==   1   2   3   4   5   6   ==

Wiranto - Wawancara (3)

Rakyat Butuh KTA

Apa yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini? Menurut bakal calon presiden dari Partai Golkar ini, dari hasil dialognya dengan rakyat kecil di berbagai daerah, kelihatannya ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan di masa lalu, di mana suasana itu aman, tenteram dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya. Rakyat butuh KTA. Bukan Kartu Tanda Anggota, melainkan Kenyang, Tenang dan Aman.

Suatu permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Para pemimpin politik belum dapat mewujudkan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat tatkala reformasi ini mulai digulirkan. “Oleh karena itu kalau kemudian, rakyat merindukan kembali suasana masa lalu yang penuh ketenangan, ketentraman, kita tidak boleh menolaknya,” kata Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam percakapan dengan TokohIndonesia DotCom.

Pernyataan ini sudah berulangkali dikemukakannya, tatkala menyampaikan visi dan misinya di hadapan kader Partai Golkar juga dihadapan publik dalam berbagai kesempatan seminar maupun diskusi. Pernyataan yang sangat sederhana tetapi menyentuh substansi kebutuhan rakyat banyak.

Kondisi ini pula yang mendorongnya untuk bertekad bulat ikut mencalonkan diri menjabat Presiden yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004 nanti. Ia merasa terpanggil untuk mewujudkan kebutuhan rakyat itu, yang hanya mungkin dapat dilakukannya secara optimal jika ia terpilih jadi presiden. Berikut beberapa petikan pendapatnya:

Setiap saat saya mengikuti perkembangan proses reformasi dengan seksama, dengan terus berharap dan berdoa semoga keadaan akan menjadi lebih baik, seperti halnya keinginan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu adanya Indonesia Baru yang lebih demokratis, lebih aman, adil dan menyejahterakan masyarakatnya.

Namun pada kenyataannya, setelah saya melakukan perjalanan ke hampir seluruh propinsi untuk melihat, mendengarkan dan memahami secara langsung apa yang dirasakan oleh rakyat, saya mendapati adanya ekspresi dari kegundahan dan kegelisahan di tengah masyarakat. Mereka belum melihat adanya kesungguhan para pemimpin bangsa untuk memperjuangkan nasib mereka, terbukti dengan janji-janji para tokoh politik yang hingga saat ini belum juga dapat mereka rasakan.

Sebenarnya, apa yang mereka sangat rindukan adalah sesuatu yang sederhana dan tidak terlalu muluk, yaitu keadaan yang aman, tenteram, mudah mencari makan, tersedia papan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kita seharusnya berani mengakui bahwa bangsa ini telah kehilangan banyak waktu, pikiran dan tenaga hanya untuk bertengkar satu sama lain, mempersoalkan masa lalu dan hanya bereaksi seadanya terhadap masalah terkini. Kita menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun sinergi, berpikir jauh ke depan, menangkap peluang guna memenangkan persaingan dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa.

Reformasi yang dilakukan secara tambal sulam dan tidak jelas konsepnya, ditambah dengan praktek hukum yang sangat lemah, telah membawa bangsa ini ke dalam suasana yang sangat berbahaya yakni disharmoni, disorientasi dan terbukanya jalan menuju disintegrasi bangsa.

Setelah merasakan perkembangan kondisi dan situasi negara yang memprihatinkan itu, maka saya merasa berkewajiban untuk ikut secara proaktif membela kepentingan bangsa. Untuk kepentingan itulah, maka saya mengambil sikap sebagai berikut:

Pertama, mencermati bahwa posisi kunci untuk menyelesaikan masalah kebangsaan pada sistim ketatanegaraan kita ada pada Presiden, maka saya mempersiapkan diri untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6, tahun 2004 - 2009.

Kedua, memahami bahwa ke depan nanti seorang Presiden sangat membutuhkan sinergi

yang kuat, konsentrasi sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang sangat berat dan kompleks, maka saya bersedia menjadi Presiden hanya untuk satu periode saja, selanjutnya akan banyak generasi muda yang lebih cerdas dan berpotensi untuk meneruskannya.

Ketiga, untuk memastikan bahwa tujuan utama bukanlah sekadar mengejar jabatan, namun benar-benar upaya guna menyelesaikan masalah bangsa, maka saya tidak mencalonkan diri ataupun bersedia sebagai Wakil Presiden.

Keempat, dengan didasarkan pada hubungan historis dan emosional antara TNI dan Golkar serta dilandasi oleh kepercayaan dan harapan yang sangat kuat bahwa, Konvensi Partai Golkar akan dilaksanakan dengan jujur, terbuka serta mengedepankan nilai moral dan demokrasi, maka saya siap mengikuti Konvensi tersebut dalam rangka penjaringan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2004 -2009.

Saya sangat bersyukur atas kesediaan isteri,anak-anak dan cucu untuk mendukung saya masuk ke dalam kancah politik demi sebuah cita-cita mulia bagi masa depan bangsa tercinta ini. Padahal baru saja mereka menikmati kebersamaan sebagaimana layaknya suatu keluarga, setelah saya pensiun dari masa tugas 30 tahun lebih pada lingkungan TNI yang acap kali membuat saya dengan mereka saling berjauhan.

Perjuangan ke depan memang berat dan barangkali sangat panjang, melelahkan, mengandung risiko dan perlu kerelaan untuk berkorban. Namun inilah saatnya untuk membalas budi baik negeri ini yang telah memberikan kesempatan, kedudukan dan kepercayaan kepada saya pada masa-masa sebelumnya.

Sama dengan apa yang sudah saya ungkapkan berulang-ulang bahwa pada akhirnya para investor, termasuk orang-orang Indonesia yang punya modal yang sekarang modalnya diparkir di luar negeri, mereka masih menunggu, kapan Indonesia kondusif untuk berusaha tanpa ada kekhawatiran modal mereka akan hilang begitu saja. Kapan Indonesia mempunyai kepastian hukum yang dapat diperhitungkan, baik jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Dalam hal ini saya melihat bahwa kepercayaan investor terhadap keamanan domestik dan kepastian hukum, masih dalam suatu kualitas yang memprihatinkan. Maka kita harus membangun kembali suatu kepastian hukum di negeri ini. Kita hadirkan kembali keamanan di tengah-tengah masyarakat kita.

Tanpa ada suatu penegakan hukum yang konsisten, konsekuen, tanpa pandang bulu, maka sangat sulit bagi kita bisa menghadirkan kepastian hukum di negeri kita. Tatkala hukum saat ini sudah bisa dijadikan komoditas, hukum bisa ditawar. Apalagi tatkala hukum dapat dijadikan instrumen politik untuk saling memukul satu dengan yang lainnya.

Dampaknya menyentuh dan sangat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan yang lain. Orang bisa menjadi tidak tenang dan merasa tidak aman. Kondisi ini terbaca pula oleh dunia internasional. Itulah yang harus kita benahi.

Tentu! Dan yang pertama hal ini sangat terpulang kepada publik, tingkat kepercayaan kepada figur. Yang tentu tingkat kepercayaan kepada figur ini sangat ditentukan dari ‘track record’ figur itu sendiri. Kalau figur itu bolak-balik hanya bohong kepada publik, dan bolak balik hanya membangun wacana tanpa bertindak dan berbuat, tentu masyarakat kehilangan kepercayaan. Tetapi kalau yang diucapkan oleh figur yang ‘track record’-nya bisa menunjukkan bahwa dia selalu konsisten terhadap apa yang diucapkannya, apa yang pernah dijanjikannya, maka tentu berbeda keadaannya.

Saya sendiri masuk ke kategori mana itu terpulang kepada masyarakat untuk menilainya. Tapi paling tidak, harus ada suatu penyikapan yang sangat kuat dari sang pemimpin. Di samping dia benar-benar secara konsisten dan konsekwen tanpa pandang bulu menegakkan hukum di negerinya, dia juga harus mampu memberikan keteladanan.

Pemimpin yang kuat itu tidak identik dengan ‘otoriter’. Pemimpin yang tegas dan keras tidak identik dengan tindakan ‘represif total’. Dan saya kira, keberhasilan suatu kepemimpinan di masa lalu tidak menjadi otomatis jadi jaminan keberhasilan juga jika kita ulangi di masa yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, masyarakatnya berbeda, lingkungan globalnya juga berbeda. Barangkali yang kita serap adalah suasana yan dihasilkan masa lalu. Mari kita bangun sekarang dengan cara-cara yang lebih cerdas, yang lebih demokratis.

Saya kira masih banyak cara-cara antara lain, kita belum mencoba untuk melakukan suatu penegakan hukum yang keras , tegas, tetap mengacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Juga kita belum melakukan suatu langkah-langkah dimana para pemimpin di Ibu Pertiwi ini dapat diteladani oleh masyarakatnya. Kita harus berani, berangkat dari bagaimana kita mulai mendisplinkan atau mematuhi hukum pada tingkat-tingkat yang dapat dilihat publik dulu. Dan saya kira, saya mempunyai keyakinan, dengan cara itu, kita masih bisa masuk kembali kepada suasana tertib hukum di negeri ini.

Untuk membangun negeri ini tidak mungkin kita lakukan dengan sambil berkelahi satu dengan yang lain. Membangun negeri ini harus dengan suatu kebersamaan, semangat, dimana seluruh potensi dan kecerdasan bangsa, kita satu padukan dalam satu sinergi positif yang kuat. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu memobilisasi semua kekuatan bangsa dalam satu sinergi tadi.

Di berbagai daerah, saya bertemu dengan rakyat kecil, berbincang-bincang dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan dan menampung apa yang mereka harapkan. Kelihatannya, ada suatu kerinduan terhadap suasana yang pernah mereka rasakan, di mana suasana itu aman, tenteram, dan membahagiakan sehingga orang tidak terancam kehidupannya.

Di tengah masyarakat itu saya menemukan suatu istilah: “Kita butuh KTA.” Saya berpikir, KTA itu Kartu Tanda Anggota. Saya bilang “Loh... kan sudah ada kartu anggotanya, juga KTP-KTP”. “Bukan Pak! KTA itu Kenyang, Tenang dan Aman,” kata mereka. Jadi sederhana sekali. Kebutuhan masyarakat itu sederhana sekali: kenyang, tenang dan aman.

Dan saya pikir-pikir, memang itu merupakan suatu permintaan yang sangat sederhana yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Para pemimpin politik belum dapat mewujudkan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat tatkala reformasi ini mulai digulirkan. Oleh karena itu kalau kemudian, rakyat merindukan kembali suasana masa lalu yang penuh ketenangan, ketentraman, kita tidak boleh menolaknya.

Bagi saya jabatan adalah wahana pengabdian. Dengan jabatan yang saya emban, saya dapat melakukan hal-hal yang terbaik demi kemaslahatan manusia. Maka, sangatlah tidak tepat apabila jabatan itu digunakan secara sewenang-wenang guna kepuasan pribadi.

Mengacu pada pemahaman jabatan seperti itu, sangat memprihatinkan proses seleksi jabatan yang saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sehingga menyingkirkan persyaratan kualitas. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan kalau hal itu terus berlangsung, maka uang, tekanan, dan kedekatan akan sangat mempengaruhi pemilihan pejabat secara tidak fair. Dan bila ini terus terjadi, maka pada akhirnya bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas justru pada saat bangsa lain telah mampu menghadirkan pemimpin kelas satu mereka dalam persaingan global.

Saya melihat budaya tanggung jawab dalam jabatan di negeri ini masih sangat kurang. Buktinya banyak pemimpin di negeri kita yang gagal tetapi enggan untuk mundur bahkan dengan gigih mempertahankannya dengan berbagai cara. Rupanya dalam hal ini kita harus banyak berguru dari bangsa Jepang yang memiliki budaya tanggung jawab yang tinggi dan berani mundur manakala merasa gagal dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya.

