==   1   2   3   4   5   ==

Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS (3)

Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan

Wawancara 2

M-TI: Adakah kekayaan lain di sektor kelautan yang luput dari perhatian masyarakat?

ROKHMIN: Satu hal yang barangkali sering kita lupakan, bahwa laut Indonesia memiliki ratusan titik harta karun. Benda-benda berharga itu berasal dari muatan kapal yang tenggelam. Sebagai salah satu sumberdaya buatan, benda-benda berharga itu mulai menjadi titik perhatian semenjak dikeluarkannya Keppres Nomor 107 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Nasional Pemanfaatan Benda-benda Berharga asal Muatan Kapal Tengelam sebagai pengganti Keppres Nomor 43 tahun 1989. Benda berharga di dasar laut ini menarik minat banyak orang karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari unsur sejarah yang dimilikinya.

Dari hasil pemetaan diperkirakan terdapat 463 titik yang potensial terdapat benda berharga dasar laut, yang sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi pelayaran yang menjadi lintasan per-dagangan kerajaan-kerajaan masa lalu. Pemanfaatan dan pengangkatan benda-benda berharga tersebut telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1986 misalnya, telah dilakukan pengangkat-an harta karun yang berasal dari kapal De Geldermalsen yang tenggelam di perairan Kepulauan Riau 235 tahun yang lalu. Dari operasi tersebut ditemukan 150 ribu keping keramik yang berasal dari Dinasti Ming dan 225 keping emas lantakan.

Kemudian juga di perairan Belitung juga pernah dilakukan pengangkatan benda berharga berupa 39.867 keping keramik yang berasal dari Dinasti Tang. Selanjutnya di perairan Tuban juga ditemukan sebanyak 14.800 keping keramik yang diperkirakan berasal dari Dinasti Ming. Nilai lelangnya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga asal muatan kapal tenggelam ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena selama ini disinyalir terjadi perburuan secara ilegal, sehingga nilai ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi hilang.

ROKHMIN: Profil pembangunan kelautan Indonesia ke depan adalah suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan (on a sustainable basis). Profil pembangunan bidang kelautan dapat dijabarkan ke dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) meningkat-nya kesejahteraan masyara-kat pesisir, (2) meningkatnya peran sektor kelautan seba-gai sumber pertumbuhan ekonomi, (3) peningkatan gizi masyarakat melalui pening-katan konsumsi ikan, (4) pemeliharaan dan peningkat-an daya dukung serta kualitas lingkungannya, dan (5) peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa.

Jika cita-cita pembangun-an kelautan seperti yang kita inginkan di atas dibanding-kan dengan pencapaian (kinerja) pembangunan selama ini, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar sektor ini dapat berperan lebih besar dan signifikan guna memperkokoh perekonomian nasional dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur.

Atas dasar potensi pem-bangunan kelautan yang kita miliki, sesungguhnya peran dan kontribusi sektor kelaut-an terhadap pembangunan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan. Namun kenyataannya, walaupun potensi sumberdaya kelautan yang kita miliki cukup besar, ternyata kinerja pembangun-annya masih jauh dari ha-rapan kita bersama.

Dengan perkataan lain, bahwa selama sebelum masa Kabinet Persatuan dan Kabinet Gotong Royong, telah terjadi mis-management (salah urus) pada pembangunan kelautan nasional yang terjadi hampir di seluruh lini (aspek) sistem pembagunan kelautan, sehingga untuk mengatasinya tidak mungkin dapat dilakukan secara sektoral atau parsial saja.

Oleh karena itu, kita perlu membangun kembali pandangan dan cara-cara kita dalam mengelola pembangunan kelautan agar mampu menghantarkan bangsa Indonesia seperti yang kita cita-citakan.

Langkah strategis telah dilakukan dengan pencanangan Gerbang Nina Bahari (Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Teluk Tomini, 11 Oktober 2003 lalu.

ROKHMIN: Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) didasari beberapa alasan, antara lain : Pertama, Indonesia memerlukan langkah terobosan (breakthrough) untuk mengatasi krisis ekonomi.

Kedua, sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar sebagai penggerak utama (prime mover) untuk keluar dari krisis ekonomi.

Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menciptakan lapangan kerja baru, membangkitkan banyak efek pengganda (multiplier effects), dan menyentuh banyak kepentingan masyarakat kecil (the grass root).

Keempat, sebagai pendatang baru, ‘sektor’ kelautan dan perikanan menghadapi beragam kendala dan permasalahan. Oleh sebab itu, tanpa sebuah “Gerakan Nasional”, maka realisasi (hasil) pembangunan kelautan dan perikanan akan kecil dan lamban.

Kelima, pengalaman keberhasilan Gerakan Nasional pembangunan industri perdesaan (Semaul Undong) di Korea Selatan, pembangunan pertanian tropis di Thailand, dan keberhasilan BIMAS menjadikan Indonesia sebagai negara “Swasembada Beras” (tahun 1984 ).

Keenam, wilayah pesisir dan kelautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, namun kegiatan pariwisata bahari belum dikelola secara optimal. Pembangunan pariwisata bahari di Indonesia diyakini mampu mendorong terbukanya isolasi beberapa daerah yang kurang berkembang.

Ketujuh, Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan, sehingga pengembangan jasa transportasi laut di samping mendukung kegiatan perpindahan dan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah, juga dapat menunjang sektor perdagangan ekonomi. Oleh karenanya pengembangan jasa transpotasi laut berperan secara ekonomi, social budaya, politik dan hankam.

M-TI: Apa misi dan tujuan dan sasaran Gerakan, Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan itu?

ROKHMIN: Misi Gerbang Mina Bahari adalah melaku-kan percepatan implementasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indo-nesia yang maju dan makmur melalui pemanfaatan sumber-daya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjut-an, dan berkeadilan.

Sementara tujuannya antara lain: (1) Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pem-budidaya ikan dan masyara-kat pesisir lainnya; (2) Meningkatkan penerimaan devisa negara dan kontribusi terhadap PDB; (3) Menyedia-kan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di dalam negeri; dan (5) Memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.

Keluaran (out put) yang diharapkan melalui Gerbang Mina Bahari ini, akan terjadi percepatan pembangunan kelautan dan perikanan seca-ra sistematis dan terukur, yang dilakukan oleh seluruh unsur, baik yang ada di Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perhubungan, maupun lintas sektoral yang didukung oleh seluruh elemen bangsa guna meningkat-kan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sedangkan sasaran jangka pendek yang ingin dicapai melalui skenario ini, diharap-kan produksi perikanan tahun 2006 mencapai 9,5 juta ton, kontribusi pada PDB nasional sebesar 10 %, devisa dari ekpsor US$ 10 milyar, penyerapan tenaga kerja 7,4 juta orang, dan tingkat konsumsi ikan 30 kg/kapita/tahun.

Sasaran tersebut, antara lain akan dicapai melalui program/proyek unggulan, antara lain: (a) Pengembang-an industri tambak udang terpadu di 7 propinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo (kerjasama Pemda dan PT. CPB);

(b) Pengembangan 5 pabrik industri rumput laut di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua; (c) Pengembangan pabrik chitosan (kerang) di Sumate-ra Utara, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan;

(d) Pengembangan industri sosis patin di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sumate-ra Selatan, dan Kalimanta Selatan; (e) Pengembangan industri perikanan tangkap terpadu di Sabang-Aceh, Batam-Riau, Nias-Sumatera Barat, Bangka-Belitung, NTB, Bitung-Sulawesi Utara, dan Gorontalo;

(f) Pemberdayaan masya-rakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya di 300 kabupaten dan kota; (g) Pengembangan usaha budidaya kerapu di Bali Barat; dan (h) Penyela-matan kerugian negara US$ 2-4 miliyar dari praktek-praktel ilegal dan pencurian ikan.

Sasaran jangka panjang-nya adalah pembangunan sistem bisnis perikanan terpadu di setiap kabupaten/kota pesisir. Di daerah ter-sebut, akan didirikan pabrik pengolahan ikan sebagai basis industri perikanan. Model tersebut dibangun dengan mengintegrasikan usaha produksi primer (penangkapan dan budidaya) dengan pengolahan/pasca panen serta pemasaran, melalui mekanisme kemitraan antara nelayan/pembudidaya ikan, pengusaha, dan pemerintah.

ROKHMIN: Belum opti-malnya produksi yang diha-silkan sektor perikanan ter-utama disebabkan rendahnya produktivitas nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Rendahnya produktivitas nelayan disebabkan tiga faktor utama, yaitu pertama, sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisio-nal dengan teknologi penang-kapan yang tradisional pula, sehingga kapasitas tangkapnya rendah.

Hal ini sekaligus mencerminkan rendahnya kualitas sumberdaya manu-sia nelayan dan kemampuan Iptek penangkapan ikan.

Kedua, adanya ketimpang-an tingkat pemanfaatan stok ikan antarkawasan perairan laut. Di satu pihak, terdapat kawasan-kawasan perairan yang mengalami kondisi overfishing, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sula-wesi, dan sebaliknya, masih banyak kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaat-an sumberdaya ikannya belum optimal atau bahkan belum terjamah sama sekali.

Ketiga, telah terjadinya kerusakan lingkungan eko-sistem laut, seperti kerusak-an hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (seagrass beds), yang pada-hal mereka itu merupakan tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (nursery ground). Kerusakan lingkungan laut ini juga disebabkan oleh pencemaran baik yang berasal dari kegiatan manusia di darat maupun di laut.

Sementara itu dalam usaha budidaya perikanan, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, adalah pertama, kemampuan teknologi budidaya (mencakup pemilihan induk, pemijahan, penetasan, pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen pemberian pakan, genetika (breeding), manajemen kesehatan ikan, dan teknik perkolaman) sebagian besar pembudidaya ikan masih rendah.

Kedua, kompetisi peng-gunaan ruang (lahan perair-an) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (pemu-kiman, industri, pertambang-an, dan lainnya) pada umum-nya merugikan usaha budi-daya perikanan. Belum ada Pemerintah Daerah (propinsi atau kabupaten/ kodya) yang menjadikan kawasan budida-ya perikanan sebagai kawas-an khusus/tertentu, yang harus dilindungi dari sege-nap upaya konversi lahan atau pencemaran, didalam penyusunan tata ruangnya.

Ketiga, semakin membu-ruknya kualitas air sumber untuk budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensi-tas pembangunannya, sehu-bungan dengan berkembang-nya kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga (pemukiman dan perkotaan) yang tidak ramah lingkungan atau membuang limbahnya ke alam (perairan) tanpa memperhatikan ambang batas limbah.

Keempat, struktur dan mekanisme diseminasi teknologi yang lemah, sehingga tingkat inovasi teknologi sulit ditingkatkan. Hal ini disebabkan tiadanya tenaga penyuluh perikanan.

Rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan merupakan masalah yang juga harus mendapat perhatian serius. Hal ini terjadi karena kemampuan teknologi pascapanen produk perikanan yang sesuai dengan selera konsumen dan memenuhi standar mutu internasional masih lemah.

Persoalan lainnya adalah lemahnya kemampuan pemasaran produk perikanan. Pemasaran komoditas perikanan Indonesia, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor, sebagian besar masih ditentukan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan harga jual produk perikanan pada umumnya kurang menguntungkan produsen, dalam hal ini nelayan atau pembudidaya.

Dua hal yang melatarbelakangi kelemahan ini adalah pertama, lemahnya market intellegence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera konsumen tentang jenis dan mutu produk. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi produk dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. Nelayan pun masih dihadapkan pada panjangnya rantai pemasaran yang harus dilewati dalam proses pembelian faktor-faktor produksi yang berakibat membengkaknya beban harga yang harus dibayar.

Di samping sektor perikanan, pengembangan obyek wisata bahari pun belum berkembang secara optimal. Padahal, Indonesia adalah negeri dengan keindahan alam pesisir dan laut yang luar biasa. Selain keterbatasan modal, minimnya sarana dan prasarana transportasi, jasa pelayanan, promosi, dan faktor eksternal lainnya membuat potensi itu tidak memiliki nilai ekonomis.

