| DEPTHNEWS MTI 24 |
|
|
 |
Pembangunan di Era Pak Harto
Selamatkan Bangsa dari Kehancuran
DPTHNEWS 04: Indonesia memasuki era Orde Baru yang lebih berfokus
pada pembangunan. Belajar dari era sebelumnya yang kemudian dinamai Orde
Lama, yang sangat disibukkan dengan urusan politik, Orde Baru bangkit
dengan semangat dan kekuatan baru lebih mementingkan berkarya membangun
bangsa daripada asyik berpolitik.
Setelah MPRS mengangkatnya jadi presiden (1967), Pak Harto segera
menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta
memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara
yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (ABPN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan
strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan
pemerataan. (Selengkapnya baca: Trilogi Pembangunan)
Pada awal pemerintahan Orde Baru, program utamanya adalah pemulihan
ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri, 2,5
miliar dolar. Sejarah pertumbuhan ekonomi di awal era Orde Baru, sangat
spektakuler. Pemerintah Orde Baru, kala itu berhasil menyelamatkan
bangsa ini dari gelombang kehancuran.
Menurut Emil Salim, laju inflasi menjelang peristiwa G-30-S/PKI, bisa
dibilang edan. Indeks biaya hidup tahun 1960 sampai tahun 1966, naik 438
kali! Harga beras mengganas naik 824 kali! Begitu pula harga tekstil
naik 717 kali! Sementara nilai rupiah sekarat dari Rp.160 saja menjadi
Rp.120 ribu per satu dolar AS!
Angka-angka itu cukup menjadi bukti ilustratif betapa malapetaka yang
menghantam bangsa Indonesia saat itu demikian dahsyat. Ditambah lagi
tragedi pergulatan politik nasional yang berpuncak pada Gerakan 30
September/PKI, yang membuat bangsa ini dalam kondisi chaos.
Dalam kondisi sangat kacau dan buruk itu, Pak Harto dengan segenap
jajaran Orde Baru, menggalang kekuatan. Diawali tindakan politis
membubarkan PKI. Kala itu, tuntutan hebat untuk membubarkan PKI kurang
digubris Bung Karno. Hal ini memaksa Proklamator RI itu harus lengser
dari Istana Kepresidenan. Jenderal Soeharto, yang segera membubarkan PKI
setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966, yang lebih dikenal dengan
Supersemar, dipilih MPRS menggantikannya. Dia pun sukses menumpas PKI
atas dukungan militer, mahasiswa dan berbagai elemen bangsa.
Keberhasilan membubarkan PKI itu, membuat pemerintahan Orde Baru mampu
memadukan semua komponen masyarakat dalam mengatasi persoalan bangsa.
Dia memotivasi para ekonom menyumbangkan konsep alternatif untuk
memulihkan perekonomian nasional.
Di antaranya, yang sangat spektakuler adalah kebijaksanaan sanering
rupiah dari seribu rupiah menjadi satu rupiah, tanpa mengusahakan
rencana pengendalian defisit anggaran. Kebijakan ini, meski dinilai
terlalu berani, ternyata sangat efektif menerapkan tujuan ganda, yakni:
memulihkan ekonomi sekaligus mengurangi kontrol kelompok PKI yang
menggondol kantung-kantung rupiah.
Selain itu, dilakukan kebijakan menaikkan harga bensin dan tarif
angkutan umum, serta menaikkan gaji pegawai negeri. Kemudian, secara
konsepsional dirumuskan landasan komprehensif kebijakan ekonomi baru,
baik mengenai pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan
pembangunan. Ketetapan ini memberi untuk melakukan upaya-upaya pemulihan
ekonomi nasional.
Menurut Emil Salim, pada kuliah program sejarah lisan Indonesia (1965-
1971) di CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Jakarta,
Agustus 1999, ada lima kebijakan yang dianggap manjur dalam upaya
pemulihan ekonomi kala itu. Pertama, pengendalian inflasi melalui
kebijakan anggaran berimbang, dan kebijakan moneter ketat.
Kedua, pencukupan kebutuhan pangan. Ketiga, pencukupan kebutuhan
sandang. Keempat, rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana ekonomi.
Kelima, peningkatan ekspor dengan mengembalikan share sepenuhnya pada
eksportir.
Selain itu, juga digulirkan kebijakan jitu lainnya saat itu yakni
deregulasi dan debirokratisasi (Paket 10 Februari dan 28 Juli 1967, dan
seterusnya). Kemudian, pemerintah juga membuka kran penanaman modal
asing, secara bertahap.
Kebijakan-kebijakan itu sangat berhasil menjinakkan liarnya laju
inflasi. Turun drastis dari kisaran angka 650 persen (tahun 1966)
menjadi 100 persen (1967), dan 50 persen (1968). Bahkan sudah terkendali
di angka 13 persen (1969).
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,
pemerintahan Pak Harto mengundang penanaman modal asing. Pemerintahan
Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan
bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Selama 32 tahun
memerintah, Pak Harto secara teratur dan konsisten melaksanakan Pelita
demi Pelita. Pertumbuhan ekonomi bergerak dengan cepat rata-rata 6,8
persen per tahun. (Selengkapnya baca: Pak Harto Membangun Indonesia).
Selain itu, selama pemerintahan Pak Harto, Pemilu juga dilaksanakan
setiap lima tahun. Pemilu pertama tahun 1971 dan terakhir 1987. Sayang,
dia pun kemudian dikhianati para pembantu dekatnya. Didorong untuk tetap
maju sebagai calon presiden tunggal pada Sidang Umum MPR Maret 1988,
kemudian ditinggal bahkan dihujat. Pak Harto yang selama 32 tahun
dipuja-puji, kemudian dihujat sebagai penguasa otoriter dan korup.
Padahal jika disimak, Pak Harto yang kala itu masih didukung militer dan
beberapa komponen bangsa, jika dia otoriter bisa saja melakukan tindakan
untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, dia memilih mengundurkan diri
secara sukarela (21 Mei 1998). Dia tidak diberhentikan paksa oleh MPR,
tetapi mengundurkan diri secara sukarela. (Selengkapnya baca: Sang
Negarawan, Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah). ►mti/crs
***Majalah Tokoh Indonesia |
)