Ketua Panwaslu Pusat

Komaruddin Hidayat (Magelang, 18 Oktober 1953). Dikenal sebagai cendekiawan menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kanisius, Muntilan, Komaruddin kemudian mondok di Pesantren Pabelan Magelang. Jebolan IAIN Syarif Hidayatullah dan PhD filsafat dari The Middle East University Ankara, Turki itu akhir tahun 2001 dikukuhkan sebagai Guru Besar Luar Biasa Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah.

Komaruddin menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan siapa pun. Komaruddin menyakini, Pemilu 2004 merupakan sasaran antara pemulihan Indonesia dari krisis. Dengan keyakinan itulah, Pemilu 2004 harus dihindarkan dari cacat yang kemudian menumbuhkan keraguan atas legitimasinya.

Saut Hamonangan Sirait (Porsea, 24 April 1962). Pengalamannya tergabung menjadi Sekretaris Tim Rekonsiliasi Konflik HKBP sepanjang 1995-1998 menambah keyakinan bahwa Saut memang lekat dengan fungsi konsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang juga akan menjadi tugas dan kewenangan dalam Panwas.

Dalam hubungannya dengan pemilu, pendeta itu pernah diserahi tanggung jawab menjadi Presidium dan Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.

Di luar itu, Saut pernah mengecap pengalaman partnership consultation di Dusseldorf (Jerman) pada tahun 1995, pelatihan monitoring pemilu di Bangkok (1996), pemantauan pemilu di Kamboja (1998), serta koordinator KIPP untuk pemantauan jajak pendapat Timor Timur (1999).

Saut dengan tegas menjanjikan tidak akan berkompromi dengan para pelanggar aturan pemilu. Dia menjanjikan usaha untuk menguasai semua persoalan dengan jernih dan kemudian melakukan tindakan dengan jujur dan adil.

M Rozy Munir (Mojokerto, 16 April 1943). Mantan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN ini masih tercatat sebagai salah seorang Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Alumna Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan MSc di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Universitas Hawaii pernah menjadi Wakil Direktur Lembaga Demografi FE UI (1978-1987), Kepala Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI (1986-1997), serta staf ahli Menteri Tenaga Kerja. Rozy pernah menjadi Kepala Badan Kependudukan Nasional.

Ada sejumlah tanggapan yang masuk yang mempersoalkan kedekatan Rozy dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang dianggap bakal menyulitkan tugasnya sebagai anggota Panwas. Namun, Rozy menegaskan kesiapannya bertindak secara obyektif dalam tugas pengawasan Pemilu 2004.

Hal lain yang mengesankan, Rozy dengan setumpuk pengalamannya itu mau secara aktif mengajukan diri dalam seleksi gelombang pertama yang diadakan KPU. Sikap pro-aktif itulah yang antara lain membuktikan bahwa Rozy memang menjanjikan bekerja penuh menjalankan tugas pengawasan untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas Pemilu 2004.

Topo Santoso (Wonogiri, 5 Juli 1970). Dosen Fakultas Hukum UI ini pernah terlibat dalam Panwas Pemilu 1999 untuk tingkat Kabupaten Bogor.

Topo mengundang pujian anggota KPU, antara lain karena pemahaman teknisnya yang meyakinkan. Untuk penanganan laporan pelanggaran, misalnya, Panwas diharapkan bisa secara cermat mengikuti tindak lanjut setiap laporan yang diteruskan oleh Panwas kepada KPU atau kepada polisi. Tekad Topo selaku anggota Panwas ini setidaknya memberi harapan bahwa Panwas tidak akan bermain-main dengan masalah hukum yang menjadi pokok perhatian dalam Pemilu 2004 nanti.

Topo saat ini masih menempuh pendidikan doktornya di Faculty of Law University of Malaya dengan disertasi berkaitan dengan pemilu.

Didik Supriyanto (Tuban, 6 Juli 1966). Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com ini bergiat di pers sejak mahasiswa hingga tabloid Detik, Adil, dan Target.

Dalam organisasi kewartawanan, Didik tercatat sebagai salah seorang pendiri Aliansi Jurnalis Independen dan pernah menjadi Sekretaris Jenderal pada periode 1999-2001.

