Mahkamah Konstitusi | Ensiklopedi Tokoh Indonesia

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ini tidak menyangka akan terpilih menjadi hakim konstitusi. Ketua Mahkamah Agung yang memilihnya untuk jabatan baru itu. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1967 ini mengaku ditelepon Bagir Manan 10 hari sebelum pelantikannya.

Ahmad Syarifuddin Natabaya, Prof, SH LLM

Berintegritas Tinggi dari Sumsel

Staf Ahli Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia ini mengaku tidak merasa kaget diangkat menjadi hakim konstitusi atas pilihan pemerintah. Pasalnya, ia sudah terlibat dalam pembahasan RUU mahkamah Konstitusi.

Soedarsono SH

Hakim Sepanjang Karir

Hakim Konstitusi ini sudah 36 tahun berkarir sebagai hakim saat dilantik menjadi hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003. Pria kelahiran Surabaya, 5 Juni 1941, ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, Jakarta (1967).

Dilantik 9 Hakim Konstitusi

Jakarta 16/8/03: Presiden Megawati melantik sembilan hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu 16/8/03. Kesembilan hakim konstitusi itu adalah Penetapan hakim konstitusi ini tertuang dalam dituangkan dalam Keppres No 147/M/2003 yang ditandatangani Presiden hari Jumat 15/8/03.

Kesembilan hakim konstitusi merupakan perpaduan pilihan pemerintah, DPR dan MA masing-masing tiga orang. Tiga hakim konstitusi pilihan pemerintah yakni Prof HAS Natabaya SH LLM (Staf Ahli Khusus Menkeh &HAM), Prof Dr Mukhti Fadjar SH, (guru besar hukum tata negara Universitas Brawijaya), dan Dr Haryono SH MCL (anggota MPR Utusan Daerah Jawa Timur).

Hakim konstitusi pilihan DPR yakni Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH (guru besar tata negara Universitas Indonesia), Letjen (Purn) Achmad Roestandi anggota Majelis Pakar DPP PPP, dan I Dewa Gede Palguna SH MH Wakil Sekretaris F-PDIP MPR.

Tiga hakim konstitusi pilihan MA yakni Dr H Mohamad Laica Marzuki SH (hakim agung), Soedarsono SH (Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya), dan Maruarar Siahaan SH (Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu).

Ketua hakim konstitusi akan dipilih secara independen oleh dan dari para hakim kinstitusi tersebut. *e-ti

Jimly Asshiddiqie SH, Prof Dr

Ketua Mahkamah Konstitusi

Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dengan meraih 5 suara dari delapan anggota MK yang hadir dalam sidang perdana MK di Kantor Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa 19/8/03. Sementara hakim agung Dr Mohammad Laica Marzuki terpilih sebagai wakil ketua. Laica Marzuki sendiri tidak hadir karena sakit.

Mohamad Laica Marzuki SH, Dr H

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam sidang perdana Mahkamah Konstitusi (MK) di Kantor Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa 19/8/03 Dr Mohammad Laica Marzuki ini terpilih sebagai wakil ketua MK. Ia sendiri tidak hadir karena sakit. Pada usia 62 tahun ia diangkat menjadi hakim konstitusi pilihan Mahkamah Agung. Sebelumnya ia menjabat hakim agung sejak tahun 2000.

Abdul Mukhti Fadjar SH, Prof Dr

Guru Besar Unibra

Pria kelahiran Jogjakarta, 24 Desember 1943 ini diangkat jadi hakim konstitusi atas pilihan pemerintah. Guru besar Universitas Brawijaya Malang ini adalah lulusan sarjana hukum Universitas Gajah Mada 1970 dan Pasca Sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya 1985.

Achmad Roestandi, Letjen (Purn)

Jenderal Hakim Konstitusi

Pria berpangkat Letnan Jenderal (Purn) kelahiran Banjaran, Jawa Barat, 1 Maret 1941 ini merupakan hakim konstitusi tertua. Maka dialah yang memimpin rapat pertama Mahkamah KOnstitusi untuk memilih pimpinan Mahkamah Konstitusi.

Haryono, Dr SH MCL

Doktor Hukum Tata Negara

Ia diangkat jadi hakim konstitusi pilihan pemerintah. Sebelumnya ia diajukan Fraksi PDIP DPR, tapi mengundurkan diri karena akan dicalonkan pemerintah. Walaupun ia mengaku tak pernah dipanggil Presiden Megawati Sukarnoputri sehubungan dengan pencalonan menjadi hakim konstitusi itu.

I Dewa Gede Palguna SH MH

Dosen Hukum Tata Negara

Pria kelahiran Bangil, Bali, 24 Desember 1961 ini merupakan hakim konstitusi termuda. Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana ini sangat aktif ketika membahas amandemen UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I badan Pekerja MPR. Ia menjadi hakim konstitusi pilihan DPR atas dukungan Fraksi PDIP.