WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia
Jaminan Sosial

Tim Pak Beye Belum Berhasil


Tim Pak Beye Belum Berhasil
Hasbullah Thabrany | TokohIndonesia.com | DokPri

Oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH | Apakah pemerintah siap melindungi rakyat dari kebangkrutan rumah tangga?  Yang jelas, tim Pak Beye belum berhasil menjalankan amanat Inpres No 1/2010 tentang BPJS. Sebaliknya, pemerintah cepat melindungi bank bermasalah dari kebangkrutan.

Awal tahun 2010 Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Susilo Bambang Yudhoyono
—yang oleh seorang Lihat Daftar Wartawan
Lihat Daftar Wartawan
wartawan
dijuluki Pak Beye—mengeluarkan Inpres Nomor 1/2010 yang antara lain berisi penyelesaian UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2010. UU BPJS itu diperlukan untuk menjalankan program jaminan sosial. Program jaminan sosial adalah program perlindungan rakyat dari kebangkrutan rumah tangga akibat sakit berat, kematian, atau pensiun.

Atas perintah Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945, tahun 2004 telah diundangkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU SJSN tersebut diatur pokok-pokok jaminan kesehatan dan jaminan pensiun untuk seluruh rakyat, mulai lahir sampai mati. Jika Pak Beye bereaksi cepat atas ancaman keamanan ketika ada isu teroris atau ada ancaman RMS di Belanda, rakyat menunggu reaksi cepat tim Pak Beye dalam perlindungan rakyat.

Pembenaran

Pasal 5 Ayat 1 UU SJSN menyatakan bahwa BPJS dibentuk dengan UU. Pasal itu timbul antara lain akibat penilaian pemerintah dan DPR pada tahun 2004 yang menunjukkan ada kekurangan program jaminan sosial yang dikelola empat BUMN (PT Persero): ASABRI, Askes, Jamsostek, dan Taspen. PT Jamsostek dalam 15 tahun, misalnya, masih gagal mencapai tujuan UU Jamsostek untuk melindungi semua pekerja. Sampai hari ini hanya sekitar 40 persen pekerja yang terlindungi oleh PT Jamsostek secara parsial.

Kurang dari 5 persen pekerja yang terlindungi oleh Jamsostek dari kebangkrutan rumah tangga akibat suatu penyakit. Banyak pemimpin rumah sakit dan peserta Askes (pegawai negeri sipil dan pensiunannya) yang menilai bahwa PT Askes belum melindungi sepenuhnya rumah tangga pegawai negeri dan pensiunan. Namun, Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
Negara BUMN menilai kedua BUMN tersebut sukses besar dengan indikator keuangan yang sehat. Keliru! Seharusnya kinerja BPJS diukur sesuai dengan visi-misinya: melindungi peserta, bukan menghasilkan uang.

Kurang dari 5 persen pekerja yang terlindungi oleh Jamsostek dari kebangkrutan rumah tangga akibat suatu penyakit. Banyak pemimpin rumah sakit dan peserta Askes (pegawai negeri sipil dan pensiunannya) yang menilai bahwa PT Askes belum melindungi sepenuhnya rumah tangga pegawai negeri dan pensiunan. Namun, Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
Negara BUMN menilai kedua BUMN tersebut sukses besar dengan indikator keuangan yang sehat. Keliru! Seharusnya kinerja BPJS diukur sesuai dengan visi-misinya: melindungi peserta, bukan menghasilkan uang.

Dalam RUU BPJS versi DPR, keempat badan itu digabungkan menjadi satu badan yang bukan BUMN, melainkan badan hukum publik. Inilah best practices di seluruh dunia.

Model satu instansi yang mengurus semua program jaminan sosial secara nasional memang dijalankan oleh Amerika Serikat. Model ini memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam program jaminan sosial. Dalam konsep DPR, sebuah BPJS dibentuk atau "ditetapkan" dan "diatur" tata kelolanya untuk menjamin transparansi dan tata kelola korporat—bukan pemerintahan—yang baik.

Versi DPR mengambil asumsi dasar bahwa substansi UU SJSN mengatur program negara yang bukan Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
bisnis
jual-beli dan karena itu diperlukan kendaraan (BPJS) yang sesuai untuk itu. Maka, pembahasan BPJS harus tidak terisolasi dari substansi UU SJSN.

Falsafah dan tujuan program jaminan sosial harus menjadi penentu pengaturan UU BPJS. Versi DPR tampaknya tidak menampung pembahasan UU BPJS sekadar membahas arti kata dibentuk dalam UU SJSN. Maksud dan tujuan UU SJSN adalah memperbaiki, mengembangkan, dan mengubah pengelolaan, yang selama ini berkonflik antara pengelolaan dana pungutan (iuran) wajib dan badan hukum yang ditugasi mencari laba.

