BERITA

BIOGRAFI:   01  02  03  04   05  06  07  08  09  =

DepthNews:

Kembalikan Kejayaan Bahari

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di bawah kepemimpinan Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Bahari.

Negeri bahari Indonesia mempunyai sejumlah catatan sejarah penting yang menandai tekad mewujudkan paham negara kesejahteraan (welfare state). Pertama, Deklarasi Djoeanda (13 Desember 1957) menginspirasi konsep Wawasan Nusantara, UU No. 4/60 tentang Perairan, dan UNCLOS di tahun 1982. Kedua, Deklarasi Benua Maritim Indonesia (18 Desember 1996) di Makassar, Sulawesi Selatan yang melahirkan Konsepsi Benua Maritim Indonesia dan pembentukan Dewan Kelautan Nasioanal (DKN). Ketiga, Deklarasi Bunaken (26 September 1998) di Bunaken, Sulawesi Utara yang menghasilkan piagam penting The Ocean Charter.

Keempat, terbentuk Departemen Eksplorasi Laut (Kabinet Persatuan Nasional 1999-2001), yang dipertajam menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (Kabinet Gotong Royong 2001-2004). Lompatan besar kelima “Seruan Sunda Kelapa” (27 Desember 2001) yang menetapkan Gerbang Mina Bahari (GMB) sebagai trigger gerakan pembangunan dunia kebaharian Indonesia.

Kabinet Indonesia Bersatu semakin lugas mengaplikasikan visi kebaharian ini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi saat menerima jabatan baru dari Rokhmin Dahuri, di Gedung DKP Kamis 21 Oktober 2004 yang turut disaksikan oleh wartawan majalah dan situs internet TokohIndonesia.Com, berjanji akan berusaha mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara bahari dalam lima tahun masa jabatannya.

“Ini, telah menjadi komitmen dan tekad saya. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, komitmen itu dapat tercapai,” ujar putra terbaik bangsa asal Papua, yang sebelum dipanggil pulang dari pos pengabdiannya dari KBRI Roma, selaku Dubes RI untuk Italia, pernah menjabat Gubernur Papua dan Men-PAN.

Di bawah kepemimpinan Freddy sektor kelautan dan perikanan mengalami reposisi baru, ditempatkan sebagai arus utama pembangunan nasional. Reposisi diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan reposisi Freddy berharap ada dukungan dari seluruh komponen bangsa. Setiap dedikasi dan kerja keras para insan kelautan dan perikanan, diharapkannya dapat menumbuhkan perhatian dan kepercayaan baru di masyarakat.

Dari sisi pemerintah dan dukungan politik parlemen DKP sudah terlebih dahulu memperoleh perhatian. Anggaran pembangunan Departemen ini tahun demi tahun terus meningkat, tahun 2006 mencapai Rp 2,640 triliun naik dari sebelumnya Rp 2,028 triliun (2005), Rp 1,596 triliun (2004), dan Rp 1,469 triliun (2003).

Proyeksi 2009
Sebagai bangsa bahari terbesar di dunia Indonesia sudah seharusnya mendayagunakan sumberdaya kelautan secara bijaksana, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus sebagai perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi sebagai bangsa bahari harus dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap insan dapat memahami, memanfaatkan, dan memelihara kelestariannya.

Selain ingin mengembalikan kejayaan bahari dalam pidato pertama sebagai Menteri, Freddy Numberi menegaskan akan fokus pada pembangunan perikanan budidaya, serta mengendalikan perikanan tangkap.

Ia beralasan, potensi perikanan tangkap terbatas dan sudah tergarap 65 persen. Sebaliknya, potensi komoditas perikanan budidaya sangat besar dan dapat dikembangkan hingga puluhan jenis, tetapi belum tergarap optimal.

Freddy mencontohkan sejumlah negara berhasil membuktikan keandalan usaha budidaya, seperti masyarakat pesisir di selatan Italia, atau selatan Perancis yang semula miskin, setelah tekun dan profesional mengelola usaha budidaya kesejahteraan mereka cenderung naik.

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2006 diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, dan pendalaman sekaligus penyempurnaan dari program pembangunan perikanan budidaya periode sebelumnya.

Pembangunan perikanan budidaya mempunyai visi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Visi ini memiliki sejumlah ciri spesifik, yakni pro-job sebagai upaya penyediaan lapangan kerja, pro-growth sebagai upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan ekonomi nasional, dan pro-poor bersahabat dengan masyarakat pembudidaya ikan skala kecil.

Proyeksi volume ekspor perikanan budidaya naik rata-rata 16,23% pertahun, dari 402.831 ton (2005) menjadi 741.976 ton (2009). Dalam nilai naik rata-rata 16,50% pertahun, dari 1,609 miliar dolar AS (2005) menjadi 2,937 miliar dolar AS (2009). Proyeksi menyerap tenaga kerja naik rata-rata 17,73% pertahun, dari 3.375.900 orang (2005) menjadi 6.484.350 orang (2009).

Proyeksi cenderung naik, didasarkan atas pencapaian sebelumnya 2000-2004 gabungan ekspor perikanan budidaya dan perikanan tangkap, yang naik dalam persentase yang hampir sama. Dalam volume rata-rata naik 17,23% pertahun, dari 519.416 ton (2000) menjadi 921.000 ton (2004), tetapi dalam nilai hanya naik rata-rata 7,16% pertahun, dari 1,675 miliar dolar AS (2000) menjadi 2,142 miliar dolar AS (2004).

Nilai ekspor rata-rata tersebut lebih rendah dibanding volume disebabkan oleh harga ekspor ikan/kg mengalami penurunan rata-rata minus 5,64 dolar AS/kg/tahun, dari sebelumnya 3,22 dolar AS/kg (2000) menjadi 2,33 dolar AS/kg (2004).

Kondisi harga ikan ekspor yang turun tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi perkapita pertahun dalam negeri, yang justru naik rata-rata 3,48% pertahun, dari 21,69 kg/kap/tahun (2000) menjadi 23,18 kg/kap/tahun (2004). Demikian pula total konsumsi ikan secara nasional selalu naik, dari 4.352,93 ribu ton (2000) menjadi 4.984,82 ribu ton (2004).

Permasalahan
Bila diidentifikasi terdapat sejumlah permasalahan yang bisa menghadang laju pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Seperti, kurangnya keterpaduan program dan wilayah, monitoring pelaksanaan program belum mantap, kesinambungan pelaksanaan program belum jelas, kurang keserasian antara program pusat dengan daerah, dan belum ada sinergi pembiayaan antar sumber pembiayaan APBN, APBD I/II, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Permasalahan dapat saja sedikit teratasi manakala penempatan personalia di semua eselon berlangsung secara profesional, yang didasarkan atas pilihan orang yang tepat di tempat yang tepat, atau menggunakan paham the right man on the right place. Prinsip ini perlu dikedepankan mengingat DKP sudah mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan implementasi ini DKP kini digerakkan oleh 8 unit kerja setingkat Eselon I, dibantu sejumlah Staf Ahli.

Satu permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian segera dari Sang Menteri untuk dilaksanakan, adalah derivatif dari UU No. 31/2004 Tentang Perikanan yang membutuhkan 15 Peraturan Pemerintah, 2 Keputusan Presiden, dan 11 Peraturan Menteri. Tujuh diantaranya merupakan isu penting sehingga sangat mendesak untuk diterbitkan.

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terpadu dan berkesinambungan semakin diperlukan untuk mengejar ketertinggalan di sejumlah bidang. Tanpa bermaksud inferior diri, sejumlah fakta empiris bisa dibeberkan sebagai bahan perbandingan dengan negara lain.

Perikanan Indonesia memiliki panjang pantai 81.000 km, memberikan kontribusi terhadap GDP 20% senilai 28 miliar dolar AS (tahun 1999).

Perikanan Korea Selatan memiliki panjang pantai 2.713 km, kontribusi terhadap GDP 37% senilai 147 miliar dolar (tahun 1992). Jepang memiliki panjang pantai 34.386, kontribusi terhadap GDP 54% senilai 21.400 miliar dolar AS.

RRC memiliki panjang pantai 32.000 km, kontribusi terhadap GDP 48,4% senilai 17.350 miliar dolar AS (tahun 1999). Negeri Panda ini memiliki luas perairan 503 ribu km persegi, memproduksi perikanan senilai 34 miliar dolar AS atau 41 juta ton/tahun, terdiri 15 juta ton penangkapan ikan, 11 juta ton budidaya laut, dan 15 juta ton budidaya ikan tawar.

Islandia memiliki panjang pantai 2.600 km, luas tambak udang 80.000 ha, produksi perikanan 300.000 ton (tahun 2000, Indonesia di tahun 1998 hanya 120.000 ton), nilai ekspor perikanan 4,2 miliar dolar AS (Indonesia hanya 1,76 miliar dolar AS). Negara dengan GNP/kapita 26.000 dolar AS/tahun ini memiliki produk barang dan jasa ekspor yang 70%-nya adalah perikanan, dan kontribusinya terhadap GDP 65%. Sebagai catatan tambahan, Amerika Serikat memiliki GNP/kapita 24.000 dolar AS/kapita/tahun, dan Indonesia hanya 400 dolar AS/kapita/tahun, Norwegia dengan GNP/kapita 30.000 dolar AS/tahun kontribusi sektor perikanan terhadap GDP 25%. Khusus ikan salmon Norwegia mencatat nilai ekspor 2 miliar dolar AS/tahun.

Philipina memiliki pulau 7.200 buah tahun 1998 mencatat nilai ekspor rumput laut 700 juta dolar AS (Indonesia 45 juta dolar AS), 60% raw materials-nya diimpor dari Indonesia.

Posisi aktual ketertinggalan sektor kelautan dan perikanan Indonesia semakin nyata manakala melihat fakta perbandingan infrastruktur pelabuhan perikanan di tiga negara: Jepang, Thailand, Indonesia.

Garis pantai Jepang 34.000 km dilayani 3.000 buah pekabuhan, rasio 1 pelabuhan: 11 km panjang pantai. Garis pantai Thailand 2.600 km dilayani 52 buah pelabuhan, rasio 1 pelabuhan:50 km panjang pantai. Garis pantai Indonesia 81.000 km dilayani 68 buah pelabuhan (55 PPS dan 13 PPN), rasio 1 pelabuhan: 4.500 km panjang pantai.

Dari fakta-fakta di muka nyatalah bahwa perencanaan pembangunan perikanan Indonesia dalam lima tahun ke depan sangat membutuhkan penataan yang serius baik dari sisi pranata, institusi, personalia, dan regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk itu.r (tokoh indonesia/haposan tampubolon)

9 Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2006
1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.
8. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan,
dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal.
9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan tata ruang.

8 Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2006
1. Produksi perikanan 7,7 juta ton, terdiri perikanan tangkap 5,1 juta ton dan budidaya 2,6 juta ton.
2. Ekspor hasil perikanan 5 miliar dolar AS.
3. Konsumsi ikan sebesar 30,65 kg/kapita/tahun.
4. Penyediaan kesempatan kerja kumulatif 7,7 juta ton, pada perikanan tangkap 3,7 juta orang dan budidaya 3,9 juta orang.
5. Pemberdayaan masyarakat menjangkau 13% dari populasi masyarakat pesisir yang miskin.
6. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mampu mengelola sumber daya di wilayahnya secara bertanggungjawab.
7. Lingkungan pesisir dan laut bersih dan sehat yang dapat menjamin produktivitas sumberdaya perikanan serta keanekaragaman hayati laut.
8. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berlangsung tertib.

5 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan di Tahun 2009
1. Kontribusi terhadap PDB 10%.
2. Produksi perikanan 9,7 juta ton.
3. Nilai ekspor hasil perikanan 7,9 miliar dolar AS.
4. Kumulatif menyerapam tenaga kerja 10,2 juta.
5. Konsumsi ikan 32,29 kg/kap/tahun.  ►mti/haposan tampubolon

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)