==   1   2   3   4   5   6    ==

Wawancara Slamet Effendy Jusuf (3)

Kemenangan Golkar Kebutuhan Nasional (1)

Partai Golkar bakal pemenang lagi. Kenapa? Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu ini mengatakan karena keberadaan dan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2004 sudah menjadi kebutuhan nasional (national need). Menurutnya, bangsa ini sangat memerlukan suatu kekuatan yang bisa membangun kembali stabilitas politik dan keamanan, sebagai prasyarat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang memungkinkan tersedianya kembali lapangan kerja, ketenangan hidup, rasa aman dan optimisme akan masa depan yang lebih baik. Itu sangat diperlukan bangsa ini, dan itu dapat ditemukan dalam Golkar.

Sudah dua kali wartawan Tokoh Indonesia DotCom mewawan-carai tokoh muda Partai Golkar yang tampil bersahaja ini. Pertama pada Senin, 25 November 2002. Kedua, pada Senin 21 Juli 2003 di rumah dinasnya Wisma DPR Kalibata, Jakarta. Kebersahajaan terekspresikan secara nyata dari kebetahannya tinggal di rumah dinas yang tergolong sederhana itu. Apalagi saat kaki telah melangkah masuk ke dalam rumah. Makin terpancarlah kebersahajaan itu. Apalagi, hampir di setiap sisi rumah ada lemari dan rak buku. Ke mana mata memandang, di situ ada buku. Di kamar tidur pun ada buku. Ia memang seorang kutu buku.

Pantas saja ia mempunyai wawa-san luas. Pemilik gelar S2 dari Uni-versitas Indonesia ini, selain memiliki wawasan luas, juga memiliki idealis-me kebangsaan yang kuat. Ia seorang politisi yang negarawan, yang mempunyai kepedulian tinggi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Serta mempunyai komitmen kuat atas tegaknya demokrasi.
Sebagai Kordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, ia berkeyakinan bahwa partainya akan meraih kemenangan dalam Pemilu 2004. Kemenangan itu bukan semata-mata demi kepentingan Partai Golkar, melainkan karena telah menjadi kebutuhan nasional.

Mungkin, kata dia, ada partai lain secara konsepsional juga baik di atas kertas, tetapi tidak cukup memiliki jaringan dan sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan itu semua (kebutuhan nasional). “Sedangkan Partai Golkar memiliki itu semua,” kata mantan Ketua Umum Pemuda Anshor ini.

Ia berkeyakinan, Partai Golkar masih menjadi satu-satunya partai yang memiliki infrasruktur yang leng-kap sampai ke daerah, mempunyai pengalaman yang cukup bagus, dan sudah dewasa dalam berpolitik.

Namun, menurutnya, tentu saja Partai Golkar juga harus menyadari kelemahan-kelemahan pada masa lalunya, memperbaiki dan belajar dari kesalahan masa lampau. Memanfaatkan kelebihan masa lampau tetapi membuang kekurangan masa lampau. Misalnya jika ada yang korup itu harus dibuang.

Ia juga berbicara mengenai konvensi calon presiden Partai Golkar, target Partai Golkar dalam Pemilu 2004 dan kemungkinan koalisi dengan partai lain. Menurutnya, kalau Golkar berkoalisi dengan PDI-P, sama-sama partai nasionalis, yang terjadi adalah munculnya garis yang keras antara nasionalis dan islamis. Maka ia melihat, hal yang paling baik adalah jika PDI-P, Golkar dan PKB berkoalisi. Ini kelompok yang pluralis menjadi satu. Segi positipnya adalah membangun pemerintahan berkaki tiga, kemudian kekuatan pemerintah menjadi luar biasa dan stabil. Sedangkan sisi negatifnya adalah kekuatan oposisi menjadi satu warna.

Selengkapnya, simak petikan percakapan Ketua Pelaksana Harian Konvensi Partai Golkar ini dengan wartawaan Tokoh Indonesia DotCom berikut ini:

MTI: Bagaimana gagasan Konvensi Golkar itu muncul?
SEJ: Gagasan itu sebenarnya dimulai dari pembicaraan informal, ketika kami ikut dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai pemilihan presiden, kami sampai kepada suatu keputusan bahwa presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian hal itu terwujud dalam pasal 6a UUD 45. Dalam ayat 1 dinyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan pasangan presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Tapi ketika saatnya rakyat memilih, pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang akan dipilih? Ternyata pasal 6a ayat 2 mengatakan adalah orang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gabungan partai politik atau partai politik itu sendiri sudah demokratis dalam menemukan calonnya? Atau mereka hanya terima mudahnya saja. Yaitu ketua umum atau pengurusnya sajalah yang disodorkan kepada rakyat. Tanpa proses yang secara sengaja dan sadar untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu kemudian dihadirkanlah pemikiran tentang konvensi atau apa saja namanya yang intinya merupakan sistem dan proses untuk memilih calon presiden dan wapres.

Lalu, pada suatu malam ketika berbincang-bincang, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, “Cobalah konsep tersebut diwujudkan”. Lalu munculah gagasan konvensi yang dikonkritkan dalam Rakornas Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, pada Februari 2003 di Jakarta. Rakornas ini memutuskan (merekomendasikan) bahwa Partai Golkar akan menyelenggarakan konvensi, termasuk juga mengenai mekanismenya.

Kemudian, rekomendasi Korbid Pemenangan Pemilu itu diputuskan dalam Rapim Partai Golkar, pada April 2003, bahwa konvensi harus dise-lenggarakan dan sekaligus disususn meknismenya termasuk jadwal dimulainya proses penjaringan, penyaringan, pra-konvensi hingga pelaksanaan konvensi.

MTI: Apakah proses hukum yang sedang dialami oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yang memicu Partai Golkar memutuskan untuk menyelenggarakan konvensi?

SEJ: Bukan! Sama sekali bukan. Melainkan kami melihat pembangunan politik di Indonesia sesudah reformasi akan cenderung mengalami stagnasi jika tidak ada inovasi politik. Sebagaimana kita ketahui, sejak reformasi digulirkan proses pelembagaan politik baru dilakukan pada tingkat perubahan UUD. Artinya institusi-institusi poltik yang dibentuk sebelum perubahan UUD itu adalah masih merupakan institusi yang dihasilkan oleh suatu proses politik dengan pola UUD yang lama.

Sementara, UUD yang lama itu tanpa kita sadari adalah UUD yang di dalam sistem politiknya melahirkan sistem politik yang didaktorial. Sedangkan dalam falsafah politiknya (ideologi Pancasila) itu bagus dan benar, sebuah ideologi yang prulalis. Tetapi ketika kita jadikan dia sebagai suatu sistem politik, kemudian sistem politik itu membangun mekanisme politik, sistem kenegaraan, malah melahirkan sistem politik yang didaktorial, yang hasilnya kita lihat dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Siapa yang meragukan kecintaan Bung Karno kepada Republik Indonesia, kepada tanah airnya? Tetapi akibat UUD-nya yang memberikan keleluasaan memerintah sedemikian rupa tanpa kontrol, ditambah dengan lemahnya lembaga legislatif, maka yang terjadi pengagung-agungan pada presiden. Lalu bermetamorfoselah seorang Bung Karno dengan pemikirannya yang bagus, cinta republik ini, menjadi seorang diktator. Begitu juga dengan Soeharto mengalami hal yang sama. Karena UUD yang menjadikan pemerintah itu sangat kuat dengan memiliki dua kekuasaan, eksekutif dan legislatif.

Belum lagi pasal 7 yang menga-takan presiden memegang kekuasaan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batas priode yang jelas. Sehingga Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup dan Soeharto terpilih selama 7 periode.

Oleh karena itu Partai Golkar dalam melihat keadaan ini menyadari perlu membangun sistem baru. Dan konvensi ini sebagai implementasi perlu adanya mekanisme demokrasi, bukan oleh karena ketua umumnya mengalami masalah hukum. Tetapi kami membangun ini sebagai sebuah inovasi politik. Karena jika ini tidak dilakukan, di Indonesia tidak akan pernah ada sebuah tradisi politik yang demokratis.

Saat ini semua partai politik berada dalam tradisi politik oligargi. Banyak pemimpin partai berkuasa di dalam partainya. Ia menjadi oligargi. Padahal salah fungsi partai adalah sebagai institusi yang melakukan proses demokratisasi. Namun jika tradisi oligarki masih kecenderungan, bagaimana ia dapat melakukan fungsi demokratisasi tadi.

Jadi bukan oleh karena ketua umum saya mengalami perkara. Lihat, pada Pemilu 1999 ketua umum sudah dijabat oleh Pak Akbar Tandjung, toh kami tidak mencalonkan dia, yang kami calonkan waktu itu Habibie.

MTI: Selama 32 tahun orde baru, Golkar berperan sebagai mesin politik yang utama. Dengan segala kebaikan dan keburukan yang sampai hari-hari ini masih dihujat, tampaknya konvensi ini menjadi suatu konsep yang bagus untuk meningkatkan citra Partai Golkar. Bagaimana pendapat Anda?

SEJ: Ya, karena dulu, Golkar itu bukan partai politik. Sebab fungsi par-tai politik selain memberikan pendidik-an politik dan menjadi saluran aspirasi politik rakyat, juga harus mampu mengambil keputusan di dalam dirinya sendiri. Keputusan-keputusan Partai. Sekarang yang menjadi pertanyaan. Apakah waktu dulu Golkar (pengurus) mampu mengambil keputusan? Jawaban saya tidak.

Karena di luar pengurus partai ada jalur lain yang pengaruhnya luar biasa kepada Golkar. Itu karena ada patner sejawat yang disebut jalur A (ABRI) dan jalur B (birokrasi). Jalur A ada ‘ketua umumnya’ yaitu panglima ABRI, jalur B ada ‘ketua umumnya’ juga yaitu menteri dalam negeri. Sehingga dalam mengambil keputusan semua kepentingan harus “ketemu”. Contohnya dalam menyusun calon anggota legislatif, maka yang memutuskan keputusan dari ketiga unsur tersebut harus ketemu.

Lalu, jika ketiga unsur itu sudah bertemu dan menentukan daftar calon, apakah sudah selesai? Tidak! Masih ada satu institusi yang lebih tinggi, namanya dewan pembina. Tetapi dewan pembina itu bukan dewan dalam arti kolektif, masih ada yang tertinggi yakni ketua dewan pembina.

Jadi akhirnya tepat pertanyaan Anda. Bahwa Golkar pada waktu itu adalah mesin kekuasaan politik. Karena ia adalah mesin politik maka ia hanya sebagai alat kekuasaan saja. Jadi bukan alat demokrasi, bukan sebagai tempat mengagregasi-kan kepentingkan politik masyarakat. Tetapi adalah alat atau mesin politik kekuasaan.

Itu yang kemudian kami ubah ketika Golkar menjadi sebuah Partai Politik di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Kebetulan beliau adalah mantan aktivis mahasiswa dan pemuda, di mana di dalam Partai Golkar sekarang terdapat juga mantan-mantan aktivis mahasiswa dan pemuda.

Sehingga kami ke bawah juga merubah Partai Golkar yang tadinya merupakan organisasi politik-politikan atau partai-partaian menjadi partai yang sesungguhnya. Sebuah partai yang bisa mengambil keputusan pada dirinya sendiri, partai yang betul-betul kekuataan rakyat, partai yang basisnya adalah grass root, bukan basisnya kekuasaan itu sendiri.
Jadi kalau kita memperoleh kekuasaan, itu karena kita memiliki basis masyarakat. Bukan karena kita punya kekuasaan maka kita sampai ke rakyat. Harus dibalik itu. Kita harus punya perhatian kepada masyarakat, hadir di hati rakyat, sehingga kita punya kekuasaan. Lalu kekuasaan itu kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat.

MTI: Ikut sertanya beberapa tokoh nasional (dari luar Partai Golkar) seperti Cak Nur dalam konvensi Golkar, akan mengangkat citra Partai Golkar di mata masyarakat. Tapi belakangan muncul keraguan publik mengenai aturan main dan objektivitas panitia pelaksananya. Komentar Anda?

SEJ: Tahap sekarang baru merupakan tahap pengusulan oleh masyarakat. Sedangkan untuk masuk ke dalam konvensi Golkar terdapat tiga pintu, yaitu: pertama, pintu DPD I tingkat provinsi, yang kedua melalui pintu ormas-ormas atau LSM dan yang ketiga adalah pintu perorangan yakni 500 orang dari berbagai daerah (lima provinsi).

DPD I maksimal mencalonkan 5 orang. Tentu saja sebelum mengusulkan, DPD I perlu bertanya kepada DPD II dan DPD II sebelum mengusulkan kepada DPD I, harus bertanya kepada pimpinan kecamatan, pimpinan kecamatan harus bertanya kepada pimpinan desa dan pimpinan desa harus bertanya kepada anggota. Sehingga yang muncul ke atas adalah betul-betul kemauan seluruh anggota.

Pada fase ini, Cak Nur menyampaikan keinginan akan mengikuti konvensi Partai Golkar dan kemudian ia datang ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dirinya atau bersilaturahmi kepada DPD-DPD. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Cak Nur sengaja ditarik ke Golkar untuk membersihkan Partai Golkar. Kami tidak pernah meminta orang-orang itu untuk mendaftar konvensi. Yang kami konsern adalah melalui mekanisme konvensi ini, kami membangun inovasi politik, suatu proses demokratisasi internal Partai Golkar mencari calon presidennya.

Kami mengharapkan konvensi kelak menjadi tradisi politik di kekuatan politik manapun. Bahwa dalam proses ini masuk tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan yang lain, kami persilahkan, tetapi jangan di balik-balik seperti itu. Kalau kami dianggap secara sengaja menggaet tokoh-tokoh tertentu dalam rangka membersihkan, mencari dana atau yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Saudara Eep Saifullah, sangat tidak educated jika pernyataan tersebut keluar dari seorang kandidiat doktor dari Amerika.

MTI: Kini undang-undang sudah memungkinkan Akbar Tadjung (dalam posisi terdakwa) menjadi calon presiden. Tetapi orang menjadi skeptis. Bagaimana pendapat Anda?
SEJ: Saya lihat tidak seperti itu. Cak Nur juga sekarang saya lihat masih jalan-jalan ke berbagai daerah. Orang menjadi skeptis karena apa? Mereka salah dalam melihat parameter sukses tidaknya, benar tidaknya, dan objektif tidaknya konvensi ini. Karena orang tiba-tiba berbicara tentang output dari konvensi, bukan seperti yang kami harapkan yaitu prosesnya.

Sedangkan kami ingin proses ini menuju demokratisasi. Pembelajaran politik pada masyarakat. Kalau kita ingin mencapai sesuatu di dalam rangka proses politik negara, pemilihan presiden secara langsung yang sangat demokratis, maka infrastuktur politik yang namanya partai politik yang mempunyai hak konstitusional harus mampu mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang harus dipilih oleh rakyat. Itu namanya demokratis. Caranya bagaimana? Yaitu konvensi yang kami sodorkan. Jadi jangan terus tiba-tiba bicara kalau hasilnya seperti ini berarti jelek dong, tapi bila hasilnya seperti itu baru bagus. Kalau kami diatur seperti itu, tidak adil. (Bersambung)

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), mlp,ys,sri