| |
C © updated 2403205 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/ |
|
| |
Nama:
Dr William Chang
Lahir:
-
Karir:
- Rektor Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus Pontianak
- Pengamat masalah sosial
|
|
| |
|
|
|
|
| PUBLIKASI |
|
|
 |
William Chang
Komunitas Politisi yang Sehat
Sejak akhir 2003 hingga kini, masih dilancarkan rangkaian kampanye
antipolitisi "busuk" di banyak kawasan seperti Jakarta, Surabaya,
Yogyakarta, Padang, Pontianak.
Sebagai gerakan moral, sikap kritis berpolitik ini mencerminkan kesadaran
dan kepekaan mendasar yang amat diperlukan dalam menyongsong pemilu dan
masa depan dunia politik kita. Sejarah membuktikan, keadaan suatu negara
takkan terperbaiki jika dikuasai politisi "busuk" yang dililit mentalitas
koruptif, vested interests, pembohongan publik, "mumpung" -isme,
individualisme, rasisme, dan premanisme. Jalan-jalan haram, seperti
komersialisasi suara rakyat, ancaman, teror dan ulah premanisme,
dihalalkan dalam berpolitik.
Politisi busuk
Politisi busuk ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kita seperti
sekarang. Peristiwa money politics di kalangan politisi busuk, misalnya,
melukiskan disposisi nurani yang mulai tumpul dan sesat. Duit menjadi
penguasa nurani. Suara rakyat kecil dikhianati. Padahal, mereka diantar
rakyat kecil ke panggung politik. Kehendak rakyat kecil telah lama
dikomersialisasi. Yang lebih memprihatinkan, kepentingan terselubung kaum
politisi busuk menggeser cita-cita dasar para pendiri republik yang
berkemanusiaan yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.
Sampai kini jumlah penganggur sekitar 10 juta dan 30 juta semipenganggur.
Pendidikan formal masih buruk, khususnya di pedalaman. Alokasi dana
pendidikan formal, menurut Kepala Unicef PBB S Allen, jauh lebih rendah
daripada Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
Politisi busuk berpotensi menyebar penyakit sosial di dunia politik,
ekonomi, dan kebudayaan. Egoisme individual dan kelompok dibenarkan dan
disanjung. Dimensi tanggung jawab horizontal dan vertikal dari profesi
politisi dilupakan. Politisi lalai memperhatikan kepentingan polis (baca:
umum), lebih mengutamakan kepentingan individual dan sektarian. Lingkaran
nepotistik mendominasi pikiran politisi busuk. Akibatnya, kepentingan
rakyat dan fasilitas umum luput dari sorotan politisi busuk sebab mereka
dilanda demoralisasi.
Politisi busuk memandang dunia dan isinya bukan sebagai kosmos, tetapi
khaos dan realitas sosial yang perlu dipolitisasi. Tiap warga masyarakat
mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tatanan sosial sebagai
bagian sejarah manusia ada dalam proses perbaikan dan penyempurnaan yang
berkesinambungan. Menjadi manusia yang manusiawi (kadang hewani) dalam
dunia politik tidak berarti hanya menjadi warga suatu tatanan alamiah,
tetapi menjadi subyek, yang berinteraksi dengan sesama dalam langkah
menuju masa depan.
Komunitas politisi sehat
Politisi yang tidak/belum busuk (antara lain terpolusi KKN) perlu segera
membentuk jaringan yang diharapkan dapat meng-counter kelompok politisi
busuk karena pejuang tunggal sungguh tak sanggup menghadapi jaringan
politisi busuk. Perwujudan cita-cita dasar negara dalam pola pikir, sikap,
dan tindak-tanduk politis merupakan prioritas komunitas politisi sehat.
Aneka bentuk kepentingan individual dan terselubung digeser agar tak
mengalahkan kepentingan umum. Perang melawan KKN, ketakadilan sosial,
diskriminasi, kemiskinan, kebodohan, dan pembohongan publik termasuk
kebijakan hakiki komunitas politisi sehat.
