| |
C © updated
19012003 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
Nama :
Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS
Lahir :
Cirebon, 16 Nopember 1958
Agama :
Islam
Buku:
1. Dahuri,R.J J.RaisJ S.P. GintingJ dan M.J.Sitepu. 1996. Pengelolaan
Sumberdaya Wilayah Pesisir
dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 305 halaman.
2. Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan
Rakyat. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia (LISPI),
Jakarta. 146 halaman.
3. Dahuri, R. 2002. Membangun Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Kelautan dan Perikanan.
Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan (LISPI), Jakarta
4. Dahuri, R. 2002. Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.
Gramedia (akan terbit), Jakarta.
Makalah dan Artikel al :
*Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau
Kecil. Makalah disampaikan pada acara Forum Komunikasi Bakohumas. Hotel
Santika. Jakata, 9 Mei 2000.
*Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pesisir dan Laut Dikaitkan dengan
Pengendalian Pencemaran akibat kegiatan pertambangan. Makalah disampaikan
pada acara Semiloka .Pengendalian pencemaran laut akibat pertambanganJ/.
UNSRA T. Manado, 24 Apri12000.
*Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Terumbu Karang. Makalah disampaikan
pada Seminar Pengindraan Jauh Dalam Pengembangan Ekonomi dan Pelestarian
Lingkungan. Diselenggarakan oleh Lapan, Lipi dan Nasda. Jakarta, 11-12
Apri12000.
*Experience with Coastal and Marine Protected area Planning and Management
in Indonesia. Makalah disampaikan pada .Regional Workhsop on Coastal and
Marine Protected Area Planning and Managemenf'. Hainan Province, People
Republic of China, 6- 8 Maret 2000
*Implikasi Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah T
erhadap pengelolaan Wilayah Pesisir. Makalah disampaikan di Bandung, 3
April2000
*Kelautan, Potensi Besar Tenaga Kurang. Duta Masyarakat BaruJ 3 Mei 2000.
*Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Terumbu Karang Indonesia. Makalah
disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan dan Iptek T erumbu Karang
Indonesia. Jakarta, 22- 23 Nopember 1999.
*Challenges and Oppurtunities at Sustainable Coastal Aquaculture
Development in Indonesia. Makalah disampaikan pada " 2nd Asia Pacific
Conference on Sustainable Agriculture. Phitsanulok, Thailand, October,
18-201999.
*Perlu Perubahan Paradigma dalam Memandang Laut. Republika, 21 November
1999.
*Perikanan sebagai Sektor Unggulan. Suara Pembaruan, 9 November 1999.
*Mengembalikan Supermasi Bangsa di Lautan. Kompas, 4 November 1999.
*Sumberdaya Kelautan Aset Bangsa untuk Keluar dari Krisis Ekonomi. Kompas,
27 Oktober 1999.
*Tata Niaga Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan. RepublikaJ 23 Oktober
1999.
*Anak Nelayan Pakar Kelautan. Kompas 10 September 1999.
“Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan” Orasi Ilmiah
Pengukuhan Guru Besar Tetap IPB 18 Januari 2003
Alamat Kantor:
Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Alamat Rumah:
Jalan Denpasar Raya C III/19, Kuningan, Jakarta Selatan
|
|
| |
|
|
|
|
==
1
2 3
4 5 ==
Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS
Penerobos Kebekuan Ekonomi
Menurut Rokhmin, Presiden Megawati sesungguhnya mengharapkan ada sektor
lain yang menjadi penghela dan penerobos kebekuan ekonomi. Maka dalam
kaitan ini, ia berpendapat perlu dilakukan reorientasi kebijakan ekonomi
makro yang lebih memberi perhatian pada pengembangan industri berbasis
sumber daya, yang memang merupakan keunggulan Indonesia.
Reorientasi tersebut, menurut Rokhmin, didasarkan pada fakta fisik, bahwa
dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut dengan garis pantai sepanjang
81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.508 pulau. Kondisi wilayah ini
mengandung sumber daya alam yang sangat besar, baik sumberdaya yang tidak
dapat pulih maupun yang dapat pulih.
Sumber daya alam di laut yang tidak dapat pulih antara lain adalah minyak,
gas, mineral dan energi laut non-konvensional (Ocean Thermal Energy
Convention/ OETC), serta harta karun yang saat ini sudah mulai digali
walaupun masih sangat terbatas. Sumber daya laut yang dapat pulih adalah
berupa ikan, yang potensi lestarinya diperkirakan sebesar 6,4 juta ton
per tahun, yang saat ini baru dimanfaatkan sekitar 65%. Garis pantai yang
demikian panjangnya jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk
budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini juga masih terbatas
pemanfaatannya.
Sementara itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam
bentuk jasa, misalnya industri wisata bahari, kawasan konservasi,
transportasi laut, yang di masa mendatang akan semakin besar peranannya
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diyakini pula bahwa laut
juga dapat berfungsi dominan sebagai media pemersatu dan sekaligus perekat
kesatuan bangsa, yang pada saat ini menunjukkan gejala disintegrasi.
Argumen lain bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu penghela
recovery ekonomi adalah kenyataan bahwa permintaan terhadap produk perikanan
meningkat secara signifikan, baik karena peningkatan jumlah penduduk dan tingkat
pendapatan, juga yang lebih penting adalah terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat
dari red meat ke white meat. Perubahan itu sendiri terjadi karena
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.
Di samping itu, banyak negara lain yang maju karena pembangunan kelautan dan perikanan
dikelola dengan baik dan mendapat dukungan pemerintahnya. Islandi, Norwegia dan
Thailand adalah beberapa dari contoh sukses pembangunan perikanan dan kelautannya.
Padahal Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang lebih besar dan kaya ketimbang
negara-negara tersebut.
