| |
C © updated 03082009 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/setneg |
|
| |
Nama :
Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir :
Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Jabatan:
Presiden Republik Indonesia
Istri :
Kristiani Herawati,
putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Pangkat terakhir :
Jenderal TNI (25 September 2000)
Alamat Rumah:
Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah
No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor-16967
|
|
| |
|
|
|
|
Pidato Kenegaraan
RAPBN 2010 Rp 1.009,5 Triliun
Jakarta 3/8/09:
Rancangan APBN 2010 mencapai Rp 1.009,5 triliun, naik tipis sebesar Rp
3,8 triliun (0,4 persen) dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan (APBN-P
2009) sebesar Rp 1.000,844 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan
laju inflasi yang diasumsikan 5 persen, itu berarti belanja negara riil
justru menurun sekitar 4,6 persen.
Dari RAPN Rp 1.009,5 triliun itu pemerintah berencana mengalokasikan
anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 699.7 triliun, sebagaimana
dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyampaikan
Pidato Kenegaraan pada Rapat Paripurna Luar Biasa MPR-RI/DPR-RI, di
Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR pada hari Senin (3/8/09) pagi.
Presiden SBY menyampaikan ada lima agenda program pembangunan nasional
yang menjadi prioritas RKP 2010 dalam RAPBN tahun 2010. Pertama,
memelihara kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin, serta
penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Kedua,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketiga, memantapkan
reformasi birokrasi dan hukum, serta memantapkan demokrasi dan keamanan
nasional. Keempat, memulihkan ekonomi yang didukung oleh pembangunan
pertanian, infrastruktur dan energi. Terakhir, kelima, meningkatkan
kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan
iklim.
Presiden SBY menguraikan, untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta
penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial,
pemerintah mengalokasikan dana anggaran sebesar Rp. 37,0 triliun. "Sasaran
yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka
kemiskinan menjadi 12 hingga 13,5 persen," ujarnya. Sementara itu,
lanjut SBY, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2010, direncanakan
mencapai Rp. 51,2 triliun.
Kemudian, untuk memantapkan reformasi dan birokrasi dan hukum serta
memantapkan demokrasi dan keamanan nasional, pemerintah mengusulkan
alokasi anggaran sebesar Rp. 18,1 triliun. Sasaran yang hendak dicapai
dengan meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan, meningkatnya
kepastian hukum, meningkatnya efektivitas pelaksanaan organisasi
masyarakat sipil, meningkatnya keamanan nasional dan meningkatnya
kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian
pemerintah daerah.
Untuk menunjang upaya pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan
pertanian, infrastruktur dan energi dalam tahun 2010 mendatang,
pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp. 61,2 triliun. Hasil
yang ingin dicapai dengan alokasi anggaran tersebut adaah tercapainya
laju pertumbuhan ekonomi 5,0 persen, meningkatnya investasi dalam bentuk
pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,5 persen, menurunnnya tingkat
pengangguran terbuka serta meningkatnya produktivitas dan akses UKM
kepada sumber daya produktif. Sedangkan dalam rangka mendukung upaya
meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kapasitas penanganan
perubahan iklim, dalam RAPBN tahun 2010, pemerintah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp. 4,3 triliun.
"Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja tersebut,
pada tahun 2010, pemerintah akan menerapkan Keragka Penganggaran Jangka
Menengah secara bertahap. Implementasi penyusunan KPJM adalah untuk
mendisiplinkan kebijakan pengeluaran negara, menjamin keberlangsungan
kebijakan pengeluaran, meningkatkan transparansi kebijakan pengeluaran,
menigkatkan akuntabilitas kebijakan dan prediksi kebutuhan pendanaan
dalam beberapa tahun ke depan serta memfokuskan kepada pencapaian target
kebijakan prioritas tertentu yang harus dicapai dalam jangka menengah,"
kata Presiden SBY. ►e-ti/tsl
***
Isi Lengkap Pidato Kenegaraan
Berikut ini isi lengkap Pidato Presiden Republik Indonesia pada
Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung MPR-DPR, Senayan.
Jakarta, Senin, 3 Agustus 2009.
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan
Organisasi Internasional,
Yang saya hormati, Para Gubernur Kepala Daerah,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan
ridho-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Luar
Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam rangka
Penyampaian Keterangan Pemerintah, Atas Rancangan Undang-Undang Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Beserta Nota
Keuangannya.
Penyusunan RAPBN tahun anggaran 2010 ini berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya. RAPBN tahun ini, merupakan RAPBN transisi yang disusun oleh
pemerintahan yang sedang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan
oleh pemerintahan yang baru hasil Pemilu tahun 2009. Hal ini sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sesuai kesepakatan bersama,
penyampaian Keterangan Pemerintah dan Nota Keuangan dimajukan pada hari
ini, 3 Agustus 2009, mengingat masa transisi---baik para anggota
legislatif maupun jajaran eksekutif---pada bulan Oktober mendatang akan
mengurangi waktu pembahasan RAPBN 2010.
Penyusunan RAPBN 2010, sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi
global. Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung, dan akan
mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia---termasuk Indonesia---pada
tahun 2010. Selama lima tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004—2009, perkembangan ekonomi
nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan
ekonomi nasional, juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia,
komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya.
Sekalipun menghadapi berbagai kendala, namun dengan langkah-langkah
kebijakan yang responsif dan tepat, disertai upaya dan kerja keras, kita
berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan
baik. Alhamdulillah, dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita
tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan, untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, guna menurunkan tingkat
kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan pembangunan yang
pro growth, pro poor dan pro job, tetap menjadi prioritas utama.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir tahun 2008 hingga awal tahun
2009 ini, merupakan masa-masa yang sulit dan penuh tantangan.
Perekonomian global mengalami krisis keuangan yang sangat dahsyat, yang
ditandai dengan bangkrutnya lembaga-lembaga keuangan besar dunia. Krisis
keuangan global, juga diikuti oleh kemerosotan ekonomi dunia dan
aktivitas perdagangan internasional secara sangat signifikan. Puncak
krisis keuangan global, ditandai oleh suramnya aktivitas ekonomi,
perlemahan pasar modal, ketatnya likuiditas, gejolak nilai tukar
antarnegara, dan penurunan volume perdagangan dunia. Perlambatan
aktivitas ekonomi yang terjadi di negara maju, juga berimbas ke
negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang memiliki keterkait-an
perdagangan dan finansial yang erat dengan negara maju.
Sejak akhir tahun 2008 yang lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan
dampak dari krisis ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi
yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Dalam mengha-dapi krisis
keuangan global ini, sejak dini Pemerintah telah melaku-kan
langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan
dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional, dari
imbas gejolak dan krisis ekonomi global.
Pada Bulan Oktober tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan serangkaian kebijakan
stimulus, untuk meminimalkan dampak krisis global ini terhadap
perekonomian nasional. Tiga Perpu di bidang keuangan dan perbankan
diterbitkan untuk menjaga kepercayaan, dan mengurangi tekanan yang
sangat berat terhadap sektor keuangan akibat gelombang kepanikan global.
Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentu tidak dapat
melepaskan diri dari imbas melambatnya aktivitas ekonomi global. Namun,
berkat antisipasi dan tindakan yang cepat, tepat, serta terukur, posisi
Indonesia secara relatif masih jauh lebih baik dibandingkan dengan
negara-negara lain. Bahkan, di antara negara-negara besar di dunia,
pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini adalah tertinggi nomor tiga
di dunia setelah RRT dan India. Hal ini sangat kontras dengan keadaan
perekonomian kita pada krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu, negeri
kita adalah negara yang paling terpuruk dibanding dengan negara-negara
lain. Ini berarti bahwa setelah 11 tahun reformasi, kita telah berhasil
membangun perekonomian dalam negeri kita menjadi lebih kuat dan lebih
mandiri. Bahkan, dengan keanggotaan Indonesia di G-20, kita kini justru
berada di garis terdepan dalam upaya mencari solusi global terhadap
krisis ekonomi dunia ini.
Tekanan pada sektor keuangan dan perbankan pada periode akhir 2008
hingga awal 2009, sungguh sangat berat. Oleh karena itu, Indonesia perlu
terus menjaga kewaspadaan. Kita telah belajar dari pengalaman krisis
keuangan dan perbankan sebelas tahun yang lalu, yang telah melumpuhkan
perekonomian nasional. Alhamdulillah, kali ini kita lebih siap untuk
mengantisipasinya, dan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang
diperlukan guna mengatasinya.
Beberapa tindakan antisipatif dan responsif telah dilakukan oleh
pemerintah, untuk menjaga ketenangan dan stabilitas serta kepercayaan
masyarakat dan dunia usaha. Koordinasi antara pemerintah dan Bank
Indonesia untuk mengawasi dan menjaga sektor keuangan dan perbankan,
dilakukan secara intensif dan harmonis. Koordinasi antar pemerintah
dengan dunia usaha dan serikat pekerja, juga dilakukan dalam proses itu.
Demikian pula koordinasi Pemerintah dengan Parlemen dan Pemerintah
Daerah dilakukan dengan intensif.
Saudara-saudara,
Dalam rangka meminimalkan dampak dan tekanan akibat krisis finansial
global, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan countercyclical, untuk
membalikkan siklus ekonomi yang sedang menurun, ke arah yang lebih
positif. Stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dilakukan
dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan
perusahaan/sektor usaha, serta menciptakan kesempatan kerja dan menyerap
dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya.
Dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional ke depan, Pemerintah akan
semakin memantapkan tujuh prioritas kebijakan yang selama ini telah kita
jalankan. Ke tujuh kebijakan itu adalah:
Pertama, menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu Pemerintah
telah mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal untuk
mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat.
Kedua, mencegah terjadinya gelombang PHK seraya terus menurunkan angka
pengangguran. Dalam menghadapi krisis ini kita juga mencegah gelombang
pengangguran yang tidak semestinya terjadi. Dengan berbagai program yang
diambil pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan global,
pertambahan pengangguran hanya sebesar kurang dari 60 ribu, jauh di
bawah perkiraan semula sebesar 1,5 juta. Ini tentu saja perlu kita
syukuri, namun marilah terus kita menjaga agar tidak terjadi pemutusan
hubungan kerja yang tidak perlu.
Ketiga, menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Pemerintah terus menjaga agar angka inflasi dapat
dipertahankan pada angka yang relatif rendah. Alhamdulillah, sampai
dengan bulan Juli 2009, angka inflasi antar tahun (year on year) hanya
mencapai 2,71 persen, yang merupakan inflasi yang terendah sejak tahun
2000.
Keempat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam bentuk
penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP), peningkatan batas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penurunan harga BBM, kenaikan
gaji---bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan, serta guru/dosen---dan pemberian
BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok
keluarga miskin. Langkah ini dilakukan karena konsumsi masyarakat
merupakan kontributor dominan terhadap total pertumbuhan ekonomi.
Kelima, memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir
miskin (near poor). Salah satu fungsi negara adalah memberikan
perlindungan dan menyediakan jaring pengaman sosial (social safety net)
kepada masyarakat lapisan bawah. Untuk itu, berbagai program pro rakyat
seperti BOS, Jamkesmas, PKH, Beras Bersubsidi, BLT bersyarat, dan
sebagainya akan terus diperkuat.
Keenam, menjaga ketahanan pangan dan energi. Harga pangan harus tetap
terjangkau dengan jumlah yang cukup. Kita juga telah mengantisipasi
kemungkinan datangnya El-Nino di sebagian wilayah Indonesia yang
diperkirakan akan menyebabkan kekeringan pada akhir tahun 2009 dan awal
tahun 2010. Untuk itu agar tidak mengganggu ketahanan pangan, maka
langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak El-Nino telah
dan akan terus dilaksanakan, dengan antara lain menjaga kecukupan
cadangan beras melalui stok Bulog minimal 1,5 juta ton. Pemerintah juga
akan melanjutkan dan melaksanakan program Beras Bersubsidi untuk 17,5
juta Rumah Tangga Sasaran dengan jumlah 15 kg per Rumah Tangga selama 12
bulan. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, khususnya
beras dengan menyediakan dana siaga untuk antisipasi situasi, yang
besarnya sekitar Rp 1 triliun di tahun 2010. Selain itu Pemerintah akan
menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat
berfungsi dengan baik. Untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang
berakibat pada kemungkinan kebakaran hutan, saya telah menginstruksikan
kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya
kebakaran tersebut.
Dalam bidang ketahanan energi, dilakukan program peningkatan dan
diversifikasi produksi, serta manajemen distribusi untuk mengamankan
pasokan energi. Upaya untuk mengelola sisi permintaan energi juga terus
dilakukan.
Ketujuh, meskipun menghadapi krisis ekonomi global, kita harus tetap
berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional pada angka yang
relatif tinggi, setidaknya antara 4-4,5 persen. Jika angka itu bisa kita
capai, ini adalah prestasi tersendiri di tengah-tengah resesi
perekonomian global dewasa ini. Ketika banyak negara di dunia mengalami
pertumbuhan negatif (kontraksi), kita masih bisa tumbuh relatif tinggi.
Pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan membaiknya situasi ekonomi
dunia dan implementasi tujuh prioritas kebijakan ini, Insya Allah
ekonomi kita akan dapat tumbuh 5 persen atau lebih pada tahun 2010, dan
meningkat lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Pada tahun 2010 mendatang, perekonomian global diperkirakan mulai
memasuki fase pemulihan. Hal ini sudah barang tentu akan menjadi
momentum positif bagi pemerintah untuk melaksanakan akselerasi kegiatan
perekonomian kita. Namun demikian, bukan berarti bahwa pembangunan
ekonomi nasional pada tahun 2010 bebas dari berbagai tantangan, baik
yang berasal dari sisi global maupun domestik. Ke semua tantangan itu
harus kita jawab dengan langkah-langkah yang nyata dan komprehensif,
antara lain :
Pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro, sebagai
prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perhatian
terhadap upaya menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro ini
penting, mengingat masih tingginya risiko ketidakpastian perekonomian
dunia, dan munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan
akibat meningkatnya defisit banyak negara untuk membiayai program
stimulusnya.
Kedua, mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan
mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berimbang, yang lebih
bertumpu pada peran investasi dan ekspor nonmigas.
Ketiga, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dalam rangka
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Keempat, menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Komitmen perbaikan
iklim investasi tersebut telah mulai kita lakukan, dengan meningkatkan
upaya penegakan hukum, harmonisasi undang-undang penanaman modal, dan
perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik.
Kelima, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan
berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat, agar kita dapat mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Keenam, meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta
(public-private partnership), untuk pembiayaan investasi dalam
penyediaan infrastruktur.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan yang saya kemukakan tadi,
Pemerintah---setelah melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat---telah menetapkan “Pemulihan Perekonomian Nasional dan
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, sebagai Tema RKP 2010. Hal ini
sejalan dengan tantangan global dan nasional yang masih terus
berlangsung hingga tahun 2010, serta tujuan kebijakan nasional yang akan
kita capai.
Sesuai dengan tema tersebut, dalam RKP tahun 2010 ada lima agenda
program pembangunan nasional. Kelima agenda tersebut adalah sebagai
berikut:
Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat miskin,
serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan
demokrasi dan keamanan nasional.
Keempat, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian,
infrastruktur, dan energi; dan
Kelima, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas
penanganan perubahan iklim.
Dari kelima agenda tersebut dan memperhatikan arah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional ke-2 (RPJMN ke-2), dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka RKP 2010 disusun dengan
tujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala
bidang. Penataan dilakukan dengan menekankan upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia---termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi---
dan peningkatan daya saing perekonomian.
Selain diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan
dalam RKP 2010, penyusunan RAPBN 2010 juga dilakukan berdasarkan asumsi
ekonomi makro sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar
5 persen, tingkat inflasi 5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata
Rp10.000 per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 6,5
persen, harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional US$60 per
barel, dan lifting minyak mentah Indonesia diharapkan dapat mencapai 965
ribu barel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil,
risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun 2010 tetap
harus kita antisipasi, dengan menyiapkan berbagai kontijensi.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2010 dan prioritas pembangunan
dalam RKP tahun 2010, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajukan
Pokok-Pokok Rancangan APBN tahun anggaran 2010 sebagai berikut.
Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp911,5 triliun, atau
meningkat Rp38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan (RAPBN-P) tahun
anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp1.009,5 triliun,
yang berarti lebih tinggi sebesar Rp3,8 triliun dari yang dianggarkan
dalam RAPBN-P tahun 2009. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun
2010, direncanakan mencapai Rp98,0 triliun (1,6 persen dari PDB). Jumlah
ini mengalami penurunan sebesar Rp35,0 triliun, bila dibandingkan target
yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar Rp133,0 triliun (2,5 persen
PDB).
Untuk mencapai sasaran pendapatan negara, pada tahun anggaran 2010
mendatang Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah optimalisasi
penerimaan, baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan
pajak (PNBP). Dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan
mencapai Rp911,5 triliun dalam tahun 2010, penerimaan perpajakan
direncanakan mencapai Rp729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan
mencapai Rp180,9 triliun.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Di bidang belanja negara, untuk mendukung sasaran-sasaran pembangunan
sesuai dengan prioritas RKP 2010, dalam RAPBN tahun 2010 ini kita
merencanakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,7
triliun. Dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah,
serta penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan kerangka
penganggaran jangka menengah, saya yakin belanja pemerintah dapat kita
manfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah kita
rencanakan dalam RKP 2010.
Prioritas belanja akan makin dipertajam, dengan program prioritas
nasional sebagai berikut:
Pertama, memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya.
Kedua, melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat, seperti PNPM,
BOS, Jamkesmas, PKH, dan Beras Bersubsidi atau tadinya disebut Raskin.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian,
energi, dan proyek padat karya lainnya.
Keempat, mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha.
Kelima, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.
Keenam, meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan
alutsista TNI.
Ketujuh, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari
anggaran belanja negara; dan
Kedelapan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan
kapasitas penanganan perubahan iklim.
Saudara-saudara,
Sesuai dengan prioritas RKP 2010, dalam RAPBN tahun 2010 ini, Pemerintah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,0 triliun untuk Pemeliharaan
Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem
Perlindungan Sosial. Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut
adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 - 13,5 persen. Sementara
itu, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai
Rp51,2 triliun.
Sasaran yang hendak dicapai dengan alokasi anggaran tersebut antara lain
adalah sebagai berikut.
Pertama, bidang pendidikan; yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pada
jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7–15
tahun, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan,
dan meningkatnya kesejahteraan pendidik.
Kedua, bidang kesehatan; yaitu tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan
rujukan, serta terlayaninya seluruh penduduk miskin untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, serta di kelas
III rumah sakit.
Ketiga, bidang perbaikan gizi; yaitu meningkatnya cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.
Keempat, bidang keluarga berencana; yaitu terlayaninya peserta KB baru
sekitar 7,1 juta peserta, diantaranya 3,7 juta adalah peserta KB baru
miskin; dan meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta
peserta, diantaranya 11,9 juta adalah peserta KB aktif miskin.
Selanjutnya, untuk mendukung prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi
dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Pemerintah
pada tahun 2010 mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun.
Sasaran yang hendak dicapai dengan anggaran tersebut antara lain adalah:
(1) meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan untuk mendukung
terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas
pelayanan publik; (2) meningkatnya kepastian hukum serta menurunnya
tindak pidana korupsi yang tercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi,
dan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi terhadap Indonesia; (3)
meningkatnya efektivitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan
partai politik; (4) meningkatnya keamanan nasional dalam menunjang
aktivitas masyarakat dan perekonomian, khususnya dunia investasi dan
usaha; dan (5) meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah.
Sejalan dengan itu, dalam rangka menunjang upaya pemulihan ekonomi yang
didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, dalam
tahun 2010 mendatang Pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar
Rp61,2 triliun. Hasil (outcome) yang ingin dicapai dengan alokasi
anggaran tersebut antara lain adalah: (1) tercapainya laju pertumbuhan
ekonomi setidaknya 5,0 persen; (2) meningkatnya investasi dalam bentuk
pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 8,5 persen; (3) menurunnya
tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 persen dari angkatan kerja; dan
(4) meningkatnya produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya
produktif.
Dalam rangka mendukung upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim, dalam RAPBN tahun
anggaran 2010 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3
triliun. Hasil yang diharapkan antara lain adalah:
Pertama, meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
Kedua, meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam, melalui upaya rehabilitasi hutan, penanganan illegal logging,
pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan, dan pengendalian
pencemaran lingkungan; Ketiga, meningkatnya upaya pengelolaan sumber
daya kelautan melalui pengendalian illegal fishing, dan perbaikan
pengelolaan ekosistem wilayah pesisir, laut serta pulau-pulau kecil.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar
Rp699,7 triliun, anggaran belanja yang direncanakan untuk seluruh
Kementerian Negara/Lembaga mencapai Rp327,6 triliun, atau naik sebesar
Rp10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasinya di tahun 2009.
Kenaikan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga tersebut terutama
untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP
2010.
Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja tersebut,
pada tahun 2010, Pemerintah akan menerapkan Kerangka Penganggaran Jangka
Menengah (KPJM) secara bertahap. Implementasi penyusunan KPJM adalah
untuk: (1) mendisiplinkan kebijakan pengeluaran negara; (2) menjamin
keberlangsungan kebijakan fiskal; (3) meningkatkan transparansi
kebijakan pengeluaran; (4) meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan
prediksi kebutuhan pendanaan dalam beberapa tahun ke depan; serta (5)
fokus dan konsisten kepada pencapaian target kebijakan prioritas
tertentu yang harus dicapai dalam jangka menengah.
Berdasarkan prioritas RKP 2010, serta mempertimbangkan tugas pokok dan
fungsi Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2010,
terdapat beberapa kementerian negara/ lembaga yang mendapat alokasi
anggaran cukup besar.
Departemen Pendidikan Nasional dalam tahun 2010 mendatang, direncanakan
memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp51,8 triliun, Departemen
Pertahanan sebesar Rp40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum sebesar
Rp34,3 triliun, Departemen Agama sebesar Rp26,0 triliun, Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebesar Rp25,8 triliun, Departemen Kesehatan
sebesar Rp20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp16,0
triliun.
Alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Departemen Pendidikan
Nasional dan Departemen Agama dimaksudkan, terutama untuk menuntaskan
pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing pendidikan. Anggaran itu juga ditujukan untuk
menaikkan kesejahteraan guru. Dengan anggaran pendidikan yang mencapai
20 persen dari APBN, kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di
negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21
ini.
