WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOWONGAN: TokohIndonesia.com yang berkantor di Jakarta membuka kesempatan kerja sebagai Account Executive. Lamaran dikirimkan ke sdm at tokohindonesia.com

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com if you CARE

Berita Tokoh Monitor

KPK-Hukum

Bisnis-Entrepreneur

Internet-Social Media

Budaya-Sastra

Mancanegara

Olahraga

Gaya Hidup

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia
Cekal Hanya Boleh Diperpanjang Satu Kali | Kategori: KONSTITUSI

Yusril Menang Lagi


Yusril Menang Lagi
Yusril Ihza Mahendra | BeritaTokoh.com | rpr

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra untuk kelima kalinya mengalahkan pemerintah dalam gugatan hukum di pengadilan. Kali ini (20 Juni 2012), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 6/2011 tentang Keimigrasian yang diajukan pakar hukum tata negara itu.

Tokoh Terkait

Berita Terkait

Berita Filter
 
Kategori Pekerjaan:
Presiden-Wapres (0)
Pahlawan (0)
Pemuka (0)
Pejabat (0)
Politisi-Aktivis (0)
Profesi (0)
Pengusaha (0)
Selebriti (0)
Juara (0)

Yusril mengajukan uji materi Pasal 97 ayat (1) UU No 6/2011 tentang Keimigrasian yang mengatur masa pencegahan terhadap seseorang sehingga tidak bisa keluar negeri. MK mengabulkan dengan membatalkan ketentuan tentang jangka waktu pencegahan yang setiap kali bisa diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan.

Setelah putusan ini, aparat hukum hanya boleh melakukan pencegahan seseorang keluar negeri paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang hanya sekali yaitu enam bulan berikutnya. Sembilan majelis hakim konstitusi yang menguji aturan pencegahan tersebut bersuara bulat dalam memutuskan uji materi tersebut, tanpa ada satu pun perbedaan (dissenting opinion).

Setelah putusan ini, aparat hukum hanya boleh melakukan pencegahan seseorang keluar negeri paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang hanya sekali yaitu enam bulan berikutnya.

“Pasal 97 ayat 1 UU No 6/2011, sepanjang frasa 'setiap kali' adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Ketua MK Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2008-2013)
Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2008-2013)
Mahfud MD
saat membacakan amar putusan MK. MK dalam pertimbangannya menguraikan bahwa pencegahan keluar negeri terhadap seorang tersangka tanpa batas waktu yang jelas mengakibatkan ketidakbebasan bagi tersangka dalam waktu yang tidak terbatas pula.

Menurut MK, hal itu akan menimbulkan ketidakadilan bagi seorang tersangka yang dikenai pencegahan keluar negeri tanpa batas waktu yang pasti. Putusan itu juga menghilangkan potensi memunculnya kesewenang-wenangan aparat hukum dalam menerbitkan surat pencegahan terhadap seorang tersangka. Dengan putusan MK tersebut, pencegahan terhadap seseorang tanpa batas waktu tak lagi berlaku.

Permohonan uji materi tersebut diajukan Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)
Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)
Yusril Ihza Mahendra
karena dirinya merasa dirugikan atas pemberlakuan Pasal 97 ayat 1 UU Keimigrasian, khususnya pencegahan selama enam bulan dan bisa diperpanjang tanpa batasan. Hal mana pasal ini telah digunakan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai dasar pencegahan pada Yusril selama berstatus tersangka dalam dugaan kasus sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum). Pengusutan kasus tersebut akhirnya dihentikan. Sementara, Yusril telah mendapat tiga kali perpanjangan pencegahan sehingga total masa pencegahan hampir mencapai dua tahun.

Dalam pertimbangannya, para hakim MK menilai bahwa pencegahan keluar negeri merupakan salah satu bentuk pembatasan hak konstitusional warga sehingga harus dilakukan dengan proses hukum yang sah berlaku (due process of law) misalnya untuk kepentingan penyidikan pidana agar dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Berita TokohIndonesia.com | rbh

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Tag: hukum, MK, Uji Materi, Imigrasi

Ditayangkan oleh cross  |  Dibuat 21 Jun 2012  |  Pembaharuan terakhir 04 Jul 2012

Beri Komentar
 

Poling

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: