WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Dalam Tekanan Aliran Dana BI


Dalam Tekanan Aliran Dana BI
Romli Atmasasmita | TokohIndonesia.com | juka

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Sejak ditetapkannya Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka bersama dua orang pejabat BI, muncul berbagai pendapat pro dan kontra. Pendapat yang kontra khawatir bahwa penetapan tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya citra BI sebagai lembaga keuangan nasional yang tepercaya. Pendapat yang pro mempersoalkan kekhawatiran di atas sebagai bentuk paranoia--BI sebagai lembaga independen seolah-olah imun dari langkah proyustisia.

Di sisi lain, kalangan internal BI dan sejumlah pengamat berpendapat bahwa penetapan Gubernur BI sebagai tersangka adalah langkah politis untuk menghentikan Gubernur BI mengikuti pemilihan kembali Gubernur BI yang akan digelar Maret mendatang. Mereka bertanya kenapa hanya seorang Burhanuddin yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak seluruh anggota Dewan Gubernur BI yang turut menandatangani dan menyetujui keputusan Rapat Dewan Gubernur BI tertanggal 20 Maret 2003, 3 Juni 2003, dan 22 Juli 2003, termasuk antara lain AP dan AN yang ketika itu menjabat Deputi Gubernur Senior BI.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra menyangkut penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Gubernur BI selaku tersangka, tentu secara jernih dan obyektif masyarakat serta pengamat harus memberikan kesempatan kepada KPK jilid II di bawah Antasari untuk menunjukkan kinerja mereka dan sekaligus membalikkan opini publik yang telah apriori--menilai kelima pemimpin KPK jilid II sebagai the underdog, penilaian yang sifatnya underestimate terhadap keberanian serta integritas Antasari dan kawan-kawan. Jelas bahwa penetapan Gubernur BI selaku tersangka bak petir di siang bolong, karena kemudian terbukti penilaian masyarakat tersebut terhadap KPK jilid II meleset, terutama dari kalangan pemilik kekuasaan dan kalangan BI yang selama ini menikmati euforia independensinya, bahkan lebih independen daripada instansi pemerintah mana pun di republik ini.

Masalah kasus aliran dana BI dalam hitungan paling lama enam bulan ke depan tetap akan menjadi prioritas penyelesaian KPK. Dan sudah tentu selama itu pula tekanan-tekanan kepentingan serta politik terhadap KPK akan semakin bertubi-tubi, karena keterlibatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan kaitan dengan Istana serta masih banyak lagi kelompok kepentingan yang ikut bermain dan mempengaruhi penuntasan kasus ini. Namun, kita tetap harus obyektif memandang semua isu seputar langkah KPK tersebut, karena pemberantasan korupsi telah merupakan agenda Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Kabinet Indonesia Bersatu
di bawah Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Susilo Bambang Yudhoyono
-Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla
, sehingga isu keterkaitan kasus ini dengan Istana tidak relevan untuk dipersoalkan.

Langkah KPK jilid II yang dilantik oleh Presiden Yudhoyono akan tetap meneruskan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang KPK, dengan tetap berpijak pada prinsip proporsionalitas dan profesional serta juga menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Begitu pula isu KPK jilid II tebang pilih, masih terlalu dini dilontarkan saat ini, karena KPK masih bekerja serius dan menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas siang dan malam. Pemimpin KPK telah menegaskan akan ada lagi tersangka baru selain Burhanuddin Abdullah. Tentu kita harus bersabar menanti bukti pernyataan tersebut sampai Maret mendatang.

UU KPK telah melarang KPK menghentikan penyidikan di tengah jalan, sebagaimana dibolehkan kepada penyidik keKapolri (1968-1971)
Kapolri (1968-1971)
polisi
an dan kejaksaan sehingga tanpa minimal dua alat bukti permulaan yang cukup tidak mungkin KPK berani mengambil keputusan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jika keadaan buruk itu yang terjadi, jelas pemimpin KPK telah menjerumuskan lembaga ini ke dalam selokan kotor. Kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada kelima pemimpin KPK jilid II, kecuali jika tanda-tanda kontaminasi kepentingan perorangan, kelompok, dan politik mulai tampak ke permukaan. Jika hal itu yang terjadi, KPK selayaknya dibubarkan saja daripada dibiarkan hidup tanpa makna dan sia-sia belaka.

Kasus aliran dana BI murni kasus (hukum) pidana, karena bersinggungan dengan masalah perbuatan "melawan hukum" dan perbuatan melakukan pungutan liar melalui pihak ketiga (intermediary), yaitu Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ( YPPI) kepada pihak bank yang justru berada dalam pengawasan BI selaku bank sentral berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004. Posisi dua anggota Dewan Gubernur BI, AP dan MS, selaku anggota dewan pengawas di YPPI, membuktikan keterkaitan antara YPPI dan BI dalam posisi dua bentuk badan hukum yang berbeda, baik dari sisi fungsi maupun tujuannya--mengacu pada dua UU yang berbeda pula.

Analisis hukum pidana terhadap Peraturan Dewan Gubernur BI yang merupakan sumber permasalahan kasus aliran dana BI justru membuktikan muatan ketentuan yang bersifat melawan hukum, yang berpotensi (telah) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menimbulkan citra kinerja BI selaku entitas yang bertentangan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, serta transparansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004.

Analisis hukum terhadap status hukum Dewan Gubernur BI dan Rapat Dewan Gubernur BI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 membuktikan lebih jauh sistem pertanggungjawaban kolektif, sehingga sulit menyatakan bahwa hanya seorang Burhanuddin Abdullah yang harus bertanggung jawab. Analisis hukum lebih jauh adalah mengenai aliran dana kepada anggota DPR RI dan penegak hukum, sebagaimana dilaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada KPK tertanggal 14 November 2006 dan juga kepada para penasihat hukum, yang pembuktiannya sulit.

Dalam keadaan tekanan apa pun yang muncul dari kasus aliran dana BI, masyarakat harus mendukung sepenuhnya langkah proyustisia kelima pemimpin KPK untuk mengusut tuntas dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke depan pengadilan tindak pidana korupsi. Opini TokohIndonesia.com

Prof. Dr. Guru Besar FH-UNPAD dan Dirjen AHU
Guru Besar FH-UNPAD dan Dirjen AHU
Romli Atmasasmita
, SH, LLM, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran


Juga dipublikasikan Koran Tempo, 15 Februari 2008


Ditayangkan oleh redaksi  |  Dibuat 15 Feb 2008  |  Pembaharuan terakhir 11 Aug 2012
Pak Harto Hidupnya Sederhana Menuntun Perilaku Konglomerat

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

Buku ini bicara bagaimana membuat tulisan cerpen dengan cara yang mudah dan cepat dapat dilakukan, menarik dan ada pola yang jelas.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: