WAWANCARA MTI 24

Probosutedjo

Pak Harto Hidupnya Sederhana

WAWANCARA 01: Selama 32 tahun menjabat Presiden, Pak Harto dituding telah menumpuk kekayaan sampai 9 milyar dolar di Swiss dan menimbun triliunan rupiah di bunker-bunker rumahnya. Beliau juga disebut sebagai penguasa yang otoriter dan telah memberi fasilitas kepada anak-anak dan saudaranya sehingga semuanya menjadi kaya raya. Apa dan bagaimana hal ini sesungguhnya?

Pak Harto sendiri, ketika masih sehat, sudah pernah memberi
penjelasan mengenai kekayaannya. Tapi tetap saja sebagian elit dan aktivis yang menyebut diri reformis, terlihat tidak mau mempercayainya.

Belakangan, setelah terserang stroke, dan dalam usia senja, Pak Harto sudah sulit diajak bicara. Ia sudah lebih banyak beribadah saja. Pak Harto mengundurkan dari jabatan presiden karena sejumlah orang kepercayaannya, yang secara sengaja sebelumnya dibina dan dibesarkan serta dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, ternyata mengkhianatinya.

Akibatnya, belakangan Pak Harto menjadi lebih banyak menutup diri. Beliau tampaknya menjadi kurang percaya kepada pihak luar yang masih sulit diidentifikasi loyalitas dan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945, serta tujuan pembangunan nasional untuk mengentaskan kemiskinan.
Sesungguhnya seperti apa keseharian kehidupan dan kekayaan Pak Harto itu? Kami mewawancarai H Probosutedjo, adik kandung satu ibu Pak Harto, yang sejak usia belia sudah tinggal serumah dengan Pak Harto, di Jogyakarta semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Bahkan ketika ramai-ramai peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 berikut berbagai peristiwa yang melatari sebelumnya serta perjuangan menegakkan Orde Baru setelahnya, Probo juga pernah tinggal serumah dengan Pak Harto dan Ibu Tien di Jalan Haji Agus Salim Nomor 98, Jakarta. Ketika itu, Pak Probo sudah mulai berbisnis sendiri, sementara anak-isteri masih ditinggalkannya di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Probosutedjo merupakan orang terdekat Pak Harto yang mengetahui persis seluk-beluk kehidupan kepribadian Pak Harto. Demikian pula tentang kejernihan pikiran-pikiran Pak Harto yang begitu gigih mengentaskan kemiskinan.
Dari Pak Probo kami menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya kekayaan dan keseharian Pak Harto. Juga tentang pemikiran Pak Harto mengenai bangsanya, khususnya bagaimana Pak Harto melihat Bangsa Indonesia yang sudah berusia 60 tahun. Hasil wawancara kami rangkum dalam beberapa tulisan. Sebagian kami petik berikut ini.

MTI: Selama 32 tahun memerintah, Pak Harto kemudian dipersepsikan sebagai pemimpin yang sangat otoriter dan diktator. Bagaimana menurut Bapak sesungguhnya?

PROBO: Tuduhan otoriter dan diktator muncul sebenarnya karena mereka tidak memahami strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Harto.

Pak Harto waktu itu menghendaki supaya keadaan bisa tenang. Karena tujuan ketenangan adalah untuk pembangunan. Poin pertama dari trilogi pembangunan berbicara tentang stabilitas keamanan. Seandainya keadaan tidak tenang maka pasti kita tidak bisa membangun dan investor asing pasti tidak mau masuk.

Keadaan sekarang sudah terbukti menunjukkan investor asing tidak mau masuk. Malah apa yang sudah ada menjadi lari.
Kalau orang memperhatikan kenyataan-kenyataan seperti itu maka bisalah merenungkan, bahwa stabilitas keamanan memang perlu sekali.

