WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Politik Santun Otoritarianisme Baru


Politik Santun Otoritarianisme Baru
Donny Gahral Adian | Ensikonesia.com | fib-ui

Oleh Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum | Kesantunan adalah ukuran politik yang berbahaya. Kesantunan dapat menyembunyikan semacam otoritarianisme baru yang halus dan hegemonik. Pemimpin otoriter dapat mengaburkan otoritarianismenya dengan kesantunan sehingga rakyat pun menjadi bimbang untuk segera memberikan penilaian.

Tokoh Terkait

Belakangan, perkelahian politik dirasakan sudah berlebihan. SBY kembali mengingatkan kadernya untuk berpolitik secara santun. Kesantunan, bagi SBY, adalah kode baru interaksi politik guna membuatnya lebih beradab.

Politik pun direduksi menjadi tata krama seperti saat kita duduk bareng di meja makan. Persoalannya, kesantunan sering dipakai untuk menyembunyikan kebohongan. Kesantunan adalah halaman depan yang membuat rusaknya rumah moral menjadi tak kentara. Politik santun sejatinya adalah modus operandi yang berbahaya. Puluhan tahun kita sudah disandera oleh kesantunan para politisi Orde Baru. Sejarah tidak boleh berulang.

Politik santun yang dipelopori SBY menyebar bak virus ke hampir semua pemimpin republik. Semua sibuk mematut diri di depan cermin guna menyedot dukungan publik. Kebijakan pun kehilangan substansi. Pengambil kebijakan sibuk memoles diri sehingga kebijakan yang keliru tidak teraba rakyat.

Otoritarianisme Baru

Kita sering menganggap otoritarianisme sebagai sesuatu yang bengis dan trengginas. Filsuf Machiavelli berbicara soal virtu sebagai karakter yang wajib dimiliki pemimpin otoriter. Virtu adalah sederet karakter pribadi yang diperlukan pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan.

Demi kekuasaan, pemimpin harus mampu bertindak sesuai situasi. Dalam situasi bahaya (fortuna), pemimpin harus bertindak trengginas. Ketika situasi teratasi, pemimpin kembali bersikap etis, mengambil hati rakyat yang tercederai.

Bertolak dari Machiavelli, kesantunan dapat dibaca sebagai indikasi dosa-dosa politik. Semakin santun seorang pemimpin semakin banyak dosa politik yang ingin disembunyikan. Kesantunan ibarat topeng moral yang menyembunyikan anti-moral. Semakin tebal topeng kesantunan semakin tinggi kecurigaan kita. Kesantunan ibarat purgatori yang diniatkan untuk membasuh dosa-dosa politik. Kesantunan tidak sekadar membersihkan masa lalu, tetapi sekaligus mengamankan masa depan. Ketika dosa politik kembali dilakukan, maka itu segera dinetralkan oleh ingatan kolektif tentang kesantunan sang pendosa. Ini mengapa kita sering mendengar seorang berkata, ”Dia memang bermasalah, tetapi orangnya santun.”

Kesantunan adalah ukuran politik yang berbahaya. Kesantunan dapat menyembunyikan semacam otoritarianisme baru yang halus dan hegemonik. Pemimpin otoriter dapat mengaburkan otoritarianismenya dengan kesantunan sehingga rakyat pun menjadi bimbang untuk segera memberikan penilaian. Kelas menengah yang tercerahkan mungkin tetap kritis. Namun, sebagian besar rakyat kita mudah sekali tersihir oleh politik santun yang meninabobokan. Politik santun ibarat opium hingga rakyat tak melihat realitas.

Sejujurnya, realitas politik republik ini sangat muram. Sederet dosa politik merentang sejak naiknya rezim SBY. Pertama, dosa politik membiarkan dana APBN dipakai menalangi kerugian akibat Lapindo. Kedua, dosa politik tidak segera melaksanakan amanat UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Ketiga, dosa politik memberikan talangan kepada Bank Century. Keempat, dosa politik menaikkan harga BBM. Terakhir, dosa politik memberikan grasi kepada ratu narkoba asal Australia. Semua itu adalah realitas politik yang ingin ditutupi dengan kesantunan. Kesantunan terus-menerus dipompa ke ruang publik, sementara hak-hak demokratis rakyat secara konsisten dicederai.

