H O M E

► Home

► Biografi

► Versi Majalah

► Berita

► Publikasi

► Galeri

P R O F E S I

► Peneliti-Ilmuwan

► Guru-Dosen

► Konsultan

► Search

► Poling Tokoh

► Selamat HUT

► Pernikahan

► In Memoriam

► Majalah TI

► Redaksi

► Buku Tamu

	C � updated 20052005



	► e-ti/thc
	Nama: Umar Juoro Lahir: Solo, 6 Desember 1959 Agama: Islam Istri: Yuliana Anak: - Jose Akbar Juoro - Juan Ahmar Juoro Ayah: Syahir Irfani Ibu: Siti Khadijah Pendidikan: - Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung (S1; 1985) - University of the Philippiness (MA in Economics; 1987) - Boston University, AS (MA in Political Economy; 1992) - Kiel Institute of World Economics (studi lanjutan dalam bidang ekonomi internasional), Jerman (1993) Karir: - Peneliti di LP3ES, Jakarta (1985-1989) - Peneliti di Institute of Southeast Asian Studies (1992) - Staf Ahli Komisi V DPR (Fraksi Golkar; 1996-1997) - Konsultan di Bappenas, PU dan Deperindag, Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP dalam periode (1992-1997) - Asisten Bidang Ekuin Wakil Presiden/Presiden Habibie (1998-1999) - Staf Ahli Komisi VIII DPR RI (2002) - Senior Fellow the Habibie Center (2000�sekarang) - Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (2000-sekarang) - Komisaris BII sejak 7 November, 2002. Kegiatan Lain: - Anggota Tim Masyarakat Madani 1999 - Dewan Ekonomi Muhammadiyah (2000-2005) - Dewan Pakar ICMI (2000-2005) - Dewan Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia (2002-2004) Publikasi: - Democratic Development in East and Southeast Asia, Aldershot (UK): Ashgate, 1998 - Masalah Terdepan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia (1985) Alamat Rumah: Bumi Bintaro Permai HE 25, Jakarta 12320 E-mail: juoro@indo.net.id Alamat Kantor : - Jalan Aditiawarman 40, Jakarta - The Habibie Center Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560 Telp. (021) 781-7211, Faks. (021) 781-7212 E-mail: thc@habibiecenter.or.id

PUBLIKASI

MAKALAH

Umar Juoro

Ekonomi Tumbuh Tetapi Rentan*

Pemerintah, melalui Ketua Bappenas, menyatakan bahwa kemungkinan sasaran pertumbuhan ekonomi 6% tahun ini tidak akan tercapai dan kemungkinan di bawah angka itu. Sekarang ini banyak pihak, termasuk pemerintah sendiri, mulai menyadari bahwa mencapai sasaran pertumbuhan tinggi tidaklah mudah.

Kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi saja tidak mencukupi untuk mencapai pertumbuhan tinggi, apalagi sekaligus menciptakan kesempatan kerja yang luas. Keadaan ini berarti sampai dengan akhir tahun tingkat pengangguran akan meningkat mencapai lebih dari 10%, sementara stabilitas ekonomi makro cenderung lemah, sebagaimana diperlihatkan oleh lemahnya nilai rupiah, tingginya inflasi, dan tingginya suku bunga.

Setelah hampir satu tahun Pemerintahan SBY, dapat dikatakan Tim Ekonomi pemerintah tidak dapat memanfaatkan secara optimal peluang yang demikian terbuka bagi perbaikan ekonomi yang optimal, dan kurang mampu menanggapi dengan memadai kejutan eksternal terutama berupa tingginya harga minyak, yang berjalan seiring dengan pelemahan stabilitas makro. Sekalipun perekonomian akan tumbuh sekitar 5- 5,5%, namun keadaannya rentan terhadap perubahan internal dan terutama eksternal. Perkembangan kondisi eksternal akan semakin tidak menguntungkan karena masih tingginya harga minyak dan kencenderungan peningkatan suku bunga di AS.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Triwulan I/05, 6,4% yang didukung oleh perkembangan investasi, menurun pada Triwulan II/05 menjadi 5,3%. Pertumbuhan investasi yang dibanggakan tersebut, menurut laporan BKPM mencapai $US 5,9 miliar, ternyata lebih merupakan pencatatan daripada realitas sebenarnya, terutama karena perkembangan investasi tersebut tidak tercermin di dalam Neraca Pembayaran yang dicatat oleh BI. Tambahan lagi melemahnya stabilitas ekonomi makro, belum adanya perbaikan dalam kerangka kelembagaan yang berarti untuk memfasilitasi investasi, dan tidak berjalannya dengan baik rencana pemerintah terutama program pembangunan infrastruktur yang sebelumnya demikian menggebu-gebu, membuat para investor kembali menahan realisasi minatnya untuk berinvestasi yang sebelumnya demikian tinggi.

Koordinasi antara kebijaksanaan moneter dan fiskal yang pada saat tidak ada kejutan eksternal tampak berjalan baik, menjadi saling tunggu dan terkadang saling menyalahkan begitu permasalahan meningkat, terutama berkaitan dengan tingginya harga minyak yang berakibat pada peningkatan besar subsidi BBM, meningkatnya permintaan dolar oleh Pertamina, dan meningkatnya inflasi. BI menunggu pemerintah untuk memotong subsidi BBM, sementara pemerintah meminta BI untuk menaikkan suku bunga terlebih dahulu, tetapi tidak terlalu tinggi, untuk menahan laju depresiasi nilai rupiah. Selama harga minyak tinggi dan subsidi BBM besar, tampaknya permasalahan koordinasi fiskal dan moneter ini tetap menjadi masalah yang serius.