Untuk mencapai stabilitas keamanan, terpaksa Pak Harto menggunakan militer. Karena militer yang bersenjata. Militer untuk tugas mengamankan pembangunan. Hanya saja waktu itu ABRI tidak mau menjelaskan bahwa sekarang kita sedang menjalankan pembangunan, karena itu mbok ya jangan diganggu pembangunan itu. Kalau misalnya ada anggota masyarakat yang mau menuntut, atau menyampaikan suatu permasalahan yang mungkin menurut pendapat mereka itu benar, mestinya ABRI menjelaskan bahwa sekarang kita sedang mengimbau pengusaha-pengusaha asing supaya masuk ke Indonesia. Sehingga stabilitas keamanan perlu agar investasi tidak terganggu masuk ke Indonesia.

Masuknya pengusaha asing bukan untuk menguasai ekonomi tapi menciptakan lapangan kerja supaya pendapatan rakyat meningkat. Kalau pendapatan meningkat, kemiskinan berkurang. Kenyataaan memang, waktu pemerintahan Pak Harto kemiskinan berkurang terus. Walau belum habis tapi terus berkurang berangsur-angsur. Tidak seperti sekarang terjadi justru sebaliknya.

Waktu jaman Pak Harto ada juga tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri tetapi tidak seberapa. Tidak seperti sekarang, bahkan sudah sampai ke Malaysia membludak. Kalau dulu masih bisa dicegah karena pekerjaan di Malaysia ternyata sama dengan di Indonesia. Terkecuali yang ke Timur Tengah, banyak tersedia pekerjaan menjadi perawat atau pekerja di rumah sakit. Itu tidak terlalu merendahkan bangsa Indonesia.

Jadi tuduhan diktator atau otoriter muncul, sebenarnya karena mereka kurang memahami saja. Kesalahan ada pada pembantu-pembantu Pak Harto yang tidak mau menjelaskan. Saya juga tidak menduga pembantu-pembantu Pak Harto ternyata akalnya sangat dangkal mengenai strategi pembangunan yang ditempuh Pak Harto. Padahal Pak Harto sering cerita itu pada saya.

MTI: Lalu kenapa TNI/ABRI sampai dibuat ikut berpolitik, ada fraksi di DPR/MPR?

PROBO: Keberadaan ABRI sampai dimasukkan ke lembaga DPR/MPR, itu tujuannya tidak lain untuk menjaga keutuhan Pancasila dan UUD 1945. Pak Harto sering menjelaskan itu sama saya karena saya selalu tanya apa tidak berlebihan memasukkan ABRI ke DPR/MPR, apa nanti tidak dikatakan diktator atau otoriter.

Kalau orang tidak mengerti memang begitu. Tapi tujuannya mencegah jangan sampai UUD 1945 dan Pancasila diubah karena merupakan pemersatu bangsa yang luar biasa multimajemuk ini.

Di seluruh dunia tidak ada yang kemajemukannya seperti Indonesia. Yang pertama pulaunya begitu banyak. Tinggal di pulau-pulau yang manapun ada penduduk yang pengetahuannya berbeda-beda. Kekayaan dan taraf hidup juga berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda bahasanya pun berbeda.

Inilah sebabnya mengapa Pancasila dan UUD 1945 merupakan keharusan yang paling cocok dipakai di Indonesia. Agama Islam memang mayoritas di sini tetapi tidak bisa diterapkan untuk membangun bangsa Indonesia yang majemuk.

Dan Pak Harto sudah mempelajari betul-betul, negara yang terbelakang karena dijajah orang asing dulunya kalau tidak dipimpin dengan cara yang terarah dan terkendali tidak mungkin bisa maju.

Contohnya, Filipina sampai sekarang begitu-begitu saja. India, Pakistan dan Bangladesh juga tidak bisa maju-maju. Tetapi negara yang terkendali dan terarah tujuannya, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan bisa cepat sekali pertumbuhan ekonominya.

Contoh yang paling mencolok sekarang adalah RRC. Negara itu terkendalinya keras sekali dan arahnya adalah kesejahteraan rakyat. RRC sekarang sudah sejahtera bahkan sampai mempunyai kelebihan segala. Itu hebat padahal negara tersebut demikian luas, jumlah penduduknya 1,3 milyar, tapi semua bisa teratur.

Kemajemukan itulah yang membikin Pak Harto seakan-akan memaksakan, mengharapkan atau mengharuskan supaya Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai dasar bersama sehingga keutuhan harus dijaga. Pak Harto bukan diktator sebenarnya, juga bukan otoriter.

MTI: Belakangan terutama dalam era reformasi ini, Pak Harto seringkali pula dicitrakan sebagai koruptor kelas kakap terlebih-lebih setelah anak-anaknya terjun menjadi pengusaha?

PROBO: Citra demikian pun muncul karena sejak dari dulu tidak pernah ada penjelasan yang tuntas mengenai hal itu. Kejadian demikian sesungguhnya mulai berkembang tatkala Pak Benny Moerdani hendak mengakhiri masa jabatannya sebagai Panglima ABRI.

Menjelang habis jabatannya, Pak Benny menurut keterangan beberapa perwira tinggi pernah menanyakan kepada Pak Harto mengenai anak-anak Pak Harto yang berdagang. Katanya, yang saya ceritakan ini adalah beredar di luaran, Pak Harto marah waktu ditanya oleh Pak Benny demikian. Ini, tidak ada yang meng-counter atau mengecek apakah benar begitu yang terjadi.

Kemudian muncul lagi berita tentang Pak Harto yang menumpuk kekayaan. Itu juga sudah lama terdengar sejak tahun 1985 tapi belum begitu santer. Tahun 1990 mulai santer dan berlangsung terus sampai tahun 1993.

Mengenai berita menumpuk kekayaan sebenarnya bukan dituduhkan kepada Pak Harto semata. Juga kepada Ibu Tien Soeharto karena dia selalu meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha. Padahal tidak lain tujuannya waktu itu adalah digunakan untuk pembangunan kemanusiaan, supaya nanti rakyat yang tidak bisa membangun bisa menikmati hasilnya.

Pemerintah sendiri karena tidak ada dana untuk membangun itu maka Ibu Tien-lah yang terjun dengan meminta perhatian pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil mengambil sebagian dari keuntungannya untuk membangun. Misalnya TMII, RS Harapan Kita dan yang lain. Kemudian membantu kegiatan Yayasan Kemanusiaan Gotong Royong pada setiap kali terjadi kecelakaan atau bencana alam.

Tetapi oleh orang-orang yang tidak memahami masalah mengisukan seakan-akan Ibu Tien meminta dan mengumpulkan uang dari orang-orang kaya untuk kepentingan pribadi. Bu Harto sampai-sampai diejek dengan sebutan “Bu Ten Persen”

Suatu ketika, sekitar tahun 1992/1993 berlangsung rapat DPP Golkar di Cendana, Mashuri berani bertanya dan mengkritik langsung Pak Harto. Dia menyebutkan bahwa sekarang sudah terjadi kepincangan antara kaya-miskin. Pak Harto di luaran diisukan hanya mengutamakan dan mengistimewakan kepentingan orang-orang China keturunan.

Ini, katanya lagi, sebenarnya sudah berbahaya sebab rakyat kecil pun sudah menganggap hanya Pak Harto saja yang menguasai kekayaan Indonesia. Sampai tukang taksi pun berani mengatakan Pak Harto menumpuk kekayaan dengan melindungi Cina-Cina.

Lantas Pak Harto menjawab, itu harus dijelaskan supaya rakyat mengerti dan itu merupakan kewajiban dari menteri-menteri. Tapi Mashuri mengatakan lagi bahwa Pak Harto tidak pernah naik taksi, sebab kalau saja pernah naik taksi pasti akan mendengar suara tukang taksi itu bagaimana.

Pak Harto dikatakan seperti itu dalam rapat akhirnya marah. Nah, dari situlah tersiar lagi kabar bahwa Pak Harto betul-betul menumpuk kekayaan sehingga tidak bisa dikritik. Ditambah lagi dengan terjunnya anak-anaknya berdagang atau menjadi pengusaha.