Alokasi anggaran yang cukup besar pada Departemen Pekerjaan Umum dan
Departemen Perhubungan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang
berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Sementara itu, prioritas alokasi anggaran pada Departemen Pertahanan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan terutama untuk menjaga
kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi
anggaran pada Departemen Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas
dan memperluas pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.
Saudara-saudara,
Di samping untuk belanja kementerian negara/lembaga, prioritas alokasi
anggaran dalam tahun 2010 juga direncanakan untuk belanja pegawai,
subsidi, pembayaran bunga utang, dan belanja barang. Dalam RAPBN tahun
2010, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan mencapai Rp161,7
triliun atau naik sekitar Rp28,0 triliun (21,0 persen) dari perkiraan
realisasinya dalam tahun 2009.
Kenaikan anggaran belanja pegawai adalah untuk memperbaiki kinerja
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Alokasi anggaran
antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan
melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 5 persen,
pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, kenaikan uang makan/lauk-pauk
bagi TNI/Polri dari Rp35.000/hari menjadi Rp40.000/hari, serta kenaikan
uang makan bagi PNS pusat dari Rp15.000/hari kerja menjadi Rp20.000/hari
kerja. Dengan langkah-langkah perbaikan penghasilan pegawai yang telah
dilaksanakan selama periode 2004-2009, maka pendapatan PNS golongan
terendah telah dapat kita tingkatkan 2,5 kali, yaitu dari Rp674.000 per
bulan pada tahun 2004 menjadi Rp1.721.000 pada tahun 2009.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
yang baik, pada tahun 2010 mendatang, Pemerintah merencanakan untuk
memberikan remunerasi pada beberapa Kementerian/Lembaga yang telah dan
sedang melakukan reformasi birokrasi. Diharapkan pada tahun 2011 nanti,
seluruh proses reformasi birokrasi akan tuntas dilaksanakan pada seluruh
Kementerian/Lembaga.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk subsidi dalam tahun 2010
direncanakan mencapai Rp144,4 triliun. Jumlah ini adalah 14,3 persen
dari total APBN kita. Besaran subsidi ini memang kita perlukan, karena
Negara berkewajiban untuk melindungi lapisan masyarakat terbawah agar
beban mereka menjadi lebih ringan, terutama dalam menghadapi krisis
perekonomian global dewasa ini. Ke depan kita perlu melakukan
langkah-langkah penataan kebijakan pokok subsidi, agar alokasinya dapat
lebih terarah dan lebih tepat sasaran, sesuai dengan situasi yang
dihadapi oleh bangsa kita.
Selain penataan kebijakan subsidi secara umum, Pemerintah juga akan
membuat desain awal bagi kebijakan jangka menengah yang meliputi;
pertama, pengalihan secara bertahap subsidi harga (BBM, Listrik dan
Pangan) kepada subsidi tepat sasaran; Kedua, membatasi pengguna subsidi
hanya kepada rumah-tangga sasaran, sektor prioritas dan pelayanan umum
dengan sistem distribusi tertutup; dan Ketiga perbaikan basis data
rumah-tangga sasaran, khususnya petani, pengrajin dan nelayan, sehingga
tidak terjadi tumpang tindih penerima subsidi, dan akhirnya subsidi
dapat diterima oleh rumah-tangga yang betul-betul membutuhkan.
Dalam tahun 2010, Pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk
subsidi pupuk, benih dan pangan. Melalui subsidi ini kita dapat
menyediakan pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau, agar
para petani kita dapat lebih produktif dan lebih meningkat
kesejahteraannya. Di samping itu, kita juga menyediakan beras dengan
harga murah bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sedangkan untuk
menunjang upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
maka alokasi anggaran untuk subsidi bunga kredit program juga akan
ditingkatkan, baik kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu usaha mikro,
kecil dan menengah, maupun subsidi bunga untuk kredit perumahan
sederhana dan sehat.
Hadirin yang saya muliakan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun
2010 mendatang, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan
mencapai Rp309,8 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi dana perimbangan
direncanakan mencapai Rp293,0 triliun, atau naik Rp7,7 triliun. Kenaikan
terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 tersebut berasal dari
rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai DAU
tambahan, untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp8,9 triliun.
Rencana realokasi tunjangan profesi guru ke dalam DAU mulai tahun 2010
itu, sejalan dengan semangat PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 alokasi DAU
dalam struktur APBN akan terdiri dari DAU murni, yang dialokasikan
dengan menggunakan formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan
profesi guru. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang
memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya,
sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, untuk melanjutkan kebijakan
yang diambil pada tahun 2009 tentang penghasilan minimal golongan
terendah guru sebesar Rp2,0 juta per bulan, maka dalam RAPBN 2010 masih
dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan
bagi guru sebesar Rp7,9 triliun. Kita semua berharap dengan
ditingkatkannya alokasi anggaran ini maka kesejahteraan para guru dan
dosen akan semakin membaik, dan, akhirnya, sesuai dengan harapan rakyat,
mutu pendidikan kita akan meningkat lebih tinggi lagi.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya
hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sepuluh tahun terakhir ini
pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru, terus terjadi. Sejak tahun
1999 hingga sekarang, telah terbentuk 205 daerah otonom baru yang
terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian,
jumlah daerah otonom yang ada hingga saat ini telah berjumlah 524 daerah,
yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Dengan
desentralisasi dan otonomi daerah, sebagian besar kewenangan sudah
diserahkan kepada daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pada
pemerintah kabupaten dan kota.
Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan
persyaratan administratif, serta kurang daya dukung keuangannya, tentu
saja akan menjadi beban bagi keuangan negara. Keuangan negara yang
seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, menjadi beralih
untuk membiayai keperluan administrasi pemerintahan daerah pemekaran.
Karena itu, kita perlu melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara konsisten dan sungguh-sungguh, seperti yang diamanatkan
oleh PP nomor 6 tahun 2008.
Kita harus memastikan pula bahwa kewenangan daerah, potensi daerah, dan
keuangan daerah, benar-benar dikelola dengan baik oleh penyelenggara
pemerintahan daerah yang kompeten dan profesional (good governance and
clean government). Sebelum evaluasi tersebut dilakukan secara tuntas dan
menyeluruh, kita perlu melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini
harus kita lakukan untuk mencegah pemborosan dan penghamburan sumber
dana negara secara tidak tepat, yang justru akan menjauhkan harapan
masyarakat untuk mendapat pelayanan dan peningkatan kemakmuran secara
baik dan merata.
Saudara-saudara,
Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar,
kita juga menyaksikan makin besarnya alokasi APBN untuk daerah. Dalam
lima tahun terakhir, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari
dua kali lipat, dari Rp 150,5 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 309,8
triliun pada RAPBN tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 19,8
persen per tahun. Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah,
membuktikan komitmen kita semua untuk menjalankan desentralisasi dan
otonomi secara konsisten dan bertanggung jawab.
Alokasi anggaran, memang harus mengikuti fungsi dan tanggung jawab.
Semakin besar tanggung jawab yang diserahkan ke daerah, maka semakin
besar pula alokasi anggaran yang ikut didesentralisasikan. Berkaitan
dengan itu, saya perlu mengingatkan dan menekankan, bahwa daerahlah yang
sekarang menjadi ujung tombak pembangunan. Daerahlah yang berada paling
depan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya sering mengatakan bila
daerah-daerah maju dan sejahtera, maka negara pasti akan berjaya.
Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran
pemerintahan daerah, karena dalam dua tahun terakhir---tahun 2007 dan
2008---seluruh provinsi telah mampu menurunkan tingkat kemiskinannya.
Besarnya penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi memang berbeda-beda.
Persentase penurunan tertinggi terjadi di Papua Barat dan Papua, dengan
persentase penurunannya mencapai kisaran 4 persen. Demikian juga dengan
tingkat pengangguran, telah dapat diturunkan di 31 Provinsi dalam dua
tahun terakhir. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di
Sulawesi Tengah.
Hadirin yang saya muliakan.
Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kita semua, bahwa
sesungguhnya anggaran yang makin besar ke daerah, sudah seharusnya
diikuti oleh kompetensi dan tanggung jawab penuh dari segenap aparatur
pemerintahan, untuk mengelola anggaran tersebut secara baik dan
transparan, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kita harus
memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini, tidak diikuti dengan
semakin meningkatnya penyimpangan, “mismanagement”, apalagi korupsi di
daerah.
Selain masalah transparansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, saya
ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan
daerah, untuk sekali lagi, tidak melakukan kejahatan korupsi. APBN dan
APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pepatah mengatakan “gajah mati
meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”. Marilah kita
mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, sehingga meninggalkan
nama yang baik pula. Nama yang akan dikenang oleh rakyat, jauh setelah
kita meninggalkan jabatan yang kita emban.
Hadirin yang saya muliakan,
Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan mengenai masalah defisit APBN
dan pembiayaan dalam bentuk utang, yang sering menjadi isu politik dan
sekaligus perhatian publik. Perlu saya sampaikan, bahwa Pemerintah
memiliki komitmen yang nyata dalam menetapkan kebijakan yang tepat
berkaitan dengan utang pemerintah, dengan senantiasa mengacu kepada
prinsip kehati-hatian dan azas manfaat. Kebijakan ini ditetapkan agar
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya
mengatasi krisis ekonomi dewasa ini, mendapatkan pembiayaan semestinya.
Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio hutang terhadap pendapatan
nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya, yang dalam
perkembangannya rasio ini makin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh
dengan tentu sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan
kedaulatan politik kita.
Karena itu, berkaitan dengan apa yang saya kemukakan tadi, untuk
membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp98,0 triliun atau
1,6 persen terhadap PDB dalam RAPBN tahun 2010, Pemerintah merencanakan
untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp107,9
triliun, dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif
Rp9,9 triliun. Dengan kata lain, stok utang luar negeri kita menurun,
yang berarti ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun.
Saudara-saudara,
Defisit RAPBN 2010 sebesar 1,6 persen dari PDB masih cukup aman dan
tepat bagi perekonomian kita, yang masih dalam tahap pemulihan akibat
imbas krisis global. Defisit sebesar ini juga aman bagi pelaksanaan
program-program pembangunan yang sangat penting. Untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerin-tah akan mengambil
langkah-langkah kebijakan sebagai berikut.
Pertama, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak, yakni untuk
jangka panjang dan dengan biaya yang relatif ringan; Kedua, mengutamakan
penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, guna pengembangan pasar
modal dan membantu pengelolaan likuiditas pasar; Ketiga, membuka akses
sumber pembiayaan di pasar internasional, seperti global bond, sukuk
global, dan lainnya untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah dalam
penarikan pinjaman; Keempat, penarikan pinjaman siaga yang telah menjadi
komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat
direalisasikan di tahun 2009.
Dalam mengatasi krisis global ini, pemerintah berketetapan untuk tidak
menggunakan bantuan dana IMF sebagaimana yang kita lakukan dalam krisis
1998. Pemerintah telah mengupayakan kerjasama pendanaan siaga yang lebih
bermartabat dan tetap menjamin kedaulatan ekonomi nasional.
Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tersebut tidak hanya
bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi
ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk
mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan,
dan akuntabel. Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam
negeri maupun luar negeri, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada
akhir tahun 2010 diperkirakan akan menurun dari sekitar 57 persen pada
tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2010. Kita patut
bersyukur bahwa angka ini adalah rasio utang terendah sejak era
reformasi.
Penurunan rasio utang pemerintah ini akan makin memperkuat struktur
ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian
fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, penurunan rasio utang ini,
membuktikan tekad kita untuk membangun Indonesia dengan semaksimal
mungkin menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu
saat nanti kita dapat bangga menyampaikan kepada generasi penerus, anak
cucu kita, bahwa kita mewariskan negara dengan kekayaan yang makin
meningkat, kemakmuran yang lebih merata, dan utang yang makin kecil atau
bahkan tidak ada.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan yang saya
hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Demikianlah pokok-pokok Keterangan Pemerintah tentang Rancangan APBN
Tahun anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya. Tahun 2010 merupakan tahun
pertama bagi periode pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2009. Kita
semua berharap pada tahun 2010 seluruh kebijakan, program dan
kegiatan-kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita,
dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan
masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya
program dan kegiatan yang kurang efektif dan tidak bermanfaat bagi
masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan, dapat dihentikan dan
ditinggalkan.
Melalui kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang sama
kuat dari seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah, serta didukung
oleh seluruh komponen bangsa, saya yakin APBN kita akan semakin efektif
menjadi instrumen untuk memakmurkan rakyat dan memajukan kehidupan
bangsa.
Saudara-saudara,
Di penghujung pidato ini, saya ingin mengajak kepada segenap komponen
bangsa untuk menatap ke depan dengan lebih tegar, percaya diri, dan
bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita bersama. Tahun-tahun
yang akan kita lalui adalah tahun-tahun yang tidak mudah dan penuh
tantangan. Tetapi dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah
SWT, saya yakin, kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini, akan mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia.
Sebelum mengakhiri Keterangan Pemerintah ini, saya ingin menyampaikan
terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh pimpinan dan anggota
DPR dan DPD, atas kesediaannya untuk hadir bersama-sama dalam sidang
yang terhormat ini. Sidang bersama semacam ini adalah tradisi
ketatanegaraan yang baik untuk kita kembangkan di waktu mendatang.
Atas segala perhatian, kerjasama, dan dukungan seluruh anggota Dewan
Yang Terhormat beserta segenap rakyat Indonesia, saya ucapkan
terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang maju,
demokratis, dan berkeadilan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 3 Agustus 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
BIOGRAFI ==
01
02
03
04
05
06
07 ==
|
|
