|
|
 |

Nama:
Dr. H. Rasyidi
Lahir:
Sigli, Aceh, 10 Nopember 1949
Alamat:
Jl Kayu Putih Utara IV No 162 Pulomas, Jakarta
Istri:
Dra Surtika Yoedhapraja
Anak:
Evaria YM (tiri)
Leoni Bidara (kandung)
Pendidikan:
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara, Medan
Pengalaman:
1. Dokter BKKA Pertamina
2. Dokter Inpres di Sigli, Aceh
3. Dokter bagian penyakit dalam FKUI/RSCM
4. Sekretaris Komisi Organisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat
5. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Indonesia
7. Anggota KPU
8. Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia (FPSI)
9. Presiden Partai Solidaritas Pekerja se-Indonesia (PSPI)
|
|
Dokter H RasyidiMasuki Dunia Politik Secara Total
Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Pekerja Se-Indonesia (Partai PSPI) H
Rasyidi, yang juga bergerak di dunia LSM kaum pekerja, ini berkeyakinan
memiliki dukungan yang cukup luas. Dokter yang telah lama berkecimpung di
bidang organisasi ini pun menyatakan tidak ragu secara total terjun ke
dunia politik.
Mengapa terjun ke dunia politik? Ia menjawab dengan amat realistis, tidak
muluk-muluk. Yakni karena ada kesempatan, bakat serta kemauan. Kesempatan
itu terbuka seiring dengan semakin demokratisnya iklim politik dalam
negeri. Masyarakat diberikan hak yang cukup luas untuk berpartisipasi
dalam kegiatan politik termasuk dalam membentuk partai politik.
Ditinjau dari segi bakat, Rasyidi mengaku, walaupun ia berprofesi sebagai
dokter, namun telah lama berkecimpung di bidang organisasi. Bahkan,
berorganisasi ini menjadi salah satu hobinya selain membaca dan
berolahraga. Ia juga sempat berkiprah bersama Golkar pada masa Orde Baru.
Sayang, menurutnya, Golkar sebagai organisasi yang besar dan solid serta
memiliki cabang di seluruh wilayah di Indonesia, dalam kenyataannya telah
salah melangkah sehingga membawa bangsa Indonesia menuju krisis yang tidak
kunjung berakhir.
Dengan adanya peluang dan bakat yang dimilikinya, kini tinggal kemauan
yang berbicara. Rasyidi yang juga bergerak di dunia LSM kaum pekerja,
memiliki dukungan yang cukup luas sebagai calon potensial basis politiknya.
Dengan modal yang telah dimilikinya, ia menyatakan tidak ragu untuk terjun
ke dunia politik secara total.
Menjelang Pemilu 1999, Rasyidi sempat mendirikan partai yang bernama
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia ( Partai SPSI). Partai
tersebut berhasil meraih kursi DPRD di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara
Barat. Karena hanya mendapat suara kurang dari 2 persen, maka pada Pemilu
2004, partai SPSI kemungkinan tidak bisa ikut serta sebagai salah satu
kontestan. Untuk mengantisipasi hal tiu, Rasyidi dan 77 orang lainnya
mendirikan partai baru bernama Partai Solidaritas Pekerja se-Indonesia (Partai
PSPI) yang didirikan pada tanggal 2 Mei 2002. Kini partai tersbut telah
memiliki perwakilan di 30 propinsi, serta sebuah perwakilan di luar negeri
yakni di Malaysia.
Adapun visi PSPI adalah menjadi partai politik yang terkemuka, terpercaya,
dan tangguh dalam memperjuangkan aspirasi politik dan nasib para pekerja/buruh/karyawan/
wong cilik dan atau pengangguran serta dikelola secara profesional. Untuk
menunjang visi tersebut, partai ini memiliki platform atau landasan
berpijak, yaitu dalam geraknya senantiasa mendasarkan kepada nilai-nilai
etika dan moral berdasarkan ajaran agama, penegakan supremasi hukum,
demokrasi, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan pemberlakuan
otonomi luas, terbuka, majemuk dan pluralis tanpa membedakan suku, ras,
agama, dan sosial-ekonomi, peningkatan kemakmuran rakyat, senantiasa
berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan. Sifat yang dimikili
partai ini adalah terbuka, mandiri, demokratis, mengakar, responsif,
solid, dan moderat.
Berbicara mengenai peluang partai ini dalam Pemilu 2004, Rasyidi yakin
masyarakat akan merespon dengan baik kehadiran partai baru ini, terutama
para pekerja kecil dan pengangguran. Keyakinan itu didapat karena saat ini
semakin tingginya kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang
kurang memihak kepada kalangan pekerja. “Saya berpikir semua partai
mendapat kesempatan yang sama dalam pemilu, pemenangnya adalah yang
melakukan usaha yang cukup kuat dan plus keberuntungan,” katanya kepada
tokohindonesia dotcom.
Ia mencontohkan, masih banyak pengusaha yang membayar pekerja dengan upah
rendah, bahkan jauh di bawah UMR. Pemerintah nyaris tidak memberikan
sanksi apapun kepada pengusaha yang tidak mematuhi peraturan untuk memberi
pekerjanya kesejahteraan yang layak.
Tambahan, kepulangan TKI yang bermasalah dari Malaysia menurutnya bisa
menjadi faktor yang menguntungkan. Sebab, para TKI itu sudah memberikan
devisa yang cukup besar bagi negara, tetapi ketika mereka bermasalah,
pemerintah terkesan tidak membelanya. Hal ini akan menimbulkan krisis
kepercayaan di kalangan pekerja.
Menurutnya, pemulangan TKI yang bermasalah itu adalah karena kesalahan
pemerintah. Pemerintah tidak memberikan mereka pendidikan yang cukup
sehingga menjadi pekerja yang cerdas. Menurutnya terlalu banyak oknum yang
memanfaatkan keuntungan dari pengirima TKI itu, tanpa memberikan
perlindungan hukum yang dibutuhkan para TKI. Maka, ketika mereka
bermasalah dalam hal dokumen resmi, tidak ada aparat yang menyatakan
bertanggung jawab.
Jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di
Indonesia adalah melalui perebutan kekuasaan secara demokrasi. Sebab,
komitmen kerakyatan para elit pemimpin yang ada sekarang ini patut
dipertanyakan. Ia memaparkan, banyak negara maju dan tidak korupsi karena
dipimpin oleh partai buruh. Alasannya, pemimpin-pemimpin yang berasal dari
buruh tidak rakus dan tidak memiliki tanda garis tangan yang rakus, yang
sudah merasa cukup dengan hidup layak.
Mengenai kondisi buruh/pekerja di Indonesia yang saat ini terpecah ke
dalam berbagai kelompok dan organisasi serta pemikiran yang sering saling
bertentangan, menurutnya hal itu disebabkan karena selama ini masyarakat
buruh dibutakan untuk mengetahui dan mengerti akan hak-haknya dalam
keberadaannya sebagai bagian bangsa. Selain itu, standar/patokan pekerja
di Indonesia itu tidak ada. Hal ini berbeda dengan di luar negeri. Dalam
penentuan UMR, pemerintah lebih sering berdialog dengan kalangan pengusaha
daripada para pekerja. Diperkirakannya, dalam pembicaraan itu terjadi
korupsi, sehingga standar gaji buruh rendah. Bahkan, tanpa ragu-ragu
Rasyidi berani menyebutkan angka bahwa 99,9 persen kalangan birokrat,
politisi, dan juga aktivis melakukan korupsi. Sisanya yang jujur hanya
sekitar 0,01 persen.
Sebelum terjun di bidang politik, Rasyidi sempat bergelut di organisasi
kemasyarakatan. Ia sempat aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),
DPP Federasi SPSI, majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan
lain-lain. Kepentingan antara ormas dan parpol memang berbeda. Tetapi
menurutnya, ormas harus juga dapat berpolitik. Sedangkan kendaraan yang
tepat untuk berpolitik adalah partai politik. Untuk itu, baginya, antara
ormas dan partpol merupakan dua institusi yang tak dapat dipisahkan.
Seiring dengan kesibukannya di bidang politik, Rasyidi mengaku
aktivitasnya melayani masyarakat di bidang kesehatan menjadi terbengkalai.
Meskipun ia seorang dokter, namun sekarang tidak memiliki waktu untuk
melakukan praktik di rumahnya sekalipun. Papan nama dokternya memang masih
terpasang, tetapi tidak ada jadwal khusus untuk berobat. Ia hanya membuka
praktik manakala ada apoinment dengan pasien, dan itu adalah khusus untuk
mengkhitan (menyunat).
Beberapa waktu lalu Rasyidi mendaftarkan diri menjadi salah seorang calon
gubernur DKI. Ia tidak yakin akan menang, namun juga tidak mau menyerah.
Niatnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh praktik demokrasi diterapkan
di lembaga perwakilan dalam pemilihan gubernur di era reformasi.
Kenyataannya, “Saya belum melihat praktik demokrasi dalam pemiliihan
gubernur,” jelasnya.
Rasyidi lahir di Sigli, Aceh, pada tanggal 10 Nopember 1949. Ia
menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMA di Aceh. Lulus SMA melanjutkan
studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara hingga meraih gelar
dokter. Ia sempat memperdalam spesialisasi ilmu kedokteran di Jakarta,
namun mengundurkan diri di tengah jalan.
Pada tahun 1987 ia menikah dengan seorang apoteker bernama Dra. Surtika
Yoedhapraja. Ia kini memiliki dua anak yaitu Evaria YM dan Leoni Bidara.
Ilmu kepemimpinan lebih banyaknya dipelajari secara otodidak dan
dimatangkan melalui tempaan organisasi. Meskipun demikian, lelaki yang
gemar membaca ini mengaku belajar banyak dari berbagai tokoh-tokoh dunia
seperti pimpinan-pimpinan Amerika, terutama Presiden Amerika pertama,
Washington. Namun, kepemimpinan yang lebih lengkap dipelajarinya dari
kisah Nabi Sulaiman. Menurutnya, Nabi Sulaiman ialah manusia yang lengkap
yang Tuhan takdirkan. Pertama ia kaya, kedua saleh, dan ketiga menjadi
pemimpin yang andal.
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia),
|
|