==   1   2   3   ==

Drs Taufiq Effendi MBA

Punya Dua Obsesi

Sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq punya dua obsesi, memberantas korupsi dan memberlakukan KTP tunggal bagi semua warganegara Indonesia. Soal korupsi, Taufiq menyangkal bilamana korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia. Dan orang yang bangga mengatakan seperti itu adalah orang yang putus asa. Karena orang itu tidak tahu lagi, korupsi itu mau diapakan.

Telepon genggamnya acapkali berdering. Di sela-sela wawancara, Taufik banyak berkelakar. Candanya: “Repot kalau terlalu banyak penggemar. Soalnya saya masih muda, baru 64 tahun, pasaran masih bagus.” Memang, dalam stelan jas warna gelap, dipadu dasi dan kemeja warna cerah, Taufiq tampak jauh lebih muda dari usianya.

Apa resep awet muda Anda? “Saya tidak pernah merasa memiliki apapun. Karenanya, saya tidak akan kehilangan apapun.” Dia pun tidak takut tidak punya apa-apa. Filosofi hidupnya sederhana saja, teh manis. Teh manis itu pakai gula, kalau tanpa gula, rasanya pahit.

Dalam agama yang ia anut, sesungguhnya shalat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Doanya di depan Ka’bah ketika menunaikan ibadah haji: “Ya Allah berikan tangan ini kekuatan menolong orang lain.” Itu saja yang dia minta, tidak meminta kedudukan atau kekayaan materi. Ia hanya meminta kepada Allah SWT, menjadikannya sebagai seorang yang bermanfaat bagi orang lain. Baginya, kekayaan tidak ada gunanya kalau berbuat dzolim.

Taufiq menerima tim wartawan TokohIndonesia Dotcom di ruang kerjanya, Rabu sore (29/12/2004). Wawancara berkepanjangan sampai hampir satu jam, padahal waktu yang disediakan protokolnya hanya 10 menit. Sang protokol berulang kali mengingatkan menterinya dengan isyarat bahwa waktu wawancara sudah berakhir. Soalnya, tamu-tamu yang menunggu giliran diterima, berjubel.

Dia mungkin menteri yang paling banyak tamunya. Adakalanya, tamunya hanya ketemu sesaat, sekedar melihat sang menteri tersenyum. Kemudian tamu itu pamit, meskipun telah berjam-jam menunggu giliran diterima. Padahal Taufiq belum mengatakan apa-apa. Tamu itu merasa puas setelah pendapatnya dibenarkan dengan anggukan kepala.

Taufiq seringkali menerima kunjungan para bupati. Masalah yang agak kontroversial di daerah-daerah, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Setiap daerah mestinya mendapatkan jatah pengangkatan sesuai dengan jumlah formasinya.

Ia menuturkan kembali pengalaman uniknya ketika menerima Bupati Nias. Bupati itu datang dengan memohon: “Tolonglah kami, 50% saja yang lulus, kami sudah senang”. Taufiq bertanya, “jatahmu berapa?” Jawabnya, seratus lima puluh. “Saya bilang kamu mendapatkan 150.” Taufiq bingung karena tamunya menangis sembari berucap: “Kami akan katakan kepada presiden, Bapak bukan manusia, tetapi malaikat.”

Semula, kepada menteri, ia tidak mengaku dirinya bupati. Ia selalu menyebut: “Bupatinya susah sekali Pak”. Setelah permohonannya diloloskan dia mengatakan: “Sekarang bupatinya sudah senang pak”. Taufik menjawab: “Baguslah kalau bupatinya senang. Kemudian bertanya: “Sekarang mana bupatinya? “Ya, saya pak,” jawabnya sembari tersipu.

Pria kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan, ini memiliki bakat yang masih terpendam, menulis sajak. Antologi puisinya sedang ia kumpulkan, akan segera diterbitkan. Dulu, sesekali ia bermain teater. Karena itu, Taufiq bisa bercakap dengan baik dengan artikulasi yang baik. Selain itu, hobinya membaca apa saja.

Obsesinya sesuai dengan tugasnya; memberantas korupsi di kalangan aparatur negara dan pemberlakuan single identification (KTP tunggal). Soal korupsi, Taufiq menyangkal bilamana korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia. Dan orang yang bangga mengatakan seperti itu adalah orang yang putus asa. Karena orang itu tidak tahu lagi, korupsi itu mau diapakan.

Namun Taufiq tidak ingin menyalahkan mereka. Soalnya, sejak era Presiden Ir. Soekarno, kemudian Jenderal Soeharto dilanjutkan Prof. B.J. Habibie Dipl Ing, KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, korupsi terus bertengger, corruption is still there. Orang dengan mudah berwacana, menghabiskan korupsi itu gampang, tapi tidak pernah beranjak dari situ. Sehingga mereka putus asa, lalu mengatakan “Ah, ini budaya.”

“Bagi saya itu bukan budaya, saya yakin betul, itu karena kesempatan yang tebuka lebar,” kata Taufiq.