Anak-anak seorang penguasa berdagang sebetulnya tidak ada larangan sebab undang-undang dan hukumnya tidak ada yang membatasi. Yang penting apakah anak-anak itu menggunakan fasilitas dari bapaknya atau tidak.

Kenyataannya anak-anak tidak pernah langsung meminta. Tapi dari menteri-menteri itulah yang ingin mengambil hati Pak Harto, maka mereka sering mancing-mancing anak-anak itu.
Jangankan sama anak-anak, sama saya saja yang hanya saudara, menteri-menteri itu sering-sering menghormati yang tujuannya tidak lain mengambil hati Pak Harto. Padahal saya tidak mau minta fasilitas. Jadi pada jamannya Pak Harto saya sama sekali tidak pernah mendapat fasilitas.

MTI: Memang Pak Probo tak pernah meminta fasilitas dari Pak Harto?

PROBO: Sama sekali tidak pernah! Dulu, misalnya, sewaktu saya dipercaya mengatur impor cengkeh orang menduga itu fasilitas dan saya mendapat keuntungan yang besar. Saya lalu tunjukkan bukti bahwa saya mendapat izin mengatur tata niaga cengkeh tujuannya untuk memutuskan hubungan dagang lewat pihak ketiga, supaya kita mengimpor langung dari negara asal Zanzibar dan Madagaskar. Sebelumnya impor cengkeh lewat Singapura dan Hongkong dan kita banyak dipermainkan di situ.

Saya ditugasi memutuskan itu dan berhasil. Sesudah itu Pak Harto memerintahkan lagi Pak Thoyib Hadiwidjaja, waktu itu Menteri Pertanian, minta saya untuk menanami cengkeh di seluruh Indonesia. Kemudian saya galang daerah-daerah menanam cengkeh. Akhirnya semua menanam cengkeh dari Sabang sampai Merauke, cengkeh menjadi berlebihan dan pemerintah bingung. Dipeganglah oleh Tommy sampai pohonnya dibabati.

Sebenarnya waktu itu tata niaga cengkeh sudah berhasil betul-betul. Jadi mestinya pemerintah berterimakasih pada saya. Sebab saya dapat komisinya juga hanya dua persen. Itupun saya serahkan lagi kepada Setneg, yang kemudian oleh Setneg digunakan untuk membangun Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Jadi RSPAD itu hasil dari cengkeh.

MTI: Berita tentang kekayaan Pak Harto sempat pula menghebohkan. Majalah Time memberitakan beliau memiliki simpanan kekayaan miliaran dolar AS di bank-bank Swiss. Berapa besar sesungguhnya kekayaan Pak Harto yang terkumpul selama menjabat Presiden?

PROBO: Orang yang mengatakan kekayaan Pak Harto bermiliar dolar, itu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan, atau ia berbicara secara tidak berdasar sama sekali.
Karena bagaimana mungkin Pak Harto bisa menumpuk kekayaan sampai sebegitu banyak, dan kapan mengambilnya karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tiap tahun pas-pasan. Semua pendapatan dan pengeluaran diatur dengan APBN.

Lalu, yang memegang APBN siapa dan yang melaksanakan anggaran belanja siapa? Bukan Pak Harto tapi menteri-menterinya. Jadi bagaimana Pak Harto mengumpulkan kekayaannya? Kalau secara normal berpikir begitu sajalah.

Tapi karena dikatakan oleh Amien Rais kekayaannya ada 9 miliar dolar AS di Swiss, kemudian dilacak oleh Muladi dan Andi Ghalib ternyata sampai di sana tidak ada. Seluruh bank-bank di Swiss ditanya tidak ada kekayaan atas nama Soeharto.

