Koalisi Anti Mega

Sejumlah tokoh partai politik peserta pemilu telah mulai kasak-
kusuk, berkumpul dan berdiskusi soal kemungkinan koalisi dalam mengajukan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Salah satu pertemuan itu berlangsung di Hotel Nikko, Jakarta.

Mereka, selain membicarakan pembentukan crisis centre untuk mengumpulkan fakta seputar pelaksanaan dan penghitungan suara pemilu, juga membicarakan pembentukan aliansi politik besar yang diharapkan pada akhirnya akan mengusung satu nama calon presiden (capres).

Suasana emosional pertemuan yang tidak dihadiri tokoh politik PDI-P itu tergambar pada teriakan “Hadang Mega-Akbar” yang disambut tepuk tangan para peserta. Tampaknya sinyalemen akan terbentuknya koalisi hadang Mega mulai menggejala.

Gus Dur dan Wiranto hadir dalam pertemuan itu. Gus Dur sendiri sudah beberapa kali mengatakan tidak akan berkoalisi dengan tokoh partai politik yang menggulingkannya, termasuk dengan Megawati. Sementara Wiranto, peserta konvensi capres Partai Golkar, berulangkali mengatakan tidak bersedia menjadi wapres. Namun Wiranto tidak menyebut pertemuan itu upaya penghadangan Mega-Akbar. Ia hanya bilang, baik saja kalau tokoh politik kumpul daripada rusuh.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD mengatakan dalam politik wajar berkoalisi menghadapi kekuatan besar yang tidak beres. Ia mempersilakan pers menyebut itu aliansi anti Mega.

Manuver politik PKB menggalang partai-partai yang memperoleh suara lebih kecil dari PKB memang terasa intens setelah Pemilu 5 April 2004. Gus Dur yang menjadi capres PKB sangat aktif menemui dan berkumpul dengan tokoh-tokoh politik itu. Ia bahkan sudah beberapa kali bertemu Capres dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto.

Aliansi anti Mega tampaknya sengaja diciptakan untuk menggalang kekuatan dari partai-partai berbasis Islam dan partai-partai nasionalis yang berseberangan dengan PDI-P seperti Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Pelopor. Namun diperkirakan aliansi ini akan sulit menentukan Capres.

Dari beberapa tokoh partai yang aktif kumpul-kumpul itu masing-masing menjagokan tokoh partainya menjadi Capres. Gus Dur jadi capres, SBY jadi capres, Wiranto (kendati tak bisa disebut mewakili Partai Golkar) hanya ingin jadi presiden. Begitu pula tokoh partai lainnya. Hanya Hidayat Nur Wahid dari PKS yang menyatakan tidak akan mencalonkan tokohnya bersaing merebut kursi presiden bila suara Pemilu legislatif PKS tidak mencapai 20%.

Sehingga diperkirakan koalisi ini tidak akan mencapai hasil memajukan satu pasangan Capres-Cawapres saja. SBY diperkirakan akan maju sebagai Capres. Gus Dur juga akan tetap maju kecuali dihadang ketentuan kesehatan oleh KPU. Wiranto yang harus lebih dulu berjuang di konvensi Partai Golkar juga tidak mungkin mau menelan ludah sendiri. Ia akan bersikukuh hanya sebagai Capres, bukan Cawapres. Bahkan bisa saja kemungkinan Wiranto, kendati gagal di Konvensi Partai Golkar, akan dicalonkan beberapa partai Islam.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais diperkirakan juga akan tetap maju sebagai Capres kendati partainya tidak memenuhi target tiga besar pemenang Pemilu. Partai Golkar juga akan menjagokan kadernya menjadi Capres (Akbar Tandjung, Surya Paloh, Jusuf Kalla, Wiranto, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subiakto).

Dengan demikian akan muncul beberapa pasangan Capres-Cawapres. Bahkan beberapa partai yang memperoleh suara kurang dari tiga persen juga akan bergabung mencalonkan Capres independen seperti Siswono Yudo Husodo dan Nurcholis Madjid, yang justru bisa menjadi kuda hitam. ► e-ti

Politisi Tolak Hasil Pemilu

Pernyataan ini mengejutkan dan mendapat reaksi. Beberapa tokoh agama, tokoh parpol, anggota KPU dan LSM menyesalkan pernyataan itu yang dianggap terlalu prematur dan tidak menghargai pilihan rakyat. Bahkan, beberapa pengurus parpol yang disebut-sebut ikut dalam aliansi itu menyatakan tidak tahu-menahu soal penolakan hasil pemilu tersebut.

Menurut Buyung Nasution, Aliansi 19 Parpol yang menolak hasil pemilu itu didasarkan persetujuan pada pertemuan sebelumnya. Ke-19 parpol itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Merdeka, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Partai Pelopor, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrat, PNI Marhaenisme, Partai Patriot, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (Partai PDK), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Buyung mengatakan keputusan itu diambil setelah memperhatikan semua faktor. Dia bilang aliansi akan menyiapkan bukti-bukti pelanggaran yang sudah dikumpulkan. Sementara, Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur mengatakan, tuntutan ini muncul karena tidak profesionalnya KPU. Menurut Gus Dur, KPU seperti sengaja membiarkan diri menjadi ajang bagi parpol besar untuk tetap berkuasa. Menurutnya, ini keteledoran dan kesombongan KPU membiarkan dirinya menjadi ajang dua partai berkuasa untuk memelihara status quo-nya. *e-ti

		Sudah Beredar Majalah Tokoh Indonesia 10 TOKOH UTAMA: Surya Dharma Paloh = Bisnis dan Pentas Politik = Kader Golkar yang Kritis = Pencetus Konvensi Golkar = Cermin dari Daud Paloh = Butuh Perubahan Besar = TOKOH PILIHAN: Soebagijo IN = BERITA: Koalisi Anti Mega = BERITA TOKOH: Yusril Ihza M, Aisyah Aminy, Djafar H. Assegaff, Subrata, GM Tampubolon = SELEBRITI: Cut Tari, Cut Memey, Nurul Arifin = KAPUR SIRIH: Suara Masa Depan = SURAT = Dapatkan di toko buku dan agen atau Bagian Sirkulasi Rp.14.000,- Luar Jabotabek Rp.15.000,-

Forum Rektor

Nilai Pemilu Sukses

Rektor Universitas Andalas Padang itu mengatakan penilaian itu didasari dari pantauan 152.000 relawannya yang disebar di 76.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Namun, pihaknya tidak menutup mata tentang beberapa kekurangan dan pelanggaran.

Namun, menurutnya, jumlah kasusnya terlalu kecil sehingga tidak lantas membuat pemilu menjadi tidak sah.
Forum Rektor juga menyoroti kompleksitas sistem Pemilu 2004 dan sentralistik atas pengadaan logistik. Kompleksnya sistem Pemilu telah mengakibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan para pemilih mengalami kesulitan sehingga berdampak pada proses pendidikan politik 147 juta pemilih. Sementara kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang sentralistik atas pengadaan logistik juga berdampak pada pelaksanaan pemilu,
terutama kelambatan dan kekeliruan distribusi logistik. * e-ti