DEPTHNEWS MTI 24

60 Tahun RI

Gerak Pembangunan di Era Enam Presiden

Sepanjang enam puluh tahun merdeka, Indonesia dipimpin oleh enam presiden, yakni: Soekarno, HM Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana gerak pembangunan dalam setiap masa kepemimpinan keenam presiden itu? Siapa di antara mereka yang paling berjasa membangun Indonesia?

Belajar dari pengalaman kepemimpinan negeri ini, ternyata tidak mudah bagi seorang presiden menggerakkan pembangunan nasional. Pengalaman empiris enam Presiden RI itu menunjukkan tidak semua mereka secara nyata mampu melakukan pembangunan.

Sehingga hampir separoh usia republik ini malah dihabiskan dalam suasana revolusi, pergolakan dan euforia politik. Hanya sekitar 30 tahun bangsa ini berkesempatan berkonsentrasi menggalakkan pembangunan.

Ternyata, perjalanan sejarah kepemimpinan bangsa ini menunjukkan bahwa negeri puluhan ribu pulau ini sepatutnya dipimpin seorang pemimpin yang kuat dan bervisi pembangunan. Pemimpin yang bisa merasakan penderitaan rakyat dan mengayomi kemajemukan bangsanya.

Pemimpin yang tidak cukup hanya mengandalkan tingginya keahlian akademis atau kepintaran berwacana dan retorika, atau hanya mengandalkan kharisma, popularitas yang menangguk luapan emosi dukungan politik massa. Tetapi seorang pemimpin visioner yang mempunyai keberanian dan kepercayaan diri yang kuat.

Dengan tidak bermaksud meremehkan peran empat presiden di era reformasi ini, bahwa dua presiden terdahulu patut mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya dari bangsa ini. Bung Karno sebagai proklamator mewariskan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kendati pembangunan ekonomi tidak banyak dilakukannya. Dia adalah politisi lapangan (field politician) yang terus berupaya mempersatukan NKRI. Bung Karno menutup pintu terhadap investasi asing, terutama dari negara-negara Blok Barat. Bung Karno mengatakan: Go to Hell with Your Aid!

Sementara, Pak Harto mewariskan pembangunan ekonomi yang bertumbuh demikian pesat dan makin mengukuhkan NKRI, sehingga mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Dia membangun dengan strategi Trilogi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan, dengan segala konsekuensinya) dan membuka kran investasi asing.

Bila menoleh gerak pembangunan dalam 60 tahun usia republik ini, Pak Harto mengukir karya besar pembangunan dibanding lima presiden lainnya. Jenderal lapangan (field general) ini membangun Indonesia dengan mengutamakan proyek yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, terutama pertanian. Dia tidak mengutamakan proyek-proyek mercusuar. Secara jujur, sepatutnya diakui, bahwa Pak Harto menorehkan peran yang lebih besar di antara pemimpin (presiden) lainnya, khu-susnya di bidang pembangunan ekonomi.

Memang, masing-masing presiden itu menorehkan peran pada masanya. Tapi, jika jujur, haruslah diakui, bahwa Pak Harto-lah yang mengukir karya pembangunan ekonomi terbesar di antara mereka. Bung Karno, memang mempunyai kelebihan tersendiri sebagai proklamator. Sementara para Presiden sesudah Pak Harto beserta para elit politiknya terjebak dalam euforia reformasi.

Presiden BJ Habibie di tengah langkah liberalisasi dan demokrasi sebebas-bebasnya malah melepaskan Provinsi Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi.

Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, selain sibuk keliling dunia, juga sibuk dengan politik dan kontroversi berbagai pendapat dan langkahnya.

Presiden Megawati Soekarnoputri berupaya memperbaiki kondisi ekonomi dengan mengandalkan privatisasi, bahkan menjual Hotel Indonesia yang dibangun ayahandanya sendiri, Presiden Soekarno.

Presiden Bambang Yudhoyono, dalam satu tahun masa jabatannya belum tampak mampu mewujudkan janji-janjinya ketika kampanye. Dia malah menyatakan I don’t care with my popularity, ketika kinerjanya dikritik, terkesan terlalu banyak retorika.

Euforia Reformasi
Ketika HM Soeharto dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan presiden, ternyata belum ada pemimpin yang mampu mengatasi masalah. Sehingga krisis moneter makin berlanjut menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensional sampai hari ini.

Pada era reformasi ini, justru politisi negarawan semakin langka. Kepentingan kelompok makin menonjol. Bahkan kebhinekaan pun difatwakan haram. Kemajemukan tidak lagi diyakini sebagai kekayaan bangsa yang bhinneka tunggal ika. Kekerasan mengatasnamakan agama pun makin menonjol.

Dasar negara Pancasila pun dipandang tidak perlu. UUD 1945 pun dengan mudahnya mengalami tahap perubahan sampai empat kali. Integrasi bangsa ini terancam retak. Bahkan Timor Timur dilepas. Sipadan dan Ligitan telah dicaplok dan Blok Ambalat tengah diincar Malaysia. Aceh dikuatirkan telah berada di ambang genggaman asing dan GAM. Papua bisa mungkin belajar dari Aceh.

Ironisnya, pada era reformasi ini, kemiskinan makin membelenggu. Polio, flu burung dan berbagai jenis penyakit menular merenggut banyak nyawa. Bahkan busung lapar terjadi di bumi pertiwi. Dan, kelihatannya nyaris tidak ada pola untuk mengatasinya. Jangankan membangun, kata pembangunan pun sudah semakin jarang diucapkan.

Kesenjangan pun makin melebar, tidak hanya kesenjangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang makin jauh sebagai akibat otonomi daerah yang sudah berjiwa federalis, juga semakin nyata kesenjangan kebutuhan hidup dan kesenjangan kemampuan berpikir serta kesenjangan sosial. Lihat saja, antara lain, hypermarket yang tumbuh demikian subur, praktis tanpa pembatasan.
Hal ini ditambah lagi dengan kondisi perpolitikan (demokrasi) yang cenderung makin kurang taat hukum (anarkis dan democrazy).

Kondisi carut-marut dalam perpolitikan nasional dewasa ini, telah mendorong Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) yang dipimpin Soeprapto menyampaikan pokok-pokok pikiran LPPKB kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

LPPKB menyimpulkan penyebab carut-marutnya kondisi bangsa dewasa ini adalah persoalan moral, etika dan kepatuhan kepada konstitusi. “Kami melihat banyak pelaku politik kurang memahami fatsoen kehidupan politik sehingga menghalalkan semua tindakan,” ujar Soeprapto.

Untuk mengatasi dan mencegah hal itu, menurut Soeprapto, perlu ditekankan kembali landasan utama dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Dalam kondisi seperti ini, nama Pak Harto pantas saja menjadi memiliki makna yang amat berarti dengan strategi Trilogi Pembangunan-nya (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan).

Jika ditanya masyarakat di pedesaan Nusantara, tak heran bila mereka merindukan pemimpin besar sekaliber Pak Harto. Sosok Bapak Pembangunan Indonesia itu adalah orang terbesar Indonesia saat ini.

Memang, sebagai manusia, apalagi sebagai pemimpin yang banyak berbuat, pastilah beliau tidak sempurna dan punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi sebagai bangsa besar, sepatutnya bangsa ini menghormati para pejuang dan pemimpin yang mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya.

Sebagaimana diharapkan para sesepuh yang tergabung dalam LPPKB, itu agar masyarakat melihat masa lalu secara jernih, terutama hal-hal baik yang telah dilakukan para pemimpin pendahulu, seperti Presiden Soekarno yang sangat gandrung dengan persatuan dan Presiden Soeharto yang sangat gandrung dengan pembangunan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2005), mereka menyatakan mendukung langkah pemerintah melanjutkan hal-hal yang terbukti baik di masa lalu, seperti dikemukakan SBY dalam rapat dengan para gubernur di Jakarta.

Menurut Soeprapto, pengakuan adanya kontinuitas tidak bisa dihindari. “Masa lalu harus dilihat secara jernih dan tidak bisa digeneralisir semuanya buruk-buruk,” ujar Ketua LPPKB Soeprapto seusai pertemuan dengan Presiden.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang turut mendampingi SBY pada pertemuan lebih dari tiga jam itu, LPPKB meminta agar hal-hal prinsip dalam membangun bangsa ke depan dipertahankan. Hal-hal prinsip itu adalah bagaimana tetap konsisten dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika atau pluralisme. Berikut ini kami sajikan kilas balik gerak pembangunan dalam era kepemimpinan enam presiden dalam 60 tahun usia Republik Indonesia. ►mti/ch robin simanullang

=============================================

Enam Presiden dalam 60 Tahun RI
Soekarno: Agustus 1945-Maret 1967. Berhenti karena MPRS menolak pertanggungjawaban.
H.M. Soeharto: Maret 1967-Mei 1998. Berhenti karena mengundur-kan diri secara sukarela.
B.J. Habibie: Mei 1998-Oktober 1999. Berhenti karena MPR menolak pertanggungjawaban.
KH Abdurrahman Wahid: Oktober 1999-September 2001. Berhenti karena dilengserkan oleh MPR.
Megawati Soekarnoputri: September 2001-Oktober 2004. Berhenti karena kalah dalam Pemilu Presiden.
Susilo Bambang Yudhoyono: Oktober 2004-Sekarang