==   1   2   3   ==

Yusril Izha Mahendra (1)

Capres Posisi Tawar Tinggi

Yusril Ihza Mahendra adalah kandidat calon presiden yang sama sekali tidak pernah menunjukkan ambisinya secara berlebihan. Dia bersikap demikian mengingat posisi tawarnya cukup tinggi dalam peta perpolitikan nasional. Yusril secara pas telah menempatkan partainya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai “reinkarnasi” Partai Masyumi. Dengan demikian tanpa kerja keraspun PBB mudah dikenali para konstituen lama Masyumi.

Pemilu tahun 1999 membuktikan PBB mampu masuk enam besar sekaligus memenuhi bilangan dua persen. PBB adalah partai yang memiliki akar sejarah sangat panjang sejak awal kemerdekaan. Hal itu membuat Yusril merasa tidak akan pernah merasa kehilangan pamor dari sudut basis massa.

Yusril menyebutkan dalam Pemilu 2004 di daerah-daerah basis massa PBB akan membesar enam kali lipat. PBB sudah mempunyai kepengurusan lengkap hingga ke desa-desa di 17 propinsi. Karena itu Yusril mentargetkan PBB pada Pemilu 2004 harus bisa masuk tiga besar. Modalnya adalah 10 juta pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) PBB. Yusril pada kesempatan Milad ke-5 PBB di Gelora Bung Karno Agustus 2003 menyebutkan ada banyak pemilih yang akan mengalihkan pilihan pada PBB. Syaratnya, asal partainya tetap konsisten dan teguh pada pendirian serta menjauhi praktik-praktik kotor.

Penulis pidato Pak Harto ini terkenal pandai menempatkan diri pada setiap momen politik penting, seperti tampak pada Sidang Umum MPR 1999. Setelah laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak Yusril ikut mencalonkan diri sebagai presiden sehingga muncul tiga nama kandidat, yakni Megawati, Gus Dur, dan Yusril.

Konstelasi kekuatan politik di atas kertas adalah, Gus Dur didukung 185 suara, Yusril 232, dan Mega 305 suara. Karena Yusril bersama kekuatan Poros Tengah berniat awal ABM alias Asal Bukan Mega, sadar, jika hitungan diteruskan ke pemilihan maka Mega pasti menang. Karena itu di menit-menit akhir Yusril melakukan interupsi menyatakan mundur dari pencalonan. Suara Yusril tumpah ke Gus Dur.

Yusril, suami dari Sukaesih ini menamatkan pendidikan sarjana S-1 jurusan filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FS-UI) tahun 1982, dan jurusan hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) tahun 1983. Dia melanjutkan pendidikan pasca sarjana S-2 ke Graduate School of Humanities and Social Science, University of The Punjab, India, tahun 1984. Sedangkan pendidikan sarjana S-3 dia selesaikan di Institute of Post Graduate Studies, Universiti Sains Malaysia, tahun 1993.

Yusril pernah tercatat sebagai staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AIP), Departemen Kehakiman tahun 1983, staf pengajar di Fakultas Hukum UI, serta staf pengajar pada Program Pascasarjana UI dan UMJ. Yusril berpengalaman sebagai Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Mesjid Indonesia (1981-1982), anggota DPP Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1996-2000), serta Ketua Pengkajian Hukum merangkap Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Wilayah DKI Jakarta (1996-2000).

Nama Yusril masuk sebagai kandidat presiden bukan keinginannya melainkan putusan muktamar partai. Sudah dicalonkan pun dia tetap tidak mau menyatakan ambisinya secara terbuka. Praktis tidak ada persiapan atau pembentukan tim sukses kepresidenan di lingkarannya. Dia justru mengatakan baru akan siap dan menunjukkan ambisi menjadi presiden jika PBB bisa masuk tiga besar pemilu legislatif. “Secara pribadi, saya tidak punya ambisi apa pun kecuali menjadi diri saya sendiri. Pencalonan presiden saya serahkan kepada rakyat dan partai,” ujarnya.

Yusril malah lebih suka berbicara tentang sikap partainya yang akan selalu memperjuangkan pemberlakuan Piagam Jakarta secara demokratis dan konstitusional. PBB menginginkan agar dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya menjadi, “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya”.

Selain Piagam Jakarta PBB juga akan memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam. Alasannya, pembentukan hukum nasional berdasarkan tiga hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum eks-Kolonial serta hukum yang berkembang di dalam konfessi-konfessi sekarang. Yusril mendefinisikan syariat Islam adalah general principle of law yang dituangkan ke dalam hukum nasional, jadi bukan fiqih.

Yusril kerap memperkenalkan PBB sebagai partai Islam yang terbuka bagi siapa saja. Tidak sedikit pengurus PBB yang non Islam, seperti terjadi di Bangka Belitung, Pontianak, Kupang, Irian Jaya, dan lain-lain. *Majalah Tokoh Indonesia ==> BIOGRAFI

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)