ROKHMIN: Keberadaan kapal ikan asing di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indo-nesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena hal ini telah diatur dalam ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang menya-takan: negara pantai harus menetapkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan hayati di ZEE-nya. Apabila negara pantai belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbo-lehkan, maka negara pantai bersangkutan memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya melalui perjanjian dan sesuai ketentuan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat armada perikanan Indonesia masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE Indonesia dan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 tersebut di atas, Indonesia masih memberi kesempatan kapal ikan berbendera Asing (KIA) beroperasi di ZEEI.

Berkaitan dengan kapal asing, umumnya tidak lepas dari isu tentang “pencurian” ikan oleh nelayan dan kapal asing. Hal ini karena adanya dugaan sebagian besar (70 persen) dari sekitar 7.000 (tujuh ribu) kapal perikanan berbendera Indonesia yang telah memperoleh izin dari pusat untuk beroperasi di perairan ZEEI, ternyata masih dimiliki pihak asing, terutama Thailand, Filipina, Taiwan dan RRC.

Kondisi demikian disebabkan masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti: (a) Kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang. (b) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ditangani oleh berbagai instansi, sehingga memerlukan koordinasi. (c) Belum diberdayakannya petugas pengawas sumberdaya ikan (WASDI) dan Pengawas Kapallkan (WASKI) secara optimal.

ROKHMIN: Harus diakui implementasi dan penegakan hukum (law enforcement) bidang kelautan di Indonesia masih lemah. Selama ini persoalan penegakan hukum dan peraturan di laut senan-tiasa tumpang tindih dan cenderung menciptakan konflik antar sektor pemba-ngunan, institusi dan aparat pemerintah, serta konflik horizontal antar masyarakat.

Oleh karenanya dibutuh-kan perangkat hukum dan peraturan yang dapat menjamin interaksi antar sektor yang saling menguntungkan dan menciptakan optimal paretto. Terdapatnya perang-kat hukum membutuhkan aparatur penegak hukum yang memiliki komitmen untuk menegakkan peratur-an. Tanpa itu semua, persoalan di laut dan pesisir akan menjadi tumpang tindih dan bermuara pada kerusak-an lingkungan dan kemiskin-an dalam masyarakat.

Peran aparatur penegak hukum, seperti TNI/Polri, kejaksaan, dan pengadilan dalam pembangunan kelautan sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat banyak kasus yang terjadi dalam pembangunan kelautan dilatarbelakangi oleh persoalan hukum. Contoh muktahir dari pentingnya peran hukum dalam pembangunan kelautan adalah kasus pencurian pasir laut dan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Kasus penambangan ilegal pasir laut, merupakan contoh kasus dari persoalan tumpang tindihnya peraturan dan kebijakan. Tumpang tindih peraturan itu membuat kegiatan penambangan mem-bawa berbagai implikasi ne-gatif bagi ekonomi, lingkung-an, sosial, dan politik. Negara dan masyarakat di pesisir dan kepulauan Riau, terutama nelayan yang menyandarkan diri pada kegiatan perikanan hampir selama 22 tahun menderita kerugian.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan sisi kerugian akibat kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali itu. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah menerbit-kan Inpres No.2 Tahun 2002. Garis besar Inpres tersebut menginstruksikan kepada pejabat negara terkait untuk berkoordinasi dalam pengawasan dan pengendalian penambangan pasir.

Inpres ini kemudian diperkuat dengan Keppres No.33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawas-an pengusahaan pasir laut. Dalam keppres itu disebut-kan pula tentang pembentuk-an Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) yang diketuai oleh Menteri kelautan dan Perikanan RI. Tugas dari TP4L ini adalah mengawasi dan pengendali pengusahaan pasir laut.

Dalam mengemban tugas yang diamanatkan, TP4L secara bertahap berhasil meminimalkan praktik ilegal dalam penambangan pasir melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti TNI AL dan polisi. Kapal-kapal yang ditangkap kemudian diseret ke peng-adilan, meski pada tahapan ini, proses peradilan belum optimal memberikan sanksi yang berat bagi kegiatan ilegal ini. Namun kemampuan menyeret pelaku ini merupa-kan langkah yang baik sekali, mengingat hampir 22 tahun kegiatan ilegal ini tidak tersentuh oleh hukum.

Begitu pula halnya dengan masalah praktik penangkap-an ikan secara ilegal, khu-susnya yang beroperasi di perairan ZEEI. Pemerintah telah mengantisipasi praktik tersebut lewat penegakan hukum di wilayah laut. Dalam rangka penegakkan hukum ini dilakukan koordi-nasi dengan pihak aparat hukum seperti kepolisian, dan TNI-AL. Proses tersebut selanjutnya dilakukan dengan menyeret pelaku pencurian ke pengadilan melalui bekerja sama dengan pihak kejaksaan agar tuntutan hukum atas perkara pelanggaran di bidang perikanan dapat diberikan sanksi yang setimpal dan prosesnya cepat.

Tentunya kegiatan pengendalian penangkapan ikan tidak dapat dilakukan oleh aparat pemerintah saja, melainkan juga harus meli-batkan masyarakat. Berkait-an dengan hal itu, DKP telah mengembangkan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang disosiali-sasikan ke beberapa daerah.

Pemasangan alat komunikasi dilakukan di sentra-sentra perikanan seperti Pekalong-an, Pemangkat, Belitung, Kendar yang dihubungkan ke pusat pemantauan DKP. Sehingga informasi pelang-garan terutama oleh kapal penangkap ikan ilegal dapat diketahui dan diteruskan kepada aparat penegak hukum di laut. Pada tahun 2001, telah terpasang 15 set alat komunikasi, serta perangkat sistem komputer database yang dioperasikan secara Wide dan Local Area Net.

Begitu pula sanksi hukum bagi perusak lingkungan terlalu ringan, seperti bagi pengguna bahan-bahan peledak, bahan beracun (cyanida), dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung-jawab, dan seterusnya.

Masih maraknya kegiatan bersifat destruktif, yang tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga nelayan-nelayan modern, dan nelayan-nelayan asing yang banyak melakukan pencurian ikan di perairan nusantara. Fakta ini merupakan bukti lemahnya penegakan hukum.

ROKHMIN: Memang, permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama antarpelaku pembangunan dan sekaligus pengelola di kawasan tersebut, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antarpelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan laut yang dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak. Lemahnya koordinasi ini diakibatkan oleh belum adanya sistem atau lembaga yang mampu mengkoordinasikan setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan.

Beberapa contoh dapat dilihat seperti terjadi benturan kepentingan antara pemanfaatan sumberdaya kelautan dengan kegiatan konservasi lingkungan, antara pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari dengan pemanfaatan sumberdaya secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Akibatnya, sektor kelautan yang memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkange) dengan sektor-sektor perekonomian lainnya tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu akibat kebijakan sektor-sektor perekonomian tersebut tidak berorientasi atau tidak berkoordinasi dengan sektor kelautan. Sehingga sektor-sektor perekonomian lain yang terkait tersebut juga tidak tumbuh dan berkemban secara optimal dan berkelanjutan.

ROKHMIN: Apabila pola dan praktik pembangunan kelautan tidak segera diper-baiki, maka harapan kita untuk menjadikan bidang kelautan sebagai tulang punggung (prime mover) pembangunan nasional untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan dan sekaligus menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, makmur, mandiri dan berkeadilan akan sia-sia belaka.

Sebaliknya, kita hanya akan mewariskan kepada generasi penerus, sebuah kondisi ekosistem pesisir dan lautan dengan kekayaan alam yang terkuras habis serta menurunnya kemampuan alam dalam mendukung pembangunan (sustainable capacity). Kegagalan kita dalam mempertahankan kapasitas keberlanjutan seperti yang terjadi di sektor sumberdaya alam di darat (hutan dan lahan pertanian) bukan tidak mustahil dapat terulang di bidang kelautan.

Beranjak dari analisis kekuatan, kelemahan, pelu-ang dan ancaman sebagaima-na diuraikan sebelumnya, maka sudah saatnya kita melakukan reorientasi (pembaharuan) paradigma pembangunan Indonesia. Reorientasi tersebut menca-kup dua hal mendasar. Pertama, adalah reorientasi fokus pembangunan, dari basis sumberdaya daratan ke basis sumberdaya kelautan. Ini bukan berarti menge-nyampingkan pembangunan di darat, tetapi berbagai kegiatan pembangunan di darat hendaknya bersifat sinergis dan saling memper-kuat dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan lautan.

Kedua, adalah bahwa tujuan pembangunan kelaut-an hendaknya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (social equity), dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir serta lautan secara seimbang (proporsional). Laut tidak lagi dipersepsikan sebagai keranjang sampah (tempat pembuangan limbah dari darat) dan ajang ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia.

ROKHMIN: Perubahan ini membawa konsekuensi ber-upa pendelegasian kewe-nangan pemerintahan dari pusat ke daerah. Perubahan yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah (otda) itu, merupakan paradigma baru pengelolaan pemerin-tahan dan dipandang sebagai koreksi atas segala bentuk pemusatan kekuasaan yang telah menggiring rakyat Indonesia ke dalam kesen-jangan sosial ekonomi, baik yang berupa kesenjangan antargolongan, antarsektor ekonomi, maupun antara pusat dan daerah.

Munculnya otda tidak lepas dari tuntutan keadilan dan perbaikan nasib rakyat, khususnya di daerah untuk meningkatkan taraf hidup, penghargaan atas kondisi sosial dan budaya lokal, dan kelestarian lingkungan.

Perubahan itu mempenga-ruhi secara langsung bentuk-bentuk pengelolaan dan pe-manfatan sumberdaya kelautan.

Munculnya UU Nomor 22/ 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, telah menggeser kewe-nangan pengelolaan wilayah laut dari pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini membawa berbagai konse-kuensi dalam pembangunan kelautan yang efisien, adil dan berkelanjutan.

Keadaan yang patut dicermati adalah pasal-pasal yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut di dalam skenario otda. Pada Pasal 10, disebutkan bahwa propinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan propinsi atau sejauh 4 mil laut. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.

Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, serta penegakan hukum. Munculnya undang-undang ini membawa konsekuensi-konsekuensi berupa perubahan dalam tata pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.

Pergeseran pengelolaan ini bukan tanpa persoalan kare-na akan berdampak pada masalah yang berkaitan lang-sung dengan institusionalisa-si otda. Persoalan institusio-nal ini dalam konteks wilayah laut di antaranya adalah:

Pertama, belum adanya institusil/lembaga pengelola khusus yang menangani ma-salah pengembangan pesisir dan laut. Implikasinya, tidak tersedianya instrumen hukum wilayah perbatasan antar propinsi (RT/RW, zonasi), yang dapat diketahui masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan investasi. Selain itu, belum lengkapnya pedoman bagi instansi di daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam memanfaatkan wilayah laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, keterbatasan SDM (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut. Ini menimbulkan kesulitan da-lam pendayagunaan serta peningkatan perangkat insta-nsi daerah yang ada terha-dap pengelolaan di wilayah pesisir dan 12 mil laut serta 4 mil laut yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota. Sebagai contoh adalah kesiapan regulasi tentang pemanfaatan lahan pesisir untuk kegiatan pembangunan (pariwisata, permukiman dan lain sebagainya), pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut, pengaturan alur pelayaran; dan lain-Iainnya.

Ketiga, keterbatasan data dan informasi, telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan dan mengelola data dan informasi menjadi rendah.

Keempat, terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayaguna-an teknologi bidang kelautan. Akibatnya, upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya kelautan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum bisa terwujud.

Dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dalam batas-batas yang telah ditetapkan, maka sangat jelas manfaat dari sumberdaya kelautan itu akan dirasakan Pemda dan masyarakat setempat. Berdasarkan otonomi daerah ini, Pemda sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu, mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.

ROKHMIN: Pertanyaan ini penting mengingat tidak selu-ruh daerah memiliki pemaha-man yang sama tentang pentingnya pengelolaan sumber-daya kelautan secara berkelanjutan.

Isyarat pembangunan berkelanjutan dalam undang-undang ini seperti tersirat dalam pasal 10 ayat 1, daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundangan.

Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumberdaya alam tersebut haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab disesuaikan dengan kemam-puan daya dukungnya dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyara-kat serta harus memperhati-kan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. ►m-ti/ch.robin-yusak-yayat

 
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)