| TOKOH UTAMA MTI 24 |
|
|
 |
HM Soeharto
Mikul Dhuwur Mendhem Jero
TOKOH UTAMA 03: Sikap Pak Harto, menjunjung tinggi dan menghargai
orang tua, tercermin tatkala menghadapi masalah Bung Karno.
Ini merupakan sikapnya sebagai anak petani yang berlatar belakang
budaya Jawa dan menjiwai setiap tutur kata
dan tindakannya. Adik kandungnya satu ibu, H. Probosutedjo menuturkan
khusus kepada wartawan Majalah TokohIndonesia.
Di dalam pandangan Pak Probo, dari semula tidak ada keinginan Pak Harto
menjadi Presiden. Barangkali itu sudah kehendak Tuhan. Dalam G-30-S/PKI
(dinihari 1 Oktober 1965), Pak Harto tidak diculik, itu juga sudah
kehendak Tuhan.
Pak Harto—waktu itu Pangkostrad—satu-satunya jenderal yang berani
mengambil tindakan, mengambil-alih pimpinan Angkatan Darat (AD). Padahal
jenderal AD masih banyak. A.H. Nasution pangkatnya lebih tinggi.
Kemudian Umar Wirahadikusumah, pangkatnya sama dengan Pak Harto (Letnan
Jenderal). Ibrahim Adjie, juga banyak lainnya. Pak Harto mengusulkan
Nasution, tetapi banyak jenderal lain tidak setuju, karena Pak Nas masih
sakit dan trauma, baru saja lolos dari penculikan.
“Tetapi kenapa Pak Harto yang tampil?” Soalnya, Pak Harto melihat yang
lain-lain menunggu, tidak ada yang mau bertindak. Akhirnya, Pak Harto
memanggil dan menghubungi kolega-koleganya bahwa kejadian tersebut,
tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beragama, pasti para
pelakunya orang-orang yang tidak beragama.
Semua panglima ditelepon oleh Pak Harto bahwa keadaannya gawat (tujuh
jenderal AD diculik dan dibunuh), tetapi saat itu belum ada niat
memimpin AD. Pak Harto terpaksa mengambil alih karena tidak ada lagi
yang memimpin AD setelah Jenderal Ahmad Yani diculik dan dibunuh.
Pak Harto, dinihari 1 Oktober 1965, mencari Bung Karno yang tidak
diketahui sedang ada di mana. Hanya setelah Pak Harto mengeluarkan
seruan bahwa semua petinggi negara harus melapor ke Kostrad, ajudan Bung
Karno, Kolonel Bambang Widjanarko melapor bahwa Bung Karno ada di Halim
Perdanakusuma.
Karena Bung Karno ada di Halim, Pak Harto kaget, “koq ada di Halim?”
Sedangkan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) baru saja melacak
bahwa para jenderal yang hilang dibawa ke arah Halim. Kenapa Bung Karno
ada di sana? Pak Harto kemudian meminta Bung Karno kembali ke Istana.
Bung Karno setuju, kembali ke Istana.
Pak Harto, menurut Pak Probo, dari dulu tidak punya cita-cita menjadi
pemimpin bangsa ini. Untuk mendukung anggapannya, Pak Probo bertutur
kilas balik. Ketika pangkatnya masih saja letnan kolonel, Pak Harto
hampir putus asa. Ia mau berhenti dari militer. Karena pangkatnya tidak
naik-naik, dari 1947 sampai 1954, tetap Letkol, Pak Harto ingin
mengundurkan diri.
Pak Harto bicara kepada Bu Harto (istrinya): “Kita begini-begini saja,
tidak ada penghargaan. Kita beli taksi saja, saya mau jadi supir taksi.”
Lantas dijawab oleh Bu Harto: “Dulu waktu melamar saya kan nggak jadi
mau jadi supir taksi.” Tertawa… ha…ha…ha...!
“Ini betul kejadian,” kata Pak Probo. Pak Harto pasrah, biarlah terus
jadi Letkol, yang lain-lain juga begitu. Baru tahun 1956, Pak Harto
diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Diponegoro, tahun 1958 jadi Panglima
Kodam Diponegoro.
