WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia
Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?

Sindrom Orang Sakit Berlagak Sehat


Sindrom Orang Sakit Berlagak Sehat
Frans Hendra Winarta | TokohIndonesia.com | rpr

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah ‘prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.

Sudah 12 tahun sejak reformasi digulirkan, hasilnya sungguh di luar dugaan: bukannya keadaan semakin baik, malah semakin buruk. Hal ini disebabkan penegakan hukum dicampuradukkan dengan politik. Intervensi politik dalam penegakan hukum di Indonesia bukan merupakan rahasia umum lagi. Intervensi politik tersebut telah dimulai sejak Indonesia merdeka dan paling parah adalah selama rezim Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
berkuasa. Saat ini diperparah dengan praktik korupsi yudisial (judicial corruption) yang merasuk ke lembaga-lembaga penegak hukum. Padahal, tujuan dari politik adalah memperoleh kekuasaan, sedangkan tujuan penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Karena itu, kedua hal tersebut tidak dapat disatukan.

Apa yang terjadi sekarang adalah penegakan hukum selalu diintervensi kepentingan politik atau dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan, sehingga keadilan tidak tercapai. Maklum saja bila masyarakat kecewa. Para pemilih yang mengharapkan Presiden terpilih menegakkan hukum kecewa dan para intelektual dan tokoh agama juga kecewa berat. Bahkan timbul tudingan pemerintah telah berbohong.

Pemerintah tersentak dengan tudingan tersebut dan bereaksi negatif dengan menyangkal pernyataan tersebut. Padahal, kaum intelektual dan tokoh agama mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa Indonesia. Kalau dekadensi moral berlanjut terus dan hukum lumpuh, akibatnya fatal dan dapat menimbulkan kekacauan sosial dan politik.

Manusia tidak dapat hidup tanpa hukum, apa jadinya kalau hukum tidak tegas, korupsi terus berlanjut dan menyengsarakan rakyat. Hal inilah yang perlu disadari pemerintah daripada sekadar merasa kekuasaannya tersinggung kritik. Pemerintahan yang baik atau sekarang dikenal sebagai good governance harus sensitif terhadap kritik yang merupakan "alarm" bagi keruntuhan moral dan hukum di Indonesia.

Sindrom Oknum

Sering kali para pejabat yang memegang kekuasaan di lembaga-lembaga penegak hukum dalam menanggapi suatu kritik tentang korupsi yudisial (judicial corruption) berdalih bahwa pihak yang salah dan menyimpang adalah hanya "oknum", sedangkan sistem hukum pidana kita sudah benar. Ini bisa dianalogikan dengan orang yang sakit tetapi pura-pura sehat, sehingga sulit mengobatinya kecuali si sakit itu percaya bahwa dirinya sakit dan mau diobati. Selama si sakit tidak mau mengakui penyakitnya, sulit bagi dokter membuat diagnosa maupun mengobatinya secara tuntas. Sindrom "oknum" ini telah merajalela ke mana-mana, sehingga sulit dicari obat penangkalnya.Sering kali para pejabat yang memegang kekuasaan di lembaga-lembaga penegak hukum dalam menanggapi suatu kritik tentang korupsi yudisial (judicial corruption) berdalih bahwa pihak yang salah dan menyimpang adalah hanya "oknum", sedangkan sistem hukum pidana kita sudah benar. Ini bisa dianalogikan dengan orang yang sakit tetapi pura-pura sehat, sehingga sulit mengobatinya kecuali si sakit itu percaya bahwa dirinya sakit dan mau diobati. Selama si sakit tidak mau mengakui penyakitnya, sulit bagi dokter membuat diagnosa maupun mengobatinya secara tuntas. Sindrom "oknum" ini telah merajalela ke mana-mana, sehingga sulit dicari obat penangkalnya.

Setiap ada kritik membangun yang dilontarkan untuk memperbaiki sistem, tiap kali itu pula disangkal dengan dalih bahwa itu cuma oknum; sedangkan sistem dan sebagian besar aparat penegak hukum jujur, loyal, berdedikasi dan berintegritas. Sikap seperti ini sudah melanda di semua aparat penegak hukum dan keadaan penegakan hukum yang lemah ini sudah berjalan lama sampai ada pandangan seorang mantan hakim agung sebagai "irreparable" alias tidak bisa diperbaiki lagi. Pesimistis memang, tetapi itulah kenyataan hidup, atau "the hard fact" dari kehidupan kita sebagai suatu bangsa yang mau tinggal landas tetapi meninggalkan hukum. Tetapi apakah (perbaikan) itu mungkin dilakukan?

