantas 'pembelian jasa' birokrasi secara sembunyi (di bawah meja). Tetapi masalahnya tidak hanya penekanan rasionalitas dan efisiensi (kalaupun itu yang ingin dicapai), melainkan lebih dari itu yakni dampaknya terhadap stratifikasi sosial dan keadilan sosial.

Bila 'pembelian jasa' birokrasi diatur (dilegalkan), kita semakin kuatir bahwa organisasi birokratik akan semakin kurang mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat golongan bawah (miskin). Birokrasi akan cenderung menghindari golongan yang tidak mampu membeli jasa birokrasi dan akan hanya mengejar (melayani) kelompok masyarakat yang mampu memberi (membayar) harga tinggi.

Kesenjangan sosial yang kini merupakan suatu masalah yang memerlukan penanganan serius, bahkan akan semakin melebar bila pelayanan publik harus dibeli lebih mahal.

Kenyataan ada di hadapan kita, yang menuntut perlu makin ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat golongan bawah. Mereka inilah sebenarnya yang justru perlu mendapat pelayanan pertama. Mereka inilah yang paling perlu mendapat manfaat dari pelayanan birokrasi. Agar kedudukan mereka yang dalam posisi lemah tidak semakin lemah, melainkan akan semakin kuat.

Dalam keadaan negara sedang berkembang, permintaan akan pelayanan masih jauh dari kemampuan birokrasi untuk memenuhinya. Keterbatasan ini berakibat terjadinya transaksi sembunyi (pungutan liar) atas pelayanan publik. Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik semakin selalu mendapat pelayanan lebih dulu.

Keadaan menjadi lebih buruk lagi, bila terjadi pula kolusi antara elit ekonomi (Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
pengusaha
) dengan oknum penguasa, sebagaimana pernah dikemukakan Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
KLH Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1983-1993)
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1983-1993)
Emil Salim
pada seminar Nasional DPP Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
beberapa waktu lalu. Maka, tak heran bila kesenjangan ekonomi semakin melebar. Pemerataan terhambat.

Bagi kita adalah cukup jelas, bahwa birokrasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sebagai pengamalan Pancasila. Maka kita tentu tidak menginginkan adanya kecenderungan birokrasi pemerintah justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan semakin memperlebar kesenjangan sosial dan mempersulit pewujudan keadilan sosial.

Maka, kita berpendapat sebaiknya 'gagasan' pelegalan 'pembelian jasa' birokrasi itu diurungkan, ditiadakan. Apabila 'gagasan pembelian jasa' birokrasi pemerintah itu, misalnya, akhirnya diatur atau dilegalkan untuk dilakukan sah dan terbuka, hendaknya hal itu dilakukan secara terbatas untuk urusan tertentu. Dan hasilnya pun ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama golongan bawah. Agar pelayanan publik tidak lagi terlalu mahal, terutama bagi golongan yang masih miskin atau kurang mampu.

Ditulis di Jakarta Rabu 10 Oktober 1990 dan diterbitkan sebagai Tajuk Rencana Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Medan, Kamis 11 Oktober 1990. Penulis: Pemimpin Redaksi Tokoh Indonesia
Pemimpin Redaksi Tokoh Indonesia
Ch. Robin Simanullang
| Arsip TokohIndonesia.com

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA


Ditayangkan oleh cross  |  Dibuat 23 Apr 2013  |  Pembaharuan terakhir 01 May 2013
Tim Pak Beye Belum Berhasil Orangtua Bung Karno Dan Isteri

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi

Buku Pilihan

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: