| SRI EDI SWASONO HOME |
|
|
 |
Prof Dr Sri Edi Swasono
Guru Ekonomi Rakyat
Prof. Dr. Sri-Edi Swasono adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Mantan anggota MPR-RI dari FUG, Pimpinan Gerakan Reformasi
Nasional (GRN) dan Ketua Umum SOKSI-Reformasi, kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 16 September 1940,
ini adalah guru ekonomi rakyat. Inti pemikirannya tentang kemandirian
dan ekonomi rakyat telah banyak dipublikasikan, di antaranya pada
Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, tgl 20– 22 Oktober 2003
Menurutnya, saat ini kemandirian ekonomi nasional telah menjadi tuntutan
riil. Ketergantungan pada keterdiktean oleh pihak luar-negeri digugat
sebagai penyelewengan mendasar dari cita-cita kemerdekaan nasional,
sekaligus memperpuruk martabat, prestise dan harga diri bangsa. Platform
nasional tentang pinjaman luar-negeri yang harus bersifat “sementara”
dan “pelengkap” tidak ditaati lagi.
Sejak awal kemerdekaan, kemandirian sejati telah tegas digariskan
sebagai cita-cita nasional yang harus direalisasi, mewujudkan
onafhangkelijk¬heid, melepaskan diri dari ketergantungan. Selanjutnya
pada awal Orde Baru, yang mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama, telah
muncul ide mengenai perlunya kita memperoleh pinjaman dari luar-negeri
untuk mengangkat perekonomian Indonesia.
Bersamaan dengan itu muncul pula gagasan tentang bagaimana kita harus
berhati-hati terhadap pinjaman luar-negeri. Misalnya di dalam
penggarisan Tracee Baru di awal Orde Baru (1966) yang digagas oleh
Universitas Indonesia, yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh dari
Fakultas Ekonomi, sempat dikemukakan tentang syarat-syarat untuk
menerima pinjaman luar-negeri, yang intinya menyangkut bunga rendah (bukan
altruisme) tidak mengikat dan digunakan untuk pembiayaan projek-projek
pembangunan ekonomi yang masing-masing mampu mengembalikan sendiri
hutang dan bunganya. Tracee Baru yang digelar dan dipelopori orang-orang
FEUI masih tegas-tegas mempertahankan Deklarasi Ekonomi (sebagai acuan
politik) yang intinya adalah politik ekonomi “berdikari” atau “mandiri”.
Ironis
Suatu hal yang ironis terjadi di Indonesia yaitu ahli ekonomi dapat
membuat kebijakan ekonomi, ahli politik dapat membuat kebijakan politik,
tetapi ahli kebudayaan tidak dapat membuat kebijakan tentang kebudayaan.
Para budayawan lebih suka membuat puisi, menulis sehingga kebudayaan
telah direduksi sebagai kesusasteraan.
Hal itu dikemukakan Sri Edi Swasono dalam Seminar Pendalaman Ekonomi
Rakyat 7 Mei 2002. Padahal, menurut Sri Edi, kebudayaan tidak sebatas
sastra tetapi yang paling penting adalah harkat dan martabat bangsa yang
sekarang ini seolah-olah bukan bagian dari kebudayaan dan pemikiran
inferior bukan menjadi masalah lagi.
Hal lain yang menyesatkan adalah
kebudayaan dipindahkan ke departemen kepariwisataan dan yang membuat
kurikulum pendidikan bukan dari departemen kebudayaan. Inilah hal
menyesatkan yang dapat menghancurkan bangsa karena manusia Indonesia
sudah tidak berbudaya.
Dalam rangka pendalaman ekonomi rakyat sekarang terjadi antagonis pusat
dengan daerah, daerah memaki-maki pusat (padahal orang daerah adalah
orang yang dahulu berkuasa di pusat). Dengan demikian tercipta budaya
tidak konsisten. Inilah kejahatan moral yang waktu pemerintahan Soeharto
berkoporasi di pusat. Pusat adalah suatu yang abstrak bukanlah lokalitas.
Budaya pusat adalah sistem pemerintahan yang jawa sentris karena
pemimpinnya orang Jawa.
Kaitan antara demokratisasi dengan ekonomi rakyat, akonomi rakyat adalah
ekonomi lokal yang menguntungkan masyarakat lokal artinya harus ada
nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang tertinggal di daerah. Tidak
seperti bisnis humburger yang tertinggal adalah hanya upah buruh karena
tenaga kerja Indonesia mau dibayar murah.
Dengan demikian dalam rangka
mengembangkan ekonomi rakyat harus ada kesadaran dari pemerintah pusat
untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di daerah karena
pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi sendiri sehubungan sudah
terlalu lama ditekan. Jadi dengan adanya otonomi daerah harus menjadikan
rakyat semakin kopen.
Di sini terlihat semakin pentingnya hubungan
antara daerah dengan pusat (bukan berarti sentralisme) karena ekonomi
lokal tidak dapat berkembang di daerah saja tetapi harus berkembang
menjadi ekonomi nasional, regional maupun internasional.
Sehingga yang
menjadi batas dalam kebudayaan adalah kekeluargaan tetapi dalam ekonomi
adalah keunggulan komparatif dan skala ekonomi. Sekarang ekonomi rakyat
kocar-kacir karena terjadi isolasisme dan eksklusifisme dari pemerintah
daerah, sehingga kerja sama antar pemerintah daerah tidak terjadi karena
daerah melihat batas-batas daerah secara vertikal.
►ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
