| |
C © updated
21042004 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
Nama:
Wiranto
Lahir:
Yogyakarta, 4 April 1947
Agama:
Islam
Isteri:
Hj. Rugaiya Usman, SH
Ayah:
RS Wirowijoto
Ibu:
Suwarsijah
Pendidikan:
Akademi Akademi Militer Nasional, lulus 1968
Sussar Para 1968
Sussarcab Infantri 1969
Susjur Dasar Perwira Intelijen 1972
Suslapa Infantri 1976
Suspa Binsatlat 1977
Sekolah Staf dan Komando TNI AD 1984
Lemhanas 1995 (Peserta Terbaik)
Pangkat:
Letnan Dua 1968
Letnan Satu 1971
Kapten 1973
Mayor 1979
Letkol 1982
Kolonel 1989
Brigjen TNI 1993
Mayjen TNI 1994
Letjen TNI 1996
Jenderal TNI 1997
Karir Militer:
Korps Kecabangan Infantri 1968
Komandan Peleton Yonif 713 Gorontalo, Sulawesi Selatan
Komandan Yonif 712 1982
Karo Tiknik Dirbang 1983
Kadep Milnik Pusif 1984
Kepala Staf Brigade Infanteri IX, Jawa Timur 1985
Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, Jakarta 1987
Asisten Operasi Divisi II Kostrad, Jawa Timur
Ajudan Presiden 1989-1993
Kasdam Jaya 1993-1994
Pangdam Jaya 1994-1996
Panglima Kostrad 1996-1997
Kepala Staf Angkatan Darat 1997-1998
Panglima ABRI 1998-1999
Menteri
Menhankam/Pangab 1998 (Kabinet Pembangunan VII)
Menhamkan/Pangab/Pang TMI 1998-1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan-Habibie)
Menko Polkam, 1999-2000 (Kabinet Persatuan Nasional-Gus Dur)
|
|
| |
|
|
|
|
==
1
2
3 4 5 6 ==
Wiranto (1)
Tak Bersedia Capres
Jenderal TNI (Purn) Wiranto hanya bersedia menjadi presiden. Itu hanya
satu periode. Prinsip ini tampaknya membuat peserta Konvensi Partai
Golkar ini merasa keberatan atas pernyataan Akbar Tandjung bahwa
kandidat presiden pemenang konvensi bisa saja menjadi pasangan Megawati
sebagai wakil presiden. Wiranto merasa yakin akan meraih tiket sebagai
pemenang konvensi Partai Golkar. Sebab dalam prakonvensi, ia memang
menduduki peringkat pertama yang mendapat dukungan nomor satu dari DPD
Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota.
Setelah mencermati perjalanan reformasi dalam lima tahun terakhir,
mantan Menhankam/Panglima ABRI ini merasa terpanggil untuk meluruskan
dan mewujudkan tujuan reformasi sesuai dengan tujuannya semula yakni
Indonesia Baru yang lebih demokratis, lebih aman, adil dan sejahtera.
Untuk mewujudkan itu ia merasa harus menjadi Presiden.
Mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Golkar merupakan langkah
awalnya dalam mewujudkan keterpanggilannya membalas budi kepada bangsa
dan negaranya. Ia kini bertekad bulat mempersiapkan diri menjadi
Presiden Republik Indonesia ke 6 periode 2004–2009. “Inilah saatnya saya
membalas budi kepada bangsa dan negara yang telah memberikan kesempatan,
kehormatan, dan kepercayaan kepada saya yang bukan apa-apa menjadi orang
berguna,” ujar putera bangsa kelahiran Yogyakarta 4 April 1947, itu
kepada TokohIndonesia DotCom.
Menurutnya, bukan jabatan yang menjadi tujuan utamanya. Maka untuk itu
ia berjanji hanya mau satu periode saja. “Kalau saya mendapat
kepercayaan memimpin negeri ini, saya hanya minta satu periode saja,
banyak generasi muda yang lebih cakap yang akan menggantikan nanti,”
katanya.
Jika ia mementingkan jabatan, menurutnya peluang untuk itu sudah pernah
ia lalui. Ketika menjabat Menhankam/Panglima ABRI saat pergantian
Presiden Soeharto pada Presiden B.J. Habibie tanggal 21 Mei 1998,
sebenarnya memberinya peluang mengambil-alih kekuasaan. Sebab ketika itu
ia mendapat semacam “SuperSemar”, yakni Instruksi Presiden No 16/1998
tertanggal 18 Mei 1998, yang mengangkatnya sebagai Panglima Komando
Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Tapi hal itu tidak
disalahgunakannya, karena menurutnya, hal itu sesuatu yang
inkonstitusional. Ia lebih mengutamakan kepentingan bangsanya daripada
menuruti ambisi pribadi.
Lulusan Akademi Militer Nasional, Magelang tahun 1968, ini menjejaki
jenjang pendidikan dan karirnya dengan catatan prestasi yang baik,
bahkan sebagian besar dengan predikat terbaik. Misalnya Kursus Intelijen
di Bogor 1972, Kursus Pembinaan Latihan Satuan di Bandung 1974, Kursus
Lanjutan Perwira di Bandung 1975, Seskoad di Bandung 1982, dan Lemhannas
di Jakarta 1995.
Pria pendiam yang banyak ide dan berdedikasi tinggi ini pernah diangkat
menjadi Ajudan Presiden selama empat tahun (1989-1993). Kemudian menjadi
Panglima ABRI dirangkap dengan jabatan Menhankam Kabinet Pembangunan VII
(1998) sampai pada Kabinet Reformasi Pembangunan - BJ Habibie
(1998-1999). Dan pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia pun
diajak untuk menyusun kabinet sekaligus dipercaya menjadi Menko Polkam.
Ketika Sidang Umum MPR 1999, suami dari Rugaiya Usman, SH, ini sempat
ikut memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden, namun kemudian
mundur demi netralitas TNI agar Sidang Umum dapat berjalan dengan baik.
Mendampingi tiga presiden selama karirnya membuat pengalaman politik
ayah tiga orang anak, ini sangat kaya. Sekaligus menampakkan dirinya
yang sangat loyal pada pimpinan namun tetap pada prinsip konstitusional.
Pernah menjadi ajudan, Kasad, Menhankam /Pangab selama pemerintahan
Soeharto, sering dipergunakan orang memojokkannya sebagai bagian dari
rezim Orde Baru. Namun suara seperti itu tidak pernah menyurutkan rasa
hormatnya pada Soeharto. Begitu juga pada saat pemerintahan Presiden B.J.
Habibie, ia mempunyai banyak andil dalam meletakkan dasar-dasar
reformasi secara konseptual dan konstitusional saat itu.
Sedangkan pada Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ia yang juga
ikut serta menyusun kabinet dan sekaligus menjadi Menko Polkam, akhirnya
sering berbeda pendapat dan lalu dinonaktifkan *Majalah Tokoh Indonesia
==> BIOGRAFI
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) |
|