WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Perselingkuhan Hukum-Politik


Perselingkuhan Hukum-Politik
Frans Hendrawinata | TokohIndonesia.com

Oleh: Dr. Frans Hendra Winarta | Ada fenomena baru sekarang ini dalam menilai penegakan hukum di negeri kita, yaitu munculnya istilah baru 'perselingkuhan hukum-politik'.

Maksudnya barangkali penegakan hukum selama ini pascareformasi selalu direkayasa dan diintervensi berbagai pihak. Intervensi itu dilakukan dengan berbagai cara, baik secara sadar maupun tidak sadar dan sengaja maupun tidak sengaja, tetapi untuk kepentingan tertentu atau ada maksud dan tujuan politik.

Ambil saja kasus Muhammad Nazaruddin yang akhirakhir ini begitu menghebohkan karena yang disangka dan diduga korupsi adalah Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), partai yang saat ini sedang berkuasa di negara dengan jumlah penduduk 237 juta manusia. Hebatnya kasus ini membawa-bawa para pimpinan PD, partai politik pendatang baru, tetapi telah tumbuh pesat tanpa kendali.

KPK harus bisa fokus, serius, dan independen dalam menyelesaikan perkara ini dan tidak mendengarkan "ocehan" Nazaruddin. KPK tidak boleh kehilangan esensi dari perkara Nazaruddin ini untuk membongkar dan memeriksa pimpinan- pimpinan PD dan pejabat-pejabat lainnya yang dikaitkan dalam kasus Nazaruddin ini.

Heboh tentunya karena si bendahara tidak mau bertanggung jawab dan menanggung sendiri tudingan korupsi terhadap dirinya, tetapi justru membawa- bawa nama pemimpin teras PD dan pejabat tinggi di pemerintahan sampai kepada tingkat Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
pemuda dan olahraga.

Salah Kaprah

Laporan tentang percobaan menyuap pejabat kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI yang dituduhkan kepada Nazaruddin sudah salah sejak semula karena bukan dilaporkan kepada KPK,tetapi dilaporkan kepada Presiden.

Secara sadar atau tidak pelaporan ini mengecilkan arti dan fungsi KPK, yang konon dibentuk sebagai 'Superbody' untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan Partai Demokrat dalam dua pemilu yang lalu.

Kemudian terbetik berita pertemuan pimpinan KPK dengan pimpinan PD, yang menurut 'nyanyian' Nazaruddin pertemuan itu dimaksudkan agar pimpinan KPK yang sekarang terpilih kembali dan mengatur agar Nazaruddin dikorbankan sebagai tersangka utama dalam dugaan perkara korupsi Wisma Atlet SEA Games dan menyelamatkan nama-nama lain.

Kontan tudingan ini membuat heboh karena menyangkut Ketua Umum PD Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013)
Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013)
Anas Urbaningrum
. Begitu pula ketika tudingan ini diarahkan kepada beberapa pimpinan KPK.Semua ini berakibat pada reputasi dan wibawa lembaga KPK menurun di mata masyarakat.

Kehilangan Esensi Banyak sekali hal-hal yang sifatnya teknis yang selalu mewarnai proses hukum Nazaruddin sejak kepulangannya ke Indonesia. Mulai dari buktibukti milik Nazaruddin yang hilang, Nazaruddin yang terlihat tertekan dan tidak percaya dengan KPK kemudian mengirimkan suratnya kepada Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
, Nazaruddin yang kemudian menolak untuk ditahan di Rutan Brimob.

Nazaruddin bahkan menolak untuk diperiksa KPK, justru meminta untuk diperiksa Kejagung saja.Semua hal-hal teknis inilah yang selalu mewarnai seluruh proses hukum Nazaruddin. Sedangkan esensi memberantas korupsi berjamaah proyek Wisma Atlet SEA Games menjadi kabur dan kehilangan arah.

KPK harus bisa fokus, serius, dan independen dalam menyelesaikan perkara ini dan tidak mendengarkan "ocehan" Nazaruddin. KPK tidak boleh kehilangan esensi dari perkara Nazaruddin ini untuk membongkar dan memeriksa pimpinan- pimpinan PD dan pejabat-pejabat lainnya yang dikaitkan dalam kasus Nazaruddin ini.

Intervensi

Surat Nazaruddin kepada Presiden yang didukung kuasa hukumnya untuk angkat bendera putih dan meminta dihukum, dan juga rela dihukum seberat-beratnya tanpa proses hukum asalkan anak-istrinya tidak diganggu,adalah bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.Tujuannya agar "due process of law" diabaikan asal dapat jaminan politik dari Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
.

Justru fungsi dan tanggung jawab advokat adalah membela klien melalui proses hukum agar kliennya dihukum seringan mungkin dan kalau bisa dibebaskan. Atau mungkinkah dengan surat yang dikirimkan tersebut sebagai wujud keputusasaan dari Nazaruddin yang sudah tidak percaya lagi kepada "due process of law"?

Kemudian balasan surat Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
kepada surat permintaan Nazaruddin juga telah mengecilkan arti KPK dan melemahkan peran KPK dalam kasus ini, terlebih lagi hal ini merupakan bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.

Tudingan Nazaruddin bahwa Ketua KPK Busyro Muqoddas bertindak seperti Dewa, lagi-lagi tidak menghormati lembaga penegak hukum dan secara tidak langsung mencoba mengecilkan dan melemahkan peran KPK dalam penegakan hukum. Begitu permintaan Nazaruddin untuk tidak diperiksa KPK sama saja dengan mencoba memengaruhi penegakan hukum.

Intervensi terhadap penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kunjungan para anggota Komisi III DPR ke Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk bertemu Nazaruddin juga menyebabkan wibawa KPK menjadi terganggu.

Mengingat perkara ini begitu heboh dan menyangkut nama-nama besar, sebaiknya si tersangka disterilkan bertemu orang lain kecuali keluarga dan advokat. Rupanya kepentingan politik itu begitu besar dan mengganggu para pejabat dan pimpinan partai sehingga mengakibatkan terpinggirnya "due process of law".

Sulit dibayangkan sekarang bagaimana supremasi hukum dapat dicapai dalam suasana dominasi politik di negeri kita.KPK ada pada kondisi yang selalu tersandera oleh kasus berat. Kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas KPK pun sedang menurun dan berada pada titik nadir yang menyedihkan.

Ini merupakan tantangan dan ujian besar bagi KPK dalam menyelesaikan kasus ini sebagai bukti untuk menyudahi perselingkuhan hukumpolitik. Campur aduknya hukum dan politik sekarang ini sudah begitu parah sehingga arah penegakan hukum menjadi kabur dan bias.

Sesungguhnya perkara ini seharusnya dijadikan momentum untuk mengembalikan citra dan wibawa KPK yang sedang terpuruk akhir-akhir ini. Opini TokohIndonesia.com | rbh

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Penulis: Dr. Frans Hendra Winarta, Ketua Umum Peradin dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH). Pernah diterbitkan di Harian Sindo, 25 August 2011 di bawah judul: Selingkuh Hukum-Politik?


Ditayangkan oleh redaksi  |  Dibuat 03 Sep 2011  |  Pembaharuan terakhir 17 May 2013
Ikan Besar Dalam Pemberantasan Korupsi Kalau Nu Jadi Plat Merah

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 43

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

Kamus ini memuat lebih dari 2000 entri yang berhubungan erat dengan dunia televisi dan film.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: