Menteri Kordinator Politik dan Keamanan - Menko Polkam| Tokoh Indonesia

* Kementerian Koordinator ini sering kali berubah nama. Pada era Orde Baru selalu dengan nama Menko Polkam (Politik dan Keamanan). Pada era pemerintahan BJ Habibie (Kabinet Reformasi Pembangunan) juga tetap Menko Polkam. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Kabinet Persatuan Nasional) berubah nama menjadi Menko Polsoskam (Politik Sosial dan Keamanan). Para era pemerintahan Megawai Soekarnoputri (kabinet Gotong Royong) dikembalikan menjadi menko Polkam. Kemudian pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu) berubah nama lagi menjadi Menko Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan).

Widodo Adi Sucipto

Prioritas Atasi Konflik & Teroris

Mantan Panglima TNI 1999-2002 ini menerima amanah sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Bersatu. Seusai serah terima jabatan dari Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, Kamis (21/10/2004), dia mengemukakan, akan memprioritaskan upaya penyelesaian masalah konflik Aceh dan Papu serta upaya penanganan terorisme.

Hari Sabarno

Mencegah Disintegrasi Bangsa

Sebagai Menteri Dalam Negeri, ia melihat tantangan ke depan adalah adanya gejala disintegrasi melalui gerakan yang halus sampai terbuka. Harus dipelajari kedalamannya apakah murni kepingin merdeka sendiri atau hanya sebagai satu move karena rasa keadilan politik, ekonomi, kesejahteraan yang kurang diperhatikan.

Susilo Bambang Yudhoyono

Laksana Mutiara di Atas Lumpur

SBY, demikian ia akrab disapa. Gaya bicaranya tenang, sistematis dan berwibawa. Kata-katanya jelas mencerminkan wawasan berpikirnya yang luas. Pantas saja para pengamat politik memberinya julukan: Jenderal yang Berpikir. Tak mustahil pula apabila namanya kini mulai ikut meramaikan bursa calon presiden, paling tidak calon wakil presiden 2004.

Agum Gumelar

Siap Laksanakan Amanah

Sempat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam), menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian setelah Gus Dur dilengserkan MPR dan digantikan oleh Megawati, Agum sempat ikut bersaing sebagai calon Wakil Presiden. Namun dalam Kabinet Megawati, Agum diturunkan kembali memimpin Dephub.

Wiranto

Janjikan Perlindungan HAM

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto dan Wakil Ketua Komisi Nasional HAM Salahuddin Wahid dideklarasikan sebagai calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya. Pasangan ini menawarkan lima agenda penyelamatan bangsa. Wiranto yang diterpa tuduhan terlibat pelanggaran HAM janjikan perlindungan HAM.