PANCASILA HOME

CURHAT:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  =

Pancasila Rumah Kita (08)

Ideologi Gender dalam Skenario Indonesia Masa Depan

Oleh Prof Saparinah Sadli & Myra Diarsi: Seperti apa hubungan gender, dan juga posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia di masa depan? Pokok-pokok pikiran di bawah ini mengulas bagaimana wujud ideologi gender pada relasi laki-laki dan perempuan. Dan, sebagai akibatnya, juga posisi kaum perempuan di dalam bangunan struktur masyarakat tertentu sesuai dengan 4 ( empat ) skenario "Indonesia Masa Depan 2010".

Pada setiap skenario, diulas bagaimana posisi perempuan di dalam hubungan-hubungan sosial-ekonomi- politik-budaya (masyarakat) dengan laki-laki. Dan,juga peran gender mereka dalam membangun "Indonesia Masa Depan".

Pokok pikiran tentang gender, tentu dilandaskan pada perspektif masa depan. Namun, tetap dengan kesadaran bahwa perubahan, ataupun transisi dari suatu orde otoriter menuju orde demokratis, tidak selalu memberikan arah yangjelas.

Demikian pula arah transisi orde gender, tidak selalu menentu. Hal ini berkaitan dengan analisis gender sebagai konstruksi sosial yang diciptakan, dan kemudian mau dipelihara terus-menerus; atau akan diubah, lalu dikonstruksikan ulang tergantung kepada jalinan kepentingan dari setiap aspek yang membangun sistem serta struktur sosial tersebut.

Ideologi gender yang telah mengakar dalam keyakinan orag per orang, biasanya mewujud di dalam sistem dan struktur sosial masyarakat, serta membias pada kebijakan Pemerintah dan kekuasaan elit politik.

Dalam suatu pemerintah berorde otoriter yang menyelenggarakan kepemerintahan atas dasar kepentingan , sejumput elit penguasa maka, nyaris semua bangunan sistem dan struktur masyarakat akan dikendalikan sedemikian rupa untuk menyelamatkan kepentingan itu. Demi bertahannya kekuasaan, pengendalian juga akan diikuti dengan pelestarian wacana.

Di dalam orde tersebut, rezim kekuasaan cenderung menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat, pada posisi kedua setelah laki-laki dinomor-satukan secara total di segala bidang. Tentu saja, bangunan realitas maupun wacana yang demikian, mengakibatkan berbagai kondisi buruk dan memprihatinkan bagi lebih banyak perempuan dibandingkan kaum laki-laki. mulai dari persoalan personal, sampai ke tingkat yang bersifat publik termasuk posisi I sebagai warga negara "nasib" perempuan merupakan hasil keputusan yang dikendahkan oleh kepentingan kekuasaan, yang mayoritas diduduki kaum laki -laki.

Jadi, hubungan gender dan bagaimana posisi perempuan di dalam masyarakat, jelas akan berkaitan dengan bagaimana bangunan sistem dan struktur sosial-ekonomi-politik serta budayanya.

UjungTanduk:
Pemerintahan Otoriter dan Orientasi Kebijakan Ekonomi Pro Pertumbuhan

Dalam situasi seperti ini, hubungan gender jelas sangat timpang di mana kekuasaan laki-laki mendominasi hampir semua bangunan struktur sosial. Sebagai akibatnya, kebanyakan kaum perempuan tidak turut serta dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Kalaupun beberapa perempuan berada pula pada posisi yang menentukan, biasanya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya atau hubungannya dengan elit penguasa laki-laki. Hingga, dengan demikian, pengaruh- pengaruh yang dihasilkan juga tidak akan mewakili kepentingan peran dan posisi gender perempuannya.

Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, kaum perempuan lebih sebagai pelengkap penderita ketimbang sebagai subyek penentu yang mempunyai kontrol. Fenomena perempuan sebagai tenaga kerja sektor informal yang tak terlindungi seperti pekerja seks, pembantu rumah tangga maupun penjaja eceran menonjol sekali.

Demikian juga indikator diabaikannya kepentingan gender perempuanseperti, misalnya, angka kematian ibu hamil/melahirkan yang sangat tinggi. Atau, contoh lainnya, epidemi kaum perempuan sebagai korban kekerasansecara fisik, psikologis maupun seksual baik di dalam hubungan-hubungan personal di tingkat rumah tangga, maupun hubungan-hubungan yang lebih horisontal dan vertikal, dengan hirarki kekuasaan sampai ke tingkat negara.

Separatisme dan disintegrasi, tidak saja terjadi atas dasar kepentingan kelompok dan kelas yang berbeda. Tetapi, bahkan, dapat juga muncul atas dasar kepentingan gender yang tidakterwakili di segala lapisan masyarakat.

Masuk ke Rahang Buaya:
Kombinasi antara Varian Pemerintahan Otoriter dan Orientasi Ekonomi Pro Pemerataan

Pengurasan sumber daya alam yang penguasaannya berada dalam genggaman kekuasaan kelompok militemasionalisyang merupakan ciri kondisi Masuk ke Rahang Buaya jelas akan menempatkan perempuan sebagai alat atau umpan yang dapat dikorbankan setiap saat. Atau, dalam bahasa ekonomi, barangkali, dieksploitasi.

Gambaran kemungkinan-kemungkinannya tidak lebih baik dari situasi di Ujung Tanduk. Karena, di dalam situasi tersebutdi mana rakyat banyak sekali dikorbankan sebagai konsekuensi logis penerapan kebijakan ekonomi tertutup kaum perempuan adalah yang akan petama kali menjadi korban, namun sekaligus menganggung beban pencarian jalan keluar (survive ) jika terjadi kelumpuhan ekonomi rumah tangga.

Hubungan gender yang timpang akan semakin menonjol. Dengan indikator, sebagai warga, kaum perempuan semakin kehilangan akses terhadap sumber-sumber keberdayaannya. Orientasi budaya yang militeristik, cenderung mencetak sumber daya manusai secara dogmatik, sehingga kehilangan potensi kritikalnya.

Ideologi gender yang menomorsatukan laki-laki, akan sangat efektif dimanfaatkan di dunia pendidikan. Kalaupun muncul perlawanan, tidak akan terpadu secara cukup berarti, karena segera akan dibungkam dengan teror, ancaman, atau tindakan represiflainnya. Perlawanan justru akan menimbulkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dan, dalam hal ini, perempuan mungkin menjadi sasaran bidik langsung dari teror-teror yang sengaja diciptakan untuk membungkam suara rakyat demi kepentingan politik penguasa. Perempuan, serta anak-anak korban tindak kekerasan, akan muncul di mana-mana, kapan saja.

Mengayuh Biduk Retak:
Paduan Varian Sistem Pemerintahan Demokratis dengan Orientasi Kebijakan Ekonomi Pro Pertumbuhan

Dalam situasi di mana demokrasi mulai menggeliat, akan tumbuh juga kebutuhan untuk mengembangkan keadilan di bidang-bidang yang menjadi landasan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nilai keadilan mulai menjadi visi dari hampir semua kegiatan politik, dan di dalamnya terlihat bahwa keadilan gender akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh proses pengembangan demokratisasi.

Meskipun masih tergolong sporadis dan hilang-timbul, akan lebih banyak terwujud peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan menyuarakan kepentingannyatermasuk kesertaan dan keterlibatan aktif kaum perempuan padatingkat pelaksanaan, maupun pengambilan keputusan dalam kebijakan negara. Kepentingan gender perempuan mulai dapat dimanifestasikan ke dalam pembentukan partai-partai politik perempuan, ataupun kebijakan kuota dalam keterwakilannya di parlemen.

Namun, kebijakan ekonomi pertumbuhan yang mengutamakan bantuan donor asing atau negara adikuasa, pengelolaan sumber daya manusia sebagai "aset nasional", dapat setiap saat menjadi bumerangdengan kecenderungan ekploitasi habis-habisan demi target hasil yang tetap setia pada visi keadilan, akan menggunung dengan tugas-tugas yang semakin pelik dan berat.

Lambat tapi Selamat:
Memadukan Varian Pemerintahan Demokratis dengan Orientasi Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan

Kehidupan demokratis dibangun terus-menerus. Antara lain, dengan penegakan hukum yang mewakili kepentingan publik, rakyat banyak, dan bukan sekelompok elit tertentu. Sebagai akibatnya, demokratisasi lambat laun akan melembaga.

Dan, perubahan yang signifikan di dalam bangunan sistem serta struktur sosial ini, akan berdampak positif bagi proses keadilan genderkh~susnya dalam menguatkan proses penyetaraan hubungan gender. Dengan demikian, kepentingan gender tidak lagi perlu diwakilkan secara khusus pada kantor atau biro tertentu, karena telah menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh penyelenggaraan kepentingan rakyat banyak.

Perekonomian bisa saja dikuasai para investor multinasional. Akan tetapi, kepentingan rakyat di dalam akses sumber daya ekonomi akan mendapat tempat dan perlindungan dari Pemerintah. Pada tingkat lokal, misalnya, para penenun dan pembatik modal kecil masih dapat hidup dengan menguasai sumber daya alam, maupun diversifikasi bahan baku yang tidak dimonopoli dan mudah mereka peroleh.

Kegiatan ekonomi tidak akan meminggirkan para pelaku ekonomi perempuan. Namun, justru menyediakan cukup peluang yang setara bagi perempuan maupun laki-laki, tanpa tergantung kepada peran gendemya masing-masing yang baku. Dalam hal ini, disusunnya perangkat hukum yang dengan adil melindungi perempuan sebagai tenaga kerja, akan sangat berguna.

(Skenario Indonesia 2010, "Ideologi Gender dalam Skenario Indonesia Masa Depan", Indonesia Masa Depan Komnas HAM, hal. 23,2000) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)