Kemudian, orang-orang PKI menuduh Pak Harto korupsi ketika menjadi
Panglima Kodam Diponegoro. Tuduhan itu disebarluaskan oleh orang PKI,
namanya Sunaryo, Komandan CPM di Jawa Tengah. Pak Harto dilaporkan
sampai ke pusat, ke Gatot Subroto dan A H Nasution. Kemudian Pak Harto
diberhentikan dari Pangdam Diponegoro (1959) sebelum waktunya. Lalu Pak
Harto mengikuti Seskoad tahun 1960, pangkatnya naik jadi Brigadir
Jenderal.
Bung Karno Marah
Sewaktu Pak Harto mengambil alih pimpinan AD, Bung Karno tidak setuju.
Bung Karno marah-marah, Pak Harto dikatakan koppig, keras kepala.
“Kenapa tidak minta izin sama saya. Yang menentukan Panglima saya, bukan
mengambil alih sendiri begitu,” hardik Bung Karno.
Lantas Pak Harto dibela oleh Panglima AL, Mulyadi: “Pimpinan AD, Pak
Yani, sudah gugur diculik. Pembantu-pembantu yang lain tidak ada. Tidak
ada yang berani mengambil alih pimpinan AD. Sebenarnya kita harus
menghargai Pak Harto.”
Karena Bung Karno marah, Pak Harto tidak diperkenankan menjadi Panglima
AD. Lalu Bung Karno mengangkat Letjen Pranoto Reksosamudra. Kalau
begitu, kata Pak Harto kepada Bung Karno, “saya tidak bertanggung jawab
atas keamanan dan ketertiban. Lantas Bung Karno seketika itu juga
menunjuk Pak Harto sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Pangkopkamtib).
Ternyata kemudian, Pranoto tidak disetujui oleh para perwira tinggi AD,
akhirnya dicabut, dan Bung Karno mengangkat Pak Harto menjadi Panglima
AD. Sejak itu, Pak Harto meminta keterangan yang sebenarnya dari Bung
Karno tentang peran PKI. “PKI jelas berkhianat pada republik. Yang
menculik kolega saya, tujuh jenderal, adalah Untung di bawah pimpinan
Latief yang PKI. Jadi PKI harus dibubarkan,” kata Pak Harto kepada Bung
Karno.
Bung Karno tidak mau. Kalau Bung Karno waktu itu mau membubarkan PKI, ia
mungkin masih tetap jadi presiden. MPRS mungkin tidak menolak
pertanggungjawabannya. “Paling-paling Bung Karno digoyang oleh rakyat,
dan Pak Harto pasti melindungi,” kata Pak Probo.
Pak Harto sangat kecewa karena Bung Karno tidak mau berbicara apalagi
menyalahkan PKI. Kenapa Bung Karno selalu melindungi PKI, kenapa tidak
mau membuka yang sebenarnya. Siapa dalang pembunuhan tujuh jenderal.
Tidak mungkin kalau tidak didalangi. Akhirnya Bung Karno tidak marah
lagi. Tetapi ia sering bertanya.
Suatu kali, pada sidang kabinet, Pak Harto merenung sendiri, ia hanya
dikawal ajudan. Lantas Bung Karno mendatangi Pak Harto, bertanya dalam
bahasa Jawa: “Har, aku iki arep ko apake?” (Har, aku ini akan kau
apakan).
“Pak saya ini kan anak petani. Anak tani itu kepandaiannya cuma, sok nek
gede biso mikul duwur mendem jero. (Artinya, memikul jenazah
tinggi-tinggi dan menguburnya dalam-dalam).
“Opo bener koe iku ngono.” (Apa benar kamu itu begitu).
“Ya, boleh dibuktikan Pak. Saya tidak ingin apa-apa, Cuma kejahatan itu
harus dibongkar.”
Pak Harto hanya meminta Bung Karno membongkar siapa yang mendalangi
pembunuhan tujuh jenderal. Lantas terjadi dialog antara Bung Karno dan
Pak Harto. “Nasakom (nasional, agama, komunis) telah saya jual kepada
dunia melalui PBB dan saya termasuk pemimpin dunia. Kalau PKI dibubarkan
akan hilang muka saya sebagai pemimpin dunia,” kata Bung Karno.
“Ya, tapi PKI sudah berkhianat, bagaimana memelihara orang yang sudah
begini? Pak, kita berjuang untuk rakyat. Rakyat menuntut bubarkan PKI.
Maksud baik Bapak merangkul PKI, tetapi ternyata PKI telah berkhianat,”
ujar Pak Harto.
Dalam kesempatan lain, Pak Harto kembali menyampaikan tuntutan rakyat
untuk membubarkan PKI yang sudah dua kali melakukan pemberontakan. Namun
Bung Karno bersikeras: “Kau selalu mendesak saya untuk bubarkan PKI.
Saya minta bubarkan KAMI dan Front Pancasila, tidak dilakukan,”
Pak Harto menjawab tegas, tetapi tetap dengan rasa hormat: “Tidak bisa
Pak. KAMI dan Front Pancasila itulah yang mendukung dan membela
Pancasila.”
“Ya, sudahlah nanti saja.” Jawaban Bung Karno tidak membuat persoalan
G-30-S/PKI jelas dan selesai.
Menurut Pak Probo, mikul duwur yang dimaksudkan Pak Harto adalah
menjunjung tinggi ajaran Bung Karno. Kenyataannya, setelah menjadi
pejabat presiden dan presiden, Pak Harto benar-benar menjunjung tinggi
ajaran dan warisan Bung Karno, Pancasila dan UUD 1945, yang dijadikan
dasar negara. Mendem jero, artinya, rahasia dari orang tua tidak dibuka.
Kemudian Pak Harto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 untuk
mengamankan situasi dan ajaran-ajaran Bung Karno.
Dengan alasan itu, Pak Harto tidak mau mengusut lagi siapa sebenarnya
yang ada di belakang pemberontakan PKI.
Sebenarnya, menurut perkiraan Pak Probo, Bung Karno tahu. Karena
menjelang G-30-S/PKI, malamnya (tanggal 30 September) ada seminar
teknologi di Istora Senayan yang diselenggarakan Ir. Hartoyo. Bung Karno
hadir di seminar tersebut. Dari situ Bung Karno tidak kembali ke Istana,
tetapi langsung ke Halim. Probo mengutip keterangan ajudan Bung Karno,
Bambang Wijanarko.
Lantaran Pak Harto sudah bilang mikul duwur, mau menjunjung tinggi
ajaran-ajaran Bung Karno, dan mendem jero, tidak akan membongkar
rahasianya. Pak Harto tidak mau mengadili Bung Karno, meskipun banyak
tuntutan untuk mengadilinya. Bung Karno hanya diasingkan di Wisma Yaso.
Sidang Istimewa MPRS Maret 1967, meminta pertanggungjawaban Bung Karno.
Bung Karno hanya bicara tentang Nasakom, Resopim dan lain-lain, tetapi
tidak menyinggung G-30-S/PKI. MPRS tidak bisa terima.
Kemudian diadakan sidang sekali lagi, Maret 1968. Jawaban Bung Karno
begitu lagi. Akhirnya, MPRS mengukuhkan Pak Harto sebagai Presiden RI
Kedua.
Kemudian diselenggarakan Pemilu 1971. MPR hasil Pemilu 1971 memilih
kembali Pak Harto menjadi Presiden, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
menjadi Wakil Presiden. Pak Harto tetap konsisten mikul duwur, mendem
jero. Dia tidak mau memenuhi tuntutan massa untuk mengadili Bung Karno.
Dia mencegah Bung Karno di Mahmilubkan. Karena Bung Karno telah
meletakkan fondasi sebuah negara merdeka yang dipersatukan oleh
Pancasila. Pak Harto menerjemahkan ideologi dan dasar negara itu dalam
kehidupan nyata. ►mti/sh
***Majalah Tokoh Indonesia |
)