| BIOGRAFI |
|
|
 |
==
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 ==
Sutiyoso (09)
Peduli Warga Miskin
Gagasan Sutiyoso menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berbadan
hukum perseroan terbatas (PT) telah memancing reaksi beragam dari
berbagai pihak, termasuk dari Menteri Kesehatan. Seolah-olah dengan PT
timbul kesan keberpihakan Pemda DKI Jakarta kepada rakyat kecil makin
jauh.
Padahal Sutiyoso, selama kepemimpinannya telah diakui sebagai
satu-satunya Gubernur di Indonesia yang sangat peduli terhadap orang
miskin di bidang kesehatan, sampai-sampai ia pernah diberikan award atau
penghargaan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya.
Memang, Pemprov DKI Jakarta telah menyebar Kartu Sehat terhadap orang
miskin untuk bisa berobat gratis di 77 RSUD dan rumah sakit swasta di
Jakarta. Rumah sakit tinggal mengklaim semua biaya pengobatan tersebut
kepada Dinas Kesehatan Pemda DKI Jakarta.
Soal kepedulian kepada warga miskin, Pemprov DKI Jakarta juga
mengalokasikan Rp 100 milyar. Sementara kompensasi BBM dari pemerintah
pusat untuk Jakarta hanya dapat jatah Rp 14,9 milyar. Sutiyoso,
menyakinkan bahwa jiwa sosial Pemda DKI terutama dirinya masihlah
tinggi. Ia pun meminta agar hal ini jangan didramatisasi yang bisa
membawa rakyat ke pengertian yang keliru.
Perubahan badan hukum RSUD menjadi PT, kata Sutiyoso, jangan
disalahartikan sebagai swastanisasi. Sutiyoso memastikan, yang di-PT-kan
adalah pengelolaan manajemen rumah sakitnya supaya profesional melayani
dan memelihara kesehatan masyarakat. Saham Pemda di setiap rumah sakit
adalah 99 persen dan sisanya satu persen menjadi milik pegawai
masing-masing rumah sakit. Jadi tidak ada swastanisasi!
Sutiyoso menyebutkan dari saham 99 persen di setiap rumah sakit yang
di-PT-kan, itu mestinya Pemda berhak menarik keuntungan dari pendapatan
hingga 80 persen. Namun yang dilakukannya justru sebaliknya hanya
mengambil 20 persen. Sisanya yang 80 persen tetap kembali ke rumah sakit
itu. Duapuluh persen itu pun sesungguhnya masih dikembalikan sebagai
tambahan subsidi lagi ke rumah sakit itu.
Sutiyoso meminta semua pihak mengerti bahwa Jakarta adalah Ibukota
Negara, jangan disamakan dengan Temanggung atau Wonogiri. Sebaiknya
dibandingkan dengan Singapura dan Taipei. Rumah sakit pemerintah tapi
berkelas, pelayanannya berkualitas, baik yang bayar maupun yang gratis.
Kepedulian Pemprov DKI akan warga miskin bukan isapan jempol. Bisa dicek
bahwa biaya berobat di RS Cengkareng kelas III hanya Rp 20.000 sehari,
sudah termasuk biaya perawatan, penginapan, makan tiga kali sehari
ditambah snack dua kali dan buah.
Selain memelihara kesehatan warga yang tergolong miskin lewat penyebaran
Kartu Sehat, Pemprov DKI juga meluncurkan program PPMK (Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).
Anggaran Pendidikan 20 Persen
Begitu pula program pemerintah wajib belajar sembilan tahun, Pemda DKI
Jakarta telah membebaskan SPP setiap sekolah negeri dan madrasah. Kepada
guru-guru DKI Jakarta diberikan tunjangan Rp 1 juta perbulan, dana
beasiswa disediakan Rp 13,3 miliar bagi siswa berprestasi dari keluarga
tak mampu. Pemda DKI Jakarta adalah satu-satunya propinsi di tanah air
yang sanggup menyediakan 20 persen dari anggaran tahunan APBD-nya untuk
alokasi anggaran pendidikan.
Hypermarket dan Peduli UKM
Banyaknya supermarket dan hypermarket di Jakarta, mengundang persepsi
ketidakpedulian Pemda DKI Jakarta akan nasib kelompok usaha kecil dan
menengah (UKM).
Mengenai hal ini, Sutiyoso menyebutkan ada rumus supply and demand, atau
penawaran dan permintaan di setiap kehadiran hypermarket. Seorang
developer pasti tidak akan mau membangun supermarket kalau permintaannya
tidak ada. Jadi peta dan marketnya masing-masing sudah ada. Pembeli di
pasar tradisonal dengan yang di supermarket, itu beda orangnya.
“Jadi, ini juga suka didramatisir. Logika saja dipakai, adakah seorang
developer mau membangun supermarket rugi nggak ada orang di situ. Ingat,
yang dilayani bukan hanya orang Jakarta yang 10 juta saja. Tapi 12 juta
orang Jakarta dan sekelilingnya yang masuk ke supermarket-supermarket di
Ibukota.
Namun hal itu bukan berarti Pemprov DKI tidak peduli kepada kelompok
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bahkan Pemprov DKI termasuk yang paling
peduli membina kelompok UKM. Salah satu bukti kepedulian itu tampak
dalam struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta, yang memiliki Kepala
Dinas UKM berjenjang hingga ke tingkat bawah.
Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan gedung delapan lantai di lokasi
elit di Waduk Melati, sebagai showroom khusus hasil-hasil produksi
barang dan jasa UKM. ►ti/ht-sh-tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
