| DEPTHNEWS MTI 24 |
|
|
 |
Pembangunan Era Pak Harto
Sukses Pangan, KB dan Perumnas
DPTHNEWS 08: Barangkali lebih obyektif menunjukkan keberhasilan
pemerintahan Pak Harto dengan angka-angka. Pertumbuhan ekonomi rata-rata
6,8 persen setahun, bahkan 8,1 persen tahun 1995. Sektor industri tumbuh
rata-rata 12 persen setahun, peranan industri dalam produksi nasional
menukik dari 9,2 persen tahun 1969 menjadi 21,3 persen tahun 1991. Dan
pendapatan per kapita meningkat tajam dari hanya 70 menjadi 800 dolar AS
per tahun.
Jika bicara hasil pembangunan, tentu sangat panjang bila diuraikan satu
per satu. Secara kasat mata, bandingkan saja kondisi ibukota Jakarta
pada tahun 1966 dengan kondisi Jakarta 1998 sampai saat ini. Dulu
Jakarta masih berupa Kampung Besar, tahun 1998 sudah menjadi
Megapolitan, lengkap dengan berbagai prasarana dan sarananya.
Bandingkan juga dengan kondisi desa-desa di berbagai sudut Nusantara,
yang sebelumnya tidak mengenal jalan aspal dan listrik serta telepon,
pada tahun 1998, hampir seluruh desa sudah bisa ditempuh dengan
kendaraan bermotor dan telah berpenerangan listrik bahkan telah
dijangkau telepon.
Begitu pula sekolah-sekolah Inpres berdiri hingga ke pelosok desa.
Sampai-sampai belakangan ada beberapa Sekolah dasar yang kekurangan
murid, selain karena banyaknya SD Inpres yang dibangun juga karena
keberhasilan program Keluarga Berencana.
Selain itu, kesehatan masyarakat hingga ke pelosok desa juga
ditingkatkan. Puskesmas dibangun, sekurangnya di setiap kecamatan,
bahkan di sebagian desa. Pos Pelayanan Terpadu yang terkenal dengan
Posyandu, digalakkan, sehingga berbagai jenis penyakit, terutama
penyakit menular, dapat dicegah sedini mungkin. Indonesia pun dinyatakan
bebas polio. Belakangan penyakit ini malah muncul di Indonesia, bahkan
busung lapar pun terjadi.
Kesuksesan pembangunan selama pemerintahan Pak Harto,Terlalu banyak
untuk diuraikan. Namun sebagai gambaran pokok, berikut ini diuraikan
sukses tiga program pokok, yang semuanya menyentuh hajat hidup orang
banyak, bukan proyek mercusuar.
1. Swasembada Pangan
Kecukupan pangan, tempat tinggal yang nyaman dan jumlah keluarga yang
terencana merupakan faktor penting untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera. Ketiga hal ini menjadi fokus perhatian Pak Harto.
Sebagai bangsa agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dan bekerja di
bidang pertanian, maka pembangunan di sektor ini mendapat perhatian
utama. Itulah yang dipikirkan dan kemudian dilakukan Pak Harto ketika
mulai memimpin bangsa ini tahun 1967.
Kerja keras dalam bidang pertanian sejak Pelita I (1969), membuat
Indonesia mampu meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki kehidupan
petani. Hasilnya, tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada
beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk.
Keberhasilan ini mempunyai nilai yang spektakuler, karena mengubah
Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada.
Sukses ini mengantar Pak Harto diundang berpidato di depan Konferensi
ke-23 FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), di Roma, Italia, 14
November 1985.
Pada kesempatan itu, Pak Harto menyerahkan bantuan 1.000.000 ton gabah—
sumbangan dari para petani Indonesia—untuk disampaikan kepada rakyat di
negara-negara Afrika yang menderita kelaparan. “Jika pembangunan di
bidang pangan ini dinilai berhasil maka itu merupakan ‘kerja raksasa’
dari seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Soeharto di dalam
pidatonya di depan wakil-wakil dari 165 negara anggota FAO.
Kerja keras para petani ini berhasil meningkatkan produksi beras, yang
tahun 1969 hanya sebesar 12, 2 juta ton menjadi lebih dari 25,8 juta ton
pada tahun 1984. Kepada peserta konferensi Pak Harto juga memperkenalkan
seorang petani andalan asal Tajur, Bogor yang ikut dalam rombongannya.
