PUBLIKASI

Umar Juoro

Apa yang Dijanjikan Jauh dari Harapan

Padahal, momentum tahun 2007 adalah tahun terakhir bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sebab setelah itu semua akan sibuk dengan agenda politik masing-masing: Apakah di tahun 2009 masih akan maju bersama Jusuf Kalla, ataukah Kalla akan maju sendiri dan menjadi presiden kedua dari luar Jawa setelah Habibie. Umar mengatakan tahun 2007 adalah warming up politik.

Menurut Umar, jalan pintas yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin adalah pola yang semestinya hanya dilakukan pada masa krisis, bukan oleh pemerintahan yang didukung oleh mayoritas pemilih yang semestinya menjalankan program-program yang lebih mendasar dan berkesinambungan dalam mengatasi kemiskinan. Betapapun baiknya pemberian dana tunai langsung kepada golongan miskin, itu tidak akan memberikan efek yang lebih luas kepada perekonomian dan pembangunan sosial.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah berkeinginan terlalu besar tetapi dengan kemampuan yang sangat terbatas. Akibatnya apa yang dijanjikan untuk dapat dilakukan ternyata jauh dari harapan. Dan pada akhirnya, sebagaimana yang terlihat selama tahun 2006 hanya stabilitas makro yang dominan dengan kebijaksanaan moneter yang dapat dicapai.

Perhatian besar yang diberikan pada upaya untuk mengatasi hambatan investasi dan promosi yang aktif ke luar negeri, bahkan dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut Umar belum membuahkan hasil yang menggembirakan, sebagaimana terlihat dari penurunan pertumbuhan investasi.

Umar Juoro memperkirakan memasuki tahun 2007 tingkat konsumsi masyarakatlah atau sisi permintaan yang akan mendorong partumbuhan ekonomi lebih tinggi, sekitar 6% sebagai hasil dari stabilitas makro.

Memasuki tahun 2007 Umar menyarankan pemerintah agar sebaiknya lebih realistis dan fokus saja pada apa yang dapat dilakukan, dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi, dan meninggalkan skenario besar yang mudah untuk dikemukakan namun sangat sulit dilaksanakan. Ia memberi contoh soal pembangunan infrastruktur, mengapa terlalu berambisi untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik dengan kapsasitas 10.000 MW jika tendernya saja tidak banyak diminati, karena waktu yang sempit dan kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan.

Kata Umar, bisa saja pemerintah memberikan garansi yang membuat investor melihat resiko sebagai sovereigned risk. Namun kalau pemberian garansi tidak dilakukan dengan baik dan sangat selektif di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan akuntabilitas yang serius, sebagaimana pengalaman sebelumnya, misalnya pada kasus Karaha Bodas.

Saran Umar kepada dunia usaha, di tahun 2007 terbuka peluang yang cukup untuk mengembangkan usaha dibandingkan dengan tahun 2006. Menyadari besarnya dorongan sisi permintaan, dunia usaha paling tidak secara selektif harus bisa mengimbangi dari sisi penawaran untuk mencegah perekonomian berputar di siklus yang sama. Tentu saja masih banyak hambatan pengembangan usaha dan investasi baru yang belum diatasi, namun terdapat cara untuk mengatasinya sekalipun tidak optimal.

Bagi masyarakat luas Umar menyebut kecenderungan tingginya pengangguran dan kemiskinan sangat mengkhawatirkan. Demikian pula kecenderungan ketimpangan sosial yang juga meningkat.

Kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan beraset besar, terutama aset likuid akan meraup manfaat yang besar dari perbaikan ekonomi di tahun 2007. Namun bagi sebagian besar masyarakat yang berpendapatan rendah apalagi mereka yang menganggur, sekalipun dengan inflasi yang lebih rendah, tetap sangat sulit untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas untuk mengatasi ini peranan pemerintah sangatlah penting. Dan tentu saja membaiknya perkembangan dunia usaha akan membuka peluang kerja yang lebih besar.

Umar Juoro menyimpulkan wajah perekonomian tahun 2006 ditandai dengan beratnya biaya produksi dan menurunnya daya beli. Dan prospek perekonomian selama tahun 2007 akan menampilkan wajah pertumbuhan yang lebih tinggi namun memuncratkan pula permasalahan sosial yang serius. Berikut paparan akhir tahun ekonomi CIDES 2006 secara lengkap yang diberi judul panjang:

“Perekonomian 2006 Beratnya Biaya Produksi dan Menurunnya Daya Beli. Prospek 2007 Pertumbuhan Lebih Tinggi Namun Permasalahan Sosial Serius.”

Oleh: Umar Juoro
(Ketua Dewan Direktur CIDES)

Pendahuluan
Perekonomian 2006 dimulai dengan inflasi dan suku bunga yang tinggi sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM pada Oktober 2005. Akibatnya biaya produksi meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Baru memasuki Triwulan IV/2006 stabilitas ekonomi makro dapat diperbaiki dengan menurunnya inflasi dan diikuti oleh penurunan suku bunga. Pada akhir 2006, stabilitas ekonomi makro dalam keadaan yang cukup baik, namun pertumbuhan ekonomi masih pada tingkatan moderat sekitar 5,4%. Tahun 2006 pada umumnya dapat dikatakan masa yang cukup berat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong perekonomian masih jauh dari optimal. Sekalipun Menko Ekuin menyatakan sebagian besar dari langkah-langkah dalam paket kebijaksanaan telah dilaksanakan, namun dalam prakteknya tidak begitu dirasakan oleh pelaku kegiatan ekonomi.

Memasuki tahun 2007 prospek perekonomian tampak lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekitar 6%. Diperkirakan konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan cukup berarti, namun investasi masih sulit diharapkan untuk tumbuh tinggi karena pengurangan hambatan investasi belum berjalan optimal. Dengan pertumbuhan moderat ini maka permasalahan sosial terutama pengangguran akan tetap tinggi pada tingkatan sekitar 11%. Tingkat kemiskinan kemungkinan akan menurun dengan menurunnya inflasi, namun masih akan tetap berada pada tingkatan sekitar 15% tingkatan yang cukup tinggi bahkan untuk ukuran pasca-krisis. Pemerintah tampaknya mencari jalan pintas untuk mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan program SLT (Subsidi Langsung Tunai) sebagai perbaikan dari bantuan langsung tunai. Namun program demikian bersifat sementara dan tidak mendorong kegiatan produktif. Apa yang sangat dibutuhkan masyarakat miskin adalah kesempatan kerja yang semakin langka tersedia.

Makalah ini membahas perkembangan ekonomi pada tahun 2006 secara makro, baik dari sisi pengeluaran maupun sektoral. Pembahasan diperdalam pada beberapa kegiatan ekonomi yang menonjol seperti perbankan, infrastruktur, dan kendaraan bermotor. Selanjutnya dibahas kesulitan dunia usaha dan rumah tangga dalam menyesuaikan kenaikan biaya dan menurunnya daya beli masyarakat. Pembahasan juga mencakup meningkatkan pengangguran dan kemiskinan yang ironis pada masa demokrasi ini.

Pembahasan selanjutnya adalah meneropong prospek perekonomian pada tahun 2007 yang dari sisi pertumbuhan tampaknya akan lebih baik, namun permasalahan sosial serius terutama karena tingginya angka pengangguran. Pembahasan juga mencakup perkembangan ekonomi dari sisi pengeluaran dan sektoral. Pembahasan ditutup dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, langkah dunia usaha dalam menyikapi perkembangan ekonomi, dan masyarakat pada umumnya terutama berkaitan dengan permasalahan tingginya angka pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi 2006 Melambat
Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I/2006 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan hanya 4,8%. Kenaikan biaya produksi sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat menekan perkembangan dunia usaha. Memasuki Triwulan II/06 pertumbuhan membaik dan pada Triwulan III pertumbuhan dapat mencapai tingkatan moderat sebesar 5,5% yang terutama didukung oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dan tertolong oleh ekspor dari komoditas seperti batubara, karet, dan CPO. Sayangnya perhatian besar yang diberikan pada upaya untuk mengatasi hambatan investasi dan promosi yang aktif ke luar negeri bahkan oleh presiden sendiri belum membuahkan hasil yang menggembirakan sebagaimana terlihat dari penurunan pertumbuhan investasi. Pada Triwulan II dan III 2006 pertumbuhan investasi justru negatif.