Versi pemerintah menolak pengaturan. Pemerintah ingin agar BPJS hanya ditetapkan, bukan diatur. Yang mengaku ahli hukum pemerintah menyatakan bahwa kata dibentuk dalam UU SJSN harus ditafsirkan bezeking 'penetapan', bukan regeling 'pengaturan'. Tidak jelas apakah UU SJSN yang disusun dengan bahasa Indonesia harus ditafsirkan dengan bahasa Belanda. Kata yang digunakan dalam UU SJSN adalah dibentuk, bukan ditetapkan. Apa bedanya?

Jika kata dibentuk ditafsirkan sebagai ditetapkan tanpa mengaitkannya dengan prinsip UU SJSN, maka pertanyaannya, bagaimana tata kelola BPJS? Karena tidak diatur, maka hanya satu kemungkinan tata kelola, yaitu sesuai dengan status badan hukum BPJS: BUMN. Status quo!

Salah satu argumennya adalah BUMN yang ada sekarang sudah berjalan baik, menurut versi pemerintah! Ada potensi konflik di sini. Jika BPJS berbentuk PT Persero, indikator kinerja BPJS diukur sesuai dengan tujuan perseroan yang, berdasarkan UU No 19/2003, merupakan suatu lembaga Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
bisnis
pencari laba.

Dengan sendirinya, pemaksaan ditetapkan, bukan diatur akan memaksa BPJS melanggar UU BUMN itu sendiri. Dalam UU SJSN, BPJS diberi kewenangan menerima dan mengelola pungutan (iuran) wajib yang esensinya sama dengan dana pajak penghasilan. Untuk itu, BPJS tak cocok sebagai lembaga Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
bisnis
perseroan yang fungsi utamanya transaksi jual-beli.

Apa Motif Lain?

Banyak orang tahu bahwa PT Jamsostek mengelola Dana Amanat, milik pekerja yang sekarang baru mencapai Rp 90 triliun. Jika UU SJSN dijalankan secara konsekuen, dalam waktu lima tahun ke depan Dana Amanat akan mencapai Rp 300 triliun. Jumlah dana yang besar ini berpotensi menjadi daya tarik khusus untuk sebagian orang.

Meski dengan kerja bersih, penempatan dana investasi obligasi, deposito, reksa dana, atau pembelian saham ke berbagai bank atau perusahaan dapat menguntungkan sebagian orang atau kelompok. Apalagi jika Dana Amanat itu dikelola tak transparan sebagaimana umumnya pengelolaan sebuah perseroan.

Apabila BPJS "ditetapkan dan diatur" pengelolaannya, maka BPJS merupakan badan hukum publik yang tata kelolanya harus transparan. Aliran dana, investasi, baik obligasi, saham, maupun deposito harus terbuka. Hal itu diatur dalam UU BPJS. Maka, akan lebih sulit bagi sebagian orang untuk main-main dengan Dana Amanat. Dalam UU SJSN, pengelolaan Dana Amanat dan program harus transparan karena dana tersebut merupakan pungutan (iuran wajib).

Yang jelas, selama ini pekerja mengalami kerugian potensial yang mungkin mencapai Rp 10 triliun akibat pengelolaan dana jaminan sosial oleh badan hukum perseroan. Kerugian potensial tersebut terjadi dari pembagian dividen dan PPh badan yang merupakan kewajiban badan hukum perseroan. Mana yang benar? Barangkali hanya pelaku dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, tim Pak Beye belum berhasil menjalankan amanat Inpres No 1/2010 tentang BPJS. Opini TokohIndonesia.com | rbh

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Penulis Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Pendiri/ Ketua Umum PAMJAKI . Pandangan pribadinya, pernah juga diterbitkan di Harian Kompas, Kompas Rabu, 5 Januari 2011 di bawah judul: Pak Beye dan Jaminan Sosial


Ditayangkan oleh redaksi  |  Dibuat 20 Jul 2011  |  Pembaharuan terakhir 17 May 2013
Mafia Hukum Dan Peradilan Jalanan Jangan Merasa Benar Di Jalan Sesat

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

KPK Observer

Buku Pilihan

thumb

Wastafel, selain fungsinya untuk mencuci tangan, wajah, atau benda kecil lainnya, ternyata juga dapat mempercantik tampilan interior rumah jika diatur dan dipikirkan dengan baik.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: