|
== 1
2 3
4 5 6 7
==
Wawancara Syamsul Mu'arif (4)
Langkah Menuju Information Society
WAWANCARA 02: Kembali ke grand strategy itu, kan selama dua atau tiga tahun
terakhir Tim Anda sudah merumuskan yang tadi sudah dijelaskan sedemikian
rupa. Bagaimana titik sambungnya nanti dengan pemerintahan yang baru. Apa
upaya Anda sehingga apa yang dirumuskan itu bisa diterima atau diterapkan
dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang?
Kementerian ini, institusi ini menyiapkan memori serah terima. Dan
memori serah terima itu saya rencanakan untuk dipublish. Jadi, jangan
hanya catatan menteri saya kepada menteri baru, habis itu habis. Tapi saya
bicara kepada publik begini keadaannya. Jadi katakanlah setelah
serahterima itu menteri yang menyerahkan dengan menteri yang menerima itu
duduk bersama dengan media. Dan memori serahterima itu paling tidak
resumenya dibagikan supaya itu juga menjadi milik publik.
Dan satu lagi, grand strategy dalam bidang komunikasi dan
informasi ini pada tahun 2005 akan dibawa ke dalam sidang WSIS (World
Summit on Information Society), di Tunisia, dipersandingkan dengan
yang lain-lain di dunia. Jadi memang dunia yang global itu betul, hampir
menyatu itu benar.
Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih ini juga ada dalam
kabinet kemarin. Apakah grand strategy ini juga ada dalam pikiran
mereka waktu bersama-sama dalam kabinet?
Kalau yang baru belum, belum tahu persis. Karena itu tadi harus ada
memori serah terima untuk pemerintahan yang baru. Namun sebagian besar
sudah dikoordinasikan dalam kabinet. Makanya UU lahir, Keppres lahir,
Inpres lahir. Itu setelah ada mekanisme dari kita ke koordinator bidang
Polkam, dari Koordinator bidang Polkam nanti ke Sekneg.
Seluruh alur
kebijakan itu tetap terintegrasi. Dan, setiap kebijakan di sini harus
diketahui oleh menteri-menteri yang lain. Jadi ketika Keppres tentang TKTI
lahir seluruh menteri itu harus terima. Ketika Inpres tentang e-Gov
seluruh menteri harus terima. Ketika saya membikin pedoman maka saya
sampaikan kepada seluruh menteri termasuk gubernur dan bupati.
Berarti, calon presiden yang baru dan wakil presiden yang baru
merupakan inner circle ketika platform ini digagas?
Oh, iya, ya.
Secara substansial ada perbedaan yang sangat fundamental jika suatu
saat kementerian ini menjadi departemen. Artinya, kebetulan bidang ini
informasi dan informasi itu bersifat transparan, demokratis, itu berbeda
dengan model-model departemen yang kita kenal selama ini. Bagaimana
menghadapi disonansi kognitif demikian?
Ya. Makanya tadi saya katakan, yang terkait dengan informasi dan
industri informasi itu dalam tanda petik milik masyarakat, tidak dicampuri
oleh pemerintah. Apa yang disiapkan oleh Pemerintah, ICT tadi,
information and communication technology, elektronic government,
penyusunan data yang masih sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik dan
penyiapan administrasi pemerintahan, termasuk tadi e-procurement,
pelelangan elektronik. Makanya kita harus mulai dulu dari sekolah. Sekolah
sudah ngerti internet, begitu dia jadi pegawai negeri dia sudah
ngerti internet, dia bisa mendayagunakan ini. Itu aspek yang berjiwa
strategis sekali baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Nah, konsentrasi nanti, kalau dia jadi departemen bukan informasi yang
ditangani, tapi aspek telematika ini. Karena telematika itu akan menjadi
pemicu atau trigger untuk kemajuan bangsa ke depan.
Salah satu kendala departemen adalah birokratis, berbeda spiritnya
dengan informatika?
Tadi sudah saya katakan, kelemahan birokrasi itu apa, budaya birokrasi
yang dibentuk 32 tahun dia menjadi penguasa, dia menjadi pemerintah, kita
salah membuat istilah. Istilahnya orang birokrasi itu pemerintah,
pemerintah itu kan berarti tukang perintah. Mestinya, birokrasi itu public
service, pelayanan publik sebetulnya. Tapi kita tidak pakai istilah itu,
salah sendiri kan. Nah, makanya itu harus kita ubah mentalnya dari
birokrasi itu menjadi melayani. Kalau belum ada mentally itu, ICT ini
nggak jalan di pemerintahan, dia akan dilawan. Karena apa, karena orang
yang biasa dapat amplop sekarang nggak dapat amplop lagi.
Tetapi yang dijamin oleh pemerintah apa, kesejahteraan pegawai negeri
akan lebih baik. Pegawai negeri tidak akan meluas banyak, sektor
pemerintah akan berkurang, sektor swasta akan meluas. Tetapi pegawai
negeri yang efisien dan efektif itu sudah memiliki data, dia hanya
manajemen data.
Manajemen data akan mempermudah pelayanan. Jadi kalau
umpamanya seseorang hilang berapa tahun, tinggal siapa nama, siapa bin-nya,
siapa keluarganya, dan nomor kependudukannya. Seperti di Amerika, walau
seseorang menghilang 20 tahun, jika nomor kependudukannya dicari, masih
ada. Kira-kira akan seperti itu yang akan kita bangun ke depan.
Jadi, nggak mungkin lagi satu orang memiliki dua nomor, nggak mungkin
lagi. Karena kalau umpama beda, orangtua beda, bahkan kalau data itu benar
itu masuk urat mata masuk ke dalam sistem. Jadi potret orang itu ada di
komputer. Nggak susah lagi cari yang namanya Azhahari itu jika
sudah ada datanya dalam komputer.
Dengan paperless di era informatika kehilangan pula kontak
dengan orang lain sekaligus kehilangan “mata pencaharian” tambahan bagi
banyak orang?
Betul, tapi itu di birokrasi! Tadi saya sudah katakan terjadi efisiensi
di pemerintahan, di birokrasi. Birokrasi akan menyedikit tetapi swastanya
menguat. Karena apa, karena begitu saya membangun sistem informasi, saya
tidak boleh menunjuk staf atau seseorang membangun sistem informasi, tapi
harus bekerja sama dengan suatu perusahaan.
Di Malaysia e-procurement
disebut dengan e-perolehan. E-Perolehan itu menunjuk (tender) suatu
perusahaan, untuk bertanggungjawab mengelola selama delapan tahun. Setelah
delapan tahun, baru dilakukan birokrasi. Jadi birokrasinya magang dulu
dalam sistem itu. Kalau nanti begitu ditangani birokrasi, menurun, itu
berarti birokrasinya yang nggak benar. Tapi kalau dia itu bisa
jalan seterusnya akan terjadi perbaikan administrasi pemerintahan yang
hebat ke depan.
Anda tadi kemukakan, setiap pertumbuhan informasi satu persen akan
menimbulkan pertumbuhan ekonomi tiga persen. Apakah kesadaran ini sudah
dimiliki oleh semua aparat pemerintah (perencana dan penentu kebijakan) di
negara ini, untuk bisa memprioritaskan pertumbuhan informasi?
Belum, belum, belum! Karena kita masih berada dalam sistem tatanan lama
yang belum direkonstruksi tadi. Contohnya sederhana. Duopoli
telekomunikasi, UU-nya itu sudah liberalisasi tapi sampai sekarang masih
duopoli. Sebetulnya secara hakekatnya itu bertentangan dengan UU. Tapi itu
masih terjadi. Kenapa? Karena belum berpola pikir untuk yang tadi, yang
reformasi.
Padahal secara filosofis, siapa yang menguasai informasi dia yang
menguasai dunia?
Betul.
Sebenarnya itu sudah diketahui oleh umum, tetapi secara ekonomis tadi,
hitungan pertumbuhan itu belum membumi?
Ya, belum membumi. Itu yang tadi memerlukan kesamaan visi dan persepsi.
Dan saya terus terang saja termasuk yang bertanya di mana itu disusun?
Kita nggak ada GBHN lagi, berarti kan seluas pandang presiden saja
yang nanti akan menyusun itu. Presiden, pada awalnya mudah-mudahan
membentuk perencanaan yang komprehensif untuk lima tahun. Makanya kalau di
Malaysia ada yang namanya Visi 2020, itu kan pembangunan jangka panjang.
Bahaya di kita adalah ganti presiden ganti pola, itu bahaya.
Itu yang kita khawatirkan. Padahal sudah demikian baik perencanaan
mengangkat Indonesia untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam
penguasaan informasi oleh kementerian ini dalam tiga tahun terakhir.
Bagaimana ini nanti bisa berlanjut, atau mungkin Anda yang akan tetap
menterinya supaya ada jaminan kesinambungannya?
Ya, tidak harus! Dari segi peran bisalah walaupun di luar pemerintahan.
Yang namanya pikiran dan konsep kan harus tetap untuk kepentingan
bangsa. Kalau saya melihatnya seperti itu, saya hanya berpikir untuk
melaksanakan tugas. Jadi kalau Bung Robin umpamanya mikirin nih Pak
Syamsul kapan ke Cikeas, saya nggak, saya nggak akan lakukan itu. Tapi
kalau diperlukan, saya akan menyiapkan diri.
Bagaimana informasi dan grand strategy ini sampai ke sana?
Ha…ha…ha… Tadi kan sudah dikatakan, kita itu di kabinet mulainya
sama-sama. Jadi saya ingin katakan ke TokohIndonesia ini ya, ketika saya
menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi saya lapor ke koordinator saya.
Koordinator saya itu namanya Susilo Bambang Yudhoyono, karena beliau
adalah Menko Polkam. Apa pernyataan beliau yang pertama? Beliau tidak
bicara tentang kebebasan pers atau segala macam, nggak. Melainkan,
“Pak Syamsul, pelajari yang namanya Malaysia.”
Itu bulan Agustus. September saya diundang APICTA (Asia Pasific
Information and Communication Technology Award), di Malaysia, memberi
penghargaan tahunan kepada orang-orang berprestasi di bidang teknologi
informasi. Saya datang ke sana. Itulah pertama kali saya berkenalan dengan
Multimedia Supercoridornya Malaysia.
Mahathir Muhammad membangun tiga jaringannya, yaitu ibukota negara
dipindahkan dari Petaling Jaya di Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Putra Jaya
seluruhnya jaringan teknologi informasi wireless. Jaringan
industrinya dibangun di Cyber Jaya. Di sana untuk industri teknologi
informasi, 10 tahun bebas pajak. Kemudian, dibangun Kuala Lumpur
International Airport, nomor dua sistem pelayanan terbaik di dunia setelah
Hongkong. Siapa di balik ini? Mahathir Muhammad. Dan siapa yang dia
gunakan sebagai penasehatnya? Bill Gates.
Pemerintahan Ibu Mega secara makro berhasil, tetapi keberhasilan dari
sisi mikro kan banyak masyarakat yang nggak tahu. Bagaimana lebih
mempopulerkan Kominfo agar masyarakat dapat mengakses informasi
pertumbuhan suatu daerah kabupaten, misalnya?
Jadi, nanti yang sedang kita rencanakan, bantuan Bank Dunia sedang kita
usulkan, itu adalah Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dan Balai
Informasi Masyarakat. Balai Informasi Masyarakat ini bukan konsep
pemerintah, tapi konsep TKTI-Mastel (Masyarakat Telematika). Mereka
membuat konsep sejenis kios di pedesaan.
Sekarang, baru Telekomuikasi Pedesaan melalui Departemen Perhubungan
yang dikirim. Nanti yang akan kita bangun itu Balai Informasi Masyarakat
yang oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hanya membantu. Barangkali
operatornya satu dua tahun akan disiapkan oleh negara. Lalu, nanti
manakala e-gov itu sudah jalan, maka setiap institusi pemerintahan akan
melayani publik, baik melalui internet, telepon maupun surat tentang
informasi.
Kalau itu di masyarakat terbangun, kemudian di pemerintahan terbangun
dengan e-gov ini, orang mau tahu yang namanya Kutai Kertanegara berapa
pendapatannya satu tahun, mana kita tahu itu nomor satu di Indonesia,
punya pendapatan Rp 2,5 triliun.
Balai Informasi Masyarakat bukan hanya informasi kepada pemerintah
seperti yang anda katakan dibutuhkan itu tadi, tetapi petani di kampung
itu mau beternak itik, dia nggak ngerti dimana dapat bibitnya, bagaimana
memeliharanya, apa persyaratan lingkungannya, dia nggak ngerti. Dia tanya
melalui Balai Informasi Masyarakat, masuk ke BPPT, BPPT punya website yang
memberikan modul pembelajaran tentang macam-macam, beternak itik umpamanya,
menanam cabe umpamanya.
Kalau dia nelayan, mau melaut tanyanya ke BMG, arus laut kaya apa,
kekencangan angin kaya apa, ikan bergerak ke mana, kira-kira begitu. Kalau
teknologi informasi ini lebih canggih lagi, seperti terjadi di Korea
Selatan, itu ikan bergerak dipotret dari satelit, dipotret dari kapal. Itu
kira-kira manfaat ke depan dengan adanya sistem ini.
Tapi saya masih mengatakan ini mimpi. Di negara lain ini sudah terjadi.
Di Philipina dia pakai kios. Nanti orang kampung di Kalimantan, ada anaknya sekolah
di Jakarta, dia mau ngirim wesel bagaimana. Melalui POS, karena nanti kan
wesel itu tidak melalui kartu wesel seperti yang dulu, sudah internet
langsung terkirim masuk ke rekening anak kita di Jakarta.
Rencana implementasi kapan kira-kira?
Sebetulnya langkah terobosannya banyak, Ibu Mega banyak melakukan
sesuatu tetapi sulit untuk dibahasakan karena informasi tadi terputus.
Saya banyak diketawakan juga, lho kok ini kurang bunyi. Karena orang
beranggapan kita ini juru bicara pemerintah, tapi tidak juru bicara
pemerintah, ya susahlah.
Kalau tidak salah, tahun 2015 harus dicapai untuk bisa masuk
information society, apa saja syarat-syaratnya dan apakah bisa dicapai
Indonesia?
Berat untuk dicapai Indonesia tapi kita harus menuju ke arah sana.
Salah satunya adalah siaran radio dan televisi harus 100 persen penduduk
dapat menerimanya. Kalau itu barangkali bisa. Tapi internet tadi, baru
empat persen akses, harus ditingkatkan menjadi lebih 50 persen penduduk,
itu yang cukup berat. Kemudian sistem informasi itu terintegrasi mulai
dari sekolah. Jadi sistem kurikulumnya akan sama, SD di manapun akan sama
kurikulumnya. Kemudian akan dikembangkan e-learning, e-library.
Sistem perpustakaan dan pembelajarannya menggunakan teknologi informasi.
Jadi orang bisa belajar dengan model pembelajaran internet. Itu sudah
termasuk yang direncanakan untuk tahun 2015.
Desa, kecamatan, kota/kabupaten tingkat dua sampai propinsi dan pusat,
integrasi dalam sistem informasinya. Perpustakaan dan kebudayaan juga
sudah seperti itu. Jadi ada sistem-sistem informasi yang integrated,
makanya di nasional kita harus membangun database nasional. Di propinsi
ada database propinsi, kabupaten ada database kabupaten, atau data center.
Data-data center ini menjadi bagian dari sistem nasional di komunikasi
dan informasi. Ada 10 ukuran-ukuran itu. Sama dengan Millenium
Development Goal (PBB) dan information society (ITU) serta
knowledge society (Unesco). Ini sudah kesepakatan dunia yang kita
harus mengarah ke sana, terlepas dari segala kelemahan kita. Makanya saya
katakan, paling tidak kita mimpi dululah.
Tadi Anda mengatakan tidak akan pergi ke Cikeas, apa itu terkait dengan
posisi Anda sebagai kader Golkar, atau bagaimana?
Maksud saya, saya berprinsip dalam hidup itu adalah tidak mengejar
jabatan. Saya tidak tahu mengapa saya dibentuk seperti itu. Berkeinginan
itu tidak boleh. Itu prinsip hidup saya. Tetapi kalau saya diberi tugas,
saya harus laksanakan dengan baik. Semampu saya.
Waktu jadi menteri, saya bersedih di depan anak dan isteri. Saya
katakan, saya jadi anggota DPR saja sudah jarang makan bersama di rumah.
Apalagi jadi menteri! Itu kesedihan saya yang pertama.
Kesedihan yang kedua, di tengah keluarga itu, hadir kawan-kawan
masyarakat Kalimatan Selatan, karena saya orang Kalimantan Selatan. Saya
katakan mulai saat ini, saya tidak bisa berpikir untuk Kalimantan lagi,
saya harus berpikir untuk Indonesia. Mohon maaf, saya bilang, saya tidak
boleh memprioritaskan kampung saya karena saya sudah milik nasional.
Filosofi-filosofi seperti itu memang agak sulit kita kembangkan dalam
dunia yang katakanlah zaman edan kalau kita pakai Ronggowarsito.
Sekarang ini, saya ingin sampaikan, saya diminta oleh partai saya di
Kalimantan Selatan untuk pulang dan menjadi calon gubernur. Apa jawaban
saya kepada masyarakat? Saya bilang, saya tidak memiliki ambisi apa pun.
Tapi kalau tulus masyarakat itu menghendaki saya untuk pulang walaupun
saya ini adalah menteri, saya siap untuk melaksanakan tugas itu. Tapi
missionnya apa kalau saya harus pulang?
Saya kebetulan mengikuti jam 11 malam di SCTV, ada satu kabupaten baru
namanya Tanah Bumbu. Di Tanah Bumbu itu, ilegal minning-nya luar
biasa di Kalimantan Selatan. Jadi, kalau keluar malam, kota Banjarmasin
penuh dengan arus masuk dan keluar kota angkutan batu bara. Jadi, setengah
badan jalan rusak sebelahnya nggak. Karena yang lewat situ bawa batu bara
kalau pulang kan sudah kosong.
Pak Nabiel Makarim memperhitungkan dibutuhkan 3-4 trilyun untuk
mereklamasi, untuk mengembalikan alam. Betapa rusaknya, karena penambangan
liar. Makanya, sekarang di Kalimantan Selatan ada ratusan sungai yang
sudah tidak ada lagi airnya. Bayangkan kalau Kalimantan sudah kayak begitu,
dia paru-paru dunia, apa yang akan terjadi? Kira-kira itu alasannya,
pulang dong Pak, untuk memperbaiki keadaan ini. Kita perlu menyadarkan
masyarakat bagaimana memperbaiki sungai itu tanpa merusak perekonomian
rakyat.
Jadi, saya bilang, kalau itu tujuannya, saya siap kalau memang
masyarakat menghendaki. Lalu apa yang saya katakan, tapi minta ijin dulu
dong melalui mekanisme partai. Saya secara pribadi, tidak menjadi soal
apakah menjadi menteri, menjadi gubernur, atau tidak jadi apa-apa.
Saat ini, saya mempunyai tiga pilihan. Pertama, menteri, tapi partai
saya kan mengatakan kalau saya jadi menteri, saya dipecat. Pak Akbar
mengatakan itu. Saya tunduk kepada partai. Saya tidak tahu kalau umpamanya
betul-betul diminta, saya harus bersedia dipecat atau saya harus menolak.
Ini masalah yang pertama. Ini terjadi bulan Oktober.
Kedua, bulan Desember, Munas partai saya. Terus terang saja, saya agak
kurang sependapat dengan Pak Akbar untuk menempatkan diri sebagai oposisi
permanen. Kalau oposisi loyal barangkali boleh. Tapi kalau oposisi dalam
arti permanen rasanya tidak cocok. Permanen itu ditunjukkan dengan tidak
mau satu orang pun dari kadernya untuk duduk di kabinet.
Nah, berarti saya juga harus memikirkan bagaimana partai saya lima
tahun ke depan. Bukan menjadi ketua umum partai. Bukan. Tapi kalau
umpamanya partai saya membutuhkan, saya kan nggak bisa pulang untuk yang
ketiga yaitu kira-kira awal tahun 2005, pemilihannya sendiri terjadi pada
bulan Juni yaitu pemilihan gubernur.
Dari ketiga pilihan ini harus dilakukan manajemennya dari sekarang,
melakukan pilihan-pilihan, dan satu antara lain tidak bisa saling
berhubungan. Umpamanya, kalau saya masuk ke kabinet, saya harus berhenti
dari partai, berarti nggak bisa ikut di partai. Kalau saya jadi gubernur,
saya nggak bisa ikut DPP, nggak bisa jadi menteri. Jadi, ini harus
alternatif, ini yang harus saya pikirkan. Tidak berarti saya harus menteri
tidak berarti saya harus jadi gubernur. Saya bisa saja ada ambil di partai,
tidak menjadi ketua umum partai tapi untuk menjaga supaya partai saya ini
lima tahun ke depan dihormati oleh rakyat karena menyelamatkan perjalanan
republik. Saya ingin seperti itu.
Kalau saya berada di kabinet, saya ingin juga, walaupun presidennya Ibu
Mega PDI-P, wakil presidennya PPP, saya Golkar, saya dan kawan-kawan di
lintas fraksi itu bertekad ini harus selesai sampai 2004. Makanya saya
tidak berpikir untuk keluar dari kabinet walaupun kawan-kawan saya banyak
yang marah. Tapi akhirnya apa, eh, ternyata partai saya mendukung Ibu
Mega.
Padahal waktu pertama-pertama, saya termasuk yang agak dimusuhi. Loh
kok kita berkelahi di bawah, Pak Syamsul ikut ditempatkan di atas. Kan
begitu waktu Pemilu 99.
Tapi baiknya ada kesadaran. Platform bersama itu yang penting bagi
kepentingan nasional. Nah, kalau sudah ada hitam putih seperti yang
dikembangkan Pak Akbar sekarang, wah bisa membahayakan juga. Nggak tahulah
itu yang kemaren. Saya tidak melakukan pilihan.
Saya ikut filosofi air mengalir saja. Saya ada di dalamnya, yang
penting saya tidak tenggelam dalam air itu. Tapi mengikuti arus, bersahaja
apa adanya.
Anda punya filosofi demikian, padahal waktu menggagas Lintas Fraksi
dahulu menjatuhkan Gus Dur, Anda termasuk motor yang sangat aktif?
Dulu itu lintas fraksi, saya ketua fraksi. Pada waktu itu, presidennya
Gus Dur. Saya tidak ingin menjatuhkan Gus Dur, saya ingin memperingati Gus
Dur agar memperbaiki manajemen pemerintahan. Saya tiga kali pada waktu itu,
kalau tidak salah, melalui orang-orang tertentu diminta untuk bertemu
dengan Gus Dur. Saya menolak. Barangkali saya lebih cepat jadi menteri
kalau seandainya saya mau datang pada waktu itu. Karena apa. Saya ingin
memberi peringatan pada Gus Dur untuk memperbaiki manajemen
pemerintahannya. Tapi nggak jalan-jalan.
Sekarang setelah saya tidak di pimpinan fraksi lagi, terkonsentrasi di
sini, kegiatan untuk partai pun saya kurang. Tidak lagi aktif dalam lintas
partai. Makanya dalam konteks membangun lintas partai yang sekarang,
membangun koalisi itu, saya tidak mengambil peran. Kampanye pun saya tidak
banyak mengambil peran karena kebanyakan harus melaksanakan tugas di sini.
Saya beranggapan ini tugas negara, tugas partai masih ada yang lain,
kecuali memang sangat dibutuhkan.
Ini kan waktunya sudah sangat pendek untuk menjatuhkan pilihan-pilihan,
menjadi menteri atau apa?
Saya katakan, saya tidak melakukan pilihan itu. Saya mengikuti seperti
air mengalir. Saya dibawa ke mana, di mana nyangkutnya, saya akan terima
semua kenyataan itu. Termasuk pulang kampung tidak jadi apa-apa pun, itu
sudah saya siapkan.
Itu artinya, kita harus siap yang namanya kita merangkak dari bawah
pelan-pelan ke atas, yah, kita harus siap ke bawah lagi. Makanya
belajarlah. Kemarin, saya ke Semarang, nggak pakai ajudan. Kita belajar
lagi untuk duduk bukan di ruang VIP tapi biasa. Tadi pagi pulang juga
begitu. Jadi di airport, orang Garuda heran. Kok Bapak nggak ada ajudan,
nggak ada yang melayani lagi. Saya paling dua tiga kali pakai VIP di
Bandara Soekarno Hatta. Saya memang terbiasa hidup yang biasa saja. Duduk
pun bersama kawan-kawan yang umum saja. Sering orang tanya, “Kok bapak
tidak di VIP?” Yah, tidak harus di VIP dong. Jadi saya punya keyakinan,
selama prinsip hidup itu saya pegang tidak dimusuhi orang, paling tidak.
Kebersahajaan Anda sudah banyak diketahui orang. Selama menjadi menteri,
tiga tahun terakhir ini, bagaimana kehidupan keluarga apakah berubah?
Saya paling sulit dimintai oleh kawan bantuan untuk mencari pekerjaan
bagi anaknya. Itu paling sulit buat saya, karena saya tidak mencarikan
pekerjaan untuk anak saya. Kalau saya carikan pekerjaan untuk orang lain,
saya akan dicemburui oleh anak saya. Itu contoh sederhana saja dari
kehidupan saya.
Anak saya di sekolah pintar sendiri, tidak pernah satu surat pun saya
minta supaya diterima di ITB. Tapi anak saya diterima di ITB, diterima di
UI melalui perjuangannya sendiri, kepintarannya sendiri. Saya hanya
membangun disiplin di rumah tangga walaupun saya dalam bentuk yang sangat
terbatas bertemu dengan keluarga tapi disiplinnya harus tetap.
Kalau saya nggak ada di rumah, saat maghrib tiba, anak saya harus
mimpin ibunya ikut di belakang, berjama’ah. Itu kan pembentukan karakter.
Saya bilang, berdosa saya menjadi orang yang membangun orang lain, katakan
begitu, berjuang untuk orang lain, untuk bangsa, selama rumah tangga saya
sendiri hancur-hancuran. Tapi saya katakan pada anak-anak, jangan karena
bapak menjadi menteri, kamu jadi lebih hebat, lebih tinggi. Tapi kamu itu
hebat karena punya prestasi. Itu yang saya bangun dalam rumah tangga saya.
Prestasi belajar anak-anak sebetulnya memang bagus.
Bayangkan saya sampai menyuruh istri saya berhenti dari pegawai negeri.
Tahun 1987 saya bersama keluarga pindah ke Jakarta. Istri saya mengurus
kepindahannya ke Dinas Pendidikan DKI. Sudah masuk berkasnya, pulang.
