BIOGRAFI

BIOGRAFI:  01  02  03  04  PERSPRKTIF:  05  06  07  08  WAWANCARA:  09  DEPTHNEWS: 10  11  12  13  ==

Prof. Dr Suhardiman, SE (06)

Regenerasi Kepemimpinan Bangsa

Prof Suhardiman memaparkan pemikirannya bahwa proses regenerasi di dalam pembangunan politik dapat dibagi dalam empat kurun waktu. Generasi pertama mulai era kemerdekaan 1945 sampai tahun 1970; regenerasi kedua 1970-1995; regenerasi ketiga 1995-2020; dan regenerasi keempat 2020-2045.

Regenerasi kepemimpinan bangsa dimaksudkan oleh
Suhardiman untuk mencegah kemungkinan gejolak
sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik. Regenerasi pertama dalam periode antara 1945-1970, dikenal sebagai era kepemimpinan sipil, pemerintahan jatuh dan bangun. Regenerasi kedua antara 1970-1995 disebut Suhardiman sebagai era pemantapan stabilitas yang dinamis. Maka tidak heran di dalam era ini banyak kader militer berperan dalam pemerintahan.

Pembenaran keterlibatan mereka di panggung politik (MPR/DPR) dan pemerintahan alasannya untuk mengubah perjalanan sejarah yang penuh dengan gonjang-ganjing selama kurun regenerasi pertama (1945-1970).

Suhardiman di dalam bukunya, Pembangunan Politik Satu Abad, yang ditulis tahun 1996, memang memberi periodesasi regenerasi kedua sampai tahun 1995. Artinya memasuki regenerasi ketiga, 1995-2020, kepemimpinan bangsa bisa berjalan mulus. Tetapi regenerasi ketika tidak berjalan seperti yang dipikirkan dan digagas oleh Suhardiman, sehingga terjadi pergantian kepemimpinan yang gonjang-ganjing tahun 1998. Dan regenerasi berikutnya (2020-2045) juga akan keluar dari relnya, sehingga perlu dilakukan periodesasi baru.

Era kepemimpinan ketiga yang digambarkan Suhardiman ketika itu, ditandai sebagai era kepemimpinan sipil. Era yang memiliki ciri khas profesionalitas dan persaingan bebas. Pada era ini bangsa Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas ASEAN, tahun 2003, dan era perdagangan Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2020. Era kepemimpinan keempat (2020-2045), digagas oleh Suhardiman sebagai era kemandirian dan era pemeliharaan potensi dan kekayaan bangsa, khususnya Pancasila dan UUD 1945. Pada era ini, yaitu satu abad setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia akan mencapai masa kejayaan atau Indonesia Raya Tiga.

Suhardiman ketika itu (tahun 1996) melihat perbedaan mengenai konsep dan proses regenerasi dan suksesi. Hal ini telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang momentum yang terbaik dan paling memungkinkan ditinjau dari kepentingan nasional, regional dan internasional. Perbedaan itu menyangkut mengenai kapankah saat terjadinya regenerasi/alih generasi secara tuntas, dan suksesi tanpa menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI. Soal perbedaan itu, menurut Suhardiman, masih bisa diatasi selagi Pak Harto masih hidup, karena kekuatan dan kewibawaan Orba memang bertumpu padanya.

Suhardiman telah mengingatkan sejarah pergantian kepemimpinan di dalam perjalanan politik di bumi Nusantara, sejak era kerajaan (pra penjajahan), penjajahan, sampai era kemerdekaan yang selalu ditandai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah ini, menurut Suhardiman, terjadi di samping karena ambisi pribadi maupun kelompok yang terlalu berlebihan, juga disebabkan oleh masuknya pihak ketiga.

Di era kerajaan masuknya pihak ketiga di dalam upaya perebutan kekuasaan sering menjadi pemicu pertempuran di kalangan anggota keluarga kerajaan sendiri, sehingga memakan korban tidak sedikit dari rakyat yang tidak bersalah. Pada masa penjajahan, pihak ketiga adalah penjajah yang sering masuk dalam pertikaian antar keluarga pewaris tahta kerajaan agar raja yang akan memerintah berada di bawah kendalinya. Untuk mencapai tujuannya, kerap kali penjajah menjatuhkan pilihan kepada orang yang tidak atau belum semestinya berada pada puncak kekuasaan. Juga, Suhardiman memaparkan bahwa kemunculan dua pemimpin bangsa—Soekarno dan Soeharto—pasca era kemerdekaan, diwarnai oleh pertumpahan darah.

Tetapi yang menarik, menurut Suhardiman, kemunculan keduanya sama-sama diakui sebagai pemimpin berkaliber internasional, tidak pernah mencalonkan diri atau atau mengupayakan diri menjadi presiden. Sejarahlah yang telah meminta atau mengondisikan mereka untuk menjadi presiden.
Kemunculan Soekarno sebagai presiden, ditandai dengan revolusi panjang yang memakan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit.

Bahkan, beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus membayar mahal kemerdekaan yang telah direbut itu dengan korban jiwa yang cukup banyak, yaitu sampai tahun 1949, ketika kerajaan Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Naiknya Soeharto ke tampuk kepemimpinan negara juga ditandai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah antar sesama bangsa sendiri ini terjadi karena saudara sebangsa yang menganut paham komunis (PKI) hendak mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. (Kudeta G-30-S/PKI, tahun 1965).

Ramalan Joyoboyo
Tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pujangga besar Joyoboyo, telah memaparkan ramalannya. Beberapa ramalannya terbukti kebenarannya, di antaranya, mengenai pejajahan kulit putih Belanda di Indonesia dan penjajahan Jepang selama 3,5 abad. Dalam hal kepemimpinan bangsa, Joyoboyo telah menggambarkan bahwa setelah lepas dari penjajahan Jepang, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh satrio kinanjoro dan satrio kinayungan.

Figur pemimpin seperti itu, menurut Suhardiman tampak pada sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Kedua pemimpin tersebut adalah satrio yang dalam perjuangannya telah mengalami keluar-masuk penjara. Selanjutnya Joyoboyo meramalkan bahwa pemimpin bangsa setelah itu, satrio sing mukti lan wibowo. Sosok yang diramalkan Joyoboyo ditemukan pada diri Pak Harto.

Bagaimanakah sosok pemimpin Indonesia di masa datang, dan bagaimana pula proses kenaikannya? Mengenai hal ini, Joyoboyo telah memprediksi bahwa pemimpin bangsa yang ketiga adalah seorang satrio piningit, yaitu pemimpin yang dipingit Tuhan. Karena merupakan figur yang dipingit, maka sosok pemimpin masa depan itu, sering menjadi pertanyaan yang amat menggoda dan memancing para politisi dan pengamat untuk mereka-reka.

Joyoboyo telah memberi gambaran berdasarkan rangkaian (akhiran) nama dari para pemimpin bangsa di masa lalu, masa kini dan masa datang—notonogoro. Akhiran, no, telah diambil oleh Soekarno. Akhiran, to, sudah diambil oleh Soeharto. Berdasarkan uraian suku kata ini maka pemimpin ketiga kelak adalah pemimpin yang suku kata akhir namanya, no. Mungkin yang sudah diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Karena tiga presiden sebelumnya: B.J. Habibie, KH Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Tetapi Suhardiman mengabaikan Yudhoyono sebagai satrio piningit yang diramalkan Joboyo.

Joyoboyo juga menyatakan bahwa kemunculan satrio piningit akan diawali oleh goro-goro (gejolak). Suhardiman (1996) mengingatkan bangsa ini waspada menghadapi kemungkinan tersebut. Goro-goro tersebut memang terjadi menjelang dan sesudah kejatuhan Pak Harto. Tetapi Suhardiman sudah mengingatkan goro-goro (kekacauan) tidak sampai menimbulkan kemunduran.

Suhardiman sudah mengingatkan bahwa goro-goro ini harus diatasi, dan mau tidak mau, harus dihadapi dan dikendalikan agar jangan sampai menimbulkan korban yang lebih besar.
“Kita harus mengupayakan agar proses kelahiran seorang pemimpin di masa datang tidak menyebabkan ibu pertiwi mengalami pendarahan. Menjadi catatan bagi kita bahwa pendarahan tersebut biasanya memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa,” tulis Suhardiman, tahun 1996. Reformasi mulai bergejolak akhir 1997 dan memuncak tahun 1998.

Konsentrasi kekuasaan terutama, menurut UUD 1945, terletak pada presiden, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, mandataris MPR maupun sebagai Panglima Tertinggi ABRI (TNI). Suhardiman sudah memberi isyarat bahwa kelompok antikemapanan mengarahkan sasaran tembak mereka kepada lembaga kepresidenan dan pribadi Pak Harto.

Secara tidak langsung Suhardiman sudah memberi isyarat bagi Pak Harto, sebagai king maker (penentu permainan), dapat menentukan siapa yang menjadi Presiden, Wakil Presiden dan Panglima ABRI. Suhardiman mengibaratkan dunia bisnis, Pak Harto menghadapi Sidang Umum MPR 1998, bebas memilih tetap menjadi Presiden atau—Presiden Komisaris, Presiden Direktur atau King Maker di belakang layar.

Suhardiman telah menyarankan Pak Harto menjadi king maker di belakang layar seperti peran yang dimainkan oleh Lee Kuan Yew di Singapura dan Deng Xiaoping di China. Banyak pihak yang mengatakan belum melihat calon yang pantas menjadi presiden, bilamana Pak Harto duduk di belakang layar. Tetapi menurut Suhardiman, dulu tidak ada orang yang tahu Soekarno, dan kemudian Soeharto, akan menjadi Presiden. Jadi hal ini tidak perlu terlalu dirisaukan, apalagi saat ini sudah ada penuntun yang berpengalaman.

Waktu itu, Suhardiman menginginkan Pak Harto mencari kader penggantinya secara arif. Kalau tidak dicari sekarang, tulis Suhardiman, nanti dalam proses dialektis, kader pengganti yang muncul sendiri, malah bisa merusak tatanan yang ada karena tidak terbimbing. Dan, persiapan ke arah ini terasa sangat penting, karena dia melihat berbagai organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, sosial politik, keagamaan, baik organisasi yang mengagungkan dirinya sebagai yang paling demokratis telah mengalami kericuhan, kalau tidak disebut kegagalan, dalam melaksanakan kaderisasi dan suksesi di dalam tubuh organisasi tersebut.

Suhardiman juga melihat bahwa aktivitas Koalisi Pelangi (kelompok anti kemapanan) sudah mengarahkan sasaran tembaknya kepada Pak Harto. “Hal ini harus segera dialihkan,” tulis Suhardiman. Caranya? Ada beberapa cara dapat dilakukan, antara lain, berhalangan sementara atau tidak tampil sementara, dan mempercayakan secara konstitusional kepada Wakil Presiden. Namun, apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang ada, kepemimpinan Pak Harto sebagai pemegang remote control kekuasaan. (Nyatanya, Pak Harto memilih tetap jadi Presiden, dan hanya tiga bulan kemudian, 21 Mei 1998, meletakkan jabatan). ► mti/sh

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)