Pernyataan penting Pak Harto yang ditujukan kepada negara-negara maju
anggota FAO bahwa selain bantuan pangan, yang paling penting adalah
kelancaran ekspor komoditi pertanian dari negara-negara yang sedang
membangun ke negara-negara industri maju. Ekspor pertanian bukan
semata-mata untuk meningkatkan devisa, tetapi lebih dari itu, untuk
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.
Atas keberhasilan swasembada pangan ini, Dirjen FAO Dr Edouard Saouma
dalam kunjungannya ke Jakarta, Juli 1986, menyerahkan penghargaan medali
emas FAO. Medali itu menampilkan gambar timbul Pak Harto dengan
tulisan:President Soeharto – Indonesia, dan di sisi lainnya bergambar
seorang petani yang sedang menanam padi dengan tulisan “From Rice
Importer to Self-Sufficiency.
2. Keluarga Berencana
Menurut Pak Harto kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan banyak
artinya jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali. Karena itu
pelaksanaan program keluarga berencana merupakan yang sangat penting
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Program KB dikoordinasikan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional) yang dibentuk tahun 1970. Program ini semula memang
ditentang secara luas, namun belakangan mendapat dukungan dari para
pemuka agama. KB bukan lagi sebuah program yang ditekankan oleh
pemerintah, tetapi menjadi popular di kalangan keluarga dan dilaksanakan
atas kesadaran sendiri.
Untuk kelancaran program KB tingkat nasional, pada tahun anggaran
1970/1971, Pemerintah Indonesia mulai memberi bantuan sebesar 1,3 juta
dolar, dan 3 juta dolar AS dari para donatur asing. Bantuan terus
meningkat dari tahun ke tahun, menjadi 34,3 juta dolar AS tahun
1977/1978.
Strategi yang diterapkan dalam Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana adalah tercapainya jumlah penduduk yang serasi dengan laju
pembangunan. Peserta KB secara kumulatif meningkat dari sekitar 1,7 juta
orang pada akhir Repelita I menjadi sekitar 21,5 juta orang pada akhir
Repelita V, atau naik 12,6 kali lipat. Program KB telah berhasil menekan
laju pertambahan penduduk secara nyata serta meningkatkan kesejahteraan
penduduk Indoneia.
Prestasi yang dicapai dalam program kependudukan dan keluarga berencana
ini mengundang rasa kagum UNICEF. Lembaga PBB yang menangani masalah
anak dan pendidikan ini seperti dinyatakan Direktur Eksekutifnya, James
P.Grant, memuji Indonesia karena berhasil menekan tingkat kematian bayi
dan telah melakukan berbagai upaya lainnya untuk menyejahterakan
kehidupan anak-anak di Indonesia.
Data yang ada menyebutkan, pada Pelita III tingkat kematian bayi di
Indonesia masih mencapai 100/1000 kelahiran. Namun kemudian menurun
menjadi 70/1000 kelahiran pada Pelita IV dan pada tahun 1990-an bisa
ditekan menjadi 50/1000 kelahiran.
Perhatian Pak Harto terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
dilakukan secara terus menerus. Ia bahkan langsung turun ke lapangan.
Pak Harto dan Ibu Tien (Alm) bahkan meminumkan sendiri cairan vaksin
polio kepada bayi dan anak-anak Balita untuk menggalakkan program
imunisasi polio di seluruh tanah air, sehingga Indonesia bebas polio,
kala itu.
Pak Harto dan jajaran BKKBN yang dipimpin Haryono Suyono, telah berhasil
mengubah persepsi: “Banyak anak banyak rezeki” menjadi: “Keluarga kecil
bahagia.” Pandangan hidup ini, menjadi mendarah daging pada mayoritas
masyarakat, baik bagi yang sudah maupun belum menikah.
Atas keberhasilan pelaksanaan program Kependudukan dan KB, Pak Harto
memperoleh Penghargaan Tertinggi PBB di Bidang Kependudukan atau UN
Population Award. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Sekjen PBB
Javier de Cuellar di markas besar PBB di New York. Penghargaan tersebut
diserahkan bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Harto ke 68, tanggal 8
Juni 1989. Pak Harto menempati urutan teratas dari 24 calon yang masuk
nominasi.
3. Rumah Untuk Keluarga
Pembangunan perumahan sangat penting bagi kehidupan rakyat, karena bukan
sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan watak dan jiwa
melalui kehidupan keluarga.
Untuk memantapkan program pembangunan perumahan, maka pemerintahan Pak
Harto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN), Mei 1972.
Sebagai pelaksana, dibentuk Perum Pembangunan Rumah Nasional.
Pada Pelita II mulai diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah
melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tanggal 10 Desember
1976, untuk pertama kalinya Bank Tabungan Nasional (BTN), merealisasikan
KPR yang dibangun pengembang swasta bagi 17 orang debitur yang membeli
rumah di Semarang dan Surabaya.
Kemudian di tahun yang sama, Perum Perumnas menyelesaikan pembangunan
rumah sederhana (RS) di Depok (Jawa Barat) dan di Klender, Jakarta
Timur.
Program ini dilanjutkan dengan penjualan rumah atas dukungan KPR-BTN
kepada pegawai negeri, ABRI, karyawan BUMN dan perusahaan swasta serta
mereka yang terkena proyek pemerintah.
Langkah ini diikuti pembangunan rumah murah (RS dan RSS) di
propinsi-propinsi lain. Jumlah rumah yang dibangun mencapai 53.354 unit,
sebanyak 50.672 unit dibangun oleh Perum Perumnas. Sedangkan sisanya,
2.682 unit dibangun oleh pengembang swasta.
Pada Pelita III pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat
berpenghasilan rendah terus ditingkatkan. Di bidang perumahan kota
dilakukan peningkatan program perbaikan lingkungan perumahan kota.
Program ini mencakup 200 kota kecil, sedang dan besar. Pembangunan rumah
sederhana yang ditargetkan 150.000 unit dapat dilampaui. Sebanyak 80.536
unit dibangun oleh Perumnas, dan sisanya 216.158 unit dibangun oleh
pengembang swasta.
Di bidang perumahan desa diadakan proyek perintis pemugaran perumahan
desa (P3D). Proyek yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum ini
menjangkau 6.000 desa. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula program
peningkatan swadaya masyarakat dalam perumahan lingkungan (PSMPL) yang
ditangani Departemen Sosial serta program perbaikan perumahan dan
lingkungan desa (PPLD) oleh Departemen Dalam Negeri.
Secara kuantitatif dan kualitatif, pembangunan perumahan terus meningkat
dari waktu ke waktu. Pada Pelita IV secara kualitatif ditingkatkan
pengembangan program perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan.
Meliputi perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota di 400 lokasi
kota. Perintisan peremajaan kota di beberapa kota besar dan pengembangan
kota serta pusat-pusat pertumbuhan baru.
Secara kuantitatif, pada periode ini dapat dibangun 288.438 unit rumah
sederhana dari 300.000 unit yang ditargetkan. Dari jumlah itu sebanyak
217.643 unit dipasok pengembang swasta anggota REI (Real Estat
Indonesia) dan 70.795 dibangun oleh Perumnas. Sedangkan di bidang
perumahan desa, lokasi P3D ditingkatkan menjadi 10.000 desa. Selain itu
ditingkatkan pula keterpaduan penanganan perumahan desa melalui
pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu (P2LDT).
Pak Harto, di bidang pembangunan perumahan rakyat memberdayakan BKPN
yang diketuai Menteri Negara Perumahan Rakyat.
Pada Pelita V, pemerintah mengikutsertakan koperasi di dalam pembangunan
perumahan yang berjumlah 375.832 unit. Di sini REI membangun sebanyak
271.056 unit, Perumnas 85.280 unit dan Koperasi 19.496 unit. Masih ada
pembangunan perumahan yang dilakukan melalui instansi lain, seperti
Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Sejak Pelita I
sampai Pelita V melalui program transmigrasi telah dibangun 834. 977
unit rumah.
Sedangkan pembangunan perumahan bagi masyarakat suku terasing yang
tersebar di 20 propinsi mencapai 31.896 unit.
Sejak Pelita V diperkenalkan peremajaan pemukiman kota yang dipadukan
dengan perintisan pembangunan rumah sewa dan rumah milik dalam bentuk
rumah susun sederhana. Sampai Pak Harto mengundurkan diri, 21 Mei 1998,
selama Pelita VII, pemerintah menargetkan untuk membangun sejuta rumah.
►mti/sp-sh.
***Majalah Tokoh Indonesia |
)