Tabel 1.
Pertumbuhan Sisi Pengeluaran 2005 2006 2007
Konsumsi Masyarakat 4,4 3 4,5
Konsumsi Pemerintah 8,1 13,5 14
Investasi 9,9 1,5 3
Ekspor 8,6 12 14
Impor 12,3 8 10
PDB 5,6 5,4 6
Catatan: 2006 dan 2007 adalah perkiraan

Perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi di Triwulan III dan diharapkan pada Triwulan IV sejalan dengan perbaikan ekonomi makro sebagaimana diperlihatkan oleh penurunan inflasi yang pada bulan November (y-o-y) hanya sebesar 5,3%. Perkiraan pada akhir tahun 2006 pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5,4% yang sedikit lebih rendah dari pada pertumbuhan tahun 2005. Tingkat pertumbuhan ini tidaklah buruk namun jika dibandingkan dengan negara lain yang sepadan di Asia, terutama Cina, India dan Vietnam, yang tumbuh di atas 8%, maka Indonesia tertinggal di belakang.

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 masih dicirikan oleh pertumbuhan sektor telekomunikasi yang tinggi pada tingkatan double digit.

Perkembangan bisnis telepon nirkabel mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi yang tinggi. Pertumbuhan sektor konstruksi juga cukup tinggi terutama berkaitan dengan pembangunan perumahan, perkantoran, pusat belanja, dan apartemen. Sektor ini sebenarnya dapat tumbuh tinggi lagi namun dengan suku bunga yang tinggi sampai dengan pertengahan tahun 2006, pembangunan perumahan banyak yang tertunda. Sektor keuangan sekalipun dengan suku bunga relatif tinggi pada umumnya masih mempunyai kinerja yang cukup baik dengan priroritas pada kredit konsumsi dan komersial.

Sektor-sektor yang semestinya tumbuh tinggi seperti manufaktur sangat terpukul, dan begitu pula sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang relatif rendah. Memasuki Triwulan III/2006 sektor tersebut mengalami perbaikan dalam pertumbuhan seiring dengan membaiknya stabilitas makro. Produksi dan penjualan mobil dan sepeda motor mengalami tekanan berat sebagai akibat lanjutan dari kenaikan harga BBM. Penurunan penjualan mobil tahun 2006 diperkirakan mencapai 35% dan penjualan sepeda motor diperkirakan menurun 20%. Memasuki Triwulan IV/2006 penjualan kendaraan bermotor mulai meningkat lagi.

Sekalipun ekspor hasil tambang khususnya batubara secara nilai mengalami peningkatan yang signifikan, namun pertumbuhan sektor pertambangan dan minyak dan gas relatif rendah. Permasalahannya adalah rendahnya investasi di sektor ini karena tidak jelasnya peraturan dan tidak ada insentif. Dapat dikatakan Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang dengan optimal dari kenaikan harga komoditas.

Tabel 2.
Pertumbuhan Sektoral
2004 2005 2006 2007
Pertanian 4,1 2,5 2 3
Pertambangan -4,6 1,6 1,5 2,5
Manufaktur 6,2 4,6 4,5 5
Listrik, Gas, Air 5,9 6,5 6,2 7
Konstruksi 8,2 7,3 7,5 8,5
Perdagangan 5,8 8,6 7,5 8
Transp. dan Komunikasi 12,7 13 12,5 13
Keuangan 7,7 7,1 7,3 7.5
Jasa 4,9 5,2 5,3 5,5
PDB 5,1 5,6 5,4 6
Catatan: 2006 dan 2007 adalah perkiraan

Paket Kebijakan Kurang Efektif
Sekalipun Menko Ekuin menyatakan bahwa langkah-langkah paket kebijakan investasi telah dilakukan sebanyak 75%, namun tidak demikian realitasnya. Mengacu pada pertumbuhan investasi yang negatif menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan tersebut adalah ciri umum yaitu hanya berdasarkan check/list pemerintah sendiri, tanpa memperhatikan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Kesenjangan antara kebijaksanaan dengan apa yang terjadi di lapangan merupakan permasalahan serius.

Justru langkah-langkah terpenting dari paket kebijaksanaan investasi seperti Revisi UU Perpajakan, RUU Investasi, dan Revisi UU Ketenagakerjaan sampai sekarang belum diselesaikan. Revisi UU Perpajakan mengalami kemunduran lebih karena permasalahan politis. Harapannya Maret 2007 akan selesai, namun itupun belum tentu bergantung pada dinamika politik terutama di dua partai besar Golkar dan PDI-P. Sedangkan revisi UU Ketenagakerjaan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Gagasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mensubsitusi kompensasi pemberhentian pekerja dengan asuransi Jamsostek tidak jelas perkembangannya. RUU Investasi miskin substansi, praktis hanya kesamaan antara PMA dan PMDN, serta status BKPM yang menjadi subtansi dari RUU ini. Karena itu DPR RI berupaya untuk memperluas substansi RUU ini yang berarti terjadi penundaan lagi. Sekalipun pengesyahan UU Investasi ini tidak begitu dianggap penting oleh pelaku usaha, namun keterlambatan dalam pengesahan menunjukkan sulitnya membuat atau mengubah peraturan apalagi membuatnya menjadi efektif.

Upaya untuk menarik investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga tidak optimal pelaksanaannya. Batam yang dijadikan tempat uji contoh pelaksanaannya tidak sebaik yang diharapkan. Sekalipun telah dibentuk one stop services, praktis hanya perijinan investasi yang mengalami perbaikan berarti, prosedur lainnya masih seperti biasa. Usulan Menteri Keuangan untuk memasukkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan ke dalam revisi UU Kepabeanan dan Perpajakan tampaknya juga tidak berjalan dengan baik. UU Kepabeanan telah disyahkan DPR tanpa memasukkan secara eksplisit insentif khusus bagi KEK. Usulan untuk memasukkan fasilitas pajak pada revisi UU Perpajakan sangat bergantung pada dinamika politik di DPR.

Menko Ekuin juga menyatakan bahwa 54% langkah-langkah dalam Paket Kebijaksanaan Infrastruktur telah dilaksanakan, dan tingkatan ini oleh Menko sendiri masih dipandang jauh dari optimal. Sejauh ini baru beberapa proyek infrastruktur yang telah ditenderkan dan ditentukan pemenangnya yaitu dua pembangkit tenaga listrik yang dimenangkan konsorsium investor dari Cina. Proyek lainnya masih harus ditender ulang karena minimnya peserta tender. Pemerintah menjanjikan untuk memberikan garansi dalam perpecapatan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 10.000 MW. Namun mekanismenya belum begitu jelas kecuali bahwa garansi ini merupakan kontigensi terhadap APBN. Di belakang hari jika garansi ini diberikan tanpa kriteria yang jelas dapat menimbulkan permasalahan akuntabilitas.

Proyek jalan tol yang ditenderkan tahun lalu pada umumnya belum mulai berjalan. Pemerintah juga menyediakan dana untuk pembebasan tanah yang merupakan dana bergulir sebesar Rp 600 miliar. Namun dalam pelaksanaannya masalah pembebasan tanah masih merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi.

Permasalahan Pengangguran dan Kemiskinan Serius
Dengan pertumbuhan ekonomi yang moderat dan kecenderungan dari dunia usaha untuk tidak memperkerjakan pekerja dalam jumlah besar karena proses pemberhentian pekerja sangat mahal jika keadaan ekonomi melemah menyebabkan permasalahan pengangguran semakin kronis. Presiden belakangan ini menyatakan bahwa angka penganguran menurun sebesar 1 juta dengan penciptaan kesempatan kerja baru. Angka pengangguran pun berbeda-beda bergantung sumbernya, namun pada umumnya adalah pada kisaran 10,8% sampai dengan 11% dari tenaga kerja yang masuk kategori sebagai pengangguran terbuka. Bahkan mereka yang lulus perguruan tinggi semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak banyak terjadi ekspansi kegiatan usaha. Dalam keadan seperti ini maka masalah pengangguran akan terus membayangi perkembangan ekonomi ke depan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran dengan mendorong program di tingkat daerah tidak berjalan dengan baik karena rendahnya realisasinya anggaran terutama untuk kategori belanja modal yang berpotensi untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan kesempatan kerja. Pemerintah daerah cenderung menempatkan dananya pada SBI yang menambah beban BI. Kehawatiran terhadap audit dan gerakan anti-korupsi membuat pejabat pemerintah enggan mempergunakan dana pembangunan tersebut ditambah lagi dengan kapasitas yang masih rendah.

Di tingkat nasional realisasi penggunaan anggaran juga masih relatif rendah. Dalam APBN 2006 sampai dengan bulan Nopember realisasi belanja modal baru mencapai sekitar 56%. Realisasi belanja barang baru mencapai sekitar 59% dalam waktu yang sama. Peemerintah menyatakan akan terjadi percepatan pencairan anggaran di sisa tahun, namun tampaknya tidak akan meningkat jauh lebih tinggi lagi.

Dengan tingginya inflasi pada sampai dengan pertengahan tahun 2006 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 17,7%. Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kemiskinan ini terjadi karena kenaikan harga beras dan pemerintah tidak cepat untuk melakukan impor beras. Pandangan seperti ini tentu saja menyederhanakan permasalahan kemiskinan dari pandangan makro saja. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan penurunan inflasi terutama dengan mengimpor beras memang dengan cepat akan menurunkan angka kemiskinan, namun tidak memecahkan permasalahan dalam jangka waktu yang lebih panjang, karena permasalahan dasarnya adalah kelangkaan kesempatan kerja bagi golongan miskin.

Pemerintah berupaya mengambil jalan pintas dalam upaya mengatasi kemiskinan ini dengan menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) yang kemudian diperbaiki dengan Subsidi Tunai Langsung (STL) dengan mempersyaratkan penggunaan dana yang telah ditentukan. Bantuan tunai inj kemungkinan dapat mencapai kelompok sasaran secara langsung tanpa melalui proses birokrasi yang panjang, namun tidak menciptakan efek ganda yang lebih besar karena tetap saja masyarakat miskin minim akses terhadap pekerjaan. Selain itu juga tidak terjadi perbaikan yang berarti dalam cara birokrasi di pusat dan daerah bekerja dalam meningkatkan pelayanan publik.

Kebijaksanaan Moneter Lebih Dominan
Sepanjang tahun 2006 tampak sekali bahwa kebijaksanaan moneter lebih dominan ketimbang kebijaksanaan fiskal. Upaya untuk mengendalikan inflasi yang diikuti oleh penurunan suku bunga merupakan domain dari kebijaksanaan moneter yang berada di bawah BI. Kebijaksanaan moneter ini yang mengembalikan stabilitas ekonomi makro yang kemudian mendorong kegiatan ekonomi yang terbatas pada kegiatan konsumsi dan sektor-sektor tertentu terutama yang sensitif terhadap penurunan suku bunga. Kebijaksanaan moneter ini yang meningkatkan minat investor portofolio yang pada umumnya berjangka pendek untuk masuk ke Indonesia membeli saham di pasar modal dan obligasi terutama yang dikeluarkan pemerintah. Namun kebijaksanaan moneter tidak dapat mendorong peningkatan investasi langsung baik dalam bentuk PMA maupun PMDN.

Perbankan sebagai sumber utama PMDN tidak begitu berminat membiayai kegiatan investasi karena resiko yang tinggi dan kesempatan yang tidak cukup banyak. Penurunan suku bunga akan mendorong pertumbuhan kredit konsumsi dan komersial dalam bentuk modal kerja, namun tidak begitu besar dalam kredit investasi. Sedangkan PMA masih mengalami hambatan besar dalam permasalahan klasik yang terus menerus kita bahas namun minim dalam upaya langsung untuk mengatasinya, seperti kepastian hukum, ketenagakerjaan, dan yang menyangkut pemerintahan daerah. Persaingan dengan Cina, India, dan Vietnam juga semakin berat untuk menarik PMA.

Kebijaksanaan fiskal tampaknya terjebak pada pemanfaatan anggaran dan revisi UU yang ternyata tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah. Pencairan anggaran terutama dalam kategori belanja modal masih rendah, sehingga upaya untuk menstimulasi perekonomian menjadi sangat terbatas. Sedangkan pemberian insentif antara melalui revisi UU Perpajakan masuk ke dalam putaran dinamika politik yang bahkan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan ini kurang dapat bekerjasama dengan baik dengan DPR terutama dalam menghasilkan UU yang dapat mendorong kegiatan perekonomian.

Pemerintah juga terjebak pada skenario besar sebagaimana terlihat dari berbagai paket kebijaksanaan yang pada akhirnya melihat keberhasilannya hanya melalui check/list daftar langkah-langkah yang telah dilakukan dan menafikan substansi perbaikan sebenarnya di lapangan. Ambisi untuk membangun infrastruktur, termasuk percepatan pembangunan pembangkit listrik juga lebih besar keinginannya daripada kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan adminsitratif dan teknis. Dalam situasi di mana kekuasaan pemerintah pusat tidak lagi begitu besar dalam melakukan pembangunan dan audit serta gerakan anti korupsi demikian marak, maka yang terjadi adalah keterlambatan atau penundaan dalam realisasi proyek pembangunan.

Jalan pintas untuk membantu masyarakat miskin adalah pola yang semestinya hanya dilakukan pada masa krisis bukan oleh pemerintahan yang didukung oleh mayoritas pemilih yang semestinya menjalankan program-program yang lebih mendasar dan berkesinambungan dalam mengatasi kemiskinan. Betapapun baiknya pemberian dana tunai langsung kepada golongan miskin tidak akan memberikan efek yang lebih luas kepada perekonomian dan pembangunan sosial.

Prospek 2007 Pertumbuhan Lebih Tinggi
Memasuki tahun 2007 prospek perekonomian lebih baik dengan pertumbuhan yang dapat mencapai sekitar 6%. Namun pertumbuhan yang lebih tinggi akan banyak bergantung pada pertumbuhan konsumsi masyarakat yang meningkat karena meningkatnya daya beli seiring dengan menurunnya inflasi, meningkatnya upah, dan menurunnya suku bunga dimana bank memfasilitasi pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan ekspor masih cukup baik terutama untuk komoditas tertentu karena harganya masih tinggi dan produk manufaktur tertentu yang memanfaatkan kehendak importir untuk tidak terlalu tergantung pada Cina.

Investasi diperkirakan masih sulit untuk berkembang secara optimal karena hambatan-hambatan masih belum dapat diatasi secara meyakinkan. Demikian pula berbagai revisi UU maupun perbaikan peraturan sekalipun dari pandangan pemerintah dipandang telah dilaksanakan atau sekedar menyalahkan institusi lain, namun tidak memperbaiki realisasi investasi secara berarti. Karena itu kita masih akan melihat pertumbuhan investasi yang relatif rendah pada tahun 2007.
 

Secara sektoral, sektor telekomunikasi masih dapat tumbuh double digit karena peningkatan pelanggan telepon nirkabel masih dapat dilakukan sekalipun persaingan di antara operator semakin keras. Sektor konstruksi dengan turunnya suku bunga akan tumbuh lebih tinggi dengan dimulainya kembali pembangunan perumahan yang sempat tertunda karena tingginya suku bunga pada waktu sebelumnya. Dimulainya pembangunan infrastruktur, sekalipun secara selektif, juga meningkatkan partumbuhan sektor konstruksi. Sektor perdagangan juga akan tumbuh relatif tinggi dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan aliran kredit perbankan. Tentu saja sektor keuangan, khususnya perbankan, akan mengalami perkembangan yang jauh lebih baik daripada di tahun 2006 dengan pertumbuhan kredit yang relatif tinggi terutama untuk konsumsi dan komersial.

Pendekatan Permintaan Dominan
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 akan banyak dipengaruhi oleh sisi permintaan (demand) karena meningkatnya daya beli masyarakat secara relatif ketimbang dari sisi pasokan (supply). Pendekatan dari sisi permintaan ini beresiko untuk memberikan tekanan inflasi lagi yang jika ini terjadi harus ditanggapi oleh BI dengan mengerem penurunan suku bunga atau bahkan meningkatkannya. Tekanan inflasi ini dapat dikurangi jika perkembangan ekonomi juga didukung dari sisi pasokan dengan peningkatan produksi dan investasi. Namun kembali hal ini sangat bergantung pada sejauh mana hambatan-hambatan dapat diatasi.

Permasalahan Pengangguran dan Kemiskinan Masih Serius
Sekalipun pertumbuhan pada tahun 2007 kemungkinan lebih baik, namun permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih tetap serius. Dengan pertumbuhan moderat dan keengganan dunia usaha untuk memperkerjakan tenaga kerja baru maka tingkat pengangguran masih tinggi di sekitar angka 11%. Tampaknya pemerintah tidak akan berbuat banyak memperbaiki peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang diharapkan oleh investor karena resiko politik yang tinggi.

