| |
C © updated
14032004 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/eks |
|
| |
Nama:
Siswono Yudo Husodo
Lahir:
Long Iram, Kalimantan Timur 4 Juli 1943
Agama:
Islam
Isteri:
Ratih Gondokusumo
Anak:
Mutiara, Savitri, Emeralda (meninggal dunia saat berusia 11 tahun),
Rubyeta, dan Pirousi
Ayah:
Dr. Soewondo
Pendidikan:
S1 Teknik Sipil ITB 1968
Pekerjaan:
Anggota MPR mewakili petani 1999-2004
Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan (1993-1998)
Menteri Negara Permumahan Rakyat (1988-1993)
Pendiri CV Bangun Tjipta Sarana - PT Bangun Tjipta Sarana
Organisasi:
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak 1999
Ketua Persatuan Pengusaha Real Estat Indonesia (1983-1986)
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (1973-1977)
Buku:
Warga Baru: Kasus Cina di Indonesia |
|
| |
|
|
|
|
==
1 2
3 4 5 6 7 ==
Siswono Yudo Husodo (3)
Trilogi Modernisasi
Dalam upayanya memperkenalkan diri kepada rakyat agar memperoleh
kepercayaan dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, ia menyusun Platform
Perjuangan Calon Presiden RI 2004–2009. Trilogi Modernisasi: Percepatan
Kemajuan Peradaban Bangsa 2004. Platform tersebut berisi uraian pokok
pemikirannya sebagai hasil pengamatan dan penelahaan atas perjalanan hidup
bangsa ini di masa lalu dan masa sekarang serta gagasan-gagasan untuk masa
depan.
Tema sentralnya adalah Membangun Kemandirian Bangsa dengan Semangat
Modernisasi dan Globalisasi. Pilihan tema ini dilatari berbagai
pertimbangan, terutama empat hal, yaitu cita-cita kemerdekaan bangsa kita,
kondisi faktual yang kita hadapi, arah dan kecepatan dinamika perkembangan
dunia, serta cita-cita ke depan yang ingin kita capai. Menimbang keempat
hal tersebut, menurutnya, membangun kemandirian adalah keharusan bagi
bangsa indonesia.
Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mandiri. Bangsa yang mampu
menyediakan kebutuhannya sendiri, terutama terhadap barang yang dapat
mereka produksi sendiri. Di masa lalu, Bung Karno pernah merumuskan
cita-cita pembangunan bangsa yang mandiri dalam “Konsep-si Trisakti”,
yaitu “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan
berkepribadian dalam budaya.
Kemandirian akan meningkatkan kesejahteraan warga negara dan memperjelas
eksistensi bangsa. Membangun Kemandirian Bangsa dengan Semangat
Modernisasi dan Globalisasi juga memiliki arti meningkatkan integritas dan
kapabilitas bangsa. Pemerintah harus dapat secara tepat menentukan pilihan
dan mewujudkan cita-cita pembangunan negara sebagai bangsa modern, yang
bertumpu pada kemampuan sendiri, dengan tetap membuka diri pada peranserta
dunia internasional.
Visi dan Misi
Platform Percepatan Kemajuan Peradaban Bangsa 2004 merupakan rangkaian
langkah yang efektif dalam memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan kehidupan masyarakatnya yang bersatu, non-diskriminatif, rukun,
damai dan tertib berdasarkan hukum. Dimana setiap warga negara dapat hidup
dengan aman, tentram, dan merasa dilindungi oleh negara, sehingga mereka
dapat berprestasi maksimal guna mencapai kesejahteraan yang tinggi serta
didukung oleh pemerintahan yang efektif dan bersih dari KKN.
Dalam rangka mencapai cita-cita luhur bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam
Pembukaan UUD 1945, menurutnya, perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk
memajukan seluruh aspek perikehidupan bangsa melalui kegiatan pembangunan.
Pembangunan tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan
memperhatikan keseimbangan aspek materiil dan rohani.
Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ia menetapkan tiga misi
pokok pem-bangunan guna mencapai kemandirian bangsa melalui “Trilogi
Modernisasi”, yaitu:
Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi yang tidak bertumpu pada APBN tetapi
pada kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan pasar dalam negeri.
Kedua, pemerataan kesejahteraan rakyat dengan mempercepat peningkatan
kesejahteraan rakyat yang berpenghasilan rendah melalui pemberian berbagai
fasilitas yang merangsang peningkatan kesejahteraannya.
Ketiga, terciptanya ketertiban sosial, politik, ekonomi, dan keamanan
melalui penegakkan hukum yang tegas.
Titik berat program pembangunan bangsa melalui Percepatan Kemajuan
Peradaban Bangsa 2004 ini, diletakkan pada bidang ekonomi sebagai
penggerak utama pembangunan dalam usaha memenuhi kebutuhan jasmani/materiil
rakyat.
Sementara dalam usaha memenuhi kebutuhan rohani/immaterial rakyat program
pembangunan harus dititik beratkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan.
Pembangunan kebudayaan diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur
dan sebagai pandangan hidup masyarakat, agar dapat menjadi jati diri
bangsa dan sebagai perekat persatuan. Hal tersebut dilakukan seiring
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan harus sinergis dengan
pembangunan dibidang lainnya agar tercipta keseimbangan perkembangan
jasmani dan rohani rakyat Indonesia yang religius.
Penjabaran visi dan misi ini dituangkan dalam Limabelas Garis Besar
Program Pembangunan.
GARIS BESAR PROGRAM PEMBANGUNAN
1. Mengembangkan sistem politik yang sehat dengan membentuk partai-partai
pendukung pemerintah dan partai oposisi.
2. Menciptakan good governance.
3. Menegakan hukum yang berkeadilan guna memberikan rasa aman, ketertiban,
dan keter-aturan.
4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan strategi:
a. Mengandalkan natural base resources.
b. Memperbesar kegiatan ekonomi masyarakat.
c. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pasar.
d. Pemulihan kepercayaan dunia usaha.
e. Penyediaan lapangan kerja melalui perluasan lapangan kerja baru.
f. Menciptakan kondisi yang menarik untuk investasi infrastruktur.
g. Perluasan areal pertanian lahan kering dan persawahan baru.
h. Penyaluran Fasilitas Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal
Kerja Permanen (KMKP).
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.
6. Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan.
7. Politik luar negeri yang bebas dan aktif.
8. Peningkatan fasilitas pelayanan publik.
a. Peningkatan pelayanan kesehatan dan air minum.
b. Peningkatan kualitas pendidikan.
9. Penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) lama secara tegas dan
menyelamatkan aset-aset negara, dengan melakukan tindakan hukum yang tegas
dan sungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk yang telah
terjadi di masa lalu. Mereka yang terbukti bersalah harus diberikan
hukuman yang seberat-beratnya.
10. Mengupayakan sesegera mungkin terwujudnya swasembada pangan.
11. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi SDA dan Lingkungan
Hidup.
12. Peningkatan Program Keluarga Berencana.
13. Penanganan daerah konflik, seperti Aceh, Papua, Maluku, Poso, dsb.
14. Pembaruan agraria, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan memberi kemudahan pada petani guna memperoleh lahan negara untuk
perluasan areal pertanian.
15. Gerakan penghematan nasional.
Platform ini merupakan konsepsi yang dirumuskan guna mencapai cita-cita
kemerdekaan bangsa dan meningkatkan kemampuan bangsa kita dalam menghadapi
kondisi faktual, serta arah dan kecepatan dinamika perkembangan dunia yang
terus berlangsung.
Menurutnya, dalam era globalisasi dengan ciri persaingan antarnegara yang
ketat, diperlukan semangat baru ke-Indonesiaan dalam menghadapi era
global. Setiap warga negara harus memiliki semangat kemerdekaan dan
kemandirian, keadilan, kesetiakawanan, kejujuran, kerja keras, kerendahan
hati, santun/etika, dan modern yang tercermin dalam perikehidupannya
sehari-hari. Konstitusi, hukum, dan demokrasi juga harus menjadi acuan dan
tutunan kehidupan seluruh rakyat, seluruh organisasi sosial kemasyarakatan,
dan seluruh organisasi-organisasi politik di negara Indonesia. ►tsl/ht, dari berbagai
sumber. ►LANJUT
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) |
|