Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar

Sementara untuk kesuksesan pelaksanaannya telah dibentuk pula Ketua Panitia Pelaksana Konvensi yang diketuai Oetojo Oesman didampingi Slamet Effendy Yusuf sebagai ketua harian dan Andi Mattalatta sebagai sekretaris. Sementara sebagai Ketua Panitia Pengawas terpilih Sulasikin Murpratomo didampingi Bomer Pasaribu sebagai sekretaris.

Menurut Oetojo Oesman, sampai saat ini sekurangnya sembilan tokoh nasional telah menyatakan siap mengikuti Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar tersebut. Kesembilan nama itu adalah Jusuf Kalla, Sultan Hamengkubuwono X, Nurcholis Madjid, Susilo Bambang Yudhoyono, Aburizal Bakrie, Agum Gumelar, Sri Surya Paloh, Wiranto, dan Prabowo Subianto. Dalam serangkaian pertemuan nasional pada Juli 2003, sembilan tokoh itu diundang dan diminta menyampaikan visi atau platformnya. Pertemuan itu dilakukan di Makassar, Bandung dan Medan.

Sementara, menurut sumber di DPP Golkar ada beberapa lain yang dinilai berpeluang mengikuti konvensi nasional Partai Golkar. Mereka itu antara lain Try Sutrisno, Hasyim Muzadi, Syafii Maarif, Marzuki Darusman, Marwah Daud Ibrahim, Juwono Sudarsono, Siswono Yudhohusodo.

Konvensi nasional itu merupakan pendidikan politik bagi bangsa, sekaligus sebagai lembaga untuk mendalami bagaimana seorang tokoh mengelola negara. Mekanisme untuk mengikuti konvensi nasional itu, seorang tokoh bisa mencalonkan diri jika didukung 500 orang atau lima DPD II Golkar, dan lima DPD I Golkar. Selain itu, seseorang tokoh yang akan diajukan menjadi Capres, bisa diusulkan oleh Ormas-Ormas Golkar.

Dengan demikian, tokoh di luar Golkar juga bisa mengikuti konvensi terebut, asalkan mendapatkan dukungan dari Ormas Golkar atau DPD Golkar, dan bersedia mengakui platform Golkar. Setiap tokoh akan diminta untuk menyampaikan visi dan platformnya. Untuk tahap awal penjaringan dan penyaringan telah dimulai oleh Hasta Karya, yaitu delapan Ormas pendiri dan pendukung Golkar.

Sehubungan dengan mekanisme itu, Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, pencalonan presiden dan wakil presiden dari Golkar tidak akan lagi terjadi mekanisme drop-dropan dari pusat, tetapi justru berangkat dari daerah ke pusat. Semua calon presiden yang akan memakai Partai Golkar sebagai pintu masuk, juga harus aktif menyampaikan visi dan misi secara jelas ke daerah-daerah, tidak pasif.

Semua kandidat pun akan memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Karena, konvensi tidak menutup kesempatan pada siapa pun. Ia jelaskan, gagasan utama dari dilahirkannya konvensi pemilihan presiden adalah untuk menjembatani proses pencalonan presiden melalui partai politik dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Karena menurut Slamet, tanpa proses seleksi yang demokratis di parpol, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan gagal.

Adalah Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung yang pada mulanya mengedepankan pelaksanaan konvensi ini. Akbar yang sampai saat ini belum menyatakan diri akan ikut dalam konvensi nasional ini menegaskan bahwa Partai Golkar membuka peluang terhadap calon presiden dan wapres dari luar struktur Partai Golkar. Tapi syaratnya, selain sejalan dengan platform Partai Golkar juga calon tersebut tidak lagi diragukan komitmennya terhadap bangsa.

Konvensi ini menjadi awal dari tonggak sejarah tradisi baru partai berlambang pohon beringin tersebut, bahkan sejarah perpolitikan di Indonesia. Konvensi nasional partai untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres) itu diharapkan akan berbuah menjaring putra putri terbaik bangsa langsung dari bawah oleh rakyat.

Partai yang berkuasa selama 32 tahun dan sampai kini masih dihujat sebagian orang itu, akan dicatat sejarah sebagai partai politik (parpol) pertama yang akan menerapkan sistem ini. Sebuah terobosan baru yang lebih demokratis dalam menjaring pemimpin nasional. Walaupun konsep ini, telah diterapkan di sejumlah negara yang kehidupan demokrasinya relatif lebih maju, tapi bagi Indonesia hal ini sungguh merupakan hal baru.

Selama ini penentuan calon presiden dan wakil presiden hanya dilakukan oleh segelintir elite partai di pusat. Sedangkan rakyat dan pimpinan partai tingkat bawah hanya mengikuti saja apa kata dari atas.

Pencanangan pelaksanaan konvensi ini, diyakini akan mengundang simpati dari masyarakat. Maka tidak berlebihan jika Ketua DPP Partai Golkar Mahadi Sinambela memperkirakan perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu 2004 akan naik menjadi sektar 31 persen. Pada Pemilu 1999, Golkar memperoleh 24,5 persen suara.

Jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Center for the Study of Development and Democracy (Cesda) yang dilakukan 12 hari dari 1-12 Mei 2003 melibatkan 3.000 responden di 13 provinsi menunjukkan Partai Golkar berpotensi mengungguli PDIP, PPP, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan (PK) dalam perolehan suara Pemilu 2004.

Wakil Direktur LP3ES E Shobirin Nadj dan staf Cesda Wildan Pramudya Arifin saat menyampaikan hasil jajak pendapat LP3ES-Cesda di Jakarta, Kamis 12/6/03 mengatakan dukungan terhadap Golkar meningkat dari tiga persen menjadi 18 persen dibandingkan dengan survei yang sama tahun 2002. Sebaliknya, dukungan terhadap PDI-P cenderung melemah dari 11 persen responden tahun 2002, menjadi hanya tujuh persen tahun ini. Demikian juga PPP merosot menjadi 5%, dan PAN (4%), PKB dan PK hanya 2% responden.

Menurut Shobirin, Partai Golkar menjadi partai yang lebih populer ketimbang partai lainnya lebih disebabkan kekecewaan rakyat terhadap partai penguasa baru dan terhadap parpol baru. ‘’Rakyat menantikan adanya penampilan parpol penguasa yang ideal sehingga imajinasi publik kemudian beralih ke penampilan Partai Golkar saat berkuasa, yaitu adanya stabilitas dan keamanan. Rakyat membutuhkan dua hal itu,’’ jelasnya.

Selain itu, katanya, Partai Golkar adalah parpol yang memunyai infrastruktur paling kuat jika dibandingkan dengan parpol lain. ‘’Uniknya, ketika partai ini mengalami permasalahan, koordinasi dan konsolidasi pengurus di tingkat pusat dengan daerah semakin meningkat,’’ jelasnya.

Di samping itu, Golkar bisa dikatakan sebagai satu-satunya parpol yang memunyai program nyata. ‘Bahkan, kata Shobirin, di beberapa daerah, Golkar membuat program seperti pengembangbiakan singkong atau jagung. Sehingga, hasil kerja partai terasa nyata bagi rakyat. m-ti

TOKOH UTAMA

M. Jusuf Kalla

Tokoh Utama Perdamaian Malino

Peng-usaha sukses dan kader Golkar ini justru berkibar dalam era reformasi. Dia memang seorang tokoh yang dinilai ‘bersih’ dan dapat diterima semua golongan. Tak heran bila putera kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan ini mendapat kesempatan menjabat menteri. Ia pun menjadi tokoh utama perdamaian Malino. Namanya pun disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat calon presiden Pemilu 2004.