Kembalikan Kedaulatan Kepada Rakyat
 

Pada saat yang bersamaan Mega meminta saya, sebagai salah satu di antara rekan-rekan yang diminta, untuk membela kepentingannya, juga kepentingan partainya. Tawaran itu tak mungkin saya tolak, karena ada persamaan pemikiran saya dengannya. Saya berpikir inilah kesempatan bagi saya untuk ikut dalam suatu barisan melawan kekuasaan yang otoriter.

Tampilnya Anda sebagai Ketua Tim Pembela Demokrasi, apakah hanya untuk kepentingan Mega dan partainya?

Tidak. Ada kepentingan yang lebih besar lagi. Terus terang, saya menerima tawaran itu dengan senang hati. Tapi, kepada Mega dan kepada fungsionaris PDI saya katakan, saya menerima harapan itu bukan berarti saya hanya membela kepentingan Mega dan partainya. Tapi, ada kepentingan yang lebih besar lagi, yakni membela kepentingan bangsa, negara, kepentingan demokrasi dan kepentingan hak asazi manusia. Sebab, yang dirampas adalah hak-hak rakyat untuk berpolitik untuk menentukan pilihan. Hak-hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul. Itulah yang dirampas. Mega hanya salah satu korban dari penguasa otoriter. Namun, korban yang terbesar adalah bangsa dan negara Indonesia ini. Itulah yang saya bela.

Apakah Mega merespon perjuangan Anda?

Dia memahami apa yang hendak saya perjuangkan. Dia memberi respon yang positif.

Apakah Anda menerima bayaran dari jerih payah yang Anda lakukan?

Ketika tawaran itu saya terima, saya katakan kepada Mega, bahwa perjuangan ini tidak sebatas untuk membela dia dan partai. Tapi untuk bangsa dan negara. Itu sebabnya saya tidak meminta bayaran, dan saya juga tidak akan pernah bersedia menerima bayaran apapun pada saat saya merasa bahwa yang saya bela itu adalah kepentingan rakyat sendiri. Ini saya katakan kepada Mega.

Dalam tim Anda terdapat 1.500 pengacara dan advokat. Hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah peradilan di dunia. Apakah mereka memiliki pandangan yang sama dengan Anda?
Saya tak membayangkan kalau kemudian tim pembela ini didukung sampai 1.500 pengacara dan advokat. Hal itu tak terbayangkan sebelumnya. Tapi, nyatanya memang begitu. Ini terjadi setelah saya bersama rekan-rekan mendirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang terdiri dari rekan-rekan pengacara di Jakarta, Medan, Makasar, Bali dan berbagai kota besar lainnya.

Secara pribadi, saya keliling ke setiap kota untuk membetuk cabang. Dari sikap saya itu, juga tertular kepada rekan–rekan pengacara lain. Sehingga dalam waktu singat terbentuklah cabang-cabang Tim Pembela Demokrasi di berbagai tempat dan kota yang jumlah anggotanya kurang lebih dari 1.500 orang.

Respon yang saya terima begitu antusias, sehingga mudah sekali bagi saya untuk membagikan visi dan misi, karena sudah memiliki aspirasi yang sama. Artinya, pada saat itu para advokat, pengacara Indonesia menyimpulkan, kesewenangan penguasa, Golkar dan militer sudah mencapai titik klimaksnya. Mau tidak mau kami sebagai bagian rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai pembela hukum, terpanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Begitu besarnya keinginan rekan-rekan yang ingin turut ambil bagian dalam gerakan ini, sempat membuat saya kewalahan untuk meresmikan cabang pembela demokrasi dalam waktu yang singkat.

Apakah mereka dibayar atau Anda menjanjikan sesuatu?

Banyak orang yang menanyakan hal itu. Anda (TokohIndonesia DotCom) mungkin penanya yang kesekian. Seperti saya katakan tadi, saya tidak meminta bayaran, dan saya juga tidak akan pernah bersedia menerima bayaran apapun pada saat saya merasa bahwa yang saya bela adalah kepentingan rakyat. Ini jugalah yang saya katakan kepada rekan-rekan. Kalau perlu kita harus berani merogoh kantong sendiri untuk membiayai legal action yang kita lakukan melawan penguasa, melawan Golkar dan militer. Jadi, teman-teman mengeluarkan uang sendiri untuk setiap kasus yang merampas hak rakyat. Saya menganggap ini adalah sumbangsih kami untuk bangsa dan negara.

Inilah motivasi kami ketika diminta untuk membela Mega. Tim Pembela Demokrasi tidak pernah mempersoalkan tentang pembayaran. Bahkan, semua rekan-rekan berani untuk rugi. Inilah untuk pertama kali terjadi di republik ini dalam kurun waktu tiga bulan, lahir sebuah kekuatan besar dari bawah yaitu Tim Pembela Demokrasi dan menyatakan sikap siap untuk membela kebenaran bangsa dan negara Indonesia.

Kenapa Anda tidak bergabung dengan PDI Perjuangan?

Ini juga pertanyaan yang selalu naik kepermukaan. Bukan Anda saja yang menanyakan demikian.

Satu hal yang perlu Anda catat, ketika saya diminta oleh Mega untuk membela dirinya, saya menerimanya dengan penuh keikhlasan. Pertimbangan, Mega dan partai yang dipimpinnya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang pada saat itu ditekan dan dirampas hak-hak azasinya oleh penguasa yang korup. Tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa yang saya bela PDI (Perjuangan) unsich atau Mega saja. Itulah sebabnya saya tidak bergabung dengannya.

Saya sendiri secara pribadi tidak mengenal Mega. Saya bertemu dan mengenalnya setelah persoalan ini terangkat ke permukaan.

Sebagai orang yang berada di luar lingkaran, pandangan Anda terhadap PDI Perjuangan?

Terus terang saya tidak simpatik. Karena dalam tubuh partai ini selalu ribut dari zaman ke zaman. Tidak pernah lepas dari perselisihan, pertentangan, perpecahan, intrik-intrik di dalamnya. Terbukti, sampai sekarang juga begitu. Itulah yang membuat saya tidak simpatik terhadap partai ini sejak dulu.

Bahkan, ketika Suryadi dijagokan menjadi Ketua Umum, saya diundang oleh Suryadi secara pribadi untuk masuk PDI, tetapi saya tetap menolak. Saya katakan, saya bukan orang PDI.

Menurut Anda, faktor apa yang senantiasa menyulut pertentangan dalam tubuh partai ini?

Semua tahu kalau partai ini merupakan penggabungan dari berbagai partai. Sudah pasti asas dan tujuan juga berbeda. Dalam tubuh partai ini ada yang dari PNI, Murba, Parkindo, Katolik, Ipki dan lain sebagainya. Sehingga ada begitu banyak kepentingan di dalamnya yang heterogen. Jadi, partai ini tidak ideal untuk basis kekuatan politik yang bisa bersatu. Tidak ada asas perjuangan yang dapat mempersatukannya. Yang menonjol dalam tubuh partai ini adalah unsur kepentingan-kepentingan. Tegasnya, secara politik saya tidak simpati terhadap partai ini.

Kalau ada yang bertanya; mengapa saya mau menjadi tim pembelanya? Jawabnya; “untuk melawan kezaliman”. Saya melawan kezaliman dan otoriterisme Soeharto.

Jadi Anda menggunakan perahu PDI Perjuangan melawan kezaliman?

Katakanlah begitu. Pada waktu itu saya tidak punya nama yang dapat saya jual. Sedangkan Mega punya nama. Sesungguhnya saya menggunakan nama Mega untuk dapat menentang Soeharto. Saya menggunakan kesempatan itu. Seorang anak presiden, Mega mampu melawan Soeharto.

Kalau saya maju sendiri, orang akan berkata “alah… anak petani saja, bisa apa dia?”. Saya sadar bahwa bangsa ini masih menganut feodalisme. Jadi kalau anak presiden diperhadapkan dengan pejabat masih bisa dijual. Saya ingin menggunakan kesempatan ini, dan kebetulan juga Mega mau pasang badan. Lalu, mengapa tidak pakai kesempatan tersebut, kita adu melawan Soeharto. Ternyata berhasil, Mega mendapat dukungan rakyat, sehingga menjadi kekuatan politik yang kuat untuk melawan Soeharto. Ditambah dengan perlawanan lainnya yang membuat Soeharto jatuh.

Tahun 1999 Anda mendirikan Partai Pilihan Rakyat, apa yang mendorong Anda membentuk partai dimaksud?
Ada seribu satu alasan yang mendorong saya dan rekan-rekan mendirikan Partai Pilihan Rakyat. Satu hal yang perlu Anda catat, pembentukan partai ini karena didorong suatu fenomena politik. Selama orde baru tiga partai politik yang menjadi peserta Pemilu, memiliki dosa politik yang tidak bisa dimaafkan. Merekalah yang telah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang teraniaya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, tidak konsisten dalam mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Soeharto. Begitu juga PDI.

Satu hal yang saya tidak setuju dengan PDI Mega, yang ketika itu saya bela. Di dalam setiap sidang pengadilan, yang menjadi modal saya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI. Tiap kali saya membuka halaman pertama, kemudian halaman kedua, saya membaca empat sikap politik PDI. Isinya, pertama, mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, mendukung Dwifungsi ABRI. Ketiga, menjunjung tinggi kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden. Keempat, saya tidak ingat.

Tapi, saya sungguh tidak setuju dengan sikap yang kedua dan yang ketiga. Lho….saya berjuang membela Anda (Mega) untuk melawan Soeharto, tetapi sikap seperti ini masih tetap disimpan.

Walaupun memang pada tahun 1998 sikap tersebut akhirnya dicabut, namun bagi saya jelas ini bukan sebuah sikap partai pilihan saya. Saya tidak ikut Mega, sebab dia menjunjung tinggi kepemimpinan Soeharto.

Dengan keadaan tersebut saya berpikir, saya adalah seorang praktisi hukum sejak muda, dan hidup saya di situ, saya harus mencari tempat ke mana aspirasi saya berikan sebagai seorang pejuang hukum. Saya melihat tiga partai yang ada adalah partai yang cacat, sehingga harus dilahirkan sebuah partai baru. Partai yang dapat mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan mampu berjuang untuk kepentingan rakyat. Inilah alasan saya yang utama mengapa saya membentuk Partai Pilihan Rakyat.

Sayangnya, partai ini tak bisa mengikuti Pemilu 2004 karena tidak dapat mencapai ketentuan batas electoral treshold 2%. Kami telah berjuang agar ketentuan tersebut tidak diberlakukan. Sebab, tidak adil bagi partai yang baru tumbuh kemudian dihentikan. Namun, usaha kami itu tidak berhasil, karena anggota DPR saat ini hanya memperjuangan kepentingan diri dan kelompoknya saja yang kebetulan memenangkan Pemilu 1999.

Sehingga keluarlah undang-undang yang mengatakan, setiap partai yang mengikuti Pemilu 1999 yang tidak memenuhi ketentuan electoral treshold, tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Kami tidak bisa melawan mereka dalam soal itu. Kami juga tidak mau ribut. Kami terima apa adanya.

Sebagai kelanjutan dari upaya itu, pada 22 Februari 2003, kami telah mendeklarasikan partai baru, yaitu Partai Kemerdekaan. Visi dan misinya yang utama adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Sedangkan kata kemerdekaan dipilih karena kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, bukalah kemerdekaan yang sebenarnya.

Secara yuridis formal kita sudah merdeka dari penjajah sejak 1945, namun setelah itu kita masih tetap terjajah oleh bangsa sendiri. Rakyat tetap berada dalam kungkungan penderitaan, tidak bebas dari penderitaan. Sehingga kita ingin memerdekaan rakyat kembali, menjadi merdeka dari penderitaan dan perkosaan terhadap hak-hak azasi manusia. Itulah inti dari Partai Kemerdekaan.

Startegi Partai Kemerdekaan dalam menghadapi pemilu 2004?

Persoalannya kita kembalikan kepada rakyat untuk menilai hasil Pemilu sebelumnya. Apakah setelah memilih partai tertentu, pemenang Pemilu, aspirasi mereka telah direalisasikan?

Banyak dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka tidak puas bahkan tidak sedikit yang kecewa. Sebagian terbesar dari pemilih partai besar pemenang Pemilu menyatakan tidak akan memilih kembali partai-partai besar. Mereka tidak mau dibohongi untuk yang kedua kali.

Di situ kita beritahukan kepada mereka, bukan dengan menghasut atau propaganda, tetapi dengan fakta-fakta kehidupan ekonomi misalnya. Apakah semua semakin lebih baik? Jawaban dari masyarakat mengatakan, semakin buruk.

Partai Kemerdekaan tidak pernah menjual janji. Yang kami inginkan adalah menjadikan dirinya sebagai partai pembela rakyat. Artinya, ketika rakyat menderita, kita harus berani membelanya, sehingga partai ini mau terus berada di barisan rakyat dan memperjuangkan apa yang mereka tuntut sekarang ini.

Saya juga tidak mau berjanji apa yang saya janjikan pasti terjadi, tetapi minimum saya tidak mau membohongi rakyat dan tidak akan meninggalkan rakyat. Sebab, banyak yang sudah menduduki jabatan meninggalkan rakyat sehingga tidak heran ada gap antara rakyat dengan pemimpin.

Saya yakin dengan strategi yang seperti itu, rakyat akan terpanggil untuk mengerti apa yang kita maksud. Saya tidak pernah mengecap jabatan apapun, sehingga sekarang saya dapat berani mengatakan kalau saya tidak pernah mengkhianati rakyat dan membohongi rakyat. Inilah modal yang kami sampaikan kepada rakyat.

Jadi, dengan berbagai kebohongan publik dan penderitaan di tengah-tengah rakyat, minimal kehadiran kami masih bersih, belum cacat. Dengan demikian ada keyakinan bagi kami bahwa rakyat akan memilih partai yang belum memiliki dosa. Partai Kemerdekaan ini sebagai partai yang belum memiliki dosa.

Ditambah dengan sosialisai yang efektif, kami berharap partai ini memiliki prospek ke depan. Paling tidak partai ini menjadi partai alternatif. Untuk masalah target, saya tidak mau menjadi orang yang takabur. Tetapi saya mau mencoba. Setelah disosialisasikan dan hasilnya tidak begitu baik, kami juga tidak kecewa. Tapi, jika rakyat percaya dan mau bersama-sama dengan partai ini berjuang, kami senang sekali. Mudah-mudahan jika partai akan masuk dalam pemerintahan kita bertekad untuk melakukan dengan sebaik-baiknya.

Obsesi Anda ke depan?

Jika partai yang saya pimpin dipercaya rakyat melalui Pemilu, berada di bangku kekuasaan, program pemerintahan harus memprioritaskan membela rakyat, membebaskan rakyat dari kebodohan dan penindasan, serta meningkatkan harkat dan martabat rakyat dari segala sisi. Apakah itu hak hukum, hak politik dan hak azasi manusia. Sehingga sejahtera dan makmur bagi rakyat Indonesia yang digembar-gemborkan selama 57 tahun merdeka dapat dicapai.

Kemudian mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang terakhir menciptakan pemerintahan yang bersih dan kuat dengan memberantas KKN.

Kesan Anda terhadap penegakan supremasi hukum?

Terus terang, kondisi penegakan hukum masih merupakan hasil rekayasa penguasa dan pejabat dalam mempertahankan kepentingan kelompok dan pribadi. Bukan membela kepentingan rakyat dan bangsa. Lembaga pengadilan juga demikian, masih banyak keputusan peradilan yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik dan uang. Sehingga harus ada yang namanya revolusi total dalam bidang hukum. Artinya, produk-produk hukum yang ada harus ditinjau kembali dan meninjau kembali pejabat-pejabat aparat hukum, yang menurut saya, harus diganti 90%. Jika itu dilakukan saya yakin hukum di negeri ini dapat ditegakkan.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
 

Kembali ke:

Profil: Sang Pembela Demokrasi