Dengan menurunnya inflasi, kemungkinan tingkat kemiskinan akan menurun namun masih akan berada pada tingkatan 15% yang dengan ukuran pasca krisis masih cukup tinggi. Namun jika kecenderungan inflasi meningkat lagi maka tingkat kemiskinan akan meningkat lagi, dan subsidi tunai langsung tidak begitu efektif untuk mengatasi kemiskinan.

Perlunya Kebijakan yang Realistis
Sejauh ini pemerintah berkeinginan terlalu besar dengan kemampuan yang sangat terbatas. Akibatnya apa yang dijanjikan untuk dapat dilakukan ternyata jauh dari harapan. Pada akhirnya sebagaimana yang kita lihat dalam tahun 2006, hanya stabilitas makro yang dominan dengan kebijaksanaan moneter yang dapat dicapai. Memasuki tahun 2007 kembali konsumsi masyarakat atau sisi permintaan yang akan mendorong partumbuhan yang lebih tinggi sebagai hasil dari stabilitas makro. Namun perkembangan ini tidaklah berkesinambungan karena kemungkinan ancaman inflasi akan mengedepankan lagi jika perkembangan perekonomian terlalu bergantung pada dorongan sisi permintaan tanpa dukungan yang memadai dari sisi penawarannya.

Sebaiknya kebijaksanaan pemerintah lebih realistis dan fokus pada apa yang dapat dilakukan dengan dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi dan meninggalkan skenario besar yang mudah untuk dikemukakan namun sangat sulit dilaksanakan. Termasuk juga dalam pembangunan infrastruktur , mengapa terlalu berambisi untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik dengan kapsasitas 10.000 MW jika tendernya saja tidak banyak diminati karena waktu yang sempit dan kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan. Bisa saja pemerintah memberikan garansi yang membuat investor melihat resiko sebagai sovereigned risk. Namun kalau pemberian garansi ini tidak dilakukan dengan baik dan sangat selektif di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan akuntabilitas yang serius, sebagaimana pengalaman sebelumnya.

Pemerintah juga semestinya lebih realitis dalam mengikuti proses politik terutama dalam kebijakan dan pengesahan UU yang membutuhkan dukungan DPR. Pemerintah dan DPR harus berupaya membangun dinamika politik yang produktif tidak hanya didominasi oleh kepentingan yang sempit saja.

Begitu pula bagi pemerintah daerah, fokus perhatian adalah pada apa yang dapat dilakukan dengan baik dan benar pada masa dimana audit dan gerakan anti-korupsi demikian marak. Perbaikan kapasitas di pemerintah daerah juga harus dilakukan. Pemerintah daerah, sebagaimana juga pemerintah pusat, jangan terus menerus menggunakan alibi audit dan gerakan anti-korupsi sebagai kambing hitam dari tidak opitimalnya program dan proyek pembangunan.

Bagi dunia usaha peluang untuk mengembangkan usaha cukup terbuka pada tahun 2007 ini dibandingkan dengan tahun 2006 yang segera berakhir. Menyadari besarnya dorongan sisi permintaan, maka dunia usaha paling tidak secara selektif harus mengimbanginya dari sisi penawaran untuk mencegah perekonomian berputar di siklus yang sama. Tentu saja masih banyak hambatan pengembangan usaha dan investasi baru yang belum diatasi, namun terdapat cara untuk mengatasinya sekalipun tidak optimal.

Akses dana pada perbankan sebenarnya terbuka lebar bahkan untuk kegiatan investasi. Namun bagi perusahaan di sektor riil kinerja keuangan mereka menjadi faktor penting dalam mengakses sumber dana di perbankan. Untuk itu jangan begitu saja menghendaki aliran kredit dari perbankan tanpa terlebih dahulu memperbaiki kinerja keuangan perusahaan bersangkutan.

Bagi masyarakat luas kecenderungan tingginya pengangguran dan kemiskinan memang sangat mengkhawatirkan. Apalagi kecenderungan ketimpangan sosial juga meningkat. Bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi dan beraset besar, terutama aset likuid, akan meraup manfaat yang besar dari perbaikan ekonomi di tahun 2007 ini. Namun bagi sebagian besar masyarakat yang berpendapatan rendah apalagi mereka yang menganggur, sekalipun dengan inflasi yang lebih rendah, tetap sangat sulit untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas untuk mengatasi ini peranan pemerintah sangatlah penting. Dan tentu saja membaiknya perkembangan dunia usaha akan membuka peluang kerja yang lebih besar. ► ti/ht

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)