Menjadi anggota Panwas bakal memberikan pengalaman lain bagi Didik. "Keahlian" Didik dalam berkomunikasi secara efektif diharapkan menjadi jembatan bagi Panwas untuk menyampaikan hasil kerjanya kepada publik. Dengan waktu yang terbatas, Didik menyadari tantangan berat atas sosialisasi mekanisme pembentukan Panwas.

Siti Noordjannah Djohantini (Yogyakarta, 15 Agustus 1958). Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah ini menjadi satu- satunya perempuan dalam keanggotaan Panwas Pemilu 2004. Pendiri Yayasan Anissa Swasti yang merupakan LSM perempuan pertama di Indonesia. Noordjannah dinilai layak mewakili perempuan di Panwas.

Bagi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, pemilu mutlak mensyaratkan komitmen pada keterlibatan kaum perempuan. Pemberian hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, dan agama merupakan prasyarat demokrasi.

Noordjannah waktu muda pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat IPM Wati (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) pada tahun 1983-1986, disusuli tanggung jawab sebagai Ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah pada tahun 1990-1995.

Muhammadiyah yang dekat dengan sosok Amien Rais dikhawatirkan mengganggu kinerja Noordjannah ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan Partai Amanat Nasional. Namun, Noordjannah tegas menyatakan kesiapannya bekerja secara adil dan obyektif.

Brigjen (Pol) Bambang Aris Sampurno Djati (Salatiga, 1949) mengatakan siap menjalankan tugas barunya itu. Bambang Aris memprediksikan akan banyak kasus sengketa antara partai politik yang ikut Pemilu. Direktur C Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri itu mengingatkan, tidak semua sengketa antara peserta pemilu itu akan berlanjut ke persidangan pengadilan.

Bambang Aris sebelum menjadi Direktur C Baintelkam Polri adalah Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia itu pernah menjabat Inspektorat Polda NTT dan Kepala Kepolisian wilayah Surakarta. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1973 dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1984 ini, banyak mengikuti pendidikan atau kursus kejuruan bidang intelijen.

Komisaris Besar Jhonny Tangkudung, (Gorontalo, 1954) adalah Penyidik Utama Direktorat V/Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Krimal Polri. Sebelum masuk ke Mabes Polri, Tangkudung adalah Kepala Direktorat Reserse Polda Maluku. Ia yang pada awalnya menangani penyidikan Alexander Manuputy dalam kasus Republik Maluku Selatan (RMS).

Tangkudung lulusan Akademi Kepolisian tahun 1997 dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1986. "Saya siap bertugas. Sudah ada prosedur kerjanya," kata Tangkudung. Kursus atau sekolah kejuruan yang pernah dijalaninya adalah di bidang reserse, termasuk reserse khusus masalah narkotika.

Masyhudi Ridwan (Tulungagung, 12 Juli 1949). Memulai karier di kejaksaan sejak tahun 1973 di Pontianak, Kalimantan Barat. Masyhudi menjalani kariernya berpindah-pindah tempat, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Baru tahun 2000 sarjana hukum lulusan Universitas Tanjungpura ini masuk ke Kejaksaan Agung dengan jabatan akhirnya adalah pengkaji untuk Jaksa Agung Muda Intelijen.

Sepanjang tugas di daerah, Masyhudi terbiasa dengan tugas pengawasan pemilu karena memang posisinya mendudukkannya sebagai salah seorang anggota tim pengawas pemilu. Dengan pengalaman panjang itu, Masyhudi mengaku siap ketika menerima surat penugasan dari Jaksa Agung untuk ditempatkan di Panwas Pemilu 2004.

Masyhudi menyadari, dimasukkannya unsur polisi dan jaksa dalam Panwas kali ini antara lain dimaksudkan untuk menjaga alur penyampaian kasus pidana dalam Pemilu 2004. "Dengan keterlibatan polisi dan jaksa secara institusional, Panwas akan lebih mudah memantau perkembangan penanganan kasus pelanggaran dalam pemilu yang masuk kategori kasus pidana," katanya.