Keanggotaan komunitas ini memiliki identitas diri sebagai agen moral yang
mendukung jaringan gerakan moral lokal dan nasional. Komunitas politisi
sehat mengusahakan kehadiran otoritas yang sanggup menangani masalah
internal dan eksternal bangsa dan mampu mengusahakan kesejahteraan umum.
Sebuah kontrak sosial baru yang berisi nilai-nilai dasar manusiawi
dinantikan oleh segenap lapisan sosial yang ingin memperbaiki mutu dan
status hidup sosial. Otoritas publik seharusnya menunjukkan watak mereka
yang tak hanya mengatur kegiatan dalam batas kompetensi mereka, tetapi
juga mengusahakan kesejahteraan umum. Dalam masyarakat sipil dibangun
jaringan kesetiaan antarwarga yang mempromosikan otonomi pribadi,
keluarga, organisasi, dan tiap anasir sosial masyarakat.
Sebagai agen-agen moral, politisi semestinya mengenal dan mengakui
kemajemukan dalam etika politik, yang mengandaikan dialog konstruktif
dengan "langgam bahasa" warna-warni dan kerja sama dalam kejujuran.
Janji-janji politik yang pernah diumbar dalam kampanye perlu diwujudkan,
bukan hanya mengelabui rakyat kecil yang umumnya awam politik.
Dalam konteks dialogal ini, kaum politisi dituntut mau mendengarkan dan
menjaring hasrat terdalam masyarakat. Yang diperjuangkan politisi bukan
lagi hanya pemenuhan keperluan perutnya (kenaikan penghasilan bulanan,
komisi- komisi proyek), tapi pemenuhan kandungan hati masyarakat kalangan
bawah. Yang miskin bisa hidup layak, mengisi perut, bersekolah dan
menikmati fasilitas-fasilitas sosial di negara kita. Peran politisi yang
sehat amat besar dalam mewujudkan keadaan sosial yang lebih baik, adil,
dan sejahtera.
Jaring politisi bermoral
Politisi bermoral dapat dijaring terutama melalui informasi dari bawah dan
melalui proses screening yang benar dan transparan (mulai dari keaslian
ijazah pendidikan politisi, jenjang karier, ulah-ulah kotor dalam
masyarakat, dan perilaku yang pernah mencemarkan dunia politik kita).
Dibutuhkan lembaga yang sanggup mengeluarkan daftar calon politisi, caleg,
capres dan cawapres yang tergolong "busuk" dan tidak layak mengatur negara
yang belum bangkit dari keterpurukan global. Rakyat kecil yang
terpinggirkan dan terdiskriminasi sejak awal republik ini merindukan
perbaikan politik, kesejahteraan dan keamanan ibarat anak rusa yang
merindukan air hidup.
Yang penting di hari-hari ini adalah sosialisasi proses pemilu agar rakyat
bersikap kritis untuk memilih calon "wakil" yang dianggap benar
berkompetensi dan tidak membohongi rakyat. Prinsip the right man in the
right place berlaku umum sambil memperhatikan pribadi yang "bersih",
berkehendak dan berusaha baik dalam memperbaiki seluruh keadaan negara.
Kritik-kritik sosial konstruktif lambat laun akan membantu kita
membersihkan diri dari aneka bentuk kotoran politik. Langkah ini bisa
ditempuh bila proses pemilu mendatang tidak menggunakan data yang
mengibuli rakyat dan menguntungkan pihak yang punya kepentingan
terselubung. Permainan angka-angka harus sungguh dicermati, karena
sejumlah anak bangsa sudah terlatih memanipulasi kebenaran data dan fakta!
Rasionalitas politisi bersih tunduk pada nilai-nilai keadilan di bidang
hukum, perangkat aturan dalam masyarakat, ekonomi dan politik. Sebagai
syarat awal dalam menjaring politisi yang dinilai bersih, rasionalitas ini
mencakup motivasi, sarana dan tujuan yang adil, jujur, dan halal guna
mencapai kesejahteraan umum. Jika rasionalitas ini tak dimiliki sejak
awal, harapan akan komunitas politisi bersih yang sungguh mampu dan mau
membersihkan diri dan komunitas politisi tampaknya bakal sulit terpenuhi.
Kalau begitu, bagaimana negara kita? (Kompas, 14 Februari 2004)
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|
