| DEPTHNEWS MTI 24 |
|
|
 |
Pembangunan Era Reformasi
Pertarungan Politik Empat Presiden
Selepas pemerintahan Orde Baru, atau dalam tujuh tahun reformasi, di
bawah pimpinan empat presiden, praktis belum ada pembangunan yang
berarti. Para pemimpin dan elit
politik sangat sibuk dengan kepentingan politik masing-masing. Bahkan
pengendalian nilai tukar rupiah masih saja sangat lemah, sering terjadi
fluktuasi yang sangat tinggi. Terakhir RAPBN pun telah menjadi sebuah
wacana. Sehingga ada majalah menyebutnya sebagai impian kelas tinggi.
Pembangunan Era Reformasi
BJ Habibie, Melepas Timor Timur
DPTHNEWS 11: Dimulai era pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie.
Dia disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan
Presiden Soeharto. Pak Harto yang membesarkannya menyerahkan jabatan
presiden itu kepadanya berdasarkan Pasal 8 UUD 1945.
Ketika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa
demonstrasi. Demonstrasi itu mendesak Habibie merespons tuntutan
reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara,
seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rektrutmen
politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, kebebasan
berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya.
Dia pun merespon, bahkan terkadang lebih maju dari tuntutan reformasi
itu sendiri. Pada era Habibie, para tahanan politik dan tahanan PKI
dilepaskan. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dibebaskan. Bersama
DPR yang masih mayoritas tunggal Golkar hasil Pemilu 1987, mengesahkan
banyak undang-undang di antaranya tentang Partai Politik (multipartai),
Otonomi Daerah. Juga diselenggarakan Sidang Istimewa MPR yang antara
lain mengambil ketetapan mempercepat Pemilu dan tentang pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lain mencantumkan nama pribadi
mantan Presiden Soeharto.
Dia pun merespon tuntutan otonomi khusus (luas) Timor Timur, lebih maju
dari tuntutan alias kebablasan, menjadi referendum dengan opsi merdeka.
Propinsi termuda Indonesia, kala itu, yang direbut dan dipertahankan
dengan susah payah semasa pemerintahan Pak Harto, dilepas dengan enteng.
Siapa pun dia orangnya tentu lebih memilih bebas merdeka termasuk rakyat
Timor Timur, sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap
bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggul mutlak.
Banyak pihak berspekulasi bahwa Habibie ingin meraih hadiah Nobel
Perdamaian dengan keputusannya melepas Timor Timur merdeka itu. Tapi,
kehendak itu terhadang oleh terjadinya kerusuhan massal setelah
berakhirnya jajak pendapat itu. Malah kerusuhan itu pun diangkat menjadi
suatu isu pelanggaran HAM.
Dari sekian puluh mungkin ratusan sepakterjang kontroversialnya, kasus
lepasnya Timor Timur agaknya menjadi sesuatu “kesalahan” fatal seorang
presiden yang sesungguhnya telah bersumpah dan berkewajiban
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sutau
kesalahan yang memang sangat sulit untuk dimaafkan secara politik.
Kesalahan ini mengakibatkan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban
Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999, Pemilu yang berhasil
dilaksanakannya secara demokratis. Penolakan ini jelas menciutkan nyali
Habibie untuk terus maju sebagai kandidat calon presiden.
Praktis Habibie, tidak berkesempatan dan berkemampuan melakukan
pembangunan selama 518 hari pemerintahannya.
Dia pun menghabiskan banyak bantuan IMF untuk mengatasi krisis
ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp
10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah
pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada
level Rp 6500 per dolar AS.
Setelah tidak lagi menjadi pejabat negara, ia pun kembali menjadi warga
negara biasa, dan kembali pula hijrah bermukim ke Jerman, dengan alasan
mendampingi sang istri yang sedang sakit. ►mti/crs-ht
=============================================
Boks
BJ Habibie, Dimanja Pak Harto
Lelaki bernama lengkap Bacharuddin Jusuf
Habibie, kelahiran Pare-Pare, 25 Juni 1936,
ini 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10
perusahaan BUMN Industri Strategis, sebelum dipilih MPR menjadi Wakil
Presiden RI (11 Maret 1998) dan disumpah menjadi Presiden RI
menggantikan Presiden Soeharto.
Dia hanya setahun kuliah di ITB Bandung, kemudian 10 tahun kuliah hingga
meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat
Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB
Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali
ke Indonesia.
Pak Harto yang membesarkannya, tampaknya belakangan merasa
dikhianatinya. Habibie diduga bersepakat bersama-sama dengan 14 menteri
yang menolak duduk kembali dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang
direncanakan Pak Harto. Spekulasi perihal dugaan pengkhianatan ini makin
berkembang tatkala Pak Harto tak pernah membuka pintu bagi Habibie sejak
dilantik menjadi presiden.
Padahal dia dikenal sebagai anak emas Pak Harto. Habibie bahkan terkesan
terlalu dimanja Pak Harto. Habibie yang mencanangkan empat tahapan alih
teknologi, benar-benar dimanjakan dengan menempatkan berbagai proyeknya
sebagai industri strategis yang menyedot banyak dana.
Satu di antaranya, yang paling spektakuler sekaligus kontroversial dan
dianggap sebagai mercusuar, adalah PT Industri Pesawat Terbang Nusantara
(IPTN), yang sepanjang zaman disubsidi. Sehingga ketika perusahaan ini
diposisikan sama seperti BUMN lainnya harus mampu membiayai dirinya,
perusahaan yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia, itu pun terancam
ambruk dan terpaksa merumahkan dan mem-PHK 6000-an karyawannya.
Namun, dalam kesempatan deklarasi pendirian Masyarakat Ilmuwan dan
Teknolog Indonesia (MITI), Habibie menyebutkan hancurnya IPTN adalah
ulah IMF yang menghambat Pemerintah RI membantu pengembangan pesawat
terbang dengan mencantumkan klausul pencabutan subsidi dalam Letter of
Intent (LoI).
Sepakterjangnya penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit
pula yang tak sependapat dengannya. Ketika dia mendirikan ICMI (Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia) dan didaulat menjadi Ketua Umum, misalnya,
dia dituding Gus Dur sebagai sektarian, karena kurang bagus untuk masa
depan sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Sebagai antitesa,
berdiri pula Forum Demokrasi (Fordem) pimpinan Abdurrahman Wahid alias
Gus Dur yang populis dan egaliter serta inklusif. ICMI, dalam perjalanan
selanjutnya praktis menjadi kekuatan politik Habibie.
Ketika 10 Agustus 1995 dia berhasil menerbangkan pesawat terbang N-250
“Gatotkoco” kelas commuter yang disebut asli buatan dan desain
putra-putra terbaik bangsa yang bergabung dalam IPTN, dia diserang
pelaku ekonomi lain bahwa yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah beras,
traktor dan kapal penangkap ikan bukan “mainan” pesawat terbang.
Pengusaha pribumi Probosutedjo juga melihat, semasa pemerintahan Pak
Harto, BJ Habibie membuat proyek teknologi tinggi yang memboros anggaran
negara. Ia memberi contoh, pesawat Tetuko CN-235 yang dipleseti: Wong
sing teko ora tuku-tuku atau Wong sing tuku ora teko-teko. Artinya;
“Orang yang datang tidak juga membeli atau orang yang mau beli tidak
datang-datang.”
Kata Pak Probo, cara berpikir Habibie seperti anak-anak, bahwa membikin
pesawat jauh lebih menguntungkan daripada membikin mobil atau traktor.
Alasannya, harga jual satu pesawat berlipat-lipat dibanding harga satu
mobil. “Ini kan pikiran anak-anak,” kata Pak Probo.
Pemikiran ekonomi makro Habibie yang dipopulerkan dengan Habibienomics,
dihadirkan oleh lingkarannya sebagai counter pemikiran lain seperti
Widjojonomics (yang sesungguhnya merupakan Soehartonomic). Namun, ketika
Habibie berhasil membarter (tukarguling) pesawat terbang “Tetuko” CN-235
dengan beras ketan itam Thailand, dia diledekin, pesawat terbangnya
hanya sekelas ketan itam dan lebih baik membuat panci saja.
Lalu, kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi
otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) kepada rakyat
Timor Timur. Sehingga dengan enteng, Provinsi Timor Timur lepas dari
NKRI.
Dan, ketika menjabat presiden, dia menjadi pusat perhatian apalagi
dengan sikapnya yang tidak mau diam dan bergerak sesuka hati padahal
sudah ada aturan protokoler yang harus dipatuhi. Tersebarlah saat itu
singkatan Habibie sebagai “Hari-hari Bikin Bingung”.
Setelah tidak lagi menjabat presiden, kepergiannya untuk bermukim di
Jerman dalam jangka lama, mengundang pertanyaan beberapa pihak tentang
nasionalisme Habibie. Istri adalah alasan utama Habibie tinggal di
Jerman. Pendamping hidup sekaligus teman suka dan duka yang sudah
dikenal sejak anak-anak umur 14 tahun, dr. Hasri Ainun Habibie. Putri
keempat H. Mohammad Besari itu disebut terbaring menjalani perawatan di
sebuah rumahsakit di Jerman.
Habibie ingin untuk selalu bisa mendampingi istri, dan harapnya istri
juga akan selalu bisa mendampinginya. Menurut tim dokter yang menangani,
Hasri Ainun belum dibenarkan tinggal atau berkunjung ke daerah tropis
karena kelembabannya tinggi. Karena itu, tim dokter merekomendasikan
untuk tinggal di Jerman sampai sehat secara tuntas. ►mti/crs-ht
***Majalah Tokoh Indonesia |