|
BIOGRAFI:
01
02
03 04
05 06
Rustam Effendi (06)
Satu Tahun TransJakarta
= Investor Lirik Tambang Emas Busway.
TransJakarta Busway yang pada awalnya dicerca, kini telah menarik minat
investor. Ternyata, baru dalam satu tahun pengoperasian Koridor 1, Tije,
sebutan keren untuk TransJakarta Busway, telah menjadi tambang emas,
bisnis yang menggiurkan dan menguntungkan.
Maka, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Rustam
Effendi mengatakan, operator Koridor 2 pun akan diserahkan kepada swasta
melalui seleksi terbuka. Sementara Badan Pengelola TransJakarta Busway
akan berubah menjadi lembaga bisnis.
TransJakarta Busway merupakan sarana angkutan umum massal dengan moda
Bus di mana kendaraan berjalan pada lintasan khusus yang berada di sisi
kanan jalan. Menggunakan sistem tertutup di mana penumpang dapat naik
turun hanya pada halte dengan sistem tiket sekali jalan ataupun
berlangganan dengan mekanisme prabayar.
Demi kenyamanan penumpang menuju dan meninggalkan halte, disediakan
fasilitas penyeberangan orang yang landai, petugas keamanan pada setiap
halte, jadwal waktu perjalanan dan juga tidak adanya pedagang kaki lima
baik di halte maupun jembatan penyeberangan kecuali pada tempat-tempat
yang telah ditentukan. Selain itu, agar mudah menuju dan meninggalkan
lajur Busway disediakan trayek angkutan umum (bus feeder).
Satu tahun silam, tepatnya Kamis 15 Januari 2004 pukul 11.00 WIB, dalam
suasana digempur berbagai kritikan pedas, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso
meresmikan peluncuran TransJakarta Busway Koridor 1 jurusan terminal
Blok M-Stasiun Kota di depan Pintu I Gelanggang Olahraga Bung Karno.
Gubernur Sutiyoso pada acara itu mengatakan bahwa bus TransJakarta
merupakan salah satu dari 15 koridor yang telah direncanakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Gubernur juga mengungkapkan, sebetulnya selama
lebih dari empat dasawarsa, Jakarta tidak memiliki pola jaringan
transportasi yang terintegrasi dan transportasi umum tidak pernah
dibenahi.
Gubernur mengatakan TransJakarta Busway merupakan jawaban atas kondisi
lalu lintas saat ini dan sekaligus menjadi titik awal dari perombakan
total sistem angkutan umum dalam bingkai transportasi makro.
Meski peluncuran bus itu diliputi kecaman beberapa kalangan, tapi warga
Jakarta tampak menyambut dengan antusias. Apalagi, ketika itu, selama
dua minggu, warga Ibu Kota diberi kesempatan menikmati 56 unit bus
khusus berpenyejuk udara 24 derajat itu secara gratis. Ribuan warga tua
dan muda memadati terminal Blok M, Stasiun Kota dan beberapa halte di
jalur busway.
Dua minggu berikutnya, tepatnya 1 Februari 2004, Tije mulai beroperasi
secara komersial. Hasilnya pun menggembirakan. Ternyata, Tije yang
awalnya dicerca itu, telah menjadi tambang emas dan bisnis jasa angkutan
yang menguntungkan.
Kendati sangat disadari bahwa di seluruh dunia tak ada angkutan massal
yang bebas subsidi, tapi TransJakarta dipastikan akan berjuang untuk
memecahkannya. Tije diyakini akan mampu mandiri secara keuangan dan
tetap memberikan pelayanan angkutan terbaik sesuai komitmennya
menyediakan angkutan umum yang nyaman, aman, manusiawi dan modern.
Bayangkan terhitung 1 Februari 2004 hingga 21 Januari 2005, pendapatan
tiket bus TransJakarta mencapai Rp 41,3 miliar. Pendataan tiket dari 1
Februari hingga 31 Desember 2004 sebesar Rp 38,9 miliar dan 1 Januari
hingga 21 Januari, sebesar Rp2,4 miliar. Jumlah penumpang dari 1
Februari 2004 sampai 21 Januari 2005 mencapai 16.867.070 orang. Rekor
penumpang tertinggi bulanan pada Desember 2004 sebanyak 1.612.692 orang.
Jumlah penumpang dan pendapatan tiket ini telah melampaui target yang
dibebankan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Bahkan ketika baru enam bulan Tije aktif beroperasi, Andi Rahmah,
Peneliti Transportasi Pelangi, menyatakan ternyata telah membuktikan
potensinya sebagai tambang emas baru penyumbang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Jakarta. Dia menjelaskan, dalam enam bulan keuntungan bersih
sebesar 3,488 milyar rupiah yang telah diperoleh TransJakarta.
Berdasarkan hasil perhitungan konsultan keuangan Ernst & Young,
konsultan keuangan Pemda Jakarta untuk perencanaan proyek busway Blok
M-Kota, total biaya operasi TransJakarta busway adalah Rp. 6.500/ km, di
mana titik impas (break even point) akan tercapai pada jumlah penumpang
37.565 orang/ hari.
Berdasarkan analisa Ernst & Young, maka pendapatan TransJakarta selama
160 hari (1 Februari - 11 Juli 2004) adalah 37.565 orang/ hari x 160
hari x harga tiket = 37.565 orang x 160 hari x Rp 2500 = Rp
15.026.000.000.
Sementara berdasarkan data BP TransJakarta pendapatan faktual
TransJakarta selama 160 hari dengan jumlah penumpang sebesar 7,405 juta
penumpang: 7. 405.827 orang x Rp 2500 = Rp 18.514.567.500. Maka
berdasarkan perhitungan itu, keuntungan yang diraih BP TransJakarta
selama kurun waktu 160 hari adalah sebesar : Rp 18.514.567.500 - Rp
15.026.000.000 = Rp 3.488.567.500.
Total biaya operasi dimaksud antara lain, biaya kantor BP TransJakarta,
PT. JET & PT. Lestari Abadi (operator tiket), biaya pengoperasian bus
TransJakarta, pengoperasian halte serta biaya depresiasi. Sementara
pembangunan dan pemeliharaan halte, jembatan penyeberangan dan
pembangunan jalur busway, tidak termasuk di dalam biaya total operasi.
Perhitungan ini telah menepis anggapan bahwa angkutan umum tidak punya
daya jual dan terus menuntut subsidi Pemerintah. Sekaligus mulai
mengundang minat para investor memasuki bisnis jasa angkutan umum
menguntungkan ini.
Syukuran Sederhana
Pada acara syukuran sederhana di Balai Kota Jumat 14/1/05, Wakil
Gubernur Fauzi Bowo dalam sambutannya memaparkan selain dukungan
masyarakat, keberhasilan program ini sedikit banyak sangat tergantung
pada kekokohan sikap Gubernur Sutiyoso. Fauzi juga memastikan,
TransJakarta akan lengkap dalam 15 koridor. Ditegaskan, Pemprov Jakarta
tetap berkomitmen menyediakan angkutan umum yang nyaman, aman, manusiawi,
dan modern di Jakarta.
Tahun ini, Jakarta akan segera memiliki koridor II dan III, dari
Pulogadung ke Kalideres. Lalu, pembangunan monorel dan subway juga akan
dimulai. Ini jadi tugas berat Badan Pengelola sebagai regulator
pelayanan untuk mensinergikan semua ini, harap Fauzi.
Acara syukuran sederhana itu juga dihadiri Wakil Ketua MPR AM Fatwa,
Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov
DKI Jakarta Rustam Effendi dan jajaran kepala dinas lainnya, Kepala
Badan Pengelola TransJakarta Irzal Z Djamal, jajaran Direksi operator
bus PT JET, Direksi operator tiketing PT Lestari Abadi, para operator
bus dan wakil dari masyarakat. Dalam kesempatan itu, dipaparkan pula
kilas balik satu tahun beroperasinya TransJakarta.
Akuntabilitas dan Transparansi
Kemudian pada 1 Februari 2004, Badan Pengelola (BP) TransJakarta Busway
melakukan paparan publik menyambut satu tahun operasinya, sekaligus
sebagai bagian perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya
kepada publik. Paparan publik itu digelar di kantor BP TransJakarta, di
Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan (eks Kantor Walikota).
Dalam paparan tersebut tampil pembicara Kepala BP TransJakarta, Irzal Z
Djamal, Ketua Center for Transport Studies (CTS) Universitas Indonesia
Prof. Dr. Sutanto Soehodo dan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTK)
sebagai panelis. Acara itu dihadiri kalangan akademisi, LSM, komunitas
penguna bus Tije (sebutan untuk TransJakarta) serta masyarakat umum.
Memang tak terasa, TransJakarta telah satu tahun, sejak 15 Januari 2005,
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Pengelola
TransJakarta, Irzal Z Djamal mengakui, selama setahun ini pelayanan yang
diberikan belum sempurna. Dia mengaku masih belajar banyak. Namun, dia
memastikan, dengan kehadiran Tije, langkah Gubernur Sutiyoso dan Pemprov
DKI Jakarta menyediakan angkutan umum sudah berada di jalur yang benar.
Dalam setahun masa perjalanan ini, Irzal menyakinkan, program
TransJakarta telah menciptakan tradisi baru dalam bertransporatasi di
Jakarta. Telah melakukan perubahan signifikan atas etos warga Jakarta.
Mobilitas masyarakat yang makin tinggi, budaya antre yang makin baik dan
etos kerja yang makin mantap. Menurutnya, perubahan-perubahan kultur ini
sedikit banyak telah membuat Jakarta menjadi kota yang siap bersaing
dengan kota-kota besar dunia lainnya.
Di samping menciptakan kenyamanan, kelancaran serta ketenangan bagi
penumpang dalam bepergian serta pendapatan yang menggembirakan, jumlah
pemakai mobil pribadi yang beralih ke TransJakarta pun ada sekitar 14
persen.
Meski demikian, menurut Djamal, ada beberapa hal yang harus dibenahi dan
diperbaiki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, di antaranya,
tarif TransJakarta perlu disesuaikan sesuai dengan jarak tujuannya.
Dengan penetapan tarif sesuai jarak maka masyarakat yang hanya ingin
turun di halte tertentu bisa menggunakan TransJakarta tanpa harus
membayar Rp 2.500, melainkan bisa kurang dari Rp 2.500. Karena kalau
tetap membayar Rp 2.500 orang bisa memilih kendaraan umum lain dengan
tarif Rp 1.000.
Penetapan tarif sesuai dengan jarak akan menjadi pertimbangan ke depan
dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan adil. Karena dengan
demikian memungkinkan semakin banyak warga Jakarta menggunakan
TransJakarta. Menurut Djamal, rasanya tidak adil, kalau seseorang hanya
turun di dua halte atau tiga halte berikutnya membayar Rp 2.500 dan
seseorang yang naik dari Blok M dan turun di Kota tetap membayar Rp
2.500. Kalau jauh dan dekat jaraknya tetap membayar Rp 2.500 rasanya
tidak adil, tegas Irzal.
Masalah lain yang harus menjadi perhatian adalah ketepatan waktu,
seperti, setiap dua menit TransJakarta masuk halte. Selama ini masih
sering terlihat dalam waktu yang sama, ada dua unit TransJakarta
berhenti di halte yang sama. Di samping itu, bus feeder pun masih harus
menjadi perhatian.
Lembaga Bisnis dan Swasta
Badan Pengelola TransJakarta sendiri dalam waktu dekat akan berubah
bentuk menjadi institusi bisnis. Mengenai kemungkinan bentuk badan
hukumnya masih dibahas, apakah berbentuk perseroan terbatas atau
perusahaan daerah. Namun, menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI
Rustam Effendi, meskipun berorientasi bisnis, BP TransJakarta akan tetap
berpedoman pada standar pelayanan masyarakat dan pada awalnya masih akan
disubsidi dari dana APBD.
Dinas Perhubungan telah menunjuk konsultan mengenai perubahan bentuk
kelembagaan BP TransJakarta itu. Diharapkan paling lambat akhir Februari
ini pemaparan konsultan mengenai hal ini sudah ada. Setelah itu akan
ditetapkan oleh Gubernur dalam suatu surat keputusan, apakah berbentuk
PT atau PD.
Sementara pengoperasian busway koridor II (Pulo Gadung-Harmoni) dan III
(Harmoni-Kalideres, sementara ada perubahan rute melalui Tomang dan
Suryopranoto menunggu selesainya jembatan layang di Jalan Hasyim Asyari)
juga akan melibatkan investasi swasta, baik untuk pembelian bus maupun
pertiketan.
Sehubungan dengan itu, Dinas Perhubungan dan BP TransJakarta sudah
merumuskan setidaknya lima patokan yang harus dimiliki operator yang
berminat. Kelima kriteria utama yang akan jadi penilaian itu adalah
organisasi, aset fisik, keuangan, aset karyawan dan pemasok serta aset
pelanggan.
Persyaratan bidang organisasi, ada beberapa turunan bidang, antara lain
administrasi yang meliputi lama perusahaan berdiri, pengalaman dalam
menjalankan operasi bus dan jasa outsourcing operator, support,
stabilitas keuangan, juga sertifikasi. Juga, leadership, sejauh mana
strategi, pengetahuan, values dan kultur perusahaan, brand perusahaan,
inovasi, sistem dan proses kerja lapangan, dan juga termasuk kepemilikan
hak paten atau proteksi aset.
Persyaratan bidang fisik, operator harus menyediakan bus dengan
spesifikasi dari Pemprov DKI Jakarta, tingkat pemeliharaan, depo dan
kantor, pasokan suku cadang, juga nilai-nilai asetnya. Sedangkan
persyaratan bidang keuangan, dilihat pada tingkat laporan keuangan, kas,
piutang, hutang, nilai investasi dan ekuitasnya.
Persyaratan aset karyawan dan pemasok, juga akan dinilai bagaimana
proses rekruitmennya, hingga lalu lintas manajemen dari petugas lapangan
hingga ke tingkat pemegang keputusan. ► e-ti/ht-crs
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