BI telah menaikkan BI rate menjadi 10%, yang terkesan tergesa-gesa setelah menunggu pemerintah tidak juga melakukan pemotongan subsidi BBM. Kenaikan suku bunga ini membantu dalam membuat nilai rupiah stabil, sekalipun sementara sifatnya. BI kemudian akan menunggu kembali pemerintah menjalankan kebijaksanaan pemotongan subsidi BBM, baru kemungkinan besar BI manikkan suku bunga lagi untuk mengendalikan kemungkinan naiknya inflasi karena kenaikan harga BBM. Kembali saling tunggu akan terjadi lagi.

Sementara itu di pihak pemerintah sendiri pesan yang disampaikan masih simpang siur apakah kenaikan harga BBM sampal 80% yang akan dilaksanakan Oktober ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wapres Kalla, ataukah tidak setinggi itu dan kemungkinan lebih lambat lagi pelaksanaannya sebagaimana yang diindikasikan oleh Presiden dan Mensekneg. Lepas dari ada atau tidak adanya permasalahan diantara Presiden dan Wapres, atau dengan Tim Ekonominya, adalah menjadi pegangan standar bahwa pemerintah haruslah mempunyai suara yang sama dan memberikan arahan yang benar dalam kebijaksanaan yang akan diambil kepada masyarakat, dan khususnya pelaku ekonomi. Prediktibilitas kebijaksanaan ekonomi pemerintah sangat penting, agar pelaku ekonomi tidak salah dalam menentukan arah, atau menebak-nebak yang menambah ketidakpastian. Jika sinyalnya simpang siur dalam arah kebijaksanaan, maka kredibilitas pemerintah menjadi rendah.

Rencana pemerintah untuk melakukan subsidi langsung untuk mengurangi tekanan terhadap beban masyarakat miskin, dengan melakukan penyaluran dana Rp 100.000 per rumah tangga miskin per bulan adalah terlalu jauh, dan akan sulit mencapai efektifitas. Kita tidak mempunyai pengalaman dengan cash transfer seperti ini, dan pengalaman dari berbagai negara yang pemah melakukannya juga tidak menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Kita tahu bahwa bantuan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin dapat lebih efektif mengenai kelompok sasaran. Proyek-proyek padat karya dan dana bergulir lebih sulit, tetapi paling tidak sudah ada pengalaman. Mengapa bukan program yang berorientasi penciptaan kesempatan kerja ini yang diutamakan, daripada mencoba program aliran dana langsung yang masih coba-coba.

Secara keseluruhan kemungkinan perekonomian untuk tumbuh sekitar 5% masih mungkin untuk tercapai. Namun dalam keadaan dimana stabilitas ekonomi sangat rentan terhadap gejolak terutama ekstemal. Tampaknya mengharapkan kondisi ekstemal yang lebih baik kemungkinan tidak akan terpenuhi. Harga minyak akan tetap tinggi, dan suku bunga di AS akan meningkat. Ini berarti kondisi ekstemal tidaklah menguntungkan. Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki perekonomian memanfaatkan potensi yang ada, jika kebijaksanaan adalah rasional dan terkoordinasi dengan baik. Namun jika ini tidak terjadi maka kepercayaan dan harapan yang semula demikian tinggi akan segera hilang dan perekonomian Indonesia menjadi lemah kembali.

Jika pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap lakukan sehingga tidak selalu menimbulkan kontroversi dan perbedaan diantara pejabat pemerintah sendiri. Subsidi langsung untuk mengurangi beban kenaikan harga BBM juga harus dilakukan, tetapi dalam koridor yang memungkinkan kebijaksanaan tersebut efektif, bukan untuk menunjukkan perhatian yang tampak berlebihan, tetapi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Begitu pula jika Presiden memandang perlu untuk merubah Tim Ekonomi, lakukan dengan membentuk Tim Ekonomi yang lebih kompak, handal, dapat menjalankan kebijaksanaannya dan membantu kerja presiden.

Pengalaman masih segar dalam ingtan kita bahwa kepercayaan yang menurun apalagi hilang akan sangat sulit untuk dikembalikan. Demikian pula kesempatan yang tidak termanfaatkan tidak akan kembali lagi. Pemerintah semakin dikejar waktu dan permasalahan yang semakin terakumulasi. Keberanian dan ketegasan melakukan tindakan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menyelesaikan permasalahan. Inipun tidak menjamin keberhasilan, tetapi paling tidak membuka peluang untuk berhasil yang lebih besar, daripada berada dalam keraguan dan kesimpangsiuran.

* Disampaikan pada Diskusi bulanan CIDES (Center for Information and Development Studies), Selasa 20 September 2005 mengambil tema �Ekonomi Tumbuh Tetapi Rentan�, menghadirkan tiga orang pembicara yaitu M. Fadhil Hasan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Umar Juoro Ketua Dewan Direktur CIDES, serta Indria Samego Anggota Dewan Direktur CIDES. Berikut ini salinan lengkap makalah yang dibawakan oleh Umar Juoro, yang banyak menyoroti permasalahan ekonomi makro yang sedang aktual berkembang di tanah air. ► e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)