| DEPTHNEWS MTI 24 |
|
|
 |
Pembangunan di Era Bung Karno
Gelora Politik Revolusioner
Fase pertama pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959) diwarnai
semangat revolusioner, serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan.
Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang
diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi
parlementer. Pemerintahan parlementer pertama dan kedua dipimpin oleh
Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pemerintahan Sjahrir dilanjutkan oleh PM
Muhammad Hatta yang merangkap Wakil Presiden.
Kepemimpinan Bung Karno terus-menerus berada di bawah tekanan militer
Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya,
pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara
partai-partai politik.
Sementara pemerintahan parlementer jatuh-bangun. Perekonomian
terbengkalai lantaran berlarut-larutnya kemelut politik.
Ironisnya, meskipun menerima sistem parlementer, Bung Karno membiarkan
pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan
umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden
dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil
Presiden, tahun 1945.
Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi
baru menggantikan UUD 1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu
tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan
Bung Karno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang
yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.
Usai Pemilu, Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu,
mulai bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara
maraton selama lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan
sebuah UUD yang baru.
Menyadari bahwa negara berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan
dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya;
membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959
sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, tanpa Pemilu dan
dirinya diangkat sebagai presiden seumur hidup.
Pemerintahan parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga
jatuh-bangun oleh mosi tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi
morat-marit. Sementara itu, para pemimpin Masjumi dan PSI terlibat dalam
pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian, Bung Karno membubarkan kedua
partai tersebut.
Pada fase kedua kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan
demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk
mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik.
Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam
ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama
partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno
menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari
semua kekuatan NASAKOM.
Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun
1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman
Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan
Irja) adalah Mayjen Soeharto.
Tahun 1964-1965, Bung Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner
bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia
yang didukung Inggris.
Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno.
Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September
1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut
menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan
keamanan hampir tak terkendali.
Menyadari kondisi tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11
Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto
selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang
bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban. Langkah penertiban
pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan tuntutan rakyat ketika
itu, membubarkan PKI. (Selengkapnya baca: G-30-S/PKI dan Isu Dewan
Jenderal, hlm 36)
Bung Karno, setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai
pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967. Pidato
pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Kemudian Pak Harto diangkat
selaku Pejabat Presiden. Kemduian Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi
Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.
Go to Hell with Your Aid
Sementara pembangunan ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka,
praktis dikesampingkan. Kalaupun ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan
secara sporadis, tanpa panduan APBN. Investasi praktis belum ada. Bahkan
belakangan pemerintahan Bung Karno yang cenderung berporos ke Blok Timur
(Komunis RRC dan Uni Soviet) menabukan investasi asing. Ia dengan gagah
mengejek Amerika Serikat dan negara Barat lainnya: “Go to hell with your
aid.” Persetan dengan bantuanmu!
Sehingga, pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan
perang Jepang. Dari dana pampasan perang itu, Bung Karno membiayai
pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi,
Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra
Beach, Hotel Ambarukmo Yogya, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali.
Sementara beberapa proyek pembangunan yang direncanakan bekerjasama
dengan Uni Soviet, seperti Krakatau Stell dan Proyek Asahan, tidak
kunjung jadi dilaksanakan. Kedua proyek ini baru bisa dilaksanakan di
bawah kepemimpinan Pak Harto.
Bung Karno juga memulai membangun Gedung MPR/DPR, Tugu Monas dan Masjid
Agung Istiqlal yang kemudian dirampung-kan dalam era pemerintahan Pak
Harto. Emas murni di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram
ternyata hanya 3 kilogram, kemudian disempurnakan pada era pemerintahan
Orde Baru. ►mti/crs-sh
***Majalah Tokoh Indonesia |
)