Kotamadya Medan, Pejabat Pemda | Tokoh Indonesia

C © updated 270603

MEDAN

KOTAMADYA MEDAN

Ibukota : Medan

INDEX PEJABAT

:::::: Pejabat

:::::: Lembaga Tinggi

:::::::::::: Presiden

:::::::::::: MPR/DPR/DPD

:::::::::::: MA

:::::::::::: Bepeka

:::::::::::: DPA

:::::: Kabinet

:::::: Departemen

:::::: Badan-Lembaga

:::::: Pemda

:::::: BUMN

:::::: Asosiasi

::::::::::: Korpri

::::::::::: APPSI

::::::::::: Apeksi

::::::::::: Apkasi

::::::::::: Lainnya

:::::: MK

:::::: Purnabakti

:::::: Redaksi

Link Sumut

Medan 413 Tahun, Kota Tanpa Perencanaan

KOTA Medan berawal dari sebuah kampung kecil bernama Medan Putri. Dibangun tahun 1590 oleh Guru Patimpus, keturunan Raja Singa Mahraja, yang memerintah Negeri Bakerah di Dataran Tinggi Karo. Lokasi Medan Putri yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan di bagian Barat Hindia mendorong kampung tersebut berkembang menjadi sebuah kota.

PERKEMBANGAN kota Medan semakin melesat setelah dunia mengenal tembakau Deli. Adalah Jacobus Nienhuys, saudagar tembakau dari Belanda, yang pada tahun 1863 mendapat konsesi lahan lebih dari 3.000 hektar dari Sultan Deli.

Lembar-lembar daun tembakau yang dihasilkan pada panen pertamanya langsung diakui oleh para pengusaha cerutu di Rotterdam sebagai pembungkus cerutu terbaik di antara jenis tembakau lainnya di seluruh dunia.

Sejak saat itu, Nienhuys melakukan ekspansi lahan perkebunan secara besar-besaran dengan membuka lahan di daerah Martubung, Sunggal, Sungai Beras, dan Klumpang. Kantor perusahaan pun dipindahkan ke Kampung Medan Putri, kampung yang awalnya hanya dihuni ratusan orang.

Usaha perkebunan itu menyerap banyak kuli kontrak dari Jawa, buruh-buruh Cina, sampai ke pengusaha perkebunan asing dari Inggris dan Belanda.

Letak Medan memang strategis. Kota ini dilalui Sungai Deli dan Sungai Babura. Keduanya merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Keberadaan Pelabuhan Belawan di jalur Selat Malaka yang ramai menjadikan Medan pintu gerbang Indonesia bagian barat.

Medan, yang genap berusia 413 tahun pada tanggal 1 Juli 2003, berkembang menjadi kota besar, kota metropolitan. Wali Kota Medan Abdilah pun berambisi memajukan kota ini semaju kota-kota besar lainnya, tidak saja seperti Jakarta atau Surabaya di Jawa, tetapi juga kota-kota di negara tetangga, seperti Penang dan Kuala Lumpur.

Medan, kota berpenduduk 2 juta orang memiliki areal seluas 26.510 hektar yang secara administratif dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.

Sebagai sebuah kota, ia mewadahi berbagai fungsi, yaitu, sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat komunikasi, pusat akomodasi kepariwisataan, serta berbagai pusat perdagangan regional dan internasional.

Bandara Internasional, Polonia, berada di kawasan yang masih termasuk wilayah dalam kota. Pelabuhan Belawan dapat dicapai hanya dalam waktu kurang dari satu jam lewat jalan bebas hambatan.

Demikian pula dengan kawasan industrinya. Pendek kata, seolah semua tidak ingin jauh-jauh dari pusat kota. Tendensi pertumbuhan yang semakin menuju ke pusat ini ibarat pola alamiah makhluk hidup yang tidak bisa jauh-jauh dari sumber makanannya.

Hasilnya? Medan bertambah sumpek dengan belasan bangunan beton yang akan segera menjelma menjadi pusat perbelanjaan. Lalu lintas kota yang semakin semrawut karena jumlah angkutan umum yang terus bertambah pada trayek-trayek "basah".

"Medan tumbuh menjadi kota tanpa perencanaan. Ibarat binatang yang tidak bisa hidup jauh dari sumber makanannya, begitulah gambaran perkembangan Kota Medan saat ini," tutur Arya Mahendra, konsultan perencana pembangunan kota.

KONDISI dan perkembangan Kota Medan sekarang, tampaknya memang seolah tanpa perencanaan. Padahal, di atas kertas, sejak enam tahun lalu, pemerintah kota di masa Wali Kota Bachtiar Jaffar sebetulnya telah menyusun rencana pengembangan kota yang cukup bagus.

Konsep itu dikenal dengan istilah "Mebidang", yakni singkatan dari Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Konsep yang barangkali diilhami oleh pola pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) tersebut pada dasarnya mengacu pada antisipasi semakin berkurangnya daya dukung kota terhadap perkembangannya dan berkurangnya kemampuan kota menjalankan fungsinya secara maksimal.

Medan akan dijadikan sebagai kota inti yang terbagi dalam lima wilayah pembangunan, sementara Kota Binjai dan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang akan dikembangkan sebagai kota satelit.

Wilayah Metropolitan Mebidang ini akan meliputi area seluas 163.378 hektar. "Semestinya, berdasarkan konsep tersebut akan dibangun pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah-daerah yang menjadi hinterland Medan. Tetapi, kenyataannya, pelaksanaan pembangunan justru makin meminggirkan warga kota, sementara daerah pinggirannya tetap terbelakang," ujar Arya.

Konsep Mebidang, akhirnya hanyalah sekadar konsep yang jalan di tempat. Apalagi era otonomi daerah memunculkan egosentrisme. Daerahku adalah urusanku. Belakangan, dengan alasan sejumlah wilayah Medan menjadi daerah kantung di wilayah Deli Serdang, Wali Kota Medan Abdilah bermaksud "meminta" sekitar 80.000 hektar daerah Deli Serdang.

"Pembangungan di daerah kantung itu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan, padahal sebenarnya hanya sebagian yang masuk dalam wilayah kota Medan," kata Abdillah.

Wacana ini sempat menghangat dan mengundang perdebatan beberapa waktu lalu. Medan benar-benar digambarkan sebagai binatang rakus yang ingin terus tumbuh besar dengan mencaplok makanan milik pihak lain. Padahal, kota yang besar tanpa ada efisiensi sumber daya dan sumber energi, tidak akan menyejahterakan warganya.

Selain niatan memperluas wilayah, sebagaimana doktrin developmentalisme yang mengindentikkan kemajuan dengan segala sesuatu yang berbau modern, Pemerintah Kota Medan bergiat menghadirkan pusat perbelanjaan sebagai simbol kota metropolitan.

Mal dan lampu hias. Kelihatannya, itulah ukuran kemajuan bagi Pemerintah Kota Medan.

Belasan kawasan di jantung kota disiapkan sebagai kawasan pusat perbelanjaan. Gedung- gedung tua diratakan untuk mendirikan mal. Bekas taman ria, pusat rekreasi murah meriah warga kota, dipagari untuk persiapan pendirian mal.

Lapangan parkir yang dulunya dipakai sebagai pangkalan taksi pun digusur karena lokasinya lebih menjanjikan keuntungan apabila dialihfungsikan sebagai mal.

Tak heran apabila rencana tata ruang wilayah (RTRW) diabaikan begitu saja. Peruntukan kawasan pun menjadi tidak jelas.

Area di sepanjang Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol yang selama ini identik sebagai kawasan pusat pemerintahan sontak kehilangan wibawanya begitu sebuah pusat perbelanjaan 12 lantai dibangun persis di sebelah kantor Gubernur Sumatera Utara.

"Kebijakan pemerintah kota ini hanya menguntungkan pelaku ekonomi," tutur Arya.

Medan yang menginjak usia 413 tahun semestinya semakin dewasa dan bijak dalam memahami kebutuhan warganya.

Jangan sampai Medan terus berkembang sebagai kota tanpa perencanaan. (Kompas, 27 Juni 2003 - DOTI DAMAYANTI -HAMZIRWAN)