| |
C © updated 10092006 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/ricky l photo |
|
| |
Nama :
Ir H Soemino Eko Saputro, MM
Lahir:
Solo, 10 September 1947
Agama:
Islam
Jabatan:
Dirjen Perkeretaapian, Departemen Perhubungan
Pendidikan:
- SD Solo 1959
- SMP Surakarta 1962
- SMA Surakarta 1965
- S 1 Teknik Sipil ITS, Surabaya, 1976
- S 2 Manajemen Pemasaran STIE IPWI Jakarta 2000
Tanda jasa/penghargaan
- Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun, 1995
- Satya Lancana Wirakarya, 1996
- Satya Lancana Pembangunan,1998
- Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun, 1998
Alamat Kantor:
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dephub RI, Jalan Medan
Merdeka Barat No 8, Jakarta Pusat
Alamat Rumah:
Jl. Lengkong Dalam No. 23, Kelurahan Cikawo, Kecamatan Lengkong,
Bandung, Jawa Barat
Jalan Bumi No. 26,
Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
|
|
| |
|
|
|
|
| BIOGRAFI |
|
|
 |
BIOGRAFI:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 =
Soemino Eko Saputro (17)
Sejarah Perkeretaapian Indonesia
Sejarah perkeretaapian Indonesia tak terlepas dari masa penjajahan
Belanda. Belanda, selain meninggalkan luka sejarah penindasan, juga
meninggalkan hal-hal yang berguna bagi bangsa ini, salah satu di
antaranya adalah Kereta Api Indonesia.
Pembangunan jalan kereta api (KA) di Indonesia dimulai dari desa Kemijen
menuju desa Tanggung sepanjang 26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm.
Pencangkulan pertama dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr
LAJ Baron Sloet van den Beele, Jumat 17 Juni 1864. Jalan kereta api ini
mulai dioperasikan untuk umum Sabtu, 10 Agustus 1867.
Pembangunan jalan KA ini diprakarsai sebuah per-usahaan swasta Naamlooze
Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM) yang
dipimpin oleh Ir JP de Bordes. Kemudian, setelah ruas rel Kemijen -
Tanggung, dilanjutkan pembangunan rel yang dapat menghubungkan kota
Semarang - Surakar-ta (110 Km), pada 10 Februari 1870.
Setelah itu, masih jaman penjajah Belanda, minat investor untuk
membangun jalan KA di daerah lainnya pun bermunculan. Sehingga
pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 sangat pesat. Jika
tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 sudah 110 km, tahun 1880 mencapai 405
km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 mencapai 3.338 km.
Setelah sukses di Jawa, pembangunan rel KA merambah ke Aceh (1874),
Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914),
dan Sulawesi (1922) sepanjang 47 Km antara Makasar - Takalar, yang
pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923. Bahkan rel Ujungpandang
- Maros sudah dimulai namun belum sempat diselesaikan. Sementara di
Kalimantan, juga belum sempat dibangun, tapi studi jalan KA Pontianak -
Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Begitu pula di pulau Bali dan
Lombok, telah dilakukan studi pembangunan jalan KA. Jenis jalan rel KA
di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm, 750 mm (di Aceh) dan
600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota.
Pada masa penjajahan Belanda, tepatnya sampai 1939, panjang jalan KA di
Indonesia telah mencapai 6.811 km. Tetapi, ironisnya setelah merdeka,
tepatnya pada 1950, panjangnya justru berkurang menjadi 5.910 km.
Sepanjang kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar
semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan
KA di sana. Bahkan saat ini (2006, data Ditjen Perkeretaapian) jaringan
jalan rel yang beroperasi hanya 4.360 km dan tidak beroperasi sepanjang
2.122.
Semasa pendudukan Jepang (1942-1943), jalan rel yang dibongkar sepanjang
473 km dan yang dibangun 83 km antara Bayah-Cikara dan 220 km antara
Muaro - Pekanbaru. Pembangunan jalan KA Muaro-Pekanba-ru yang
diprogramkan pembangunannya harus selesai dalam 15 bulan, memperkerjakan
27.500 orang, di an-taranya 25.000 adalah Romusha. Pembangunan jalan
yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya
ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro -
Pekan-baru.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam
“Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil-alih penguasaan
perkeretaapian dari pihak Jepang pada tanggal 28 September 1945. Hari
itu dibacakan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA
lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan
per-keretaapian berada di tangan bangsa Indonesia.
Sejak hari itu, orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan
dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Bersamaan dengan itu
dibentuklah Djawat-an Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Peristiwa
bersejarah inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai
Hari Kereta Api di Indonesia. ►mti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|