Instruksi Presiden

Membaca dan mendalami Instruksi Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
tentang kasus Gayus Tambunan, ternyata Presiden sendiri terjebak dalam penyelesaian kasus secara simptomatik belaka. Instruksi itu bukan merupakan penyelesaian mendasar dan menyeluruh terhadap sistem hukum yang ada. Apa yang bisa dilakukan dalam satu bulan menyelesaikan kasus Gayus? Penunjukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga terkesan dilatarbelakangi terdapatnya ambisi untuk menyelesaikan korupsi yudisial (judicial corruption) dan bobroknya sistem hukum— khususnya sistem hukum pidana melalui penanggulangan secara cepat, tetapi tidak komprehensif dan menyeluruh.

Sistem hukum pidana porak-poranda karena campur tangan politik sejak Orde Lama diperparah dengan korupsi yang menggila di zaman Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
. Bahkan dulu hakim diarahkan untuk memutus perkara demi menyelamatkan revolusi, bukan demi tercapainya keadilan. Puncaknya intervensi politik adalah ketika Ketua Mahkamah Agung RI Wirjono Prodjodikoro menjadi anggota Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004)
Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004)
Kabinet Gotong Royong
. Ditambah kemudian dengan perilaku koruptif para penegak hukum, maka lumpuhlah penegakan hukum di Indonesia. Tidak mungkin pemerintah sekarang dan yang akan datang dapat membereskan sistem hukum yang telah porakporanda ini hanya dalam waktu sekejap atau 1 dan 2 tahun.

Langkah pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diapresiasi, khususnya membuat berbagai terobosan. Namun mengingat sifatnya yang ad hoc, tetap saja diperlukan adanya program reformasi hukum yang jelas dari lembaga penegak hukum, sehingga niscaya keadaan bisa diperbaiki. Buktinya para perwira Polri yang terlibat kasus Gayus Tambunan dan Bank Century aman saja. Bahkan Kasus Century sendiri pun tidak jelas bagaimana penyelesaiannya, seperti hilang begitu saja. Kabar rekening perwira Kapolri (1968-1971)
Kapolri (1968-1971)
polisi
"gendut" juga hanya melintas, tidak pernah ada instruksi dari Presiden untuk menelusuri kebenarannya, sehingga timbul pertanyaan, hingga seberapa jauh keseriusan pemerintah memberantas korupsi?

Gayus Terlalu Kecil

Perkara Gayus Tambunan adalah bukti lain dari porak-porandanya sistem peradilan pidana kita dan terlalu kecil untuk dibuat instruksi oleh Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden SBY
secara lisan. Hal yang penting adalah membenahi sistem hukum kita, khususnya sistem peradilan pidana. Hal ini sudah disuarakan Komisi Hukum Nasional dalam berbagai kesempatan, tetapi pemerintah, pers dan masyarakat kurang berminat menanggapinya. Justru yang ramai dibicarakan dan dimuat media adalah kehebohan dan akibat dari bobroknya penegakan hukum, sedangkan terapinya dibiarkan tanpa ada yang menanggapi secara serius.

Akibatnya seperti sekarang ini, semua jadi bingung kenapa penegakan hukum bisa menjadi lemah dan kenapa para penegak hukum berperilaku koruptif? Kini yang timbul adalah saling tuding, saling lempar tanggung jawab, dan tidak ada arah penegakan hukum kita— karena memang tidak ada politik hukum yang jelas. Selain itu, prihatin bagaimana Gayus dan pengacaranya mendiskreditkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan penegak hukum lain, padahal dengan kaburnya Gayus ke Bali dan keluar negeri sudah berbohong. Sejak semula pengacaranya harus mundur karena bertentangan dengan "lawyer-client privilege", di mana hubungan pengacara dan kliennya harus didasarkan pada kepercayaan (trust) dan bukan berdasarkan kebohongan.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah, penegak hukum dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tidak kehilangan wibawa dengan tudingan seperti itu. Hanya di Indonesia saja barangkali, seorang terpidana dapat menuding pemerintah dan para penegak hukum bermain politik dalam penegakan hukum. Sungguh memprihatinkan penegakan hukum di Indonesia, sehingga timbul pernyataan,"Quo vadis penegakan hukum di Indonesia?" Opini TokohIndonesia.com | rbh

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Dr. Frans Hendra Winarta, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)
Juga diterbitkan di Harian Seputar Indonesia, 26 January 2011 bertajuk: Quo Vadis Penegakan Hukum di Indonesia?


Ditayangkan oleh cross  |  Dibuat 06 Apr 2011  |  Pembaharuan terakhir 17 May 2013
Presiden Rakyat Dimensi Ekonomi Hubungan Asean

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Ahok-Djarot

Tokoh Monitor

Jual Buku Biografi Hukum Romli Atmasasmita

Buku Pilihan

thumb

PAKET EKSPEDISI KOMPAS (Laporan Jurnalistik): Bengawan Solo, Anjer-Panaroekan, Ciliwung, Tanah Papua

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: