| |
C © updated 12062008 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
Drs Syamsuddin Haris MSi
Lahir:
Bima, Nusa Tenggara Barat, 9 Oktober 1957
Agama:
Islam
Jabatan:
Profesor Riset Bidang Politik LIPI
Pendidikan:
- Sarjana FISIP Universitas Nasional (Unas)
- Master dari Universitas Indonesia
- Kandidat Doktor Universitas Indonesia
Karir:
- Ahli Peneliti Utama bidang Perkembangan Politik Nasional dengan
pangkat/Golongan Pembina Utama /IV E.
- Staf Pengajar Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Universitas
Nasional
Kegiatan Lain:
- Ketua II Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Publikasi:
- Menggugat Politik Orde Baru (1998)
- Menggugat Pemilu Orde Baru (1998)
- Reformasi Setengah Hati (1999)
Alamat:
Bumi Satria Kencana Bekasi
|
|
| |
|
|
|
|
| BERITA |
|
|
 |
Prof Ris Syamsuddin Haris
Dilema Pemerintahan Yudhoyono
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa
Agung tentang nasib Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah contoh mutakhir
bahwa pemerintah cenderung bekerja berdasar tekanan publik. Pemerintah
tidak memiliki orientasi dan visi yang jelas, ke mana bangsa ini hendak
dibawa.
Melalui surat keputusan bersama (SKB) yang berpotensi multitafsir,
pemerintah ingin berdiri di atas semua kelompok (Kompas, 10/6/2008).
Dalam bahasa yang lain, melalui SKB itu, pemerintah hendak memuaskan
semua pihak, suatu argumen yang jelas absurd karena dalam realitasnya
tak akan pernah ada kebijakan pemerintah yang bisa memuaskan semua pihak.
Melalui SKB itu, tampak pemerintahan Yudhoyono lari dari tanggung jawab
paling hakiki, yakni berdiri tegak mengemban konstitusi. Padahal, hanya
sekitar seminggu sebelumnya Yudhoyono menegaskan, ”Negara tak boleh
kalah (Kompas, 3/6/2008).” Karena itu, tekanan publik atas nama apa pun
seharusnya dikalahkan jika pemerintah konsisten ingin menyelamatkan
persatuan dalam kebhinnekaan yang menjadi identitas bangsa. Kecuali jika
pemerintah hendak merumuskan identitas bangsa dan negara yang baru.
Harmoni semu
Semua ini tampaknya bersumber pada kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang
lebih mempertahankan popularitas ketimbang mencari terobosan imajinatif
yang diinspirasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.
Akibatnya, pemerintah, seperti dicirikan oleh karakter kepemimpinan
Yudhoyono, lebih mengutamakan pencitraan dalam rangka membangun
”harmoni” atau ”kompromi”, kendati yang terbentuk akhirnya adalah
harmoni semu yang tidak memberi kontribusi apa pun bagi pembangunan
kebangsaan. Maka, yang tampak di balik SKB itu adalah kegamangan
sekaligus kegagalan pemerintahan Yudhoyono mengawal konstitusi yang
jelas-jelas menjamin kebebasan berkeyakinan bagi setiap warga negara.
Pernyataan para menteri pembuat SKB mencerminkan kegamangan itu. ”SKB
ini bukan larangan atau pembubaran, tetapi peringatan dan perintah.”
Pertanyaannya, apakah SKB bisa menjadi dasar penegakan hukum jika ia
lebih berdiri ”di atas semua pihak” ketimbang tegak berdiri di atas
konstitusi? Apalagi yang namanya SKB bukan salah satu struktur hukum
positif seperti diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2004. Karena itu, SKB ini
adalah cermin inkonsistensi tak berkesudahan yang terus melembaga dari
pemerintahan yang tak memiliki visi dan komitmen jelas.
Sebelumnya, inkonsistensi sikap pemerintah tampak saat aparat negara
cenderung membiarkan berlangsungnya tindakan anarki, premanisme, dan
main hakim sendiri berbagai organisasi massa berlabel agama. Insiden
Monas adalah puncak politik pembiaran itu. Tidak mengherankan jika
muncul tuduhan, negara, atau setidaknya elemen-elemen negara, ikut
memelihara organisasi-organisasi massa ekstrem seperti ini untuk
kebutuhan politik pengalihan isu, yakni saat pemerintah kalang kabut
merespons demonstrasi yang menolak kebijakan yang telah dibuatnya.
Paradoks demokrasi
Demokratisasi yang dialami bangsa kita, seperti pengalaman sejumlah
negara lain, adalah pisau bermata ganda. Di satu pihak, ledakan
partisipasi dan eforia kebebasan dalam demokrasi bisa memicu munculnya
kembali ikatan-ikatan lokal dan primordial yang mengancam ikatan
kebangsaan. Namun, di sisi lain, jika demokrasi bertumpu pada
rasionalitas dan supremasi hukum serta dikelola oleh pemerintah yang
cerdas, ia justru bisa memperkuat nasionalisme. Karena itu, kecerdasan
pemerintah dalam menentukan sikap dan memilih kebijakan menjadi faktor
yang menentukan, apakah demokratisasi yang dialami bangsa kita kian
memperkuat atau memperlemah keutuhan nasional.
Jikalau pemerintah cerdas, munculnya anarkisme dan premanisme berlabel
agama akhir-akhir ini sebenarnya bisa dieliminasi sejak dini oleh aparat
negara, khususnya kepolisian. Untuk menindak para pelaku anarki seperti
terjadi di Monas, misalnya, rasanya tidak perlu rapat kabinet yang
dipimpin langsung oleh Kepala Negara sehingga mengesankan seolah negara
dalam keadaan bahaya. Apalagi jika rapat kabinet pun hanya forum untuk
mengatakan, ”Negara tak boleh kalah.” Karena itu, tanpa insiden Monas,
tanpa rapat kabinet, dan tanpa harus dikatakan oleh Presiden Yudhoyono,
kewajiban negara di mana pun adalah melindungi dan menjamin keselamatan
warga negara atas dasar hukum dan konstitusi, apa pun agama dan
keyakinannya.
Barangkali itulah sebagian dilema pemerintahan Yudhoyono, yakni
kecenderungan membangun citra lebih diutamakan ketimbang konsistensi dan
efektivitas kebijakan pemerintah. SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia
(JAI) hanya salah satu contoh mutakhir betapa negara dan konstitusi
harus dikalahkan demi citra dan popularitas pemerintah sendiri yang
sesungguhnya bersifat semu belaka.
Biaya politik
Persoalan krusial yang akhirnya harus dihadapi pemerintahan Yudhoyono
pasca-SKB Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung adalah kemungkinan munculnya
gelombang anarkisme dan premanisme baru di kalangan
organisasi-organisasi massa ekstrem berlabel agama. Apalagi di tingkat
massa, SKB yang memang multitafsir akan disalahartikan sebagai legalitas
untuk menindak siapa pun yang dianggap ”sesat” dan memiliki keyakinan
yang menyimpang dari mainstream, termasuk para anggota JAI.
Barangkali biaya politik semacam inilah yang sayangnya tidak dihitung
pemerintahan Yudhoyono sebelum menerbitkan SKB yang kontroversial itu.
Biaya politik itu tentu kian besar lagi jika luka mereka, warga negara
dan bagian dari bangsa kita, yang kebetulan keyakinannya berbeda dengan
mainstream, turut dihitung pula. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
menyelamatkan bangsa kita. (Kompas, Kamis, 12 Juni 2008)
►e-ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|