Karena kesempatan yang terbuka, orang yang tadinya tidak mau korupsi lantas melakukan korupsi. Bahkan dalam banyak hal orang didorong untuk melakukan korupsi, itu yang terjadi. Banyak sekali aturan yang tumpang tindih, aturan ganda dan tidak wajar, sehingga terjadilah hal-hal yang bersifat koruptif.

Dalam diri Taufiq timbul pertanyaan, kenapa di bawah kepemimpinan lima orang jago dan seorang cendekiawan, masalah korupsi tidak bisa diselesaikan?

Banyak orang bertanya, mau ngapain Taufiq Effendi, dari mana manusia ini tiba-tiba muncul di dalam kancah perpolitikan Indonesia? Apakah ia seperti Mr. Bean yang tiba-tiba muncul dari balik cahaya?

Kadang-kadang dadanya sesak karena terlalu banyak kata-kata yang ingin ia ucapkan, berebutan berhamburan dari mulutnya. Kadang-kadang ia sulit melontarkan dan merangkainya. Jika saling berbenturan dan rangkaiannya tidak teratur, begitulah adanya. Karena kata-kata itu keluar dengan sendiri tanpa ia mampu mengendalikannya dengan lihai.

“Saya sekarang tidak bicara dengan akal saya, tapi dengan hati saya,” kata Taufiq.

Taufiq sering jalan ke mana-mana, lorong-lorong, memandangi para pengemis kecil yang memandang dirinya. Ketika memandang, mereka tidak berani berkata apa-apa. Hanya tangannya yang gemetar dan matanya yang nanar memandang ke mata Taufiq. Pandangan mereka beradu. Banyak sekali cerita yang ia tangkap dari pancaran mata para pengemis itu, seolah mereka berbagi kisah.

“Ia tersenyum dan saya tersenyum. Ketika saya menginjak gas mobil, meninggalkannya, ia pun bahagia sekali,” kata Taufiq.

Barangkali inilah amanah yang ia harus pegang. Setiap ia jalan di kampung-kampung, setiap petani melambai-lambaikan tangan dengan penuh ikhlas, orang bertanya, siapa sih Taufiq Effendi. Apakah dia manusia? Tetapi yang pasti bukan malaikat. Karena ia terdiri dari darah dan daging, seperti manusia lainnya.

Taufiq melihat lima hal sangat mendasar yang tidak pernah disentuh. Pertama, tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Dalam orde pembaharuan ini, kehendak itu sudah ada, diwujudkan dengan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004. Tetapi kehendak saja tidak cukup.

Kedua, kehendak harus diikuti dengan konsep. Yang sekarang bertebaran adalah wacana, bukan dalam bentuk konsep.

Suatu konsep harus betul-betul pragmatis dan komprehensif dan betul-betul yang bersifat inovatif. Konsep harus jelas. Konsep tidak hanya jelas seperti kaca, tetapi bening seperti kristal.

Ketiga, konsep saja tidak cukup, harus ada kompetensi, ada kemampuan untuk melakukannya. Kompeten saja tidak cukup. Keempat, harus ada jaringan yang kuat pada kekuatan politik, sosial dan ekonomi.

Tetapi yang sangat menyesakkan dada Taufiq, di negeri ini banyak sekali orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu. Bagaimana seseorang bisa bicara dengan lantang, “kau tidak pantas,” padahal ia tidak tahu apa-apa tentang yang diamatinya.

Kata Taufiq, “Adakah lelucon yang lebih lucu dari itu? Itu saya kira bukan komedi, tetapi parodi.”

Menurutnya, harus ada satu syarat, yaitu persamaan persepsi tentang korupsi. Orang bilang; “Ah, persepsi itu gampang”, padahal tidak. Di sini ada lima orang, setiap orang menggambar meja di atas kertas putih. “Saya yakin kelima orang di antara kita mendapatkan gambar meja yang berbeda-beda,” kata Taufiq.

Ini hanya contoh yang sederhana, hanya soal meja. Orang bisa ribut karena soal sederhana. Dalam hal berwacana, semua menganggap dirinya benar, padahal mereka sama-sama tahu dan sama-sama tidak tahu. Sebab sebetulnya yang dibicarakan bukan meja yang dimaksud. Tidak pernah ada klarifikasi yang jelas tentang meja yang dimaksud.

Kemudian, dalam berbagai blantika wacana beredar luas, kata-kata seperti reformasi, KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Orang membaurkan artinya menjadi sangat bias. Orang takut bergerak, membikin kandangnya sendiri, membikin kisi-kisi yang membelenggu dirinya sendiri, seperti jaman dulu. Orang membelenggu dirinya dengan kata, mufakat. Dulu harus dengan mufakat. Semua orang terbelenggu oleh kata-kata, musyawarah untuk mufakat.

Sekarang semua orang dibelenggu dengan apa yang disebut KKN. Kalau seorang anak yang pintar sedunia pun, tidak boleh, karena anak sendiri. Apakah seorang anak tidak boleh berdagang, tidak boleh masuk kerja di kantor di mana ayahnya kebetulan jadi petinggi. Apakah seorang anak pejabat harus kehilangan hak-hak manusianya. Orang tidak berani berkata tidak.

Misalnya, penggusuran selalu terjadi, orang selalu berpihak kepada yang dimaui publik. Akhirnya setiap orang bicara mewakili publik, meskipun tidak jelas publik yang mana. Masing-masing orang lantang menyebutkan demi rakyat, tetapi juga tidak pernah memberikan penjelasan rakyat yang mana.

“Dunia macam apa yang kita tinggali ini, juga tidak jelas,” kata Taufiq.

Kelima, persepsi sama saja tidak cukup, harus diikuti dengan tujuan yang sama. Juga tidak bisa selesai dengan tujuan yang sama juga, harus ada kesamaan dalam action plan. Orang tidak pernah bicara seperti itu. Semua orang merasa dirinya yang paling benar, karena bangsa ini takut sekali dengan kata salah. Padahal salah itu tidak selalu berarti salah. Salah bisa berarti mistake, bisa berarti wrong, bisa berarti uncorrect, bisa berarti fault, bisa berarti guilty. Bangsa ini cuma tahu bahwa salah itu guilty padahal belum tentu itu guilty.

Jadi, kata Taufiq, pertama, kehendak dari pemerintah, kedua, konsep dan ketiga, harus ada prasarana yang menunjang. Ini merupakan prasyarat dan tidak boleh ditawar-tawar. Ini penting ditonjolkan. Harus ada prasarana yang menjadi prasyarat, yaitu single identification. Orang hanya punya satu kartu tanda penduduk (KTP), di mana pun ia berada.

Sekarang, pada satu bank punya rekening dengan nama Taufiq Effendi, di bank lain dengan nama lain. Taufiq menginginkan KTP dibikin satu kali dengan sidik jari yang jelas, bisa dibaca dengan jelas. Jika ia bikin KTP di Bandung, kemudian mau bikin lagi di mana saja, tidak akan bisa. Nanti aparat akan mengatakan: “Oh…saudara sudah bikin KTP di Bandung.” Ini prasyarat, tidak bisa di tawar-tawar, semua negara sudah melakukan seperti itu. “Kalau tidak, kita berputar-putar saja,” kata Taufiq. Dari era Presiden Soekarno sampai ke era putrinya, Megawati, akan sama saja.

Selanjutnya, harus menggunakan teknologi. Misalnya, pajak. Seseorang dikenakan pajak Rp 1 milyar. Dengan berunding, hanya masuk ke kas negara Rp 250 juta. Sisanya Rp 750 juta dibagi-bagi antara pejabat pajak dan pemilik uang. Ini rahasia umum, semua orang mendengar. Ironisnya, semua orang senang dengan hal ini.

Taufiq sudah berbincang-bincang dengan Meneg Infokom, Sofyan Djalil. Ia katakan: “Sofyan, waktunya sekarang memberlakukan KTP tunggal. Kalau perlu dengan tender lewat SMS. Seperti model pemilihan bintang Indonesia Idol atau AFI.”

Pelayanan Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi berjanji akan meningkatkan fungsi aparatur negara sebagai pelayan publik. Dalam waktu dekat dia akan mengunjungi kantor-kantor pelayanan publik, seperti kelurahan dan kecamatan untuk meyakinkan bahwa pelayanan publik telah dilakukan dengan baik.

Taufiq mengemukakan hal itu seusai serah terima jabatan dari Feisal Tamin di Kementerian PAN di Jakarta, Jumat (22/10/2004). Dia akan memulai dari pelayanan-pelayanan kecil kepada publik seperti pembuatan KTP. Dia ingin melihat apakah pelayanan kepada publik itu telah dilaksanakan sebaik-baiknya, terutama yang menyangkut harkat hidup masyarakat seperti pembuatan KTP itu.

Dikatakannya, kunjungan ke kantor-kantor pelayanan publik dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh komitmen aparatur negara dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sebab selama ini pelayanan kepada publik itu memang dipersulit.

"Tolong doakan saya, lima tahun mendatang dari yang "gemuk" ini akan menjadi "kurus". Saya yakin itu bisa," katanya.

Sementara itu, menurut Feisal Tamin masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian PAN dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Di antaranya adalah standar pelayanan masih belum dilakukan oleh sebagian besar aparat negara.

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang menyangkut prosedur tentang biaya, waktu, dan kualitas pelayanan belum didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi.

Sikap dan perilaku aparat masih belum sepenuhnya berdasarkan pada profesionalisme. "Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik juga belum ditindaklanjuti secara maksimal," kata Feisal. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan mendatang dalam hal pelayanan publik itu. Sampai saat ini masih terjadi praktik pungutan liar dan korupsi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Begitu juga rasa memiliki masyarakat terhadap unit-unit pelayanan publik masih sangat rendah. Perkembangan globalisasi juga menuntut peningkatan kualitas pelayanan. ►e-ti/sh-crs-ms

==   1   2   3   ==

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)