Kemudian oleh Abdurrahman Wahid, saat menjabat presiden menyebut lagi di rumah Pak Harto ada bunker-bunker untuk menyimpan uang yang jumlahnya triliunan rupiah. Dicek di mana-mana di seluruh rumahnya dan di tempat anak-anaknya tidak ada bunker. Coba, itukan semua betul-betul hanya untuk menjatuhkan, membunuh karakter Pak Harto. Artinya orang itu tidak bisa berterimakasih pada seseorang, beginilah bangsa ini akhirnya, karena para elit dan pemimpin tidak bisa menghargai jasa seorang presiden pendahulunya.

Bukan hanya itu. Ada lagi polisi seorang komandan reserse dari Mabes Polri yang suka cerita sama saya, bahwa Pak Harto bersama Probo, Tutut dan Pak Dwi menyimpan uang di Solo jumlahnya 8 triliun rupiah. Kemudian polisi mengirim pasukan terdiri 20 orang ke sana untuk melacak seluruh Solo dimana tempat menyimpan uang Pak Harto, Pak Probo, Tutut dan Pak Dwi itu. Dicari seluruh Solo tidak ada.

Karena orang itu yang cerita sama saya lalu dia saya tanya, “Sampeyan tahu tidak uang Rp 1 triliun beratnya seperti apa, apalagi Rp 8 triliun berapa ton itu.”

“Karena satu bundel uang Rp 50 ribuan satu ikat seratus, jadi 100 kali Rp 50 ribu sama dengan Rp 5 juta, 10 ikat sama dengan Rp 50 juta. Lima puluh juta beratnya dua kilo, kalau Rp 1 miliar beratnya berapa? Lalu kalau semuanya dihitung sudah duapuluh ton. Jadi bagaimana mengangkut uang seberat 20 ton, kan bisa ketahuan,” saya bilang lagi.

“Iya, pak, saya waktu itu tidak berpikir ke situ,” kata dia. Nah, itulah semuanya fitnah saja.

Isunya masih belum berhenti sampai di situ. Ada lagi yang mengatakan Pak Harto menyimpan kertas bahan baku yang digunakan untuk mencetak uang kertas entah berapa ton jumlahnya. Yang tanya sama saya itu polisi juga, pangkatnya kolonel malah masih keponakan saya.

“Bapak kan punya kertas itu, sekarang ada yang mau beli untuk dicetak jadi uang kertas,” kata dia. “Lho, yang punya siapa?”, saya tanya. “Katanya bapak”. “Di mana simpannya, ambil saja nanti tidak usah dibeli,” kata saya.

Jadi mengenai isu Pak Harto menumpuk kekayaan sudah lama dilansir oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab. Barangkali sudah sejak tahun 1990.
Pak Alamsjah dulu sering saya ajak bicara mengenai hal ini. “Ini, Pak Harto sering dituduh menumpuk kekayaan. Bagaimana caranya menghilangkan citra negatif itu,” kata saya.

Habis saya ajak bicara begitu jawaban Alamsjah: “Pak Harto jasanya besar sekali. Kalau tidak ada Pak Harto orang Islam ini habis dibunuh PKI. Tujuh jenderal saja bisa mereka bunuh, apalagi hanya umat Islam. Coba kalau waktu itu tidak ketahuan PKI yang jadi biang keladi G 30-S/PKI, orang Islam ini habis. Jadi Pak Harto jasanya besar, mestinya sepersepuluh kekayaan Indonesia ini diserahkan sama Pak Harto.”

Lalu saya bantah. “Pak Alamsjah jangan asal ngomong begitu, nanti dipikirnya benar Pak Harto menumpuk kekayaan.”
Tapi dibalasnya, “Ah, jangan pedulilah mereka itu.”
Itulah akhirnya lebih menjalar lagi isu mengenai Pak Harto menumpuk kekayaan.

Waktu Pak M. Jusuf menjadi Ketua BPK, dia juga saya datangi. Saya minta supaya Pak Jusuf mengklirkan Pak Harto yang dituduh menumpuk kekayaan.

Pak Jusuf kan orangnya pendiam. Jadi sudah saya kasih tahu juga Pak Jusuf bahwa saya pernah lapor Pak Alamsjah jawabannya begitu, dan ini kan tidak benar. “Iya, Alamsjah ini kalau ngomong sering-sering tidak dipikirkan dulu akibatnya,” kata Pak Jusuf.

Begitulah menjalar terus bahwa Pak Harto dituduh menumpuk kekayaan sampai orang yang tidak mengerti masalahnya pun, seperti Pak Amien Rais menuduh Pak Harto menyimpan uang di Swiss sebanyak 9 milyar dolar AS padahal sesudah dicek terbukti tidak ada.

MTI: Pada saat pemerintahan Pak Harto, banyak pengusaha, terutama yang nonpribumi, menjadi konglomerat?

PROBO: Saya sesungguhnya selalu mengkritik Pak Harto. Mengingatkan dia bahwa kemerdekaan direbut oleh bangsa Indonesia yang pribumi. Tidak ada nonpri yang berjuang merebut kemerdekaan. Yang mengusir penjajah semua pribumi. Jadi kemerdekaan merupakan perjuangan orang-orang pribumi. Oleh sebab itu mereka harus menikmati isi kemerdekaan menikmati hasil pembangunan. Inilah yang selalu saya ingatkan.

Pak Harto ingat juga rupanya. Oleh sebab itu dalam pembangunan ekonomi selalu diingatkannya, supaya pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai pabrik yang sudah menikmati hasil-hasil pembangunan supaya ingatlah kepada bangsanya yang masih menderita. Karena mereka yang dulu ikut berjuang mengusir penjajah sangat mengharapkan dan merindukan kesejahteraan.

Pak Harto mengatakan hal itu di Tapos tahun 1993, tanpa menggunakan kata pribumi tapi bangsanya yang masih menderita. Barangkali semua orang masih ingat waktu Pak Harto memanggil pengusaha-pengusaha begitu banyak, orang-orang keturunan semua dinasehati begitu. Pak Harto sudah ingatkan juga agar jangan sampai nanti timbul iri hati terjadi kesenjangan sosial yang begitu jauh.

Pak Harto, sambil mengingatkan menyebut-nyebut pula nama Liem Bian Koen, sebagai contoh yang dulu modalnya hanya baju (jaket) kuning tetapi sudah mempunyai pabrik. Kepada Liem Bian Koen, Pak Harto meminta supaya ingat bangsanya yang masih menderita.

Pak Harto selalu mengingatkan demikian, sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus adil. Tapi sekarang Pancasila sudah tidak ada lagi, yang dipakai hak asasi manusia. Hak tiap-tiap orang harus diakui dan dibela berdasarkan hukum.

Jadi berdasarkan hak orang tidak perlu lagi memikirkan orang lain. Untuk kepentingan pribadi saja semuanya. Justru inilah sekarang pada era reformasi ini yang terjadi. Akhirnya menimbulkan kesenjangan, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Dulu saya berani bicara mengenai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sekarang tidak berani lagi karena yang diutamakan adalah hak asasi manusia, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak tidak disertai dengan kewajiban dan tanggungjawab.

Tampaknya Indonesia mau meniru Amerika dimana demokrasi dan hak asasi manusia dihargai setinggi-tingginya dan sudah merupakan harga mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar.

Tapi jangan lupa, di Amerika hak sudah diikuti dengan kewajiban dan tanggungjawab. Setiap warga negara tahu kewajiban dan tanggungjawabnya sampai di mana. Di Indonesia belum tahu apa kewajiban dan tanggungjawab maka akhirnya morat-marit. Jadi, yang terjadi nanti ada jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.

MTI: Belakangan Pak Harto sering dicitrakan dengan kabar-kabar buruk dan negatif, oleh orang-orang yang tidak paham mengenai bagaimana pikiran, semangat dan tindakan Pak Harto mengentaskan kemiskinan. Padahal beliau sudah dianugerahi gelar Bapak Pembangunan Nasional. Apa sesungguhnya yang melatari pemberian gelar tersebut?

PROBO: Mengenai latar belakang sampai-sampai Pak Harto dikatakan Bapak Pembangunan. Apakah betul dia ingin dikatakan Bapak Pembangunan? Bukan dia tetapi orang lain dan pembantu-pembantunya, terutama Pak Ali Murtopo, yang mengusulkan diberi gelar Bapak Pembangunan. Tetapi memang kenyataannya setelah Pak Harto diangkat menjadi Presiden, pembangunan itu tidak henti-hentinya.

Mula-mula semua proyek yang ditangani oleh Bung Karno yang tidak bisa diselesaikan, diselesaikannya. Misalnya pembangunan Gedung DPR/MPR oleh Pak Harto disempurnakan. Mesjid Istiqlal diselesaikan. Di Cilegon proyek bantuan dari Rusia oleh Pak Harto diselesaikan.

Sesudah itu Pak Harto membikin jalan tol Jagorawi. Semua orang banyak yang tidak setuju. Bayangin saja kalau tidak ada Jagorawi, sekarang ini mobil-mobil itu mau lewat mana coba. Belum lagi pembangunan proyek-proyek waduk air di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain-lain.

Karena pembangunan begitu banyak mengundang investor-investor sampai banyak sekali yang investasi ke Indonesia, maka pembangunan kelihatan begitu nyata sehingga Pak Ali Murtopo mengusulkan agar kepada Pak Harto diberi gelar Bapak Pembangunan.

Kalau kita telusuri sampai sekarang terbukti presiden-presiden pengganti Pak Harto tidak ada yang membuat pembangunan-pembangunan yang berarti. Misalnya Habibie, apa yang dibangun, malah jamannya Pak Harto dia dikasih proyek dan kekuasaan untuk bangun IPTN. Gus Dur apa yang dibangun, tidak ada.

Megawati malah apa yang dibangun Pak Harto dijualnya, misalnya Indosat. Padahal Indosat dibangun karena waktu itu Pak Harto sudah memikirkan hubungan telekomunikasi sangat penting sekali. Bukan hanya untuk antarpulau tetapi juga ke luar negeri. Indosat itu dengan susah payah dibeli hingga didirikan Palapa.

Itulah makanya Pak Harto dinamakan Bapak Pembangunan. Jadi kenyataan yang dibangun Pak Harto itu ada. Presiden yang sekarang boleh dikatakan tidak ada yang dibangun. Yudhoyono sampai sekarang belum ada pembangunan-pembangunan. Dulu jaman Pak Harto hutang memang ada tapi betul-betul digunakan untuk pembangunan.

Setelah Bung Karno sudah tidak lagi menjadi Presiden dan Pak Harto diangkat sebagai Pejabat, mulailah Pak Harto memegang pemerintahan. Pak Harto waktu itu langsung mengusulkan supaya empat atau lima tahun kemudian diadakan Pemilihan Umum.

Betullah diadakan Pemilihan Umum tahun 1971 dan Pak Harto terpilih sebagai Presiden oleh MPR. Setelah menjadi Presiden teruslah Pak Harto memikirkan bagaimana nasib rakyat Indonesia. Terutama niatnya itu untuk mengentaskan kemiskinan. Usaha mengentaskan kemiskinan bukan hanya ucapan tapi sungguh-sungguh sehingga segala tindakannya diwujudkan.

Ambil contohnya pada tahun 1973/1974, pemerintahan Pak Harto langsung mengembangkan tanaman padi unggul yang sangat tinggi produksinya, dinamakan PB-5. Ini asalnya dari Filipina yang di sana namanya IR.

Suatu ketika saya datang ke Cendana makan bersama-sama dengan Pak Harto dan Bu Harto. Saya cerita mengenai harga beras yang naik.

“Masa, beras kan sudah dikendalikan. Sekarang produksi padi sudah meningkat, masa naik,” jawab Pak harto balik bertanya.
“Ya, barusan saya beli beras Cianjur, harganya naik,” saya bilang.

“Salahnya sendiri mengapa makan beras Cianjur, kan sudah dianjurkan makan PB-5. Kamu harus berikan contoh makan PB-5,” kata Pak Harto. Itulah gambaran konsistennya Pak Harto dalam usaha meningkatkan produksi beras.

Kesederhanaannya juga begitu. Antara tahun 1975-1980, saya sudah tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 121. Kemudian saya membeli tanah di Jalan Diponegoro, milik Pak Memet Tanumihardja yang minta tolong supaya rumahnya dibeli karena sudah pensiun. Saya beli, kemudian saya bangun. Waktu membangun, tidak tahu Pak Harto dapat laporan dari siapa sebab saya tidak pernah cerita, saya ditegur.

“Kamu bikin rumah di Jalan Diponegoro begitu besar mau bikin apa. Rakyat sedang menderita masih miskin kamu bikin rumah yang begitu besar dikelilingi jalan. Kiri kanan jalan depan belakang juga jalan, siapa yang nyuruh kamu? Kamu tidak memikirkan nasib rakyat miskin yang masih menderita ini.” Saya dimarahi terus begitu.

Saya lalu jelaskan, “Rumah mana yang besar itu? Itu rumah cuma di Jalan Diponegoro, tidak ada di kiri-kanan dan di depan-belakang jalan.” Dia pun terdiam. Dia tidak menyebutkan siapa yang melaporkan tapi saya tahu yang melapor adalah orang Setneg.

Itulah di antaranya, dia betul-betul memikirkan kemiskinan. Bagaimana sangat memprihatinkannya kemiskinan buat Pak Harto. Pak Harto itu bekerja setiap malam, belum ada presiden penggantinya yang seperti itu. Setiap pulang dari Istana jam empat sore, sampai di rumah istirahat sebentar, nanti jam tujuh sudah menerima tamu sampai jam 10 malam. Tamunya bukan lain adalah menteri yang dipanggil satu persatu untuk diajak diskusi bagaimana caranya membangun pertanian, membangun ekonomi supaya maju. Itu saja terus-menerus. Sehingga kalau saya ketemu harus setengah tujuh sudah ketemu, atau jam enam waktunya itu saja. Setelah itu sudah tidak ada waktu lagi.

Setiap sore selalu ada laporan yang mapnya bertumpuk-tumpuk lalu paginya sudah keluar lagi. Jadi memang kerjanya betul-betul ingin menyelesaikan masalah.
Terus ada lagi satu peristiwa. Waktu itu saya beternak ayam ras. Impor ayam boiler dari Amerika lalu dikembangkan di sini. Saya dirikan PT Cipendawa untuk beternak ayam, kami bikin kandang ayam di Mega Mendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat tahun 1974. Kandang kalau malam ada lampu supaya nanti paginya bisa bertelur, supaya sehat dan tidak dimasuki binatang-binatang musang. Dan kalau tidak dikasih lampu ayamnya tidak mau makan.

Itu rupanya ada yang lapor sama Pak Harto bahwa saya bikin rumah besar sekali di Mega Mendung. Rumahnya terang sekali kelihatan ada lampu dari pinggir jalan yang menuju ke Puncak di sebelah kiri. Saya ditegor juga karena itu.
“Kamu bikin rumah begitu besar di Mega Mendung. Mau bikin apa itu, istana ya?”, kata beliau. “Rumah yang mana? Mana ada rumah di Mega Mendung, itu kandang ayam,” kata saya. Baru dia kaget.

“Kandang ayam kenapa kamu kasih lampu?” tanyanya lagi.
“Kalau tidak dikasih lampu nanti malamnya tidak mau makan dan paginya tidak mau bertelur.” Baru diam dia. “Kasih tahu itu sama orang Setneg,” saya bilang lagi. Haha…ha… orang Setneg lagi yang laporan.

Jadi itulah beliau, betul-betul memikirkan bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Dalam setiap kali rapat, menteri-menteri selalu diingatkan tentang kesederhanaan. Beliau itu hidupnya sederhana sekali. ►mti/crs/ht/sh/sp,ms

***Majalah Tokoh Indonesia