Dengan gambaran potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, maka
salah satu entry-point untuk memulai dan melangsungkan pembangunannya
adalah pengembangan investasi di sektor ini, yang diyakini dapat menjadi
industri kelautan yang kuat dan terintegrasi secara vertikal maupun
horizontal. Paling tidak terdapat 5 (lima) kelompok industri kelautan
yakni (1) industri mineral dan energi laut, (2) industri maritim termasuk
industri galangan kapal, (3) industri pelayaran, (4) industri pariwisata,
dan (5) industri perikanan.
Berdasarkan pendekatan pembangunan industri yang terpadu, 5 (lima) kelompok industri
kelautan tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya, yakni
(1) sebagian dari konsumen industri mineral/energi dan industri maritim
adalah industri perikanan, pelayaran dan pariwisata, (2) sebagian dari
konsumen industri pelayaran adalah industri perikanan dan pariwisata, dan
(3) sebagian dari konsumen industri perikanan adalah industri pariwisata.
Dalam kerangka ini maka industri perikanan dapat diproyeksikan sebagai salah satu
lokomotif pembangunan keempat industri kelautan lainnya. Artinya apabila industri
perikanan berkembang akan dapat menarik pertumbuhan keempat industri lainnya.
Oleh karenanya, untuk membangun industri kelautan yang tangguh diperlukan
industri perikanan yang kuat.
Dengan pemikiran tersebut, sudah sewajarnya apabila pembangunan perikanan
menjadi prime mover dalam sektor ini. Lebih-lebih dalam situasi krisis
ekonomi, usaha perikanan mampu bertahan, bahkan dapat menyumbangkan
penerimaan devisa negara, utamanya usaha perikanan yang menghasilkan
komoditas ekspor.
Permasalahan utama yang dihadapi dalam memimpin departemen yang belum
berusia lima tahun ini adalah terletak pada tingkat SDM yang lemah dan
infrastruktur yang kurang. Hal ini karena selama ini bidang kelautan dan
perikanan hanya dilihat sebelah mata. Kendala yang mendasar lainnya adalah
pandangan masyarakat terhadap hasil-hasil makanan laut. Seperti di
masyarakat kita ada pameo yang mengatakan “jangan makan ikan nanti bisa
cacingan.” Padahal itu salah dan perlu diubah.
Kendala yang tak kalah rumitnya adalah masalah penegakan hukum, seperti
kasus pencurian ikan. Untuk mengatasi hal ini ia harus bijaksana merangkul
dan berkordinasi dengan instansi lain. Ia juga menyerahkan masalah ini
kepada komponen hukum.
Yang berikutnya adalah kendala pendanaan, keadaan perbankan mempengaruhi
untuk peningkatan investasi.
Permasalahan dan kendala dalam implementasi pembangunan kelautan dan
perikanan itu lebih lengkap dan jelas telah diuraikan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2001-2004 DKP.
Permasalahan dan kendala itu diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan,
yaitu: (1) Masalah mikro-teknis, yakni masalah yang muncul dan disebabkan
oleh kondisi internal pembangunan perikanan dan kelautan, dan (2)
Makro-struktural (kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif) yakni
masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi eksternal baik ekonomi
makro, politik, hukum dan kelembagaan.
Untuk menanggulangi kasus-kasus kelautan ini, ia melakukan langkah-langkah
menyangkut soal perizinan (memperketat perizinan), keamanan laut mencakup
kesejahteraan nelayan dan pengadilan (penegakan hukum).
Selain itu, dalam Renstra 2001-2004 DKP juga dirumuskan visi Pembangunan
Kelautan dan Perikanan, yakni: “Ekosistem laut dan perairan tawar beserta
segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dipelihara kelestariannya, dan
didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesatuan, kemajuan dan
kesejahteraan bangsa Indonesia.”
Guna mewujudkan visi tersebut, dirumuskan pula misi Pembangunan Kelautan
dan Perikanan, yakni: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,
pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya; (2) Peningkatan peran
sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi; (3)
Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi
ikan; (4) Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas
lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan, dan (5)
Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya
bahari bangsa Indonesia.
Sementara untuk mewujudkan misi itu, ditetapkan delapan program yang satu
sama lain saling terkait, yakni: (1 ) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya; (2) Peningkatan
pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sesuai kemampuan lestari
sumber daya ikan (SDI) dan daya dukung lingkungan; (3) Peningkatan daya
dukung dan kualitas lingkungan kawasan laut, pesisir, pulau-pulau kecil,
dan perairan tawar; (4) Pengembangan teknologi dan sistem informasi
sumberdaya kelautan dan perikanan; (5) Pengembangan sumberdaya manusia
aparatur, dan penguatan kelembagaan; (6) Penyerasian pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan sehubungan dengan otonomi daerah; (7)
Pengembangan kerjasama intemasional; (8) Peningkatan peran laut sebagai
pemersatu bangsa (perekat antarnusa) dan budaya bahari.
Dalam rangka menyukseskan program itu, Rokhmin melakukan kunjungan ke
daerah setiap Jumat, Sabtu dan Minggu. Dalam setiap kunjungan itu, ia
berupaya merangkul pimpinan-pimpinan daerah yang memiliki kaitan dengan
masalah ini serta menjalin kebersamaan antara para nelayan. Dengan
kunjungan langsung seperti itu, ia pun dapat dengan tepat mengetahui
setiap permasalahan sekaligus mengatasinya sebaik dan secepat mungkin.
Boleh dibilang, Rohkmin adalah salah seorang menteri yang tidak mengenal
lelah dan paling sering berkunjung ke daerah untuk melakukan yang terbaik
dan meraih hasil terbaik. ►
Lanjut
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|