BERITA

Sutiyoso: Untuk Bangun Jalan Tol dan Banjir Kanal

Ancam Copot Wali Kota 

Kompas 15/6/2005: Pembangunan Banjir Kanal Timur sepanjang 23,6 kilometer melewati 13 kelurahan di Jakarta hingga kini belum juga dimulai. Lambannya pembebasan lahan mengakibatkan proyek yang dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada bulan Juli 2003 itu tertunda-tunda. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengancam mencopot jabatan Wali Kota Jakarta Timur Koesnan A Halim dan Wali Kota Jakarta Utara Effendy Anas jika dalam waktu yang ditetapkan proyek tersebut belum selesai.

Selain kedua wali kota itu, Sutiyoso juga mengancam akan memecat empat kepala dinas, yakni Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustan Effendy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Fodly Misbach, Kepala Dinas Kebersihan Rama Boedi, dan Kepala Dinas Pertamanan Sarwo Handayani.

"Saya memang mengancam mereka habis-habisan. Kalau tidak bisa bekerja, mereka diganti saja," kata Sutiyoso kepada wartawan, Senin (13/6) di Balaikota seusai rapat pimpinan dengan para asisten sekretaris daerah (sekda), seluruh kepala dinas, kepala unit dan kepala biro, serta lima wali kota. Hadir dalam rapim Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo, Sekda DKI Ritola Tasmaya.

Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) melewati 11 kelurahan di Jakarta Timur dan dua kelurahan di Jakarta Utara. BKT sepanjang 23.575 meter (dibulatkan 23,6 km) yang melalui Kali Cipinang hingga laut itu meliputi Kelurahan Cipinang Besar Selatan (770 meter), Cipinang Muara (758 meter), Pondok Bambu (2.072 meter), Duren Sawit (1.705 meter), Pondok Kelapa (193 meter), Malaka Jaya (433 meter), Malaka Sari (717 meter), Pondok Kopi (1.816 meter), Pulo Gebang (3.137 meter), Ujung Menteng (2.884 meter), Cakung Timur (2.019) meter, Rorotan (3.055 meter), dan Marunda (3.615 meter).

Wali Kota Jakarta Utara Effendy Anas yang dihubungi per telepon mengatakan, dirinya siap jika akan dicopot. Ia mengatakan, tiga hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian pembebasan tanah untuk proyek BKT adalah dokumen tanah yang ada banyak tumpang tindih dan harus diselesaikan dengan hati-hati.

Hal kedua adalah ada pemilik tanah yang tidak memiliki dokumen dan tarik ulur mengenai harga jual yang berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP).

"Beberapa lahan siap dibayar bulan ini apabila anggaran Dinas Pekerjaan Umum sudah bisa cair. Administrasi di kotamadya sudah siap," jelas Effendy Anas.

Sementara Wali Kota Jakarta Timur Koesnan A Halim belum mau berkomentar mengenai ancaman pencopotan dirinya terkait BKT. Ia hanya mengatakan, "Besok saya kabari setelah rapat evaluasi BKT." (PIN) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)