Besoknya datang orang DKI itu ke rumah, sore-sore: ‘Ibu, kalau ingin beres
ini, gampang saja, uang doang’.
Itulah kata-kata pertama yang dikenal anak saya tentang 'kejahatan'
Jakarta. Anak saya mendengar uang doang itu. Jadi saya bilang ke istri,
‘kalau begitu sudahlah, nggak usah, ngurus anak-anak sajalah, daripada
anak-anak kita nanti rusak’. Jadi istri saya cuti di luar tanggungan
negara dan pensiun dipercepat, dia ngurus anak, karena saya anak banyak,
enam orang. Kalau saya lepas, siapa yang mengontrol anak-anak. Itulah,
saya membangun rumah tangga.
Apakah anak-anak Anda merasakan memperoleh previledge selama
Bapak menjadi menteri?
Sulit saya mengevaluasi. Barangkali anak saya juga nggak suka dengan
saya. Barangkali. Karena saya terlalu keras, sering marah. Anak saya yang
pertama S-2, yang kedua S-2, dan ketiga juga S-2 sudah, yang keempat baru
selesai S1-nya. Yang tiga ini kerja.
Yang ketiga ini perempuan di UI Sosiologi. Bayangkan saya marah sama
dia kenapa, karena dia berhenti bekerja agar dia bisa menyelesaikan tesis
S2-nya. Dia dulu bekerja di salah satu perusahaan. Saya bilang, kamu ini gimana, orang
susah cari kerja di Jakarta, kamu tinggalkan pekerjaanmu. Gajinya kecil
Pak, dia bilang. Ini perempuan. Akhirnya dia selesaikan tesisnya, cum
laude. Dia langsung dapat 3 tawaran kerja. Dia kembali mengabdi pada
almamaternya walaupun barangkali gajinya lebih kecil. Padahal ada
perusahaan Jepang, ada PPM menariknya. Tapi dia ambil yang di UI, jadi
konsultan dan sambil ngajar, barangkali penghasilannya nggak gede tapi dia
mendapat kepuasan dari itu.
Kalau Anda mengatakan hidup seperti air mengalir, apakah berarti tidak
mempunyai ambisi politik?
Tadi saya sudah katakan. Jadi saya itu mengajukan diri untuk pengabdian,
untuk melaksanakan tugas, bukan untuk mengejar sesuatu. Ingin berbuat yang
terbaik. Saya memiliki prinsip, waktu saya dilatih di-training, basic
training saya dulu di HMI: pantang tolak tugas, pantang ulur waktu,
pantang kerja tak selesai. Ini saja prinsip yang harus dilakukan.
InsyaAllah, kamu akan berprestasi.
Terus masih ingat melekat di kepala saya, Buya Hamka berpesan, kalau
kamu menuntut keutamaan kamu konfrontasi dengan tidur. Jadi malam
digunakan untuk membaca, untuk belajar, dan lain-lain.
Kemudian, kalau saya mendefinisikan bahagia itu apa. Bahagia itu
bukanlah karena kita mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan atau yang
kita inginkan. Bahagia itu adalah kemampuan untuk menahan penderitaan
terpahit yang kita alami tanpa menggoncang stabilitas diri.
Sebab itu, kalau sudah sepahit apapun hidup yang kita alami, kita nggak
goncang. Kepahitan itu justru menjadi nikmat, gitu loh kira-kira. Jadi itu
saya katakan, ini adalah orang-orang yang disebut dengan problem hunter.
Makanya istri saya bingung kalau seandainya saya pensiun. Jadi nggak ada
lagi yang di-hunter-kan. Kayak apa Bapak ini kalau sudah harus pensiun.
Saya bilang itu adalah tantangan baru saya, penderitaan baru saya, yang
harus saya atasi. Jadi gak perlu ada post power syndrome. Itu
justru jadi tantangan baru, bagaimana meng-handle kalau tidak
diberi tugas apa-apa. ►crs-ht-mlp-sam ►Kembali
== 1
2 3
4 5 6 7
==
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|