| DEPTHNEWS MTI 24 |
|
|
 |
Strategi Pak Harto
Strategi Trilogi Pembangunan
DPTHNEWS 07: Trilogi Pembangunan -- Stabilitas Nasional, Pertumbuhan
Ekonomi dan Pemerataan -- adalah strategi pembangunan yang dilaksanakan
dalam pemerintahan Pak Harto.
Pak Harto meletakkan dasar-dasar pembangunan berkelanjutan melalui
Pelita, dan menetapkan Trilogi
Pembangunan sebagai strategi untuk tinggal landas menuju masyara-kat
Indonesia yang adil dan sejahtera. Stabilitas nasional dibutuhkan agar
bisa dilakukan pembangunan (pertumbuhan ekonomi) dan setelah adanya
pertumbuhan ekonomi (kue nasional) dilakukan pemerataan.
Stabilitas nasional diperlukan untuk kelancaran pembangunan, juga untuk
menarik minat para investor asing guna ikut menggerakkan roda ekonomi
dan membuka lapangan kerja. Sebab, tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan
ada pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Menurut H. Probosutedjo, untuk menciptakan stabilitas nasional, Pak
Harto harus mendapat dukungan militer. Inilah yang belakangan disalah
mengerti oleh beberapa pihak. Hal mana dengan strategi stabilitas
nasional itu, Pak Harto dituding otoriter bahkan diktatur. Padahal
tujuan stabilitas nasional itu hanyalah semata-mata untuk menciptakan
situasi yang kondusif melaksanakan pembangunan nasional.
Hanya saja, Pak Probo juga menyayangkan pihak ABRI dan para pembantu Pak
Harto, kurang memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada rakyat.
Termasuk menjelaskan masuknya investor asing diperlukan untuk mendukung
perputaran roda ekonomi. Mereka bukan untuk menguasai ekonomi Indonesia,
tetapi menciptakan lapangan kerja.
“Kesalahannya, para pembantu Pak Harto tidak mau menjelaskan,” kata Pak
Probo kepada TokohIndonesia. Sehingga beberapa pihak itu kurang memahami
strategi pembangunan yang diletakkan oleh Pak Harto.
Pak Probo sendiri sering menanyakan kepada Pak Harto perihal jatah kursi
ABRI di DPR dan MPR. Saat itu dijawab oleh Pak Harto, tujuannya tiada
lain untuk menjaga keutuhan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, untuk
mengamankan jalannya pembangunan. Pak Harto benar-benar memelajari
sejarah bangsa-bangsa terjajah, bahwa negara-negara terkebelakang akibat
penjajahan, jika tidak dipimpin dengan cara yang terarah dan terkendali,
tidak mungkin bisa maju. Tujuannya untuk mengentas kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraan.
Pak Probo memberi contoh, negara yang tidak maju-maju, misalnya,
Filipina, India, Pakistan dan Bangladesh. Tetapi negara yang terkendali
dan terarah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Contoh yang paling
mencolok RRC, sekarang ekonomi tumbuh pesat, tentu tujuannya
mensejahterakan rakyatnya yang sudah berjumlah lebih kurang 1,3 miliar
jiwa.
Bukan Proyek Mercusuar
Dalam hal melaksanakan pembangunan, dengan strategi Trilogi
Pembangunannya, Pak Harto tidak menghendaki proyek mercusuar. Melainkan
proyek yang langsung menyentuh kepentingan rakyat dan kepentingan
bangsa.
“Pak Harto selalu teringat akan beratnya penderitaan rakyat. Rakyat yang
selalu berkorban sejak masa merebut, membela dan menegakkan
kemerdekaan,” kata Pak Probo. Tekad untuk mengentas kemiskinan bukan
hanya basa-basi, tetapi dilaksanakan sungguh-sungguh dan diwujudkan
secara nyata.
Pak Harto sangat menyadari bahwa mengangkat harkat dan martabat
bangsa hanya dapat dilakukan dengan pembangunan menyeluruh yang
berjangka panjang dan bertahap-tahap, Pembangunan Lima Tahun yang
dipandu oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pelita demi Pelita
dijabarkan setiap tahun di dalam APBN yang dibahas dan disetujui oleh
DPR.
Pelita pertama dimulai 1 April 1969. Penting menciptakan dulu kue
pembangunan agar ada yang bisa dibagi-bagikan kepada rakyat. Karena itu
pemerintahan Pak Harto mendahulukan pertumbuhan ekonomi karena kondisi
negara yang masih miskin. Karena pemerintah lama tidak mewariskan
program pembangunan yang terencana dan teratur. Kalau belum ada
pembangunan tentu tidak mungkin dilakukan pemerataan.
Mantan Wakil Presiden Bung Hatta (Almarhum), saat itu menyarankan kepada
Pak Harto agar dilakukan pembangunan dulu. Baru sesudah itu dilakukan
pemerataan. “Ibarat orang membikin kue, kuenya dibikin dulu, sudah jadi
kue baru dibagi,” Pak Probo menjelaskan strategi Trilogi Pembangunan
yang diterapkan Pak Harto.
Pada masa-masa awal memang stabilitas nasional menempati urutan pertama
karena kondisi keamanan dan politik saat itu. Tetapi di dalam penerapan
selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pertama, disusul
pemertaan dan pemantapan stabilitas.
Pemulihan ekonomi
Seperti dituturkan Pak Probo, di awal pemerintahannya, Pak Harto sudah
menyadari bahwa pembangunan tak mungkin dimulai tanpa diawali pemulihan
ekonomi. Laju inflasi (600%) yang parah dan tidak terkendali harus
dihentikan. Lembaga-lembaga ekonomi yang tidak berfungsi harus ditata
kembali. Juga dikembangkan iklim yang mendukung kegiatan usaha dan
investasi, agar roda ekonomi dapat berputar.
Langkah pertama, melaksanakan program stabilisasi menyeluruh. Di bidang
keuangan negara, pemerintah menerapkan sistem anggaran pendapatan dan
belanja yang berimbang. Di bidang moneter, jumlah uang yang beredar
dikendalikan dengan cermat dengan tingkat suku bunga deposito yang
menarik agar masyarakat menyimpan uang mereka di bank. Ini diperlukan
untuk akumulasi modal bagi kegiatan usaha. Sistem kurs devisa
disederhanakan untuk merangsang ekspor dan melancarkan impor.
Sedangkan di sektor riil diambil langkah-langkah mendasar. Impor bahan
baku dan suku cadang diprioritaskan agar pabrik-pabrik dapat segera
meningkatkan produksinya. Persediaan kebutuhan pokok rakyat, khususnya
beras, mendapat prioritas tinggi. Berbagai langkah tersebut mampu
mengendalikan inflasi, dan roda ekonomi mulai bergerak kembali. Pak
Harto mengakui ini memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pak Harto memahami, selain belajar dari pengalaman sendiri juga perlu
belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Karena fakta menunjukkan,
ketidakstabilan ekonomi yang berlarut-larut dapat menghambat, bahkan
meniadakan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai.
Bisa dilihat bagaimana ekonomi sebuah negara mundur bahkan hancur karena
membiarkan ketidakstabilan ekonomi lepas kendali. Sebaliknya,
negara-negara yang ekonominya stabil, mata uangnya kuat karena
melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara disiplin, ekonomi dan
teknologinya maju pesat.
Secara berkesinambungan dan berkelanjutan dilakukan dereguasi dan
debirokratisasi. Mulai dekade 1970-an sampai 1990-an, Pak Harto
melakukan deregulasi dan debirokratisasi secara berkelanjutan. Langkah
ini dimaksudkan untuk mendukung, bukan untuk menghambat pembangunan.
Prioritaskan Pertanian
Sebagai anak yang tumbuh dan besar di desa, Pak Harto sangat memahami
sulitnya kehidupan keluarga petani. Terbatasnya lahan, rendahnya tingkat
produksi, membuat kehidupan mayoritas petani jauh dari sejahtera.
Melihat kondisi ini—dan juga sebagai “balas budi” kepada para petani
yang ikut berkorban dalam perang merebut dan mempertahankan
kemer-dekaan—Pak Harto mem-prioritaskan pembangunan sektor pertanian.
Secara strategis sektor ini juga menjadi kunci bagi pemenuh-an kebutuhan
pangan rakyat, sekaligus merupakan sumber kehidupan sebagian besar
rakyat.
Sektor pertanian yang tangguh akan mendukung pembangunan di
sektor-sektor lain. Berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan
sektor pertanian segera disiapkan. Misalnya, pembangunan irigasi dan
perhubungan, juga para petani dilatih tentang metode pertanian maju
sehingga mereka bisa meningkatkan produksi.
Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani
melalui kegiatan penyuluhan. Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk,
diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali
dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka
dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan.
Soal peningkatan produksi pertanian, khususnya beras, Pak Probo punya
kenangan menarik. Sekitar tahun 1973-1974, pemerintahan Pak Harto
mengembangkan tanaman padi unggul PB-5 yang produksinya tinggi. Suatu
ketika Pak Probo berkunjung ke kediaman Pak Harto di Jl. Cendana, dan
mereka makan bersama. “Nah, saat makan saya cerita mengenai beras.
Sekarang, harga beras naik,” kata Pak Probo.
Pak Harto mendengar ini dengan sedikit heran bertanya :”Ah, masa’ beras
kan sudah dikendalikan. Sekarang produksi padi sudah meningkat, masa’
naik.”
“Iya mas, barusan saya beli beras Cianjur, ada kenaikan harga,” jawab
Pak Probo.
Pak Harto menukas: “Salahnya, kenapa kamu makan beras Cianjur, kan
dianjurkan makan PB-5. Kamu harus beri contoh makan PB-5.”
Kisah ini menunjukkan konsistensi Pak Harto dalam usahanya meningkatkan
produksi beras, dan menganjurkan keluarganya untuk memberi contoh.
Strategi yang mendahulukan pembangunan sektor pertanian, membuahkan
hasil: tercapainya swasembada beras, dan meratanya hasil-hasil
pembangunan sehingga semakin berkurang rakyat yang hidup di bawah garis
kemiskinan.
Tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras. Ini sebuah titik balik,
karena tahun 1970-an, Indonesia dikenal sebagai negara pengimpor beras
terbesar di dunia.
Bersamaan dengan itu, tercipta lapangan kerja dan sumber mata
pencaharian bagi jutaan petani, sekaligus memperkuat ketahanan nasional
di bidang ekonomi, khususnya pangan. Kebutuhan-kebutuhan dasar
masyarakat lainnya, seperti perbaikan gizi, pelayanan kesehatan, KB,
pendidikan dasar, air bersih dan perumahan, disediakan secara merata.
Juga dilancarkan program-program Inpres Desa Tertinggal, Keluarga
Sejahtera, dan makanan tambahan bagi murid-murid sekolah di desa-desa
tertinggal.
Program tersebut berhasil menurunkan secara tajam jumlah penduduk
miskin. Dari 70 juta jiwa atau 60 persen dari jumlah penduduk di era
1970-an menjadi 26 juta atau hanya 14 persen, pada tahun 1990-an. r
mti/sp-sh. ►mti/sp-sh.
***Majalah Tokoh Indonesia |
)