Oleh sebab itu, pada saat saya hendak dinonaktifkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan yang tidak jelas, atas kesadaran saya mengenai makna dari jabatan tersebut, saya memilih untuk berhenti ketimbang bertahan pada jabatan yang tak dapat saya amalkan sebagai wahana pengabdian.

Kemudian saya juga berpikir, dari pengalaman mendampingi tiga presiden dari lima presiden yang pernah memerintah di negeri ini, saya melihat bahwa kalau seorang presiden yang sedang memimpin akan maju lagi menjadi presiden, maka sulit sekali dia untuk menghimpun kekuatan-kekuatan diantara komponen bangsanya. Karena apa? Bagaimana mungkin dalam satu saat yang bersamaan dia membangun suatu sinergi sambil bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain itu.

Oleh karena itu saya putuskan bawa saya siap menjadi Presiden hanya satu periode, dengan harapan, saya tidak membangun konflik dengan pihak lain tetapi bahkan dengan lebih leluasa bisa mengundang kekuatan-kekuatan lain untuk bersatu padu membangun visi yang saya emban sebagai presiden itu.

Siapapun yang menjadi presiden tidak mungkin 5 tahun bisa kemudian memulihkan keadaan ini, tapi paling tidak kita bisa kembali meluruskan arah dan tujuan bangsa ini, untuk menjamin cita-citanya bisa terwujud.

Dan kalau itu sudah bisa dibangun kembali, platform ketatanegeraan kita, platform politik yang benar, platform hukum yang benar selama lima tahun. Walaupun belum selesai, paling tidak harapan itu sudah bisa kita bayangkan bisa terwujud. Disanalah barangkali harus ada ‘kelegawaan’, bahwa seorang pemimpin tidak harus menyelesaikan semua misinya sampai tuntas, tentu masih banyak generasi penerus yang lebih cerdas, yang lebih arif, dan juga tidak kalah potensialnya untuk melanjutkan kepemimpinan dari sang pemimpin yang berhasil mematok langkah-langkah ke depan yang lebih baik.

Segenap potensi dan kecerdasan bangsa kita harus disatupadukan dalam suatu sinergi yang kuat untuk memenangkan persaingan itu. Hanya bangsa-bangsa yang berhasil menetralisir masalah domestiknya yang akan eksis dalam persaingan itu. Sebaliknya bangsa-bangsa yang terus terjebak pada persoalan dalam negerinya akan terus terpuruk dan kalah tidak mampu bangkit lagi.

Oleh karena itu, saya selalu mengajak kepada sesama bangsa Indonesia agar mengedepankan kemitraan, kebersamaan, saling menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Semua masalah dapat diselesaikan dengan arif tanpa melecehkan dan mempermalukan pihak lain dengan acuan hukum positif yang telah disepakati bersama.

Bangsa kita telah kehilangan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya hanya untuk mempersoalkan masa lalu, bukan berpikir jauh ke depan guna menangkap peluang dalam memperjuangkan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakatnya.

Sekarang terpulang kepada kita sendiri, apakah akan terus bertengkar, berselisih, dan saling menyalahkan yang berarti akan lebih jauh terpuruk dan akhirnya hancur, atau kembali bersatu padu membangun kembali persaudaraan kebangsaan Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam hal ini, kita butuh pemimpin-pemimpin yang andal, yang kelas satu, bukan pemimpin yang coba-coba memimpin, bukan pula yang menjadi pemimpin melalui rekayasa kotor. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang demokratis, visioner, dan memiliki ketegasan. Artinya, kita perlu pemimpin yang bermoral, kualitas intelektual yang memadai, acceptable, yang berarti dipercaya publik, serta berpengalaman memimpin dengan bukti-bukti nyata. ==> LANJUT

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)