Bulan Bintang dari Bima

Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962 ini terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang. Sebelumnya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1986) ini berprofesi pengacara. Kini ia menjabat Wakil Ketua Kemisi II DPR yang membidangi Hukum dan Dalam Negeri. Selain itu, ia juga menjabat Ketua DPP PBB (2000-2005).

Drs. H.M. Feisal Tamin

Pelopor Netralitas Politik PNS

Pada era kepemimpinannya, Korpri mereformasi diri dengan Empat Paradigma Baru yaitu demokratis, netral, profesional dan sejahtera. Sehingga Korpri tidak mudah lagi dijadikan sebagai ‘mesin’ peraih suara bagi kekuatan politik mana pun. Ia pelopor netralitas politik pegawai negeri sipil.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
:: Beranda :: Berita :: Profesi :: Politisi :: Pejabat :: Pengusaha :: Pemuka :: Selebriti :: Aneka ::
  NUSANTARA
 ► Aceh
 ► Sumut
 ► Sumbar
 ► Riau
 ► Kepri
 ► Jambi
 ► Sumsel
 ► Bengkulu
 ► Lampung
 ► Babel
 ► Banten
 ► Jabar
 ► Jakarta
 ► Jateng
 ► Yogyakarta
 ► Jawa Timur
 ► Bali
 ► N T B
 ► N T T
 ► Kaltim
 ► Kalsel
 ► Kalbar
 ► Kalteng
 ► Sultra
 ► Sulsel
 ► Sulut
 ► Sulteng
 ► Gorontalo
 ► Maluku
 ► Maluku Utara
 ► Papua
 ► Papua Barat
  BERANDA
 ► Majalah TI
 ► Nusantara
 ► Selamat HUT
 ► Pernikahan
 ► In Memoriam
 ► Obrolan
 ► Poling Tokoh
 ► Kirim Pesan
 ► Lihat Pesan
 ► Beritahu Teman
 ► Search
 ► Redaksi
 ► Buku Tamu
 

 

 
NTB  
TOKOH NUSANTARA  
   

*************************

aa - az

Affan Gafar^ (1947-2003)

Din Syamsuddin
Feisal Tamin, HM

Hamdan Zoelva, SH

Lalu Hilal

Lalu Mariyun, SH
Lalu Serinata



► 


► 


► 

 

 

Welcome

This site is currently under construction. Please check back at a later time. 

Hamdan Zoelva, S.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Syamsuddin

Ketum PP Muhammadiyah

Politisi dan cendekiawan muslim Din Syamsud-din terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dalam sidang 13 tim formatur di UMM, Jawa Timur, Kamis 7 Juli 2005. Dalam pemilihan 13 orang PP Muhammadiyah sebelumnya dia meraih suara terbanyak. Din menggantikan Ahmad Syafi'i Ma'arif.

 

Lalu Mariyun, SH

Mengadili Mantan Presiden

Di Indonesia, tidak mudah mengadili mantan presiden, apalagi sekaliber HM Soeharto. Berbagai tantangan bisa saja terjadi. Termasuk dugaan suap: hakim bisa dibeli! Dugaan suap ini pula yang paling keras menerpa Lalu Mariyun, Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara mantan Presiden Soeharto, sebelum dan sesudah dia mengetuk palu membebaskan mantan presiden itu. Gus Dur, yang ketika itu menjabat presiden, berteriak kencang menyatakan sangat kecewa mendengar keputusan itu.