Bak Virus

Politik santun yang dipelopori SBY menyebar bak virus ke hampir semua pemimpin republik. Semua sibuk mematut diri di depan cermin guna menyedot dukungan publik. Kebijakan pun kehilangan substansi. Pengambil kebijakan sibuk memoles diri sehingga kebijakan yang keliru tidak teraba rakyat. Semua berlomba menjadi satu napas dengan rakyatnya. Ada wali kota yang naik motor ke kantor. Ada pula menteri yang beralih profesi menjadi penjaga pintu tol. Ruang publik kita pun berubah menjadi galeri kesantunan.

Akibatnya, demokrasi pun direduksi menjadi ”tontonan kepribadian”. Konsultan politik menjadi insinyur-insinyur kepribadian yang militan. Kebijakan memang tetap menjadi tolok ukur. Namun, rakyat lebih ingat kesantunan ketimbang kebijakan. Ini menjadi peluang bisnis bagi lembaga survei. Modusnya sederhana. Pertama survei obyektif untuk mendapat data akurat tentang popularitas dan elektabilitas. Data tersebut biasanya rendah. Kemudian, lembaga menawarkan rekayasa total untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Dia adalah fungsi dari rekayasa kepribadian.

Pemimpin dan kebijakannya ibarat tanah liat yang bisa dibentuk sekehendak hati. Substansi kehilangan makna dalam atmosfer politik sedemikian. Kita tidak lagi mempersoalkan apakah sebuah kebijakan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kita mempersoalkan gaya berpakaian, rambut dan tata krama para politisi. Akibatnya, seorang pemimpin bisa saja menyelenggarakan republik secara inkonstitusional, tetapi tetap mendapat tempat di hati rakyat.

Sama Wajah

Kesantunan meratakan demarkasi ideologis antar-pemimpin republik. Semua berpenampilan sama sebagai yang etis, ideal, dan berintegritas. Kita gagal membedakan mana pemimpin yang menyelenggarakan republik berdasar konstitusi dan mana yang menggotong ideologi lain. Pemimpin yang memberi izin pendirian mal satu wajah dengan dia yang melindungi pasar tradisional. Pemimpin yang menyubsidi bankir jahat sama dengan dia yang menaikkan subsidi pertanian.

Kondisi di atas membuat demokrasi ibarat etalase politik yang membuat pilihan menjadi tidak bermakna. Ini persis seperti ketika kita berbelanja di supermarket dan memilih barang. Kita dipaksa membeli tampilan, bukan substansi. Kerja politik dan rekam jejak terabaikan. Kita kembali terjebak kesalahan lama: memilih orang seperti barang. Memilih atribut kepribadian ketimbang basis ideologis dan kerja politik.

Saatnya politik kesantunan dibuang jauh-jauh dari indikator calon pemimpin republik. Kita tidak membutuhkan pemimpin santun, tetapi dia yang berani menjalankan konstitusi secara murni dan konsisten. Berani menjalankan konstitusi saat kontrak karya dengan perusahaan multinasional merugikan republik. Kesantunan justru membuat kita menjadi apa yang dikatakan Nietzsche, budak yang memuliakan kesengsaraan.

Indikator politik bagi saya adalah keberanian konstitusional. Berani merenegosiasi kontrak karya. Berani menyeret pelanggar HAM. Berani menjalankan SJSN. Berani menyelesaikan persoalan perbatasan dengan negara tetangga. Dengan demikian, semoga kita mendapat pemimpin yang tidak santun. Opini TokohIndonesia.com | rbh

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Penulis: Dr. Donny Gahral Adian, M.Hum, Dosen Filsafat Politik FIB, Universitas Indonesia. Diterbitkan di Harian Kompas, 26 Juni 2012 di bawah judul: Bahaya Politik Santun.


Ditayangkan oleh redaksi  |  Dibuat 28 Jun 2012  |  Pembaharuan terakhir 17 May 2013
Pak Harto Hidupnya Sederhana Kriteria Gubsu Dan Hak Azasi Pekerja

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Tito Karnavian

Tokoh Monitor

Jual Buku Sutiyoso Sang Pemimpin

Buku Pilihan

thumb

Kumpulan Cerita Mini Indosiar. Kumpulan cerita mini ini bisa menjadi cermin bagi kita. Untuk berkaca, agar kita lebih dewasa, berpikir positif, bijak, dan lebih mensyukuri kehidupan. Kisah perjuangan mereka yang tegar menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam hidup ini.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: