WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Jangan Merasa Benar di Jalan Sesat!


Oleh Prof. Ahmad Syafii Maarif | Sebagai negara kepulauan terpanjang di muka bumi dengan anak suku bangsa dan tradisi yang beragam dan sangat kompleks, kita patut bersyukur karena masih bisa bertahan dalam sebuah keutuhan entitas negara-bangsa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-21, berarti kita sedang membuka gawang tahun ke-66 dalam batang usia kemerdekaan kita yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.

Sebagian besar pendiri bangsa dan negara ini telah mendahului kita, tetapi ruh mereka pasti berseru agar kita semua tetap tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan yang dengan apik dirumuskan dalam Mukadimah UUD 1945. Apakah kita sudah melenceng atau masih berada di jalur yang benar adalah masalah mendasar yang perlu kita bicarakan secara jujur dan saksama. Wacana tentang masalah itu kini sedang merebak dalam masyarakat kita yang beragam itu.

Pada tahun 2011 ini penduduk Indonesia sudah berada pada angka 236 juta lebih sedikit, naik secara tajam dibandingkan dengan tahun 1945 yang hanya 70 juta. Dengan angka ini, Indonesia dicatat sebagai bangsa terbesar keempat sesudah China (1,3 miliar), India (1,1 miliar), dan Amerika Serikat (308 juta). Brasil (200 juta) bersama Rusia (sekitar 145 juta), India, dan China kini sedang berlomba untuk menjadi raksasa ekonomi dunia di abad ini dengan pertumbuhan yang sangat cepat.

Ekonomi Indonesia juga tumbuh sekitar 5,8 persen dengan pendapatan per kepala sekitar 2.700 dollar AS, tetapi lebih banyak didorong oleh perilaku konsumtif masyarakat, bukan oleh keberhasilan sistem ekonomi yang dijalankan. Kantong-kantong kemiskinan kita masih sangat nyata di seluruh Tanah Air, di kota dan desa. Gerak ke arah perbaikan berjalan sangat lamban. Tentu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi bukan karena pembengkakan demografis.

Dibandingkan dengan kondisi akhir era Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
dengan pendapatan per kepala pada kisaran 1.100 dollar AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang telah meningkat sekitar 250 persen. Masalahnya tetap saja berkisar pada siapa yang menikmati anugerah pertumbuhan ini.

Jawabnya jelas bukan rakyat jelata, sebagaimana yang dituntut oleh Pasal 33 UUD 1945 (asli). Yang diuntungkan tidak lain dari para pembela sistem ekonomi neoliberalisme yang antirakyat, baik asing maupun agen-agen domestiknya. Karena itu, saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa pada sisi ekonomi Indonesia tidak lagi berada pada jalur UUD.

Jika demikian, bukankah kecenderungan pasar bebas tanpa kendali ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap Mukadimah UUD 1945? Kesadaran batin saya yang terdalam mengatakan, "Ini adalah sebuah pengkhianatan yang harus cepat dihentikan."

"Memang muncul sebuah dilema di sini. Jika pengkhianatan itu tetap saja berjalan, sementara pemegang kuasa merasa berada di jalan yang benar, komentar saya sederhana dan singkat: "Itu namanya merasa benar di jalan yang sesat."Siapa yang harus menghentikan? Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sekalipun baru pada tingkat prosedural dan seremonial, belum substantif, penghentian itu harus dilakukan melalui pematang konstitusional. Memang muncul sebuah dilema di sini. Jika pengkhianatan itu tetap saja berjalan, sementara pemegang kuasa merasa berada di jalan yang benar, komentar saya sederhana dan singkat: "Itu namanya merasa benar di jalan yang sesat."

Cobalah pelajari baik-baik konstitusi asli kita, dengan Pancasila sebagai tulang punggungnya, apakah di situ ada tempat bagi sistem ekonomi neoliberal yang memanjakan segelintir orang? UUD kita dirancang untuk secepatnya menciptakan sistem kemakmuran bersama, bukan kemakmuran pihak-pihak kecil yang diuntungkan oleh sistem yang sedang dijalankan.

Oleh sebab itu, tahun ini harus dijadikan tahun penentu ke mana arah Indonesia harus melangkah. Sikap berpura-pura membela Pancasila berarti menghancurkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disengaja atau sebaliknya. Sikap semacam itu berada pada kategori zalim dan biadab.

Kebanggaan Semu

Jika Brasil bangga dengan pendapatan per kepala sekarang berkisar 8.040 dollar AS, kebanggaan itu tidak berlebihan. Angka kemiskinan mereka juga menyusut secara signifikan. Saya cemas jika angka- angka statistik yang sering diulang-ulang pemerintah kita, sementara lautan kemiskinan kita tidak semakin mengecil, apakah sikap itu bukan sebuah kebanggaan semu yang sengaja menutup realitas getir?

Lihatlah nasib sebagian TKI kita yang menyabung nyawa mengais rezeki di negeri orang, karena negara gagal membuka lapangan kerja buat mereka. Julukan Lihat Daftar Pahlawan Nasional
Lihat Daftar Pahlawan Nasional
pahlawan
devisa kepada para TKI sepenuhnya benar, tetapi apakah negara telah memberikan perlindungan kepada mereka yang bernasib malang dalam upaya menyambung napas di luar tanah airnya? Yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa penderitaan berat yang dialami sebagian TKI justru terjadi di negara-negara yang mengaku beragama Islam, tidak di Korea, Hongkong, atau Taiwan. Pertanyaan saya: Islam jenis apa yang dipraktikkan di sana?

Pada awal 2011 pekerjaan rumah (PR) kita masih menggunung. Masalah penegakan hukum yang bertele-tele, sikap presiden yang selalu ragu, wabah korupsi yang masih ganas, partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat, praktik politik uang yang tunamoral dalam berbagai pemilihan, adalah PR yang sangat mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya.

Jika tahun ini upaya perbaikan tidak juga terjadi, tidak mustahil demokrasi Indonesia akan berujung dengan sebuah kegagalan. Saya masih berharap bangsa ini tidak membiarkan dirinya tetap berada dalam situasi serba tidak pasti, sementara negara-negara lain telah berhasil berbenah diri dengan kekuatan kulturnya masing-masing, sekalipun tanpa Pancasila.

Dari sumber-sumber yang sangat dapat dipercaya, saya mendengar berita baik tentang upaya pembenahan PR kita, khususnya di ranah penegakan hukum. Kabarnya Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang menyusun langkah-langkah strategis bersama untuk menjawab desakan publik tentang kesungguhan mereka dalam penegakan hukum. Kabarnya juga mereka akan menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk bergabung.

Jika berita ini mengandung kebenaran, sekaranglah masanya bagi institusi penegak hukum itu untuk membuktikan bahwa mereka masih mencintai negara yang hampir gagal ini. Tahun 2011 akan menjadi saksi apakah mereka patriot sejati atau hanya sebagai penerus dari para pendahulu yang tuna-keberanian dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang sangat mendesak.

Akhirnya, dengan segala catatan di atas, mari kita terus memelihara asa dan stamina di awal tahun 2011 ini, bahwa kondisi bangsa kita masih dapat diperbaiki dengan satu syarat: jangan merasa benar di jalan yang sesat! Opini TokohIndonesia.com | rbh

Penulis, Ahmad Guru Besar dan Ketua Umum PP Muhammadiyah (1999-2005)
Guru Besar dan Ketua Umum PP Muhammadiyah (1999-2005)
Syafii Maarif
, Mantan Ketua Umum PP Pendiri Muhammadiyah 1912
Pendiri Muhammadiyah 1912
Muhammadiyah

Pernah diterbitkan di Harian Kompas, Senin, 3 Januari 2011 di bawah judul: Tahun 2011 bagi Indonesia


Ditayangkan oleh cross  |  Dibuat 11 Jan 2011  |  Pembaharuan terakhir 20 May 2013
Imunitas Bank Indonesia Moralitas Kian Memudar

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

Dinosaurus!: Utahraptor dan Dinosaurus Serta Reptil lainnya Dari Cretaceous Awal

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: