Politisi Berlatar LSM

Gustaf Dupe adalah sosok aktivis non-partisan yang berubah menjadi politisi (partisan). Dulu ia banyak bergerak di LSM. Melakukan advokasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, status sosial dan sebagainya. Siapa saja yang membutuhkan pertolongan, ia siap membantunya. Kini, ia memimpin Partai Perjuangan Rakyat (PPR). Sebuah partai berlatarbelakng LSM.

Ketika terjadi reformasi, yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan disambut euforia gerakan politik dengan munculnya banyak partai baru, Gustaf Dupe menganggap semua itu non-sense. Sebab, di matanya, partai politik itu lebih sering mementingkan kepentingan partai, daripada memikirkan kepentingan bangsa. Partai politik bukan jawaban untuk menyelesaikan reformasi, malah menjadi beban baru bagi rakyat untuk memulihkan kondisi dari krisis multidimensi sekarang ini. Maka ia enggan terjun di dunia politik, apalagi membentuk partai politik, meskipun mendapat dukungan dari teman-temannya.

Namun, seiring perkembangan waktu, ia mengaku terpaksa harus mengkhianati komitmennya. Mengapa demikian? Karena penuntasan masalah bangsa tidak kunjung selesai. Krisis bangsa tidak juga teratasi. Semua itu, menurutnya, terhalang tembok politik. Permainan politik membuat reformasi tidak bisa bernapas. Gerakan moral yang dilakukan tidak melalui jalur politik selalu terhambat dan menghadapi tembok politik. Gerakan moral akhirnya seperti buih ombak yang hilang begitu saja tanpa sisa. Maka, cara mengatasinya adalah dengan ikut terjun di dunia politik sebagai aktor politik. Kendaraan yang digunakan adalah partai politik.

Ia dan teman-temannya mendirikan partai politik bernama Partai Perjuangan Rakyat (PPR). PPR dideklarasikan pada tanggal 28 Agustus 2001. Partai ini berasas demokrasi. “Kami tidak membuat asas yang aneh-aneh yang pada akhirnya akan menimbulkan pedebatan, pro-kontra Pancasila, anti Pancasila dan lain-lain. Kami menerima Pancasila sebagai falsafah negara,” kata Gustaf kepada Wartawan Tokoh Indonesia di kantornya.

Mengenai visi PPR, Gustaf menyebutkan merujuk pada pesan “Trisakti” Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Gustaf berpandangan bahwa tiga prinsip tersebut telah hilang dari bangsa Indonesia. Sehingga timbul krisis multidimensional. Pemilihan visi dari pandangan Bung Karno itu bukan karena Gustaf seorang pendukung fanatik Bung Karno. Namun, ia melihat ada pesan Bung Karno yang masih pantas dikedepankan dan diharapkan menjadi formula untuk mengatasi berbagai masalah dewasa ini.

Gustaf mengatakan, Orde Baru melakukan upaya-upaya pemutarbalikan fakta sejarah tentang peranan Bung Karno. Pada tahun 1967, saat ia masih muda dan memiliki idealisme, ia melihat runtuhnya rasa patriotisme kepada bangsa. Hal ini, menurutnya dapat menyebabkan sebuah bangsa dan negara seperti Indonesia hancur.
Melihat kondisi saat itu, pada momen hari pahlawan 1967 ia sengaja mengorganisir suatu acara peringatan hari pahlawan disertai dengan diskusi dan pameran tentang tokoh-tokoh pahlawan bangsa. “Pada saat itu pemikiran saya to be or not to be," ungkap pria kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, 2 Juni 1937 ini.

Untuk mensukseskan acara itu, ia mengajak beberapa tokoh kaliber nasional sebagai penasehat dan pelindung, seperti Ali Sadikin, Amir Mahmud (Pangdam Jaya waktu itu), Sarbini (Menteri Veteran), Adam Malik, dan Sugandhi. Acara digelar di Gedung Juang. Acara itu berlangsung dengan baik. Namun beberapa hari kemudian namanya muncul di beberapa koran dan motivasinya dipertanyakan penguasa. Hal itu dirasakannya sebagai bagian dari langkah-langkah menghilangkan rasa patriotisme terhadap bangsa.

Jadi, menurutnya, rasa patriotisme ini harus ditumbuhkan dan dibangkitkan kembali dalam rangkaian upaya bangsa ini bangkit dari keterpurukan menuju masyarakat adil dan makmur. Ini pula yang menjadi misi PPR. Yakni menciptakan masyarakat Indonesia yang adil makmur, demokratis, yang tidak memiliki sekat-sekat diskriminasi dan stigmanisasi. Stigmatisasi dianggapnya sebagai sebagai senjata Orde Baru untuk menghancurkan, memecahbelah bangsa ini, yang hingga saat ini menyulitkan upaya menanamkan patriotisme bagi generasi muda, terutama yang memiliki orangtua eks Tapol/Napol.

PPR juga menyatakan siap untuk mengikuti tantangan baru dalam pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Karena PPR yang lahir berlatar belakang ketidakpuasan terhadap kinerja elit politik saat ini, maka PPR tidak akan mengajukan nama calon presiden dari partai lain. “Sangat sulit untuk mempercayai tokoh-tokoh politik yang ada pada sat ini dalam waktu yang dekat,” katanya. Dengan demikian PPR akan mengajukan calon presiden dari tokoh partai sendiri. Kemungkinan besar adalah Gustaf Dupe sebagai ketua umum partai. “Saya sebagai pemimpin partai harus berani maju,” ujarnya.

Dalam situasi krisis kepemimpinan saat ini, Gustaf percaya akan munculnya tokoh baru yang relatif lebih bersih dari nama-nama tokoh yang telah populer. Ia kemudian menunjukkan bagaimana Kuba akhirnya menemukan seorang Fidel Castro, yang pada waktu itu masih berpangkat Mayor, namun memiliki integritas tinggi. Akhirnya rakyat memilih Castro sebagai pemimpinnya hingga saat ini.

Selain memimpin partai, Gustaf juga terlibat dalam pelayanan sosial dan pendidikan (taman bacaan), serta usaha ekonomi kecil (koperasi) dan ikut serta dalam pelayan kepada korban Tapol/Napol di berbagai tempat hingga saat ini. Ia juga ikut dalam kegiatan pelayanan penjara yang didukung oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pelayanan penjara ini tidak tertuju pada orang narapidana Kristen saja, namun lebih memandang kepada nilai sosial dan kemanusiaan. Bagi orang yang beragama Kristen, pelayanannya tertuju pada penanaman keimanan.

PPR menurut Gustaf muncul dari masyarakat bawah. Berasal dari gagasan orang miskin yang membangun partai dari modal minus. Partai ini tidak pernah dideklarasikan sebelumnya karena tidak tersedia biaya yang cukup. Awalnya, partai ini memang tidak memikirkan masalah keuangan, tetapi kini mulai ada perhitungan, terutama untuk perkembangan partai ke depan.

Sambutan dari berbagai propinsi cukup baik hingga saat ini PPR telah memiliki DPD di 11 propinsi yang sudah memiliki SK (Sumatra Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, seluruh provinsi di Jawa, Sulawesi Selatan, dan NTB). Di luar itu masih terdapat 10 calon DPP yang akan diresmikan dan masih memerlukan kunjungan. Biaya penyelenggaraan semua kegiatan partai dilakukan dengan “patungan” bersama dengan beberapa LSM.

Selain itu, aktivitas Gustaf adalah memperjuangkan nasib Tapol/Napol. Setelah aksi PKI mengalami kegagalan, maka mereka yang dianggap sebagai pendukung atau simpatisan, apalagi anggota aktif partai mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Selain mereka menjadi Tapol/Napol, sekeluarnya dari tahanan mereka masih mendapat hukuman yaitu kehilangan hak-hak sosial-politiknya. Bahkan, bukan hanya yang bersangkutan, keluarganya pun harus menanggung akibatnya.

Sejak reformasi bergulir 4 tahun lalu, Gustaf menilai masalah ini tetap tidak terselesaikan. Ada beberapa kasus yang dicatatnya. Seperti, warga desa yang kebetulan adalah mantan tahanan politik, yang terpilih menjadi anggota Badan Perwakilan Desa oleh rakyat dengan suara mutlak, namun oleh Camat pengangkatan itu dianulir sebab si calon pernah terlibat masalah politik. Itulah bentuk dampak stigmanisasi. Ini adalah salah satu tugas yang menjadi misi PPR. Masyarakat nantinya dapat hidup dalam suasana yang tanpa rasa takut dan curiga.

Gustaf berpendapat, seharusnya pemerintahan Megawati Soekarnoputri bisa mengambil kebijakan strategis ini. Mengapa? Karena bapaknya, Bung Karno meninggal dalam kondisi sebagai tahanan politik, yang kehilangan hak-hak politiknya. Demikian pula halnya Taufik Kiemas, suami Mega, pernah juga sebagai korban politik Orde Baru yang memiliki status yang sama dengan jutaan tapol/napol yang lain. “Karena itu, jika ada moralitas dari Presiden Megawati, ia dapat melakukan langkah sederhana untuk memberikan solusi kepada korban-korban tahanan politik yang lain. Padahal hanya satu keputusan yang dapat menjawabnya, yaitu Keppres. Inilah contoh kuat yang kami usahakan dengan gerakan moral yang akhirnya berhadapan dengan tembok politik tadi. “Saya tidak tahu pertimbangan politik apa dari presiden sehingga tidak segera mengembalikan hak-hak politik tapol dan napol,” lanjutnya.

Gustaf Dupe lahir di Kupang, tanggal 2 Juni 1937. Ia menyelesaikan pendidikan dari SD sampai SMA di Kupang. Ayahnya adalah seorang guru, sedang ibunya adalah ibu rumah tangga yang buta huruf. Setelah lulus SMA, ia tidak ingin menjadi guru. Maka, ia pun nekad pergi ke Jakarta dengan menumpang kapal hewan. Ternyata, hidup di Jakarta amat menyesengsarakannya. Sampai beberapa lama ia hidup sebagai gelandangan karena sulitnya mencari kerja. Semua pekerjaan membutuhkan pengalaman. “Bagaimana mendapat pengalaman jika tidak pernah diberi kesempatan?” tanyanya.

Akhirnya Gustaf sempat bekerja sebagai pesuruh di kantor Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K-Sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Dengan penghasilan sebagai pesuruh, ia dapat sekolah kembali di Universitas Krisnadwipayana tahun 1958 mengambil jurusan Hukum. Ketika menjadi pegawai di PP&K, tahun 1960 muncul banyak tawaran beasiswa sekolah dari luar negeri. Dari banyak lamaran yang diajukan, dua lamaran mendapat respon, yaitu dari Uni Soviet dan Jerman Timur. Ia menerima kuliah di Uni Soviet.

Tahun 1965 sebelum peristiwa G-30-S-PKI ia kembali ke tanah air. Padahal, ia sempat ditawari untuk mengajar di sana dan juga di negara-negara dunia ketiga masih membutukan sarjana, seperti negara-negara Afrika. Namun ia menolak sebab merasa bangsa Indonesia lebih membutuhkannya. Kembali dalam waktu yang kurang tepat, yaitu menjelang peristiwa G-30-S/PKI, ia sebagai lulusan dari Eropa Timur turut dicurigai membawa misi komunisme. Padahal kepergiannya ke Uni Soviet tidak memiliki kaitan dengan ideologi tersebut.

Gustaf menikah dengan Icie dan dikarunia empat orang anak. Kebetulan ia dan istrinya berbeda agama. Namun mereka mengaku sungguh saling menghormati. “Saya anggap keliru jika kita berkata bahwa kita beriman namun menyebarkan provokasi atas nama agama untuk permusuhan dan pembunuhan. Saya anggap itu keiman yang sangat keliru,” jelasnya.

Ia juga berpendapat tidak terlalu memusingkan dengan persoalan perbedaan agama yang terpenting sanggup membawa damai, kasih ke dalam lingkungan, baik keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Ia memberi contoh kedua anaknya menikah dengan mereka yang berbeda agama dengannya, dan ia memberikan kepada anaknya pilihan untuk memillih dan mereka memilih untuk ikut suaminya. Keempat anaknya adalah Swesdalia, Maya Lucana, Patrice, dan Gracius.  

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia),